Salah satu pengunjuk rasa menyampaikan orasi (Awal S/Masalembo.com)
Massa aksi mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Satpol PP Provinsi Sulbar. Mereka menuntut, Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Guru Tidak Tetap (GTT) dibayar sesuaikan sesuai kinerja mereka.
Aliansi Pejuang PTT dan GTT ini mendesak Pemerintah Provinsi Sulbar segera menerbitkan Surat Kontrak (SK) dan membayarkan gaji mereka. "Kami menuntut hak kami yang belum dibayarkan dari awal tahun 2019 hingga sekarang," ujar Anto, pengunjuk rasa saat berorasi.
Menurutnya, sebanyak 3.700 orang tenaga PTT dan GTT yang tersebar di sejumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), telah mengabdi. Namun kebayakan dari mereka tak menerima upah sesuai yang diharapkan.
Massa aksi juga mempertanyakan anggaran pendidikan sebesar Rp 2 milliar yang dicoret Gubernur Ali Baal Masdar. Padahal anggaran sebesar itu kata Anto dapat menutupi gaji para pegawai PTT dan GTT. "Kami turun untuk mempertanyakan, kenapa (anggaran Rp2 miliar) itu dicoret," ucapnya.
Berikut tuntutan para pengunjuk rasa PTT dan GTT Sulbar:
1. Menuntut SK segera diterbitkan
2. Menuntut agar anggaran gaji PTT-GTT diterbitkan sesuai SK sebanyak 3.700 orang.
2.Menuntut DPRD Sulbar agar tidak membahas anggaran dinas pendidikan sebelum ada kejelasan nominal gaji PTT-GTT
3.Meminta DPRD melindungi PTT-GTT yang melakukan aksi mogok mengajar.
4. Mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit anggaran pendidikan tahun 2018.
5. Mengecam Gubernur Sulbar yang tidak berimpati kepada terhadap dunia pendidikan
6. Mencopot Kadis Pendidikan Sulbar.
Saat berita ini dirilis, para pengunjuk rasa diterima anggota DPRD Yahuda, Ajbar dan Arman Salimin. Hadir pula Kepala Dinas Pendidikan Arifuddin Toppo. Mereka melakukan audiens di ruang rapat DPRD. (awl/har)