Akhiri Safari Ramadan, Bupati Fahmi: Aparatur Tidak Profesional akan Ditinggal Kereta

On Selasa, Mei 14, 2019

MASALEMBO.COM

Bupati H Fahmi Massiara berbicara di hadapan jamaah masjid Darul Muttahidah Kecamatan Malunda (Humas Setda Majene)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar kegiatan safari Ramadan 1440 Hijriyah. Untuk malam ke-10 Ramadan, Selasa (14/5/2019) safari Ramadan digelar di dua titik, yakni Kecamatan Malunda dan Ulumanda.

Bupati Fahmi Massiara saat menyampaikan sambutan mengatakan, ini adalah kunjungan terakhir ke kecamatan. Dengan demikian Pemda Majene telah mengakhiri rangkaian safari Ramadan kecamatan tahun ini.

"Safari Ramadan Pemkab Majene malam ini berada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Malunda dan Ulumanda. Di Malunda hadir bupati dan pendamping OPD lainnya, di Ulumanda ada wakil bupati dan sekda," kata Fahmi di masjid Darul Muttahidah Kecamatan Malunda, Selasa (14/5) malam.



Bupati Fahmi menuturkan, safari Ramadan yang digelar Pemkab Majene merupakan upaya mempererat ukhuwah Islamiah antara Pemerintah Daerah dengan warga masyarakat di kecamatan. "Alhamdulillah para pimpinan OPD tidak ada yang keluar daerah dan tetap solid mendukung Safari Ramadan ke kecamatan ini," ungkap bupati.

Di hadapan para jamaah dan warga Malunda, Fahmi mengaku bersyukur atas terselenggaranya Pemilu 2019 yang aman dan damai, khususnya di Kabupaten Majene. 

Fahmi menuturkan, pelaksanaan Pemilu 17 April lalu berjalan lancar, aman dan damai, adalah wujud dari kebesaran hati masing-masing caleg dan tim sukses dalam menyikapi perbedaan dan dinamisasi kondisi politik yang ada. 

"Pada tahun 2020 kedepan akan diadakan lagi Pilkada, jika kemarin di Pemilu telah terjadi gesekan supaya kedepannya bisa kembali solid untuk memilih pemimpin daerah lima tahun kedepan, semua akan berjalan normal karena tidak akan ada intimidasi," harap mantan wakil bupati Majene ini.

Fahmi juga menyinggung program JKN KIS di kesempatan tersebut. Ia berharap agar yang menerima JKN KIS dari Pemerintan, baik pusat maupun daerah, adalah warga yang betul-betul layak menerima. "Jangan orang mampu yang mengambil hak warga kurang mampu, karena ada istilah JKN KIS Mandiri bagi warga yg mampu," pinta Fahmi



Selain itu, bupati yang juga Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Sulbar ini mengatakan, Pemkab Majene telah mengeluarkan kebijakan Rp 1 milyar 1 kecamatan. Namun ia menegaskan, program dimaksud tentu harus melalui Musrenbang sebagai perwujudan dari keinginan masyarakat. 

"Ini sudah berjalan selama dua tahun pada pemerintahan MP3 (Majene profesional, produktif dan proaktif)," ucapnya. "Saya selaku bupati tidak ikut campur tangan dengan apa yang diusulkan," lanjutnya.

Bupati Fahmi mengatakan, dirinya bersama wakilnya Lukman sudah hampir memasuki tahun ke empat masa pemerintahan. Ada visi-misi yang menjadi patokan dalam pemerintahan yaitu MP3.

"Kami berharap semua visi misi ini dapat diimplementasikan dalam menjalankan roda pemerintahan," cetusnya.

Kendati demikian, Fahmi mengakui, masih banyak aparatur yang belum bekerja secara profesional. Ia mencontohkan masih ada aparatur yang tiba di kantor mulai pagi sampai siang hanya ngobrol saja. "Namun itu harus segera ditinggalkan karena masih paradigma lama," katanya. 

"Bila aparatur tidak profesional tentu akan ketinggalan kereta," tegasnya. (adv/red)

comments