Gubernur Ali Baal Masdar (dua dari kiri) hadiri diskusi masalah pendidikan di Sulbar (Foto: Awal/ masalembo.com)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Gubernur Ali Baal Masdar mengatakan kualitas pendidikan di Sulawesi Barat masih berada pada kondisi memprihatinkan. Karena itu kata ABM, kalangan pengelola dan praktisi pendidikan di provinsi ke 33 RI ini harus melakukan lompatan demi mengejar ketertinggalan.
"Kualitas pendidikan kita berdasarkan indikator IPM masih berada pada posisi terendah ketiga," kata Gubernur Ali Baal saat sambutan acara diskusi masalah pendidikan Sulbar, Rabu (23/5) di aula kantor gubernur.
Ali di kesempatan ini juga berharap, para praktisi pendidikan berani melakukan kreatifitas dalam mengelola pendidikan. Misalnya inovasi kurikulum dan intensitas penilaian kepada peserta didik agar hasil yang dicapai lebih terukur.
"Kualitas pendidikan terletak di tangan para tenaga pendidik, untuk itu guru harus berani melakukan terobosan, baik inovasi kurikulum maupun metode penilaian agar hasil pembelajaran itu lebih terukur," timpal ABM.
Diskusi masalah pendidikan Sulbar ini, diselenggarakan di awal kepemimpinan Drs. H. Arifuddin Toppo selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar.
Kadis yang baru menjabat ini mengaku, sengaja mengundang para Praktisi Pendidikan, Kepala SMA/SMK Se Kabupaten Mamuju, Dewan Pendidikan Sulbar, Organisasi Kemahasiswaaan dan Ombudsman RI Sulbar.
Kadis Arifuddin dalam sambutannya mengatakan, masalah pendidikan di Sulbar bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan praktisi pendidikan saja, tetapi semua komponen memiliki peran dalam mengembangkan tanggung jawab pendidikan ini.
"Hari ini kita hadir bersama di tempat ini, karena satu tanggung jawab bersama untuk membicarakan berbagai masalah pendidikan, agar kualitas pendidikan di Sulbar dapat meningkat, karena hal ini menjadi tanggung jawab kita semua," terangnya.
Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pendidikan Sulbar Ansar Nur Hasanuddin menguraikan, persoalan pendidikan yang dihadapi Sulbar saat ini, antara lain rendahnya angka partisipasi kasar pendidikan, kompetensi guru juga pemetaan tenaga guru yang belum merata.
Sementara, salah satu peserta Nurhalimah berharap untuk pengelolaan pegawai dan guru tidak tetap (GTT) pada SMA dan SMK agar Pemprov Sulbar melalui Dinas Pendidikan segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai dasar membayarkan gaji para GTT dan pegawai tidak tetap (PTT). "Sebab mereka (GTT dan PTT) tidak bisa mendapatkan gaji mereka bila belum terbit peraturan tersebut," ujar Kepala SMA Negeri 3 Mamuju ini. (awl/har)