Sekkab Mateng H Askary Anwar pimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di
daerah, di ruang rapatnya, Senin (29/7/2019). (Foto Yasin: Humas Setda Mateng)
MATENG,
MASALEMBO.COM -- Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Mamuju Tengah, H Askary Anwar
meminta pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekiranya program untuk tahun
2020, bersentuhan langsung dengan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
Itu dimaksud
agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Demikian
ditegaskan Askary saat memimpin rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan, di
ruang rapatnya, Senin (29/7).
Ia
menyatakan, setiap program perlu dievaluasi guna meninjau kebijakan yang telah dikeluarkan.
Benarkah kegiatan tersebut sudah tepat sasaran. Benarkan sudah selaras dengan
program kemiskinan. Serta sejauh mana penurunan angka kemiskinan yang telah
dicapai.
"Semua
ini akan menjadi penilaian pemerintah pusat terhadap daerah," katanya.
Olehnya
program penanggulangan kemiskinan harus dicombine atau digabungkan dengan
RPJMD, dan rencana strategis (Renstra) OPD setiap tahun. Termasuk RKPD
pemerintah.
Askary
menyatakan, kedepan target yang akan dicapai dibawah angka 6,73 persen. Olehnya
seluruh kegiatan program harus jelas sasarannya. Bidik sasaran yang tepat,
sehingga program yang diluncurkan tahun depan, memiliki pengaruh besar pada
penurunan angka kemiskinan.
Kepala
Bappeda Mateng Ishaq Yunus menyebutkan, rapat koordinasi penanggulangan
kemiskinan ini bertujuan menata program untuk 2020. Sehingga sasaran kedepan
benar-benar tepat. Terutama pada masyarakat yang tingkat kemiskinannya sangat
rendah.
Ishaq
menjelaskan, berdasarkan tinjauan hasil data, ternyata angka kemiskinan di
daerah ini mengalami peningkatan. Olehnya dibutuhkan evalusi terhadap program
yang telah dilaksanakan. Kegiatan yang dianggap kurang strategis, perlu
diperbaiki.
"Kita
ingin program yang diluncurkan seluruh OPD, berkaitan dengan indikator
kemiskinan," ungkapnya.
Ishaq
menyebut, lima dari 6 indikator strategis trennya positif. Seperti inflasi,
pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, gini rasio, dan IPM, telah
menunjukkan perkembangan. Tetapi variabel terhadap presentase penduduk miskin,
masih ketegori buruk. Olehnya kegagalan ini membutuhkan kerjasama yang baik
bagi seluruh OPD.
"Kerjasama
ini sangat dibutuhkan agar angka kemiskinan pada tahun 2020, dapat kita
tekan," ungkapnya.
Kepala BPS
Mamuju Wisman Nainggolan mengatakan, kemiskinan bisa terjadi lantaran daya beli
masyarakat menurun. Sementara kemampuan daya beli masyarakat rendah disebabkan
pendapatan mereka tidak naik, atau begitu-begitu saja. Bisa juga daya beli
menurun karena adanya inplasi. "Misalnya harga naik sehingga mereka tidak
mampu memenuhi kebutuhan dasar," papar Wisman.
Kemiskinan
itu, sambung Wisman, harus dipandang dari ketidakmampuan seseorang dalam
memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi. Ukuran garis kemiskinan akan dilihat
dari nilai kalori setiap hari. Setiap orang membutuhkan kalori 2.100 kilogram.
Itu akan dinilai dengan rupiah nanti.
"Nah
kalau ada seseorang yang pendapatannya, pengeluarannya, komsumsinya, tidak
sampai 2.100 kilo kalori dalam sehari, itu berarti kehidupannya dibawah garis
kemiskinan. Kategori seperti ini bisa saja bertambah dan bisa juga
berkurang," jelasnya. (jml/riz)