HMSS Unjuk Rasa di Kantor Bupati dan DPRD, ini Tuntutannya

Koordinator Aksi HMSS saat Berorasi (Foto : Ist) 

MAJENE, MASALEMBO.COM — Puluhan massa Himpunan Mahasiswa Satu Sendana (HMSS) berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Majene dan Gedung DPRD Majene, Rabu (21/3).

Dalam unjuk rasa tersebut, massa membentangkan spanduk bertuliskan "Mempertanyakan Dana yang Dikeluarkan Dinkes Lantaran Tidak Sesuai Dengan Kartu KIS yang Tercetak”, “Kami Menolak Perbub Tentang Pemberian Beban Kartu KIS PADA Desa" dan “Kembalikan Mekanisme Pembagian Kartu KIS”.

Selain itu, pengunjuk rasa juga membagikan selebaran yang berisikan pernyataan sikapnya. 

1. Mengecam oknum yang mengambil alih tugas pemerintah Kelurahan Mosso dalam pembagian BPJS (Kartu Kis) bantuan pemerintah atas perintah seorang oknum dan kelompok.

2. ‎Mengecam oknum yang bukan aparat pemerintah Kelurahan Mosso dalam pembagian Kartu Kis yang mengatas namakan suatu oknum dan kelompok.

3. ‎Mengecam oknum dan kelompok yang memerintahkan oknum dalam pembagian Kartu Kis Kelurahan mosso.

4. ‎Mendesak Pemda Majene supaya Kartu KIS pemerintah bagi masyarakat yang datanya sudah masuk di bagian Kesra supaya segera dicetak.

5. ‎ Mempertanyakan syarat masyarakat yang layak menerima Kartu KIS.

6. ‎ Menghimbau kepada seluruh masyarakat Majene khususnya masyarakat Sendana untuk tidak mau dibodohi tentang pembagian Kartu KIS pemerintah.

7. ‎ Menolak Perbup (Peraturan Bupati) Majene tentang pemberian beban terhadap desa.

Tidak lama berorasi, Wakil Bupati Majene Lukman menerima secara resmi mahasiswa untuk dialog di ruang rapat Sekda Majene. Para demonstran pun melayangkan aspirasi mereka.

Menjawab pertanyaan para mahasiswa, Lukman menjelaskan bahwa lahirnya Perbup yang mengatur tentang pelimpahan iuran BPJS ke desa disebabkan ada pihak Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) ke Pemda melaporkan banyak warga yang tidak terakomodir BPJS pusat.

"Sehingga pihak perwakilan desa meminta kepada pihak kabupaten untuk melahirkan Perbup sebagai dasar memberikan BPJS kepada masyarakat desa yang belum mendapatkan BPJS. Dan semua pihak desa berterimakasih dengan adanya Perbup itu," ungkapnya.

Massa yang dimotori pemuda bernama Irwan, kemudian meminta Wakil Bupati Majene untuk menampung aspirasi mereka. Massa selanjutnya bergerak menuju gedung DPRD Majene. Tujuannya sama, harapannya aspirasi mereka ditanggapi dan mendapat solusi.

Seperti orasi di depan kantor bupati, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan perhatian Ketua DPRD Majene. Massa kembali menyampaikan aspirasinya.

Darmansyah Ketua DPRD Majene, mengapresiasi apa yang disampaikan para mahasiswa lantaran itu merupakan kepentingan publik. Ia berjanji akan memperhatikan aspirasi mereka dengan menggelar rapat dalam waktu dekat. 

"Kesimpulannya, kami akan panggil kesini kepala desa, lurah, camat, Kesra, pihak BPJS dan Pemda untuk mempertanyakan apa permasalahannya guna mencari solusinya. Rapatnya kami upayakan Minggu ini," sebutnya. (tfk)