Kampanye 'Three Ends' di Mateng, Akhiri Kekerasan Perempuan dan Anak

On Selasa, Mei 15, 2018

MASALEMBO.COM

Kampanye 'Three Ends" di Mateng (Foto: Jamal M Tanniewa/masalembo)
MATENG, MASALEMBO.COM - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Sulbar menggelar kampanye Three Ends (Tiga Akhiri Kekerasan Perempuan dan Anak, Akhiri Perdagangan Manusia, Akhiri Ketidak Adilan Akses Ekonomi untuk Perempuan). Kegiatan ini dilaksanakan di kawasan Benteng Kayumangiwang, Senin (15/5).

Kampanye Three Ends yang di pusatkan di kawasan terminal Benteng, Desa Tobadak, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mateng dihadiri oleh anggota Komisi VIII DPR RI, Hj. Andi Ruskati Ali Baal, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Ketua DPRD Hj. Amalia Fitri Aras, Kadis BKKBN Hj. Darmawati Kato, Sekkab Mateng, H. Askary Anwar, Ketua Tim Penggerak PKK Mateng, Wakil Ketua DPRD Mateng Hasanuddin Sailon, Asisten I, II dan III, Staf Ahli Bupati Mateng, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng, Para Camat Se Kabupaten Mateng. Kapolsek Se Kabupaten Mateng, Pabung Kodim 1418 Mamuju, Danramil Budong-budong, Kepala Desa Se Kabupaten Mateng dan Pimpinan Perbankan.


Sekkab Mateng H. Askary Anwar, katakan, kampanye Three Ends merupakan kegiatan unggulan Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Program ini sebagai upaya untuk mengakhiri kekerasan perempuan dan anak, mengakhiri perdagangan orang dan mengakhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mengungkap, telah berupaya menekan tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi dan perlakuan lainnya terhadap perempuan dan anak dengan menyediakan unit layanan, seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat, unit pelayanan perempuan dan anak di tingkat Polsek, pelayanan KDRT, shelter warga, Satgas PPPA dan SIMPONI PPPA.

Sementara itu, Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin mengatakan,  membicarakan masalah perempuan dan anak seolah berbicara dengan diri sendiri, tentang ibu kita, tentang saudara-saudara perempuan kita. Ketiganya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan nyaris di segala dini dan di seluruh pelosok negeri.


Masyarakat Sulbar sendiri kata Ismail, masih menganut budaya patriarkhi. Kondisi ini tak dapat diingkari, patriarkhi ini sebagai suatu struktur komunitas dimana kaum lelaki memegang kekuasaan, dipandang sebagai struktur yang memperlemah perempuan dan terlihat dalam kebijakan pemerintah maupun dalam perilaku masyarakat.

"Kekerasan lebih cepat terjadi dari pada upaya antisipasinya, penerbitan regulasi hukum seperti UU Perlindungan Anak, UU KDRT, UU Perdagangan Orang serta Peraturan Daerah tentang Perlindungan Perempuan dan Perda tentang Sistem Perlindungan Anak," katanya.

Regulasi ini lanjut Ismail, belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi pelaku bahkan pola kekerasan terhadap perempuan dan anak semakin rumit dan terkadi labih cepat dari kemampuan kita untuk merespon. (adv/jml)

comments