Isu SARA dan Money Politik Diprediksi Jadi Penghambat Pemilu Bermartabat

On Selasa, September 18, 2018

MASALEMBO.COM

Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di lapangan Ahmad Kirang Mamuju (egi/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyampaikan himbauan tak menggunakan isu SARA (Suku, Agama, dan Antargolongan) dalam Pileg dan Pilpres 2019.

Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan, pemilu bermartabat dan berintegritas dapat diwujudkan jika semua pihak tak menggunakan politik identitas bernuasa SARA dan money politik di pesta demokrasi 2019. 

"Mari kita komitmen, wujudkan pemilu berintegritas tanpa isu SARA dan politik uang, dimulai dari penyelenggara, partai politik dan seluruh komponen rakyat," ucap Abhan di acara Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di lapangan Ahmad Kirang Mamuju, Rabu (18/9).

Sebelumnya, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengungkapkan, politik identitas atau isu SARA jadi faktor tertinggi yang diprediksi akan menghambat gelaran Pemilu 2019. Rendahnya toleransi dipandang terkait dengan isu ini.

"Para ahli mengatakan potensi yang bisa menghambat penyelenggaraan pemilu yang tertinggi adalah politisasi SARA dan identitas mencapai 23,6 persen," ujar peneliti LIPI Esty Ekawati dilansir CNN Indonesia, Rabu (8/8)

Terkait isu politisasi SARA di konteks Sulbar, pengamat politik dan pemilu dari Universitas Sulawesi Barat, Muhammad mengatakan, secara kasat mata memang tidak terlihat, namun bukan berarti penyelenggara, partai politik dan rakyat Sulbar harus mengabaikan politik identitas bernuansa SARA. 

"Jadi tema yang diangkat Bawaslu ini saya kira sudah tepat. Kita memang tidak melihat ada benturan-benturan fisik terkait SARA, tetapi tidak menutup kemungkinan dari berita-berita yang kita lihat, informasi-informasi yang beredar maka referensi orang memilih justru bukan lagi tawaran visi-misi tetapi ke isu SARA," ucap Muhammad via telpon, Selasa.

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsulbar ini juga berbicara terkait money politik. Kata dia, Bawaslu sebagai lembaga berwewenang harus melengkapi infrastruktur dalam upaya pencegahan politik uang di masyarakat. "Sebisa mungkin adalah melakukan pencegahan, nah ini yang menjadi PR, Bawaslu harus memperkuat infrastruktur keorganisasian agar bukan hanya menindak tapi melakukan pencegahan," pungkas Muhammad.

Untuk diketahui, Deklarasi Tolak dan Lawan Politik Uang dan Politisasi SARA di lapangan Ahmad Kirang Mamuju diikuti sejumlah organisasi kepemudaan dan seluruh pengawas pemilu mulai tingkat kecamatan hingga provinsi. Hadir Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo dan komisioner Bawaslu lainnya. Selain itu tampak anggota KPU Adi Arwan Alimin serta stakeholder pemilu lainya termasuk perwakilan partai politik. 

Diakhir deklarasi, para peserta membentang kain putih dan membubuhkan cap tangan sebagai simbol penolakan money politik dan politisasi SARA di pileg dan pilpres 2019. (har/red)

comments