Macet Polman Karena Tata Kota yang Buruk, ini Penjelasannya

Suasana Kota Wonomulyo, gambar diambil Jumat (8/9) (Foto : Taufik / masalembo.com)

POLMAN, MASALEMBO.COM — Menjelang hari raya Idul Fitri 1439 Hijriah, hiruk pikuk kendaraan mulai terjadi di sejumlah titik rawan macet di beberapa daerah. Demikian halnya yang terjadi di Kecamatan Wonomulyo dan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, beberapa hari terakhir. Arus lalu lintas dari dua arah seringkali macet hingga satu kilometer. Kondisi itu disebabkan meningkatnya jumlah warga yang beraktivitas di area tersebut.

Pantauan masalembo.com, selain meningkatnya volume kendaraan, banyaknya kios pedagang yang berjualan di bahu jalan menjadi pemicu arus lalu lintas tersendat. Hal itu diperparah oleh kendaraan yang terparkir di tepi jalan poros.

Salah seorang warga Wonomulyo mengungkapkan, antrian kendaraan mulai terjadi di depan Alfamidi Wonomulyo hingga SPBU Wonomulyo.

"Macetnya ini mulai dari SPBU (Wonomulyo, red). Kami hanya membantu mengatur lalu lintas, daripada macet," kata Mansur, salah seorang warga sekitar.

Sejak Kamis (7/6), sejumlah personel Polres Polman telah dikerahkan untuk mengatur arus lalu lintas di sejumlah titik rawan macet. Mereka juga dibantu TNI dan Polisi Pamong Praja.

Para petugas Kepolisian yang bertugas mengatur arus lalu lintas mengungkapkan bahwa hingga Jumat (8/6), puncak kemacetan terjadi antara pukul 17.00 hingga 18.00 Wita. Puncak kepadatan arus lintas diprediksi akan terjadi pada Minggu (10/6).

Menurut pemerhati lingkungan Sulawesi Barat, Muhammad Ridwan Alimuddin, penyebab kemacetan sangat kompleks. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi masyarakat yang tidak dibarengi dengan pengelolaan infrastruktur dan tata kota yang baik. Titik-titik kemacetan adalah pasar yang berada dekat dengan jalan provinsi.

Salah satu contoh upaya Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dalam mengatasi kemacetan adalah relokasi Pasar Tinambung ke Dusun Talolo, Desa Batulaya. Ia menilai kebijakan itu cukup baik namun tidak terlalu berhasil.

"Relokasi tersebut memang mengurangi kemacetan, namun tidak sesuai harapan. di sekitar bekas pasar Tinambung contohnya, masih ramai saat hari pasar sebab alur transportasi dari pasar yang tidak terkelola baik. Pete-pete masih menunggu di jalan, becak stop naik turunkan penumpang di situ. Belum lagi, lapak-lapak "liar" yang berada di bahu jalan. Pemerintah tidak konsisten yang menyebabkan masyarakat juga "curi-curi kesempatan" yang lama-lama dibiarkan. Seperti penjual buah, ikan dan sebagainya," ungkap Ridwan, Jumat (5/6).

Sementara, lanjut Ridwan, kasus kemacetan di Wonomulyo memperlihatkan sistem pengelolaan yang 'amburadul'. Sebagaimana sebelumnya pemerintah sudah melarang terminal bayangan di bantaran pasar Wonomulyo. 

"Dulu kan sudah sempat dilarang terminal bayangan di bantaran Pasar Wonomulyo dengan alun-alun. Kios atau penjual di bahu jalan juga sudah dipindahkan atau dilarang, koq sekarang orang bisa stop ambil penumpang di situ lagi? Juga kembali ada kios atau warung di sisi jalan," bebernya. 

Demikian halnya Pasar Campalagian yang tidak jauh berbeda, pasar barunya juga masih di sekitar jalan trans Sulawesi. Menurutnya, Idealnya pemerintah membuat rekayasa sistem transportasi di sekitar pasar. Misal jalan alternatif, dimana aliran kendaraan masuk dan keluar dari pasar. 

"Paling penting juga sikap konsisten. Seperti itu lampu merah di sekitar pasar, dulu pernah berfungsi, sekarang nggak. Itu membuat kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas tak berjalan," tandasnya. (tfk/red)