Pemkab Majene Tak Bentuk Perumda, PI Sebuku Dikelola Pemprov Sulbar?

On Selasa, Februari 18, 2020

Pengeboran migas di blok Sebuku (ilustrasi/kanalkalimantan.com)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten Majene tenyata batal membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk mengelola Dana Bagi Hasil (DBH) saham Participating Interest (PI) pengelolaan minyak dan gas (migas) blok Sebuku. Padahal sebelumnya Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkab Majene Iskandar mengatakan, Pemda Majene tengah menyusun BUMD Perusahaan Umum Daerah (Perumda) untuk mengurus hasil pembagian dari eksploitasi migas di pulau Lereklerekan itu.

Kata Iskandar saat itu, Pemkab Majene menunggu pengesahan Perusda Provinsi Sulbar untuk menyusun BUMD Majene. Namun nyatanya, sudah setahun usai pelantikan Direksi Perusda Sulbar, Pemda Majene tak kunjung punya BUMD untuk mengelola PI blok Sebuku.

"Kita tunggu (dokumen Perusda Sulbar). Kan itu syarat yang diminta sama perusahaan pengelola," ujar Iskandar dilansir Masalembo.com, Kamis (14/3/2019) tahun lalu.

Ketika itu Iskandar juga menjelaskan tidak munculnya asumsi pendapatan migas Sebuku dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Majene 2020 karena PI migas Sebuku tidak akan masuk ke Pemkab melainkan melalui Perusda BUMD Majene yang bakal dibentuk. 

"Kita kan business to business, jadi tidak akan masuk ke Pemkab itu (PI migas Sebuku)," ucapnya.

Usut demi usut, keterangan Iskandar ternyata mentah. Entah apa sebabnya, belum jelas. Termasuk Kepala Badan Keuangan, Anggaran dan Aset Daerah (BKAD) Kasman Kabil juga tak mengetahui. Ia hanya mengatakan dokumen BUMD Majene yang sebelumnya dipersyaratkan untuk menerima DBH PI migas Sebuku telah dibatalkan sebab pihak Pemprov Sulbar tak lagi mengikutsertakan syarat tersebut untuk mendapatkan PI migas blok Sebuku.

"Kita tidak membentuk BUMD karena langsung BUMD Provinsi yang tangani, mereka (BUMD Provinsi) kemarin yang paparan (menyampaikan paparan, red)," ucap Kasman, Senin (17/2/2020).

Kasman mengatakan, belum tahu seperti apa mekanisme peyaluran DBH PI migas Sebuku masuk ke Majene, yang jelas kata dia, sesuai skedul PI migas Sebuku dijanjikan bakal masuk ke Sulbar pada kuarter pertama 2020.

"Memang sebenarnya kalau time schedule sampai April. Saya pernah di Mamuju ikut rapat dan memang targetnya sampai bulan empat," ujar Kasman via telepon.

Ketua Komisi II DPRD Majene Hasriadi juga belum tahu mekanisme penyaluran 50 persen dari 5 persen saham PI hasil pembagian dengan Kalimantan Selatan itu. Dikonfirmasi, Senin (17/2) malam, Hasriadi justru akan mempertanyakan ke Pemprov Sulbar seperti apa jalur agar Majene menerima hak 50 pesen PI sesuai diktum dalam notulensi pertemuan Wapres, Pemprov Sulbar dan Kalsel dengan Kementerian ESDM dan serta Kemendagri pada 2015 lalu itu.

"Kita juga ini baru mau turun ke provinsi untuk konsultasi, karena mereka itu beranggapan langsung provinsi yang kelola. Saya bilang oh tidak begitu, nyata dalam pembagian fifty-fifty," ujar Hasriadi, Senin malam.

"Makanya kita mau minta petunjuk apakah langsung masuk ke Kasda atau bagaimana karena provinsi bilang tidak perlu bentuk Perumda," ucapnya. 

Hasriadi mengatakan pihaknya pernah mempertanyakan hal itu ke Pemrov Sulbar, namun belum ada penjelasan secara ril teknis penyaluran dana PI migas Sebuku untuk Majene.

"Saya bilang kemarin waktu rapat maksudnya tidak perlu bentuk (Perumda), nabilang (Pak Asisten) iya kan dikelola ji provinsi. Saya bilang maksudmu, kita baca ji peratutan fifty-fifty, yang fipty-fipty itu uang bukan program," ujar politisi PAN itu.

Hasriadi menegaskan, Pemprov Sulbar tidak berhak mengatur dana bagi hasil saham PI pengelolaan migas blok Sebuku yang sudah diperuntukkan untuk Majene 50 persen dari 5 persen PI untuk Sulbar. Ketentuan itu sudah final sesuai kesepakatan dengan semua pihak terkait saat pertemuan dengan wakil presiden saat itu Jusuf Kalla.

"Pak Asisten (Pemprov) bilang nanti kita akan ketemu lagi, ya oke kita akan ketemu lagi, saya bilang," Hasriadi mengungkapkan. 

"Jadi rencana minggu depan ke provinsi. Kami juga rencana ke Kalsel karena mau juga melihat seperti apa mekanisme di sana," tegas anggota DPRD Majene empat periode ini.

Pemprov Fokus Usahakan Dana Masuk

Sementara itu, terkait pembagian PI Pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat sendiri tampaknya belum mau pusing dengan pembagian dengan Majene. Perusahaan Daerah (Perusda) PT Sulbar Energi Malaqbi yang dibentuk untuk mengelola pembagian saham PI itu kini masih fokus agar dana hasil eksploitasi migas di blok Sebuku keciptrat masuk di Provinsi ke 33 RI ini.

"Kalau itu (dengan Majene) kan urusan internal ya. Yang saya usahan dulu ini adalah bagaimana masuknya barang itu ke Sulbar. Nanti setelah masuk baru itu. Itu sudah urusan teknis," kata Haris Hanafing, Direktur Utama PT Sulbar Energi Malaqbi, Selasa (18/2/2020).

Haris menjelaskan hingga saat ini seluruh dokumen untuk mendapatkan penawaran PI dari Mubadala Petroleum sebagai kontraktor pengolahan migas blok Sebuku sudah selesai. Pihaknya tengah menunggu proses realisasi masuknya dana PI ke Sulbar yang dijanjikan pada April-Mei 2020.

"Memang sesuai janjinya begitu (April-Mei), tapi ya kan namanya kita dijanji, yang pastinya kita selalu berusaha," ujar Haris.

"Kalau kelengkapan administrasi saya anggap sudah clear semua. Apa yang dia minta kita penuhi semua. Kita terus mendorong agar ini barang segera karena untuk kemaslahatan umat," pungkasnya.

Kata Haris, nantinya, bagian untuk Majene bukanlah dalam bentuk DBH karena kalau DBH maka itu adalah pemerintah. Haris justru menyebut PI yang bakal diterima Majene ketika benar hasil dari pengolahan migas Sebuku sudah masuk di Sulawesi Barat.

Seemntara tentang Perumda Majene, Haris mengatakan tak perlu ada. Ia mengungkapkan dengan adanya BUMD Sulbar maka sudah cukup menjadi syarat untuk mendapatkan PI tersebut. "Kalau saya janganmi terlalu banyak, cukup satu yang tangani, provinsi kan," imbuh Haris. (har/red)

Media Siber Sulbar Sambut Kehadiran JMSI

On Minggu, Februari 16, 2020

Harmegi Amin (tengah) berbincang dengan direktur media sulbar99.com. (ist)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) hadir di Provinsi ke 33 RI, Sulawesi Barat. Organisasi perusahaan pers berbasis siber ini dideklarasikan di Banjarmasin Kalimantan Selatan 8 Februari 2020 lalu. Sebanyak 21 perwakilan provinsi menjadi deklarator berdirinya organisasi calon konstituen dewan pers ini.

Pelaksana tugas (Plt) Ketua JMSI Sulawesi Barat Harmegi Amin mengatakan, sejak menerima mandat membentuk kepengurusan JMSI di Sulbar, pihaknya langsung berkomunikasi dengan para pemilik media online di tanah Mandar. Hasilnya sejumlah direktur media daring di Sulbar menyatakan diri siap bergabung.

"Baru beberapa hari kami komunikasi dengan kawan-kawan, alhamdulillah sudah tujuh media online siap bergabung. Kami masih punya waktu dua bulan untuk mengumpulkan dan melengkapi administrasi dan kepengurusan," kata Egi, sapaan Harmegi, Sabtu (15/2/2020).

Harmegi mengatakan, JMSI Sulbar telah siap mendeklarasikan diri namun masih terbuka untuk mengakomodir perusahaan-perusahan pers siber untuk bergabung. Harapannya tentu untuk membangun media daring di Sulbar lebih profesional dengan menghadirkan konten-konten berita sesuai standar jurnalistik.

"Hari ini media online mau tidak mau harus bersiap jadi media mainstream, mengingat era digital yang terus berkembang. Karena itu media siber tidak boleh lagi asal nulis ini itu, harus mampu menyajikan berita secara profesional," ujar Direktur PT Fokus Media Sulbar (Masalembo.com) ini.

Ditemui di cafe literasi Dondori, Kecamatan Banggae, Majene, Sabtu (15/2) malam, Harmegi membeberkan, dirinya telah mendapat mandat pembentukan JMSI di Sulbar per 10 Ferbruari 2020. Ia diberi amanah mendata media siber dan mengisi formulir calon anggota JMSI, minimal sepuluh 10 perusahaan pers.

"Untuk bergabung di JMSI perusahaan pers harus melampirkan akta perusahaan pers dan AHU dari Kemenkumham RI serta sertifikat verifikasi dari Dewan Pers bagi yang sudah memiliki," terang Egi. (rls/red)

Bupati Fahmi Minta Petugas Kesehatan Rajin Pantau Gizi Balita

On Sabtu, Februari 15, 2020

Bupati Fahmi Massiara saat mengunjungi bayi kurang gizi di Desa Kayuangin Kecamatan Malunda. (Foto: Humas Setda Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Fahmi Massiara meminta para petugas medis di desa dan Puskesmas agar rajin memantau perkembangan gizi balita dan anak-anak. Hal itu dia sampaikan saat mengunjungi bayi kurang gizi di Desa Kayuangin, Kecamatan Malunda, Sabtu (15/2/2020). 

Fahmi hadir memberikan bantuan perbaikan gizi kepada Rahman, bayi berusia 6 bulan itu. Dia hadir atas nama Pemkab Majene dan Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kabupaten Majene.

Kepala Bagian Protokoler Humas Setda Majene Sufyan Ilbas yang turut dalam rombongan bupati mengatakan, bayi yang berasal dari Dusun Kayuangin, Desa Kayuangin itu, telah ditinggal oleh kedua orang tuanya saat berumur sekitar 1 bulan. Saat ini ia dirawat oleh kakek dan nenek buyutnya yang hanya bermata pencaharian sebagai petani.

"Bapaknya ke Kalimantan, bekerja sebagai buruh tani, ibunya di Mamuju bekerja di salah satu warung makan," ungkap Sofyan.

Balita Rahman sebelumnya sempat dirawat di Puskesmas Malunda lalu dirujuk ke RSU Majene. Saat ini sudah berada di rumah dan kondisinya selalu dipantau oleh Bidan Desa bersama Petugas Gizi dari Poskesdes Kayuangin.

"Mereka (petugas kesehatan) selalu mengunjungi adik Rahman setiap dua hari sekali. Saat ini kondisinya sudah berangsur membaik, berat badannya juga sudah naik selama tiga hari naik 6 ons," tutur Sufyan.

Bupati Majene di kesempatan ini berharap agar para petugas kesehatan di dusun dan desa sampai ke kecamatan rajin memantau dan memonitor perkembangan bayi yang ada di sekitar masing-masing. Tujuannya guna meminimalisir kejadian kurang gizi seperti yang dialami oleh Rahman ini.


Hadir juga bersama Bupati Majene di kesempatan ini, salah satu anggota DPRD dari PKS Budi Mansur. Selain itu Kepala Dinas PUPR, Kabag Kesra dan Camat Malunda serta Kepala PKM Malunda. (har/red)

KPU Kabupaten Pasangkayu Umumkan Tahapan Pendaftaran PPS

On Sabtu, Februari 15, 2020

Staf KPU Pasangkayu memasang info tahapan rekrutmen PPs. (Edison S)


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pasangkayu membuka tahapan perekrutan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada 2020. Tahapan rekrutmen PPS berdasarkan pengumuman nomor: 056/PP.04.2-SD/7601/KPU-Kab/II/2020 tentang  Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Tanggal 14 Februari 2020. Hal ini diungkapkan oleh ketua KPU Pasangkayu, Syahran Ahmad

Pengumuman pendaftaran PPS kali ini bersamaan dengan diumumkannya hasil tes wawancara calon PPK Tahun 2020. Timeline perekrutan PPS sudah ditetapkan berdasarkan Surat Edaran KPU RI Nomor : 112/HK.02-SD/KPU/01/II/2020 tentang Pembentukan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dalam Pemilihan Serentak Tahun 2020. 

Menurut Syahran, perekrutan PPS kali ini diupayakan seefisien mungkin dan memudahkan untuk calon pendaftar PPS dengan metode registrasi online.

"Kita akan buka desk penerimaan berkas pendaftaran di Kantor Camat yang sudah ditentukan dengan menugaskan Staf KPU Pasangkayu untuk menerima Berkas pendaftaran Calon PPS," ucap Syahran, Sabtu (15/2). 

Sambung Syahran, sesuai dengan timeline, hari ini 15 sampai dengan  17 Februari adalah pemgumuman pendaftaran PPS, tanggal 18 sampai dengan 24 Februari tahapan penerimaan berkas pendaftaran calon PPS.

"Hari ini seluruh Staf KPU Pasangkayu turun ke desa-desa untuk memasang pengumuman pendaftaran PPS di tempat umum yang mudah diakses oleh masyarakat termasuk kantor desa. Ini dilakukan agar penyebaran informasi terkait proses pendaftaran, syarat administrasi yang harus dilengkapi dan tatacara registrasi online dapat dipahami oleh seluruh masyarakat yang berminat untuk menjadi anggota PPS nantinya," terang Syahran.

Terkait itu, Ketua KPU Pasangkayu mengajak masyarakat yang memenuhi syarat untuk ikut berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pasangkayu Tahun 2020 dengan mendaftarkan diri sebagai penyelenggara di tingkat Desa/Kelurahan sebagai Panitia Pemungutan Suara (PPS). 

Untuk mengunduh Pengumuman dan Syarat pendaftaran PPS, silahkan klik link di bawah ini !


Lihat juga, pengumuman hasil tes wawancara seleksi PPK KPU Pasangkayu, klik tautan di bawah ini !



(Adv)

Sambangi Korban Kebakaran, Pemuda Pancasila Majene Salurkan Bantuan

On Sabtu, Februari 15, 2020

Ketua MPC Pemuda Pancasila Majene saat menyerahkan bantuan kepada korban kebakaran di Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang. (Foto: Humas Setda Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Majene meyambangi korban musibah kebakaran di Desa Tinambung, Kecamatan Pamboang, Sabtu (15/2/2020). Rombongan Pemuda Pancasila Majene dipimpin langsung ketuanya Fahmi Massiara. Mereka disambut Kepala Desa Tinambung, Ardiansyah di lokasi kejadian. 

"Kemarin pagi kami sementara melaksanakan kerja bakti di sekitar desa kami, kurang lebih sekitar 1 jam tiba-tiba kami dikagetkan dengan adanya api yang berkobar di belakang pasar ini. Warga berbondong-bondong untuk menyelamatkan para korban kebakaran," kata Kepala Desa Tinambung mengungkap kronologi kejadian pada, Jumat (14/2).



Kades Ardiansyah menyampaikan terima kasih kepada Ketua MPC Pemuda Pancasila dan rombongan yang hari ini berkenan memberikan bantuan. "Bantuan ini bisa sedikit mengobati penderitaan yang dialami oleh warga kami," ucapnya.

Kades mengungkap, pada peristiwa itu 5 rumah warga mengalami rusak berat, dengan 7 KK yang menghuninya. Kemudian yang rusak tercatat 11 rumah.

"Tadi pagi juga telah kami terima bantuan swadaya masyarakat penjual ikan yg ada di Pasar Pamboang," aku Ardiansyah.

Ketua MPC Pemuda Pancasila yang juga bupati Majene Fahmi Massiara mengatakan, kedatangan mereka atas nama MPC Pemuda Pancasila dan Pemerintah Kabupaten Majene. Mereka hadir sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang tengah ditimpah musibah.

"Kita ini sebagai manusia pasti memiliki naluri yang sifatnya rasa kemanusiaan, oleh sebab itu kehadiran kami di sini, kita menggandeng dua OPD Majene untuk sama sama membagi bantuan, yaitu BPBD dan Dinas Sosial. Inilah yang terkait langsung dengan kebencanaan dan ini juga sebagai bentuk rasa prihatin kami," kata Fahmi.

"Kami menyampaikan turut merasakan apa yang dialami oleh korban Kebakaran ini, karena semua itu di luar dugaan kita, semua sudah ditakdirkan Yang Maha Kuasa," lanjutnya.

Fahmi sempat bercerita terkait musibah kebakaran yang ternyata juga pernah dialaminya, bukan hanya sekali tapi tiga kali.



"Kalau kita bercerita tentang kebakaran, saya juga sudah tiga kali mengalami menjadi korban kebakaran dan semuanya ludes. Kejadian itu saya alami di tahun 82, 89 dan 96. Pada saat kejadian tersebut sampai saya juga menginap di rumah keluarga karena tidak ada rumah yang ditempati," ungkap orang nomor satu di Majene itu. 

Namun, Fahmi mengatakan, semua itu adalah takdir dari Yang Maha Kuasa, ia berharap agar korban bersabar menerima musibah itu.

"Kita tidak tahu seperti apa yang dialami dari yang korban ini. Tapi yakin pasti ada hikmah dibalik semua ini, terlepas daripada semua itu kita harus selalu waspada, mulai dari hujan, banjir kemudian angin kencang juga kebakaran," harap Fahmi.

"Oleh karena itu kita selalu saling mengingatkan untuk masalah masalah seperti ini supaya kita selalu waspada," pungkasnya. (adv/red)


Sese Didesain Akan Jadi Pengembangan Kota

On Jumat, Februari 14, 2020



MAMUJU, MASALEMBO.COM -Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju menyiapkan Desa Sese, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju sebagai kawasan pengembangan kota.

Hal itu diungkapkan Bupati Mamuju, H. Habsi Wahid, saat ditemui sejumlah wartawan di Warkop Daeng Arief, Jalan Pengayoman, Mamuju, Jumat (14/02/20).

Habsi mengaku, meskipun belum didesain secara utuh, namun perencanaan Pemkab Mamuju menetapkan Sese sebagai wilayah untuk kawasan pengembangan kota di Ibukota Provinsi Sulawesi Barat ini.

"Desain secara utuh belum. Tetapi perencanaan kita untuk pengembangan kota Mamuju ini, maka Sese kita siapkan jadi kawasan pengembangan kota," sebut Habsi.

Menurutnya, Sese merupakan wilayah yang sangat potensial untuk jadi kawasan pengembangan kota. Untuk mendukung itu, Pemkab Mamuju bahkan telah memulai dengan menyiapkan anggaran untuk optimalisasi pembangunan infrastruktur jalan ke Sese.

"Sese ini punya potensi untuk pengembangan kawasan kota itu. Sehingga yang pertama kita lakukan adalah perbaikan dan pembenahan akses dulu. Misalnya akses jalan yang kita mulai bangun tahun ini dari arah Korongan menuju Sese. Kita melalui Korongan ke Sese karena di sepanjang jalur ini sudah banyak pemukiman dan perumahan warga maupun BTN perumahan," jelasnya.

Habsi menyebut, alokasi anggaran yang disiapkan untuk jalan menuju Sese sebagai langkah awal Pemkab Mamuju sebesar Rp 7 miliar hingga Rp 10 miliar.

"Tahun ini kita siapkan Rp 7 sampai Rp 10 miliar. Desain jalannya nanti 2 jalur. Kemudian, untuk mengantisipasi jalan yang di tengah atau dari Tambayako menuju Sese, kita juga anggarkan untuk pemeliharaannya tahun ini," tutup Habsi. (dir/red)

Bawaslu Goes To Campus, KPU Sulbar Sampaikan Optimisme Pilkada Sukses

On Jumat, Februari 14, 2020




MAJENE, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Barat menyampaikan optimisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 khususnya di empat kabupaten se Sulbar akan berjalan sukses. 
Anggota KPU Sulbar, Farhanuddin menyampaikan optimisme tersebut pada acara Bawaslu Goes To Campus di Universitas Sulawesi Barat (Unsulbar) Majene, Jumat (14/02).

Selain Farhanuddin, pembicara dalam acara tersebut adalah pimpinan BAWASLU RI, Rahmat Bagja dan Wakil Rektor Unsulbar, Anwar Sulili. 

Hadir juga dalam acara tersebut,  ketua Bawaslu Sulbar, Sulfan Sulo bersama para anggota Bawaslu Sulbar dan Bawaslu Kabupaten se Sulbar, dekan FISIP Unsulbar Dr. Burhanuddin serta ketua Program studi Politik Unsulbar, Muhammad yang bertindak sebagai moderator. 

Menurut Farhan, sapaan akrabnya, saat ini tahapan pilkada berjalan sesuai rencana dan regulasi. 
Ia menjelaskan, sisi kesiapan anggaran misalnya, sudah rampung dengan persetujuan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) di empat kabupaten yang menggelar pilkada yakni; kabupaten Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan kabupaten Pasangkayu. 

KPU kabupaten di empat daerah tersebut, lanjut Farhan, juga sedang merampungkan rekrutmen penyelenggara tingkat kecamatan dan disusul tingkat desa/ kelurahan. 

Menurut Farhan yang juga dosen non aktif Unsulbar, pemilu serentak 2019 di Sulbar yang berjalan sukses, ditandai antara lain dengan tingginya partisipasi pemilih mencapai 84 persen, kemudian pelaksanaan pemilihan mulai dari pendataan pemilih, pungut hitung hingga sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) juga dilalui dengan hasil yang baik.

Dari 10 perkara gugatan hasil pemilu di Sulbar yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK), semua "dimenangkan" KPU. 

"Pemilihan umum 2019 yang begitu banyak calon, Alhamdulillah kita bisa sukses. Untuk Pilkada yang calonnya lebih sedikit dibanding pemilu legislatif 2019, insha Allah kita juga bisa laksanakan dengan sukses. Kemitraan dengan pihak Bawaslu sebagai pengawas juga sangat membantu KPU sebagai penyelenggara teknis," jelas Farhan yang juga mantan sekretaris Aliansi Jurnalis Independen (AJI) kota Mandar, Sulbar 2009 - 2012.

Selain menjelaskan tentang kesiapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah, Farhan yang juga koordinator divisi Hukum dan Pengawasan KPU Sulbar juga banyak memotivasi ratusan mahasiswa yang menjadi peserta acara tersebut agar berperan aktif mengawal pilkada berjalan sukses. 

Peran Kampus

Harapan agar mahasiswa peduli untuk terselenggaranya pilkada yang bersih, jujur dan berintegritas juga disampaikan pimpinan Bawaslu RI, Rahmat Badgja. 

Menurut Rahmat yang juga berlatar belakang dosen, pemilu era reformasi yang ditandai dengan pemilu secara langsung ikut dibidani oleh civitas akademika kampus. 

"Makanya saat di awal reformasi itu, dari kampus lahir pemantau misalnya Forum Rektor, lembaga pemantau lainnya juga diisi para aktivis kampus, sehingga sangat ideal para mahasiswa masa kini juga aktif ikut mengawasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah," kata Rahmat yang tampil dengan songkok biring khas Sulawesi serta berkalung sutera Mandar.

Peran aktif mahasiswa itu kata Badgja dapat diwujudkan dalam bentuk sejumlah  kegiatan seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Pengawasan Pilkada.

" Bawaslu juga punya program magang, mahasiswa dapat magang di Bawaslu untuk belajar secara langsung tentang pengawasan pemilu," kata Rahmat. 

Acara Bawaslu Goes To Campus yang digelar Bawaslu Majene itu juga diisi penandatanganan naskah persetujuan kerjasama Bawaslu Majene dengan Unsulbar dalam kegiatan pengawasan Pilkada. (Rls/red).