Kisruh HMI Majene, Sejumlah Kader Sampaikan Mosi Tidak Percaya

On Minggu, Januari 28, 2018

MASALEMBO.COM

Logo HMI (Foto: mojok.co) 
MAJENE, MASALEMBO.COM- Pasca lengsernya ketua umum HMI Cabang Majene Irfan Said akhir 2016 lalu, keharmonisan anggota HMI Cabang Majene terganggu.

Kehadiran karateker yang diharapkan dapat memperbaiki kondisi demikian tampaknya belum mampu merangkul seluruh anggota komisariat dalam organisasi bentukan Lafran Pane itu.

Hal tersebut diduga menjadi pemicu insiden perkelahian di Konferensi Cabang (Konfercab) HMI Cabang Majene yang dilaksanakan, Selasa (23/1) di gedung KNPI Majene.

Ketua Komisariat Ekonomi Unsulbar Ramly, menilai, kehadiran karateker justru memperkeruh keadaan. Ia menduga karateker yang merangkap sebagai stering Konfercab memihak kepada salah satu kandidat karena mendapatkan fasilitas.

"Seperti mobil dan hotel. Bahkan menurut informan kami, dia (karateker, red) juga dikirimkan uang salah seorang kandidat," ujar Ramly, kepada masalembo.com, Jumat (26/1).

Senada, anggota Majelis Pengawas dan Konsultasi Cabang (MPKC) HMI Cabang Majene, Hasri Mudar, mengaku sangat kecewa dengan sikap karateker. Ia menilai, tindakan karateker yang juga merupakan pengurus Badan Koordinasi (BADKO) HMI Sulselbar itu, kurang bijak karena tidak melibatkan seluruh anggota Komisariat dalam Konfercab.

"Seharusnya ketua karateker bijak menilai polemik HMI Cabang Majene dengan tidak melanjutkan Konfercab setelah adanya insiden, karena akan menambah polemik yang ada. Namun ternyata tetap dilanjutkan," ungkapnya.

Menanggapi hal itu, Karateker HMI Cabang Majene Buhari, mengatakan, alasan dilanjutkannya Konfercab karena hal demikian memang adalah tugasnya. Ia mengaku berkewajiban untuk menyampaikan laporan hasil Konfercab ke pusat.

"Sebagai karateker, saya bertugas untuk menyampaikan laporan ke pusat," ungkap Buhari, melalui telepon selulernya, Jumat (26/1).

Buhari menampik jika tidak melibatkan seluruh komisariat HMI Majene. Ia mengatakan, saat Konfercab sejumlah anggota komisariat tampak hadir, seperti Komisariat Ekonomi, STIKES dan lainnya. 

"Bukan soal tidak melibatkan, kan sudah ada hasil dialog sebelum Konfercab dan menghasilkan bahwa anggota lainnya ada yang dianggap tidak sah, itulah sehingga ada yang merasa tidak dilibatkan," ujarnya.

"Kami tidak bermaksud sembunyi-sembunyi, kan ini Konfercab lanjutan. Kenapa kami pindah, itu hanya demi keamanan," tambahnya. 

Atas insiden itu, sejumlah anggota komisariat selaku peserta penuh dalam kegiatan Konfercab V HMI Majene menyatakan mosi tidak percaya terhadap karateker yang merangkap sebagai steering commitee (SC), karena hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam proses persidangan Konfercab SC tidak obyektif secara konstitusional dalam memverifikasi berkas kepengurusan ganda Komisariat Ekonomi Unsulbar dan Stikes BBM.

2. Dalam proses sidang pleno II (pembahasan dan pengesahan peserta penuh dan kuota masing-masing komisariat), SC tidak membangun poin-poin kesepakatan bersama yang akan disahkan dalam forum sebagai rujukan untuk memverifikasi berkas kepengurusan ganda komisariat.

3. SC tidak mematuhi tata tertib yang telah dikonsederankan pada sidang pleno I yaitu pada bab VII tentang keputusan : a. Keputusan diambil dengan jalan musyawarah untuk mufakat; b. jika poin (a) tidak terpenuhi maka keputusan diambil dengan cara voting. Dalam persidangan SC menolak untuk voting.

4. Dengan tidak konstitusionalnya SC dan tidak mematuhi tata tertib yang telah dikonsederankan maka menjadi indikasi kuat bahwa SC membawa misi tertentu yang diluar dari tanggung jawabnya sebagai penanggung jawab jalannya persidangan yang ideal.

5. SC yang seharusnya mendapat fasilitas dari panitia Konfercab, justru secara terang-terangan menerima fasilitas dari salah satu calon ketua cabang berupa mobil dan penginapan sehingga sangat besar kemungkinan keberpihakan SC terhadap salah satu kandidat ditambah indikasi-indikasi argumentasi SC dalam proses pengambilan keputusan yg semakin menguatkan dugaan tersebut.

Dengan poin-poin diatas, pengurus menyatakan dalam keadaan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun maka kepada pengurus BADKO dan PB HMI agar segera menindak lanjutinya. (tfk/har)

comments