Puluhan Aktivis PMII dan Pengungsi Korban Banjir Datangi Kantor DPRD Mamuju

Massa aksi diterima Ketua DPRD Mamuju St Suraidah Suhardi (Foto: Awal/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Puluhan orang dari pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju bersama warga korban banjir bandang menggelar unjuk rasa di kantor DPRD Mamuju, Senin (2/4).

Dalam aksi kali ini mereka membawa spanduk bertuliskan "Menolak Lupa, Mamuju Darurat Banjir, DPRD Lemah, Bupati Tutup Mata." 

Para pengunjuk rasa mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Kordinasi aksi dari PMII Cabang Mamuju Irwan Ade Saputra mengatakan, banjir bandang pada 22 Maret 2018 lalu, akibat dari buruknya sistem drainase dalam perkotaan. Dampaknya kata Ade, adalah dua kecamatan yakni Kecamatan Simboro dan Mamuju nyaris tenggelam.

"Sebanyak 1.089 KK, 3.267 jiwa dan 1.089 unit rumah terendam banjir," kata Ade dalam orasinya.

Selain itu lanjutnya, 120 jiwa mengungsi di Polres, 199 ke Dinsos Mamuju dan 863 jiwa masih bertahan di posko pengungsian.

Dikatakan Ade, selain karena sistem drainase yang buruk, banyaknya bangunan di sepanjang bantaran sungai juga patut diduga sebagai penyebab banjir. "Ini juga melanggar PP NO. 38/2011 tentang aturan pemukiman  di sepanjang bantaran sungai. Dapat mengakibatkan air sungai terhalangi," katanya.

Ade menunjuk, salah satu contoh bangunan di bantaran sungai yang perlu dikaji ulang adalah gedung Hotel Berkah yang berada di bantaran sungai Karema.

Adapun tuntutan pengunjuk rasa kali ini, yakni:

1. Meminta bupati Mamuju tegas memperbaiki buruknya sistem drainase.

2. Secepatnya memasang talud dan normalisasi sungai di sepanjang sungai dalam kota Kabupaten Mamuju

3. Tegakkan Perda, stop penanaman kelapa sawit di wilayah Mamuju

4. DPRD lakukan pengawasan anggaran.

5. Bersihkan sampah di aliran drainase, kanal besar dan muara sungai

6. Mamuju Mapaccing harus terwujud, jangan hanya slogan

7. Bantuan dari menteri Puan Maharani sebesar Rp 250 juta agar segera disalurkan kepada masyarakat korban banjir.

8. Menindaki oknum yang melakukan penyempitan sungai Karema dan sekitarnya seperti hotel Berkah.

Para pengunjuk rasa ditemui Ketua DPRD St Suraidah Suhardi. Suraidah menerima massa aksi di ruang rapat lantai dua kantor DPRD Mamuju. 

Suraidah berjanji akan memanggil dinas terkait seperti Dinas DLHK,Tata Ruang dan Pemukiman serta Pekerjaan Umum (PU) Mamuju. "Insya Allah besok kita akan panggil semua OPD terkait untuk merapatkan aspirasi tuntutan massa," katanya.

Usai menyampaikan aspirasi massa membubarkan diri lalu melakukan aksi kembali ke kantor Bupati Mamuju. (awl/har)