Plt Kadinkes Majene (dua dari kiri) Wakil Bupati H Lukman dan Ketua Komisi III DPRD Majene Basri Mallillingan (Humas/Munirul)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Kabupaten Majene berdasarkan data Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2019 memiliki angka stunting cukup tinggi. Data PSG menunjukkan Majene berada di urutan pertama di Sulbar, sedangkan Sulbar sendiri di urutan kedua nasional. Hal ini menjadi perhatian serius Dinas Kesehatan (Dinkes) daerah setempat.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Majene, H Sudirman mengatakan, persoalan stunting tidak harus menjadi tugas Dinkes saja, tapi juga oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, terutama yang beririsan dengan masalah kesehatan. Karena itu, dia meminta OPD lainnya turut memberikan perhatian.
"Ini bukan hanya tanggungjawab kami Dinas Kesehatan, tapi tentu kami-lah yang terdepan," kata Sudirman saat menyampaikan sambutan di acara Seminar Hasil Kajian Audit Maternal Perinatal Bidang Kesehatan di aula Villa Bogor Majene, Kamis (28/2/2019).
Kendati demikian, Sudirman menegaskan, Dinkes akan berada di barisan terdepan untuk menekan angka stunting di Majene dengan meminta seluruh pegawai Saka Bakti Husada Majene bekerja keras. "Tidak boleh santai, kita harus banyak turun langsung ke lapangan," ucap mantan Camat Ulumanda ini.
Di kesempatan ini, Plt Kadinkes telah menyampaikan sejumlah rekomendasi dan langkah Pemkab Majene menghadapi masalah stunting, diantaranya pemberian pelayanan ibu hamil sesuai standar, rotasi petugas medis per tiga atau enam bulan, menggelar FGD masalah stunting lingkup dinas dengan para Kepala Puskesmas, mengupayakan insentif khusus pegawai dinkes di daerah terpencil, pelatihan kebidanan dan melakukan kegiatan lapangan untuk memperoleh data base.
Sudirman juga berharap, agar para tenaga medis khususnya di Puskesmas agar aktif turun langsung ke masyarakat dan terus berkordinasi dengan pemerintah setempat.
Sementara itu, Wakil H Lukman yang hadir memberi arahan menyampaikan, agar angka kematian ibu dan anak Majene juga menjadi perhatian serius Dinkes. Wabup Lukman membeberkan, angka KIA di Majene masih cukup tinggi. Pada tahun 2016 kematian ibu dan anak Majene tercatat delapan kasus, kemudian 2017 tercatat lima kali kematian ibu dan anak dan 2018 terdapat sepuluh kasus. Sedangkan per Februari 2019 tercatat dua kasus kematian ibu di Majene.
"Saya melihat ini trennya naik, maka ini harus menjadi PR buat kita semua," kata Lukman dalam sambutannya.
Lebih lanjut mantan Wakil Ketua DPRD Majene ini menegaskan, angka KIA harus menjadi catatan penting Dinas Kesehatan karena isu kematian ibu dan anak mempengaruhi angka harapan hidup. Sementara angka harapan hidup sendiri jadi indikator dari indeks pembangunan manusia (IPM).
"Ingat indeks pembangunan manusia ini menjadi parameter keberhasilan pemerintah," kata Lukman
Wabup Lukman menyampaikan, sukses tidaknya suatu pemerintahan dilihat dari indeks pembangunan manusia. Karena itu dia menghimbau, agar komponen-komponen terkait bersungguh-sungguh dalam upaya menekan atau menghilangkan kasus kematian ibu dan anak yang masih banyak terdapat di Majene. "Kita semua bersepakat akan mendukung pemerintahan ini. Karena itu maukah kita pemerintahan ini gagal," ucap Lukman meminta semua stakeholder bersinergi.
Ia mengatakan satu nyawa dari ibu dan anak yang hilang akan mempengaruhi tingkat pencapaian pemerintah. Wabup mengatakan bahwa, KAI adalah parameter penting dalam penilaian kinerja pemerintah Fahmi-Lukman di Majene.
"Jadi hari ini kita fokus bagaimana persoalan kesehatan, bagaimana persoalan kematian ibu dan anak ini harus fokus perhatian kita," pungkas Ketua DPD Golkar Majene ini.
Dalam kesempatan ini, turut hadir Wakil Ketua Komisi 3 DPRD Majene Basri Mallillingan, para Camat lingkup Pemkab Majene dan seluruh Kepala Puskesmas di Kabupaten Majene. (adv/red)