Wagub Enny Anggraeni dan Sekprov Muhammad Idris DP saat mempimpin Rakerpimprov (Ilham/Diskominfo Sulbar)
MAMUJU, MASALEMBO.COM - Wakil gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar membeberkan lima program prioritas Pemprov Sulbar tahun 2019. Kelima program itu disampaikan dalam Rapat Kerja Pimpinan Lingkup Provinsi Sulbar (Rakerpimprov) di Auditorium Lantai 4 Kantor Gubernur, Kamis (17/1/2019).
Lima prioritas target pembangunan daerah tahun 2019 itu, yakni perbaikan kualitas SDM dan kebudayaan, perbaikan infrasruktur dan konektifitas wilayah, peningkatan ekonomi dalam upaya penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan pemerintahan yang bersih serta pengelolaan lingkungan hidup.
“Program ini harus sinkron sampai kepada masyarakat dan jangan ada yang tumpang tindih dalam bekerja,” kata Enny.
Dikatakan, forum Rakerpimprov ini merupakan salah satu metode dalam rangka menjalankan roda pemerintahan di tahun anggaran 2019. Tujuannya untuk melancarkan seluruh perencanaan pemerintah daerah agar berjalan efektif, efisien, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
Selain itu kata istri mantan Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh ini, Rakerpimprov tersebut membahas upaya mendorong peningkatan ekonomi sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, penyelengaraan pemerintahan bersih serta bermanfaat bagi masyarakat sebagaimana mestinya.
“Saya berharap, melalui rapat kerja pimpinan ini kita dapat merumuskan langkah-langkah bersama,” ungkap mantan anggota DPR RI ini.
Capaian dari Rakerpimprov tersebut lanjutnya, diharapkan mampu menciptakan program-program prioritas diantaranya peningkatan mutu pelayanan derajat kesehatan, peningkatan pendidikan berkualitas, pengembangan nilai budaya serta target indikator capaian indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 67,64 persen serta menurunkan angka kemiskinan menjadi 13,84 persen.
Program lainnya yang turut dibahas dalam rapat kerja pimpinan ini, yakni pengembangan sarana dan prasarana modal transportasi, pengembangan infrasruktur dasar teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan energi baru terbarukan, perumahan dan kawasan permukiman, penyediaan dan peningkatan layanan air baku, meningkatkan kondisi mantap jalan provinsi sebesar 60 persen, meningkatkan rasio elektrifikasi serta program lainnya.
Sekertaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris di forum ini juga menyampaikan, rapat kerja pimpinan tersebut bertujuan sebagai masukan bagi pemerintah Sulbar sehingga lebih siap melakukan operasi manajemen OPD dari tahun sebelumnya.
“Output rapat diharapkan mampu membangun komitmen bersama di tahap awal. Membangun tradisi sharing dan melakukan koreksi bagi kepala OPD dan unsur-unsur pimpinan lainnya," kata Idris.
Menurutnya, rapat pimpinan yang dihadiri seluruh kepala OPD ini, menjadi sarana terciptanya peluang-peluang kerja sama yang baik bagi pemerintah provinsi, baik bagi skala nasional maupun internasional.
"Selama ini, terkadang ada kepala OPD yang bergerak atau meluncur sendiri, dan terkadang mereka bekerja tanpa koordinasi sebelumnya,” tandas Idris.
Di kesempatan tersebut, Sekprov mengapresiasi delapan OPD yang telah mencapai target 97 persen serapan anggaran dan kinerja yang sangat memuaskan. Diantaranya, Dinas Perumahan Rakyat Sulbar, Dinas Transmigrasi Sulbar, Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Biro Umum, Satpol PP, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Sulbar.
“Kita akan mengoreksi bagian-bagian terlemah kita, misalnya konsoliodasi kebijakan, dimana kebijakan satu dengan lain masih belum singkron," kata mantan Kepala LAN Makassar ini.
Sekprov Sulbar juga menyinggung aset daerah yang ia sebut aset prioritas, maka dari itu menurutnya perlu dilakukan penertiban aset-aset daerah yang semestinya sudah menjadi prioritas utama yang harus diselamatkan.
“Saya minta dan menghimbau kepada saudara-saudara yang memegang aset, agar semua aset daerah segera dikembalikan, kalau tidak kita akan mengambil dengan unsur paksaan,” tegasnya. (Farid/har)