Wabup Pasangkayu: Ada Laporan Pungli untuk Program Replanting Sawit

On Kamis, Juli 12, 2018

MASALEMBO.COM

Wakil Bupati Pasangkayu saat menyampaikan sambutan (Edison/ masalembo.com)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Potensi terjadinya pungutan liar (pungli) bukan hanya di pejabat pemerintah, tapi juga di kalangan masyarakat tertentu. Hal itu disampaikan Wakil Bupati Pasangkayu Muhammad Saal pada sosialisasi saber pungli yang dilakasanakan Pemprov Sulbar, Kamis (12/7).

Olehnya kata dia, pengawasan dan pencegahan terjadinya pungli yang dilakukan oleh tim saber pungli baik di tingkat Sulbar maupun Kabupaten Pasangkayu, agar tidak hanya menyasar pejabat pemerintah saja, tapi juga mesti dilakukan untuk semua elemen masyarakat.

Sambung dia, banyak contoh kasus pungli yang melibatkan oknum masyarakat tertentu. Seperti dalam bentuk percaloan untuk pengurusan dokumen tertentu.

“Hal-hal seperti ini jika dibiarkan saja, nanti pemerintah desa disebut melakukan pembiaran. Olehnya pemerintah khususnya di tingkat desa perlu juga melakukan pengawasan pungli yang dilakukan oleh oknum masyarakat ini,” imbuhnya.

Contoh lain yang disebut Wabup Saal, terkait pungli direncana penerimaan CPNS dan pelaksanaan program replanting tanaman sawit tahun ini di Pasangkayu. Ia mengaku telah menerima beberapa aduan masyarakat adanya oknum tertentu yang memungut sejumlah uang dengan iming-iming kemudahan dalam penerimaan CPNS dan kemudahan pengurusan program replanting sawit.

“Ada laporan ke kami, ada gerakan orang-orang tertentu yang melakukan pungutan Rp.100 ribu per kapling, untuk desa yang terkena program replanting sawit, dengan iming-iming akan mendapat Rp50 juta kedepan. Ini perlu ditelusuri. Sekarang juga marak calo untuk penerimaan CPNS,” ungkapnya.

Di kesempatan yang sama, Irwasda Polda Sulbar, Kombes Pol Setyo Budi Dwiputra, menyampaikan, tim saber pungli ini telah terbentuk di tingkat provinsi dan kabupaten-kabupaten di Sulbar. Tugas utama mereka melakukan pencegahan terjadinya pungli hingga ke tingkat desa.

“Siber pungli gabungan dari beberapa elemen. Ini untuk meminimalisir terjadinya pungli. Utamanya di desa dalam hal penggunaan dana desa. Agar dana desa benar-benar diperuntukan bagi pembangunan di desa,” sebutnya.

Sosialisasi saber pungli ini dihadiri oleh Direktur Kriminal Umum Polda Sulbar Kombes Pol Drs. Yavet, Ketua Ombudsman Sulbar Lukman Umar, Tenaga Ahli Gubernur Sulbar Syahrir Hamdani, Wakil Bupati Pasangkayu H.M. Saal, dan para Kepala Desa se Pasangkayu. (eds/har)

comments