Adi Ahsan: Kita Diperintahkan Menangkan Fahmi-Lukman

On Sunday, July 12, 2020

Adi Ahsan (kanan) bersama Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado (inet/tribun timur)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Teka-teki siapa usungan partai Golkar terjawab di Pilkada Majene 2020 sudah. Sesuai prediksi partai besutan Airlangga Hartanto ini mengukuhkan petahana Fahmi Massiara- Lukman sebagai bakal calon bupati-calon wakil bupati Majene periode 2020-2024.

DPP Golkar telah menyerahkan surat keputusan dukungan kepada Lukman, ketua DPD Golkar Majene yang akan maju mendampingi Fahmi Massiara untuk periode kedua mereka. Penyerahan SK dukungan partai beringin itu digelar, Minggu (12/7/2020) di Jakarta.

Nah, ada yang sontak megundang perhatian publik usai pengumuman Golkar kembali mengusung pasangan Fahmi Massiara-Lukman. Adalah kader Golkar Majene yang kerap bersebrangan dengan pemerintah setempat, Adi Ahsan. Adi yang belakangan ini dikenal vocal mengkritisi kebijakan bupati Fahmi Massiara adalah wakil ketua DPRD Majene peraih suara terbanyak pada pileg 2019 lalu.


Dihubungi Minggu (12/7) malam, Adi Ahsan mengaku tak masalah partainya mengusung Fahmi-Lukman. Toh itu tak akan mengurangi sikap kritisnya terhadap kebijakan Pemda yang dia anggap tidak pro pada kepentingan rakyat.

"Kita inikan petugas partai, yang ditugaskan partai Golkar di DPRD, sehingga apapun yang menjadi perintah partai itu yang kita akan laksanakan," ujar Adi Ahsan mengaku berkomitmen memenangkan Fahmi-Lukman di Pilkada Majene 9 Desember 2020.

Kata Adi Ahsan, membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat adalah juga perintah partai. Karenanya segala kebijakan yang tidak memihak ke rakyat akan ia hadang. "Yang kita laksanakan ini kan rekomendasi untuk Pilkada, artinya kita diperintahkan untuk memenangkan Fahmi-Lukman. Tapi di sisi lain kami juga teguh kepada perintah partai bahwa bangunlah masyarakat yang berkeadilan, bangunlah masyarakat yang berkesejahteraan tentu sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami. Jadi kalau ada kebijakan yang tidak sesuai dengan kepentingan publik ya tetap kami hantam, karena itu tugas kami juga, itu tugas partai juga," pungkas politisi senior asal dapil II Majene ini. (*)

Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi A

Pilkada Majene, Akhirnya Partai Golkar Keluarkan Surat Keputusan

On Sunday, July 12, 2020

Ketua DPD Golkar Majene H. Lukman (kiri) bersama Airlangga Hartanto. (Ist/masalembo.com)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Ketua DPD Partai Golkar Majene H. Lukman akhirnya kini mengantongi surat keputusan partai untuk maju di Pilkada 2020. SK tersebut diterima bakal pendamping Fahmi Massiara itu, Minggu (12/6/2020) di Jakarta.

Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto dan Sekjen Lodewijk F Paulus dijelaskan, bahwa Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar memutuskan mengesahkan dan menetapkan Dr. Fahmi Massiara, MH sebagai calon bupati Kabupaten Majene dan H. Lukman, S. Pd., M. Pd sebagai calon wakil bupati Majene periode 2020-2024. Surat ini diserahkan kepada H. Lukman yang hadir pada Penyerahan Surat Keputusan Pasangan Calon Partai Golkar Pilkada Serentak 2020.

Salinan Surat keputusan pengesahan Fahmi Massiara-Lukman maju di Pilkada Majene usungan partai Golkar. (ist/masalembo.com)


"Tadi SK diserahkan, saya sendiri yang terima," kata H. Lukman, Minggu (12/7) petang dikonfirmasi melalui telepon.

Lukman menjelaskan, Surat Keputusan bernomor: SKEP-175/DPP/GOLKAR/VII/2020 diserahkan secara simbolis oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartanto bersamaan dengan SK seluruh bakal calon usungan partai Golkar di Pilkada serentak Se-Indonesia. Aslinya akan diterima melalui DPD Partai Golkar Provinsi Sulawesi Barat.

"Untuk Sulbar nanti akan diserahkan langsung di Musda Partai Golkar di Mamuju bulan ini," ujar Lukman.


Sebelumnya, bakal pasangan calon petahana Fahmi Massiara-Lukman juga meraih dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk maju di Pilkada Majene. Selain itu PKS dan Gerindra lebih dulu merekomendasikan calon petahana itu untuk kembali bertarung di pesta demokrasi yang bakal digelar 9 Desember 2020 mendatang. (*)

Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi A

Gubernur Sulbar: Mari Sama-sama Komitmen Kawal Pemberantasan Korupsi

On Sunday, July 12, 2020

Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar didampingi Kepala BPKPD Amujib saat mengikuti Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan bersama OJK dan Bank Sulselbar melalui video conference. (Kominfo Sulbar)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Bank Sulselbar diakui banyak melakukan kegiatan untuk pembangunan di Sulawesi Barat. Apalagi dengan pendampingan yang dilakukan KPK dan OJK, bank tersebut akan semakin cepat perkembangannya dan diharapkan berimbas pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menjadi stimulus kebangkitan perekonomian daerah.

Hal tersebut dikemukakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar dalam Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Perbankan bersama OJK dan Bank Sulselbar melalui video conference. Gubernur mengikuti kegiatan ini di ruang oval lantai 3 Kantor Gubernur Sulbar, Kamis (9/7/2020).

"Kami selaku pemerintah provinsi meminta kepada pemerintah kabupaten untuk memaksimalkan penggunaan Bank Sulselbar dalam berbagai kegiatan kas daerah, penyaluran bantuan dan lainnya. Mari besarkan bank daerah kita, dan bersama-sama berkomitmen mengawal program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulbar," ajak Ali Baal.

Ali mengungkapkan, sebagai bentuk dan komitmen Pemprov Sulbar dalam pencegahan korupsi terkait pengelolaan keuangan daerah, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Bank Sulselbar dalam beberapa hal, yakni menerapkan pencairan dana kas umum daerah melalui sistem SP2D online, transaksi belanja yang dilakukan oleh bendahara menggunakan aplikasi elektronik transaksi non tunai, pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui aplikasi elektronik samsat online nasional dan samsat lokal Sulbar, pembayaran pajak retribusi daerah secara non tunai, pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik dan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan terintegrasi.

"Itu merupakan program inovasi daerah yang dilakukan oleh Bank Sulselbar, sehingga perlu dorongan penuh baik dari kabupaten maupun provinsi. Sedangkan untuk optimalisasi pendapatan daerah, perlu dukungan perbankan dengan aplikasi online atau sistem pajak online," ucap Ali Baal.

Dalan rakor tersebut, mantan bupati Polman ini menyampaikan apresiasi kepada tim Korsup pencegahan korupsi KPK RI yang telah melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi terintegrasi di wilayah Sulbar bersama OJK.

"Aksi ini memberikan standar kepada pemerintah daerah dalam membangun suatu kerangka kerja, untuk memahami elemen-elemen resiko korupsi berdasarkan sektor, wilayah ataupun instansi yang rentan terhadap korupsi," terangnya. (Adv)

KCP BPJS Ketenagakerjaan: Terima Kasih Kepada Kejari Pasangkayu

On Saturday, July 11, 2020

Senam bersama karyawan BPJS Ketenagakerjaan dengan Kejaksaan Negeri Pasangkayu. (Edison S/masalembo.com)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Sebagai rangkaian menyambut Hari Bhakti Adhyaksa ke-60, Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Provinsi Sulbar menggelar senam sehat bersama BPJS Ketenagakerjaan, Jumat (10/7/2020). Senam sehat bersama berlangsung di lapangan Kantor Kejari Pasangkayu, diawali dengan pelepasan balon ke udara.

Turut hadir dalam giat tersebut Kajari Pasangkayu Imam Makmur Saragih Sidabutar dan sejumlah pejabat Korps Adhyaksa di daerah ini, Kepala KCP BPJS Ketebnagakerjaan Pasangkayu Muhamad Asrul Arif serta karyawan BPJS ketenagakerjaan.

Di kesempatan tersebut Kajari Pasangkayu Imam Makmur Saragih Sidabutar mengatakan, kegiatan senam sehat ini merupakan upaya mempererat silaturahmi serta sinergitas antar instansi Kejari dengan BPJS Ketenagakerjaan. Ia menambahkan bahwa kegiatan senam bersama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah yang pertama dilaksanakan dan juga sebagai tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara Kejari Pasangkayu dan BPJS Ketenagakerjaan.

“Melalui senam pagi ini, selain dapat menjaga kebugaran tubuh juga dapat mengoptimalkan kedepan dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan MoU terkait ketenagakerjaan yang telah disepakati," ungkapnya. 

Imam MS Sidabutar juga menjelaskan dalam pelaksanaan senam ini tetap mengikuti protokol kesehatan penanganan Covid-19 dengan melakukan physical distancing (jaga jarak) dan menjaga kebersihan diri dengan cuci tangan.

Sementara itu, Kepala KCP BPJS Ketenagakerjaan Pasangkayu Muhamad Asrul Arif, mengucapkan terimakasih kepada pihak Kejari yang telah mendukung proses ketidak patuhan perusahaan atau korporasi terkait jaminan sosial ketenagakerjaan.

Ia menambahkan momen ini adalah untuk memperat tali silutarhmi dan kerjasama dengan pihak Kejari Pasangkayu.

"Terimakasih kepada Kajari Pasangkayu yang telah membantu kami mengatasi Ketidakpatuhan Perusahaan yang terdiri dari penunggakan pembayaran iuran, ketidak patuhan perusahaan yang sudah wajib melakukan jaminan sosial ketenagakerjaan namun belum mendaftar ke BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Asrul.

Lebih jauh, Asrul menjelaskan bahwa setelah adanya dukungan dari lembaga penegak hukum, tingkat kepatuhan perusahaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan ini sudah mencapai 87% atau sekitar Rp90 juta dari total 33 badan usaha yang ada di Pasangkayu.

Ia juga menjelaskan, adapun sanksi ketidakpatuhan bagi perusahaan ini jelas di Undang-undang (UU) Nomor 40 tahun 2004 dan nomor 24 tahun 2011 tentang ketenagakerjaan.

"Sanksi bagi perusahaan yang tidak patuh, seperti sanksi administrasi, denda, hingga sanksi pidana. Namun, sebelum sanksi itu, terlebih dahulu kami mengeluarkan surat peringatan (SP). Apabila sudah dilakukan dan tidak di gubris, maka diterbitkan sanksi,” pungkasnya. (Eds/red)

Prakondisi Pemutakhiran Data Pilkada 2020 KPU Pasangkayu

On Saturday, July 11, 2020

Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad saat membuka rapat prakondisi pemutakhiran data Pilkada 2020. (Edison/masalembo.com)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu menggelar Rapat Koordinasi Terpadu Pemutakhiran Data Pemilih, Sabtu (11/7/2020). Pemutakhiran data tersebut menghadapi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 2020. Kegiatan ini turut dihadiri Bawaslu daerah setempat.

Rapat koordinasi dibuka langsung oleh ketua KPU Syahran Ahmad dan dihadiri seluruh komisioner KPU Pasangkayu bersama dua Pimpinan Bawaslu yakni Syamsuddin dan Nurliana.

Dalam sambutannya Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad mengatakan, Rapat Koordinasi ini merupakan bentuk prakondisi jelang tahapan Pemutakhiran Data Pemilih yang akan dilaksanakan mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2020. Pemutakhiran data kata Syahran, bertujuan untuk menyamakan pemahaman dan membahas potensi dinamika yang bisa terjadi di lapangan saat proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

"Peserta dalam kegiatan ini adalah seluruh Ketua PPK dan Ketua Panwascam Se-Kabupaten Pasangkayu, terdiri dari 12 Ketua PPK dan 12 Ketua Panwascam," terang Syahran. (Eds/har)

Fraksi PDI Perjuangan Kecewa Sikap Ketua DPRD Sumenep

On Saturday, July 11, 2020

Ketua Fraksi PDIP Zainal Arifin, saat ditemua awak media (Foto: Khairullah Thofu)


SUMENEP, MASALEMBO.COM - Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Sumenep mengatakan kekecewaannya terhadap sikap ketua dewan setempat. Ketua DPRD Sumenep dinilai tidak melibatkan dan mengakomodir Fraksi PDIP dalam pengambilan keputusan terkait pro-kontra Rancangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Kekecewaan Fraksi PDIP DPRD Sumenep bermula saat massa Front Pembela Islam (FPI) melakukan audiensi di gedung wakil rakyat terkait sikap Ormas tersebut yang menolak RUU HIP. Saat audiensi massa FPI ditemui langsung Ketua DPRD Kabupaten Sumenep tanpa melibatkan fraksi partai berlogo banteng, PDIP 

"Fraksi PDIP tidak diundang oleh pimpinan DPRD, setidaknya kami dari Fraksi PDIP dipanggil untuk menemui beliau-beliau (massa FPI)," kata Ketua Fraksi PDIP DPRD Sumenep, Zainal Arifin, Jumat (10/7/2020).

Kekecewaan tersebut berlanjut ketika Ketua DPRD Sumenep menyampaikan surat pernyataan hasil audiensi di depan massa aksi penolakan terhadap RUU HIP. Hasil dari audiensi di dalamnya memuat poin-poin tuntutan FPI terkait penolakan RUU HIP yang ditanda tangani oleh semua fraksi yang ada di DPRD Sumenep. Padahal faktanya ujar Zainal Arifin, fraksi PDIP tidak bertanda tangan dan memiliki sikap sendiri.

"Saya juga kecewa pernyataan sikap ketua dewan yang mengatakan bahwa itu ditanda tangani tujuh fraksi. Saya hanya tanda tangan di pernyataan sikap Fraksi PDI Perjuangan sendiri, dan tidak ada satupun anggota Fraksi PDIP bertanda tangan di pernyataan sikap dewan, PDI Perjuangan satu komando," tegasnya.

Zainal mngaku heran atas sikap ketua DPRD Sumenep. Menurutnya masih ada sebagian anggota dewan yang tidak tahu asal-muasal surat pernyataan tersebut, termasuk tanda tangan di dalam surat itu. Zainal menyebut ada "penyandraan" yang dilakukan oleh ketua DPRD Kabupaten Sumenep terkait surat tersebut.

"Menurut saya, itu (tanda tangan dalam surat) hanya sebagai daftar hadir. Kami semua ketua fraksi sengaja disandra oleh ketua DPRD, tidak tau asal muasalnya tiba-tiba ada surat disodorkan ke ketua fraksi untuk minta tanda tangan," katanya heran.

Zainal menegaskan, Ketua Fraksi PDI Perjuangan tidak langsung menandatangani surat dari ketua DPRD Sumenep yang disampaika melalui Humas. Menurutnya penting untuk mengetahui isinya secara utuh untuk dilakukan analisa dan pembahasan isi redaksi surat tersebut. PDI Perjuangan sendiri terang Zainal, memilih membuat pernyataan sikap terhadap situasi yang sedang berkembang.

"Kami tidak ikut menandatangani karena punya empat alasan yang kami sampaikan secara tertulis dua hari setelah audiesi dilakukan," terangnya.

Zainal Arifin juga mengatakan kekecewaan lainnya terhadap Ketua DPRD Sumenep yang tidak memberikan ruang ke Fraksi PDIP untuk menyampaikan pernyataan sikapnya di depan massa aksi FPI siang tadi. Padahal menurutnya ada tiga anggota Fraksi PDI Perjuangan yang juga menemui massa yaitu dirinya sebagai Ketua Fraksi PDIP, Darul Hasyim Fath sebagai sekertaris Fraksi dan Umar sebagai anggota fraksi.

"Kami tidak diberikan kesempatan membacakan pernyataan sikap di depan massa demonstrasi. Di situ saya bersama sekertaris fraksi Darul Hasyim Fath, kami bersedia menerima tamu dan saya akan gentel menyampaikan sikap partai," kata Zainal.

Hasil pantauan di lokasi aksi, Jumat (10/7) kemarin, memang terdapat tiga anggota dewan dari Fraksi PDIP saat Ketua DPRD Sumenep menemumui pengunjuk rasa di depan pintu masuk selatan gedung DPRD Sumenep.

Adapun pernyataan sikap Fraksi PDIP yang dimkasud Zainal Arifin memuat empat poin. Diantaranya berbunyi bahwa Fraksi PDI Perjuangan menghargai para pihak yang setuju maupun yang tidak terhadap RUU HIP, kedua menghendaki adanya pendiskusian kembali terkait dengan RUU HIP untuk mendapatkan hal terbaik dari kelompok pro-kontra RUU HIP.

Surat pernyataan dan sikap Fraksi PDI Perjuangan tersebut diakui Zainal Arifin sedag dikonsultasikan dengan pengurus harian partai baik dari tingkat kabupaten, provensi dan pimpinan pusat. Dijelaskan, PDIP mengedepankan asas gotong-royong dan musyawarah dalm mengambil sebuah keputusan.

"Saya petugas partai mas jadi segala kegiatan saya di kantor pasti bermusyawarah dan minta petunjuk, baik kepada DPC DPD dan DPP dan semua itu sudah dilaporkan ke DPP," tambahnya

Sebagai pernyataan dan sikap Fraksi PDI Perjuangan yang resmi dan sah  terhadap situasi yang sedang berkembang saat ini, Zainal menjelasakan setiap anggota Fraksi dan anggota PDIP berkewajiban menyampaikan kepada publik secara luas. "Kami akan menyampaikan kepada publik kalau kami Fraksi PDI Perjuangan punya pernyataan sikap sendiri," tutup Zainal. (*)

Penulis: Khairullah Thofu
Editor: Harmegi A

Wah, Pemuda Ini Sajikan Minuman Gratis untuk Jamaah Salat Jumat

On Friday, July 10, 2020

Tampak minuman es jeruk dibagikan secara gratis oleh Ansar kepada jamaah Jumat (Subri/masalembo.com)


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Seperti inilah aksi Ansar setiap hari Jumat tiba. Ia dengan senang hati berbagi minuman secara gratis kepada jamaah Jumat yang usai menggelar salat. Seperti hari ini Jumat (10/7/2020), bertempat di Masjid Baiturrahman Banua Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Ansar kembali membagi minuman gratis, es jeruk manis.

Ansar menyebut aksi itu dengan Jumat Berkah. Ia mengatakan bahwa dirinya sendiri yang punya inisiatif melakukan hal demikian. "Ini sudah berjalan lima bulan terakhir," katanya.

Tak hanya itu, sebelum aksi Jumat Berkah ini, Ansar sudah kerap berbagi sembako kepada warga yang membutuhkan. Namun aksi berbagi kali ini khusus untuk jamaah masjid usai Jumatan. Ansar membagikan minum es jeruk kepada para jamaah tanpa melihat siapa dia.

"Saya sudah sering melakukan hal seperti ini namun kali ini saya fokuskan khusus jamaah masjid lagi," katanya.

Usai salat Jumat warga menyerbu es jeruk manis dari Ansar (Subri/masalembo.com)

Sementara, seorang pedagang Gerobak Es Kelapa Muda terlihat sibuk menyuguhkan minuman es jeruk yang disajikan kepada para jamaah usai salat Jumat. Ternyata, es jeruk miliknya sudah diborong oleh Ansar. "Katanya dia (Anshar) mau bagi-bagikan sama jamaah Jumat," ujar pemilik gerobak yang biasa disapa A,ba Illang itu.

Salah seorang jamaah mengatakan, Wahyudi Prayoga mengatakan, sangat bersyukur dengan adanya hal seperti ini. "Ini jelas adalah sebuah amal ibadah," ujarnya.

Penulis: Subri

KPU Pasangkayu Gelar Bimtek PPK 12 Kecamatan

On Thursday, July 09, 2020

Ketua KPU Pasangkayu Syahran Ahmad saat kegiatan bimtek PPK KPU Pasangkayu. (Edison S)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasangkayu menggelar bimbingan teknis (bimtek) pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Rabu (8/7/2020). Bimtek ini digelar serentak untuk anggota PPK 12 Kecamatan. Kegiatan ini digelar di dua tempat.

Berdasarkan keterangan pihak KPU Pasangkayu, bimtek digelar di Aula Hotel Graha Matra, diikuti oleh PPK Kecamatan Sarjo, Bambaira, Bambalamotu, Pasangkayu, Pedongga, Tikke Raya dan PPK Lariang. Sedangkan PPK Bulutaba, Baras, Sarudu, Dapurang dan Duripoku digelar di Aula Kantor KPU Pasangkayu.

Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Pasangkayu Syahrudin mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada semua anggota PPK terkait mekanisme pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Mulai dari proses coklit, DPS, DPT, DPPh, dan DPTb serta mekanisme monitoring pelaksanaan coklit yang akan dimonitoring langsung oleh PPK di wilayahnya masing-masing.
 
Syahruddin mengatakan, kegiatan ini berlangsung selama satu hari dan akan dilanjutkan dengan pelaksanaan Bimbingan Teknis Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang rencananya akan dilaksanakan pada 12 sampai 13 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh PPS di wilayahnya masing-masing. (rls/eds)

Sesosok Mayat Ditemukan di Pasangkayu, Berikut Identitasnya

On Thursday, July 09, 2020


Sesosok mayat pria ditemukan di Suka Damai, Kecamatan Dapurang, Pasangkayu, Sulbar (Ist)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Tubuh pria itu ditemukan tewas dalam posisi tengkurap di dalam rumahnya di Dusun Suka Damai, Desa Benggaulu, Kecamatan Dapurang, Kabu Pasangkayu, Sulbar, pada Rabu siang (8/7/2020).

Korban diketahui bernama Muh. Radi (49). Selama hidupnya, korban tinggal seorang diri.

Sebelum ditemukan tewas, korban sempat menelpon pekerja kebunnya Hasbi. Panggilan dari korban sebanyak 10 kali tak dijawab. Hasbi tak mendengar panggilan itu lantaran tengah membawa kendaraan.

Tiga jam kemudian panggilan dari korban baru diketahui. Hasbi kemudian menelpon balik, namun korban tak mengangkatnya.

Hasbi kemudian meminta tolong ke istrinya Nur Amalia untuk melihat korban karena beberapa kali panggilannya tak diangkat.

Istrinya pun bergegas ke rumah korban. Pintu rumah korban diketuk-ketuk. Namun tak ada jawaban.

"Beberapa kali saya mengetuk pintu tapi tidak ada jawaban," kata Nur.

Nur penasaran hingga menengok ke kolong rumah korban.

"Saat saya melihat dari kolong rumah korban, saya melihat korban terbaring di lantai rumahnya. Saya panggil-panggil tapi korban tidak gerak-gerak," sebut Nur.

Karena penasaran, Nur kemudian memanggil tetangga korban untuk membantu membuka pintu rumah.

Pintu rumah korban dibuka secara paksa, hingga akhirnya korban ditemukan telah tewas.

"Saat pintu dibuka, kami sudah dapati korban dalam kondisi tengkurap ke kanan dan sudah meninggal," jelas Nur.

kejadian itu pun mengundang kerumunan warga setempat. Kepolisianyang tiba dilokasi kemudian menetralkan situasi dengan memasang garis polisi.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu AKP Pandu Arief Setiawan berserta personilnya kemudian melakukam olah TKP.

Saat ditemui, Pandu mengatakan, dari informasi yang diperoleh, sebelum korban ditemukan meninggal dunia, korban sering mengeluh sakit di kepala belakang dan dada.

Dari olah TKP dan hasil visum et refertum oleh dr. Suryani serta tenaga medis dari Puskesmas Sarudu tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. "Jadi kami perkirakan korban meninggal karena penyakit yang dideritanya," ujar Pandu, Kamis (9/7/2020).

"Otopsi akan kita lakukan untuk memastikan tewasnya korban tapi pihak keluarga korban menolaknya.

"Mereka ikhlas. Kami juga sudah buatkan surat pernyataan yang isinya keluarganya ikhlas menerima kematian korban dan menolak untuk diotopsi," sebutnya.

Sedangkan untuk mayat korban rencananya akan di makamkan di Kabupaten Bone sesuai permintaan keluarga korban.

"Selama ini korban tidak pernah keluar dari wilayah Kabupaten Pasangkayu dan tidak pernah ada riwayat kontak dengan orang dari wilayah yang tinggi penyebaran Covid-19 dan bukan merupakan ODP, PDP, OTG ataupun pasien positif Covid-19," tutup Pandu. (dir)

Ini Layanan Terbaru BPJAMSOSTEK di Era New Normal

On Thursday, July 09, 2020




JAKARTA, MASALEMBO.COM - Sejak diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah imbas dari pandemi Covid-19 yang merebak secara global, BPJAMSOSTEK langsung membenahi pelayanan agar tetap dapat melayani peserta dengan tetap patuh pada aturan PSBB, yaitu dengan menginisiasi protokol Lapak Asik (Layanan tanpa Kontak Fisik). Setelah berjalan selama beberapa bulan, manajemen BPJAMSOSTEK merasa perlu untuk menyampaikan perkembangan sekaligus edukasi terkait Lapak Asik kepada masyarakat, salah satunya dengan menggelar kegiatan seminar berbasis web (webinar).

Acara ini dibuka oleh Ketua Dewan Pengawas BPJAMSOSTEK, Guntur Witjaksono, dengan menghadirkan Agus Susanto selaku Direktur Utama sebagai Keynote Speech. Selain itu, Direktur Pelayanan, Krishna Syarif, dan Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi, Sumarjono, juga hadir sebagai narasumber dalam webinar yang digelar. 

Turut hadir pula pemangku kepentingan sebagai penanggap dalam kegiatan tersebut antara lain, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Emanuel Melkiades Laka Lena, Direktur Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsostek Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang, Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan, Made Arya Wijaya. Juga hadir dalam webinar, Deputi Komisioner Pengawasan Industri Keuangan Non-Bank, Moch Ihsanuddin, perwakilan dari DJSN, Paulus Agung Pambudi, dan perwakilan dari Ombudsman, Laode Ida.

Agus Susanto dalam pidatonya menyampaikan pentingnya lembaga publik yang core valuenya adalah memberikan layanan kepada masyarakat untuk tetap dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap memberikan pelayanan dalam kondisi apapun.

“Pandemi Covid-19 ini tentunya memberikan tantangan tersendiri bagi institusi seperti kami yang harus selalu siap memberikan layanan terbaik kepada pekerja yang merupakan peserta kami,” tuturnya.

Senada dengan Agus, Krishna Syarif menjelaskan protokol Lapak Asik yang diberlakukan BPJAMSOSTEK sejak awal penerapan PSBB telah membuka wawasan baru. "Kita secara tidak langsung diarahkan untuk mengubah mekanisme layanan agar beralih menjadi online atau tanpa kontak fisik dengan menyediakan beragam kemudahan namun harus tetap menjaga keamanan dan kerahasiaan data," sebutnya.

“Protokol Lapak Asik ini terbukti mampu mendorong masyarakat pekerja untuk juga beradaptasi dengan tatanan baru pelayanan BPJAMSOSTEK. Untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya ketidaknyamanan dari peserta saat mengakses Lapak Asik, kami terus belajar dan mengembangkan sistem agar tetap reliable," sambungnya.

Terkait dengan pengembangan sistem Teknologi Informasi, BPJAMSOSTEK berusaha terus dapat beradaptasi dengan perkembangan terkini. Menurut Sumarjono, perkembangan dan penerapan teknologi di BPJAMSOSTEK sangat baik. 

“Mulai dari sistem administrasi kepesertaan, pengajuan klaim hingga aplikasi mobile yang mendukung berbagai fitur tambahan untuk memenuhi kebutuhan peserta. Semua telah diterapkan di BPJAMSOSTEK dan berjalan dengan baik. Termasuk juga dengan sistem yang digunakan oleh protokol Lapak Asik, semua dikembangkan dan dikelola oleh internal BPJAMSOSTEK,” ujar Sumarjono.

Kemudahan yang ditawarkan melalui Lapak Asik bukan tanpa kekurangan, namun pihak BPJAMSOSTEK terus berkeinginan untuk selalu melampaui ekspektasi peserta dalam memberikan layanan. Jika peserta menemui kendala dalam mengajukan aplikasi melalui Lapak Asik, layanan One to Many sudah menjadi solusi untuk dapat mengakomodir kendala yang dialami peserta.

“Kami bahkan telah membuka layanan offline di Kantor-kantor Cabang dengan tetap berpedoman pada kebijakan PSBB. Layanan One to Many yang kami terapkan dinilai mampu memberikan layanan yang optimal dengan waktu yang efisien,” imbuh Agus. 

Layanan One to Many yang dimaksud Agus ini berupa layanan offline di Kantor Cabang BPJAMSOSTEK menggunakan fasilitas video yang terhubung dengan petugas pelayanan dan mengakomodir 4-6 orang peserta dalam waktu yang bersamaan. 

Sejak diberlakukannya protokol Lapak Asik dan layanan One to Many, BPJAMSOSTEK mengkonfirmasi terjadinya peningkatan jumlah peserta yang mendapat pelayanan. Jika sebelumnya pada masa-masa normal jumlah peserta yang dilayani sebanyak 8 ribu orang, di era new normal pekerja yang dilayani rata-rata mencapai 15 ribu orang. Bahkan pada tanggal 2 Juli, sempat mencapai lebih dari 16.800 orang per hari di seluruh Indonesia. Hal ini tidak lain karena adanya peningkatan kapasitas baik dari infrastruktur TI maupun personil yang bertugas di bagian Customer Service.

Senada dengan peningkatan layanan, terhitung hingga Juni 2020, jumlah pengajuan klaim JHT (Jaminan Hari Tua) mencapai 1,15 juta kasus atau meningkat 10% (yoy) dengan nominal mencapai Rp14,35 Triliun atau meningkat 16% (yoy). Jika dilihat dari pengajuan klaim sepanjang bulan Juni 2020, terjadi lonjakan sebesar 131% atau sebanyak 287,5 ribu dengan nominal Rp3,51 Triliun, dimana jumlah tersebut meningkat 129% lebih besar dibanding pengajuan klaim JHT sepanjang bulan Juni tahun 2019 yaitu sebanyak 124,5 ribu pengajuan klaim JHT.

Melkiades selaku Wakil Ketua Komisi IX bersama dengan seluruh penanggap yang lain memberikan apresiasi atas langkah BPJAMSOSTEK dalam memberikan pelayanan selama masa pandemi melalui mekanisme Lapak Asik. Secara spesifik Melki menekankan agar pihak BPJAMSOSTEK memperkuat mekanisme pelayanan baru ini dalam sebuah regulasi, sehingga menghasilkan keseragaman di seluruh kanal layanan BPJAMSOSTEK.

Senada dengan Melki, Laode Ida juga mengapresiasi dan telah membuktikan secara langsung kesuksesan pelayanan Lapak Asik di salah satu cabang BPJAMSOSTEK. Dirinya beranggapan mekanisme ini patut ditiru oleh institusi lain karena mampu menyederhanakan birokrasi dan kinerja dapat terukur dengan baik. Namun untuk terus menjaga kualitas layanan, BPJAMSOSTEK harus terus memperhatikan indikator kepuasan pelanggan baik melalui survey maupun melalui percakapan di media sosial.

Sementara itu, Haiyani Rumondang menanggapi pelayanan BPJAMSOSTEK yang sudah baik ini dengan apresiasi yang tinggi, namun BPJAMSOSTEK harus tetap memperhatikan tantangan-tantangan yang muncul nantinya dan tidak mengesampingkan kemudahan layanan pada program lainnya serta memberikan solusi atas keluhan peserta.

Kegiatan webinar ini diikuti oleh 5044 orang melalui aplikasi zoom dan disaksikan sebanyak 2135 viewers pada kanal Youtube resmi BPJAMSOSTEK dan digelar selama 3 jam. Bagi para peserta yang berhasil registrasi dan mengikuti webinar nantinya juga akan diberikan e-Sertifikat dari BPJAMSOSTEK. 

“Semoga kebaruan pelayanan di tengah pandemi yang kami terapkan ini dapat memberikan gambaran dan menjadi masukan institusi publik ataupun instansi lain dalam memberikan layanan kepada masyarakat, dan tidak menjadikan kondisi pandemi ini sebagai halangan untuk tetap dapat berkontribusi bagi masyarakat, bangsa dan negara,” pungkas Agus.

Sementara itu di tempat terpisah Kepala BPJAMSOSTEK (BPJS Ketenagakerjaan) Kantor Cabang Sulawesi Barat, Iman M Amin menegaskan, BPJAMSOSTEK siap memberikan pelayanan terbaik di tengah wabah pandemi covid-19 kepada peserta yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) yang berimbas pada meningkatnya pengajuan klaim Jaminan Hari Tua (JHT) melalui kanal Layanan Tanpa Kontak Fisik (Lapak Asik).

“Dengan mengajukan klaim melalui Lapak Asik, peserta dapat dilayani dengan cepat, aman dan nyaman, bahkan melalui antrian online peserta dapat mengajukan klaim dari rumahnya,” tambahnya.

(Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJAMSOSTEK)