-->

Hot News

LMND Laporkan Dugaan KKN dan Praktik Pungli PAM-Tirta Mangkaluku ke Polres Palopo
Sabtu, Februari 15, 2025

By On Sabtu, Februari 15, 2025



Palopo, Masalembo - Sikap serius ditunjukkan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) terkait dugaan praktek KKN dan pungli dilingkup Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Hal itu disampaikan, Adri Fadli selaku Ketua EK- LMND Palopo usai setelah memasukkan surat laporannya. 

Pihak LMND menuding Direksi dan Dewan Pengawas PAM-Tirta Mangkaluku melanggar Perda Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah, salahsatunya yaitu pasal 29 Ayat 1 huruf d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PAM, Direksi dilarang  mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM.

"Benturan kepentingan yang dimaksud ini terkait penerimaan, pengangkatan dan penempatan karyawan sebagai pejabat di perusahaan, tanpa melalui seleksi atau assessment. Sangat jelas terjadi diskriminasi terhadap itu, perusahaan ini milik publik bukan pribadi. Penerimaan anak, mantu, ponakan dan keluarga direksi dan Dewas itu jelas nuansa KKN sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," papar Adri Padli, Sabtu (15/2/2025)


Menurutnya, jika merujuk dasar aturan rekrutmen karyawan BUMD melalui mekanisme seleksi. Hal itu diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang kami persoalkan Direksi dan Dewas tidak menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi mereka. 

"Sejauh ini PAM-TM mengklaim berhasil menghasilkan laba dan menyetor deviden ke kas daerah, disaat yang bersamaan Direksi mengeluhkan minimnya pendanaan untuk investasi, bahkan bermohon untuk penyertaan modal atau persetujuan pinjaman pada perbankan. Dilain sisi, direksi memperoleh gaji dan tunjangan yang jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan yang diterima kepala daerah jauh lebih besar," terangnya.

Padahal kisaran gaji dan tunjangan Direksi, untuk Dirut sebesar Rp40 juta, sedangkan Direktur bidang Rp30 juta lebih.

Belum lagi dalam setahun Direksi menerima gaji dan tunjangan sebanyak 17 kali termasuk THR. Selain gaji dan tunjangan, Direksi juga mengelola dana representatif yang nilainya sangat besar.

Ditempat terpisah, pelanggan mengeluhkan soal pelayanan dan terbebani dengan pengenaan biaya tanpa dasar aturan yang jelas.

"Kami menuntut Direksi dan Dewas PAM-TM untuk terbuka. Perusahaan Air Minum milik daerah ini harusnya dikelola secara profesional dan transparan. Saat ini, kami juga sedang meneliti RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dengan laporan keuangan apa relevan dengan pedoman dalam menjalankan perusahaan, yang mencakup sasaran, strategi, rencana kerja, dan anggaran. Sebab, kami menaruh kecurigaan terhadap data yang disajikan secara tidak benar," ungkap salahsatu pelanggan.

Ia mencontohkan pengembangan jaringan sistem penyediaan air bersih yang selama ini dibebankan ke pelanggan, namun dicatat sebagai aset dan investasi PAM TM, dilain sisi ada aset yang seharusnya dicatat sebagai aset namun tidak dimasukkan. Padahal, ini dibiayai menggunakan dana APBN/APBD.

"Selain laporan ke penegak hukum, kami juga terus mendesak Pj Wali kota  segera membekukan Direksi dan Dewas PAM-TM. Pj selaku KPM yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksudkan pasal 29 Ayat 1 huruf d dan pasal yang sama ayat 2 yang berbunyi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai direksi Perda Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah," ungkap Adri.

"Bahwa kami akan mengawal dan menguji persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku," tutupnya.(Red)

Berita diversifikasi lebih lanjut 

Komitmen Kadin Kembangkan UMKM di Sultra
Senin, Januari 20, 2025

By On Senin, Januari 20, 2025


KENDARI, MASALEMBO.COM  - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara terus berkomitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sultra. Komitmen itu dibuktikan dengan kerja nyata Kadin Sultra dalam bentuk kerjasama dengan beberapa pihak instansi pemerintahan.

Terbaru, Kadin Sultra dibawah komando Anton Timbang dan Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan UMKM berbasis Rumah Pangan Kita (RPK) di Kantor Bulog Sultra, Senin (20/01/2025).

Anton Timbang mengungkapkan kerja sama ini dilaksanakan untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin antara Kadin dan Bulog, yang selama ini telah berkolaborasi dalam kegiatan pasar murah dan penyediaan sembako.

"Melalui MoU ini, Kadin dan Bulog akan berperan aktif dalam pembinaan UMKM, meliputi pembinaan produk, pemasaran, dan permodalan, dengan tujuan untuk meningkatkan kelas UMKM," ungkap Anton Timbang.

"Bulog akan menyediakan kebutuhan pangan untuk mendukung program pembinaan tersebut," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan berharap MoU ini akan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

"Program ini diharapkan dapat membantu UMKM memasarkan hasil panen petani dan mendukung program makanan bergizi gratis bagi masyarakat," ungkapnya.

Sebagai proyek percontohan (pilot project), tahap awal kerjasama ini akan dilaksanakan di Kota Kendari dengan melibatkan 50 UMKM RPK (Rumah Pangan Kita).

"Kedepan program ini akan dikembangkan ke wilayah lain di Sultra, mengingat Bulog memiliki 5 cabang dan 13 gudang yang dapat mendukung kegiatan ini," ungkap Sitti Mardati Saing.

"Tiga komoditi utama yang akan difokuskan adalah beras, gula pasir, dan minyak goreng, dengan potensi pengembangan komoditi lain di masa mendatang," pungkasnya.

Penulis : MAR

Sinergi Babinsa Koramil 1403-03/Belopa dan Warga, Gotong Royong Bersihkan Parit Demi Lingkungan Sehat
Sabtu, Januari 04, 2025

By On Sabtu, Januari 04, 2025



LUWU - Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir serta penyebaran penyakit demam berdarah, Babinsa Koramil 1403-03/Belopa bersama warga melaksanakan kegiatan Karya Bakti, berupa pembersihan parit di Kelurahan Bajo,Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sabtu(4/1/2025).

Kegiatan gotong royong ini melibatkan Babinsa,aparat desa dan warga setempat. Dengan semangat bahu-membahu membersihkan parit dan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter.


Serda Hasan,Babinsa Kelurahan Bajo  terlibat dalam kegiatan, menyampaikan pentingnya pembersihan parit secara rutin.

“Karya Bakti yang kita laksanakan ini bertujuan untuk membersihkan sampah dan rumput liar yang menghambat aliran air. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, aliran air saat musim hujan  dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak terjadi banjir,” ujar Serda Hasan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya penyakit berbahaya seperti demam berdarah.

Jika parit tersumbat, air akan tergenang dan menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit. Oleh karena itu, perawatan dan pembersihan parit secara rutin sangat diperlukan,” tambahnya.

Lurah, Muhammad Irman, S.SIP turut serta dalam kegiatan ini, mengapresiasi inisiatif Babinsa Koramil 1403-03/Belopa

“Atas nama pemerintah kelurahan Bajo, kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah menggerakkan masyarakat melalui Karya Bakti ini. Kegiatan ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memberikan motivasi kepada warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya,” ungkap Muhammad Irman.

Muhammad Irman juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai tempat.

“Kami mengharapkan kegiatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk terus merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat mencegah bencana alam seperti banjir dan penyebaran penyakit demam berdarah,” tutupnya.

Kegiatan Karya Bakti ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara TNI-AD dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari potensi bencana.

Dukungan aktif dari berbagai pihak dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.(**

Perkuat Ekonomi Rakyat, Kadin dan Bulog Sultra Gagas Ekosistem Rumah Pangan Kita
Sabtu, Januari 04, 2025

By On Sabtu, Januari 04, 2025



KENDARI, MASALEMBO.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat ekonomi rakyat dengan menggagas pembentukan ekosistem ekonomi berbasis warga.

Kali ini, Kadin Sultra berkolaborasi dengan Perum Bulog Sultra untuk mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK) di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 3 Januari 2025, Kadin Sultra dan Perum Bulog Sultra sepakat untuk membentuk simpul ekonomi berbasis masyarakat, di mana warga dapat berperan aktif melalui keberadaan RPK.

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, gula, dan terigu dengan harga yang terjangkau dan dijamin oleh pemerintah melalui Perum Bulog.

Wakil Ketua Umum KADIN Sultra, Sastra Alamsyah, menjelaskan bahwa penguatan RPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

RPK yang berada langsung di tengah masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar warga dipenuhi dengan harga yang murah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Perum Bulog Sultra.

“Keberadaan RPK ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kami akan mendorong agar RPK ini terbentuk di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan,” ujar Sastra.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing, menyambut baik langkah Kadin Sultra dan menegaskan dukungannya terhadap pembentukan ekosistem RPK berbasis kerakyatan ini.

Menurut Siti, pembentukan RPK bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Bulog sangat mendukung upaya Kadin Sultra untuk mendorong terbentuknya RPK di setiap kecamatan. Ini adalah bagian dari visi kami untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar," ucap Siti.

Lebih lanjut, Siti Mardati Saing menambahkan bahwa pembentukan RPK berbasis kecamatan diharapkan tidak hanya meningkatkan distribusi bahan pangan, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Penulis : Muhammad Al Rajap

Perintah Partai, DPC PDIP Bakal Kawal Sengketa Pemilihan Wali Kota Kerndari di Mahkamah Konstitusi
Sabtu, Desember 21, 2024

By On Sabtu, Desember 21, 2024

Ishak Ismail

KENDARI, MASALEMBO.COM - Ketua tim pemenangan Pasangan Calon Wali Kota Kendari Yudhianto Mahardika Anton Timbang-Nirna Lachmudin, Ishak Ismail mengatakan proses yang akan ditempuh paslon Yudhi-Nirna ke Mahkama Konstitusi adalah bagian dari hak demokrasi.

Menurut Ishak Ismail, proses pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2024-2029 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024 lalu disinyalir tidak fair.

"Selain sebagai ketua tim, saya juga harus tegak lurus menjalankan perintah partai sesuai dengan instruksi DPP yang mewajibkan untuk mengawal proses sengketa di mahkamah konstitusi," jelas Ishak Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, Sabtu (21/12/2024).

Berdasarkan info yang diperoleh kata Ishak Ismail, Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota atau sengketa pemilihan kepala daerah 2024 akan di gelar pada 8 Januari 2025.

Sebelum itu akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan di registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan 3 Januari 2025.

Anggota DPRD Kota Kendari ini pun berharap kepada tim hukum Yudhi-Nirna untuk dapat menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjang proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Kita ketahui bersama, tahapan pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, di jadwal tanggal 8-16 Januari 2025. Sementara sidang dengan agenda pemeriksaan akan di gelar pada tanggal 17 Januari - 4 Februari 2025," tutup Ishak Ismail.

Penulis : MAR

KPU Polman Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2024
Kamis, Desember 12, 2024

By On Kamis, Desember 12, 2024


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar telah mengumumkan hasil audit dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan hasil audit laporan dana kampanye pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 yang diterima oleh KPU Polewali Mandar.

Dalam pengumuman tersebut, KPU Polewali Mandar merinci jumlah dana kampanye, pengeluaran, dan saldo yang tersisa untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Informasi lengkap mengenai hasil audit tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:


Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2024. (Sumber KPU Polman)


(Adv)

KPU Sulbar Umum Hasil Penetapan Perhitungan Suara Pemilhan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulbar
Senin, Desember 09, 2024

By On Senin, Desember 09, 2024


MAMUJU,MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Sabtu malam, 7 Desember 2024.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, membacakan hasil rapat tersebut didampingi empat komisioner KPU Sulbar lainnya, yaitu Asriani, Elmansyah, Budiman Imran, dan Supriadi Narno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut tiga, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, meraih suara terbanyak dengan total 337.512 suara.

Di posisi kedua, pasangan nomor urut satu, Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin Sokong, memperoleh 144.154 suara.

Selanjutnya, pasangan nomor urut dua, Ali Baal Masdar dan Arwan Aras, berada di peringkat ketiga dengan 137.181 suara.

Kemudian, pasangan nomor urut empat, Prof. Husain Syam dan Enny Anggraeni Anwar, mengumpulkan 111.980 suara.

“Hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Sulbar 2024 resmi kami tetapkan bersama pada pukul 21:54 WITA,” ujar Said Usman Umar.

Rapat pleno yang berlangsung sejak Kamis, 5 Desember, hingga Sabtu malam tersebut berjalan lancar. Dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung aman dan kondusif.

“Pilkada serentak tahun ini dapat dikatakan lebih tenang dibandingkan Pilgub 2017 dan Pilbup 2020. Tidak ada situasi yang mencekam,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kedewasaan masyarakat Sulbar dalam berdemokrasi semakin meningkat, sehingga turut mendukung kelancaran Pilkada kali ini.

“Alhamdulillah, kedewasaan berdemokrasi masyarakat Sulbar terus membaik dibandingkan Pilkada-pilkada sebelumnya,” tambahnya.

Diketahui, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Sulbar 2024 mencapai 996.542 orang, terdiri dari 499.698 laki-laki dan 496.844 perempuan. Dari jumlah tersebut, 360.616 laki-laki dan 388.556 perempuan menggunakan hak pilihnya. Total suara sah mencapai 730.827, sedangkan suara tidak sah sebanyak 27.699. (Adv)

Paslon Yudhi-Nirna Klaim Unggul di Pilwali Kendari Berdasarkan Hitung Cepat Internal
Kamis, November 28, 2024

By On Kamis, November 28, 2024



KENDARI, MASALEMBO.COM - Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari nomor urut 2, Yudhianto Mahardika Anton Timbang-Nirna Lachmuddin mengklaim unggul dari pasangan calon wali kota lainnya berdasarkan hasil hitung cepat internal.  

Perwakilan Tim Pemenangan Yudhi-Nirna Bidang Hukum, Fatahillah dalam konferensi pers yang digelar di Kantor Tim Pemenangan Yudhi-Nirna, Rabu (27/11/2024), menyatakan bahwa pasangan Yudhi-Nirna memperoleh 34,96 persen suara dari data masuk 89,51 persen.

"Berdasarkan data yang kami himpun dari relawan dan saksi di TPS, pasangan Yudhi-Nirna unggul dengan perolehan suara sebesar 34,96 persen. Data ini kami peroleh dari 89,51 persen TPS yang tersebar di seluruh Kota Kendari," ujar Fatahillah.

Fatahillah menambahkan bahwa Tim Pemenangan Yudhi-Nirna akan terus memantau proses penghitungan suara resmi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Kendari.

"Kami akan terus mengawal proses penghitungan suara resmi yang dilakukan KPU dan memastikan suara masyarakat terakomodir dengan baik," tegas Fatahillah.

Tim Pemenangan Yudhi-Nirna juga menyatakan akan mengambil langkah hukum jika ditemukan indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara.

"Kami berkomitmen untuk menjaga agar Pilwali Kota Kendari berjalan jujur, adil, dan demokratis. Kami siap mengambil langkah hukum jika ditemukan indikasi kecurangan dalam proses penghitungan suara," tegas Fatahillah.

Penulis : MAR

Tingkatkan Kapasitas Public Relation Pemprov Sulbar Gelar Rakor Agen Kehumasan se-Sulbar
Selasa, November 26, 2024

By On Selasa, November 26, 2024


MAMUJU,MASALEMBO.COM - Penjabat Gubernur Sulbar Bahtiar Baharuddin membuka Rapat Koordinasi Agen Kehumasan se Sulbar guna penguatan SDM Kehumasan di era digitalisasi.

Kegiatan ini mengangkat tema Digitalisasi Media Pemerintah Sulbar di Era Digital. Melibatkan agen kehumasan seluruh instansi Pemda dan Forkopimda se Sulbar.

Pada rakor ini menghadirkan Dr.Hasrullah, MA (Pakar Komunikasi dari Univ.Hasanuddin) dan Anno Suparno (Praktisi Media & Komunikasi/TA Khusus Pj Gubernur), Anggi Mulyadi Ma’mur (mantan Pemred ANTV, eks komunikasi Stafsus Istana), Wiguna Taher (Eks Produser Trans7 dan Inilah.com), Kamaruddin Azis (blogger Makassar) Yusuf Wahil (Fotografer), Ma’ratu Saliha (analitik Media) sebagai pemateri dalam Rakor berlangsung di Graha Sandeq Kompleks Rujab Gubernur Sulbar, Senin – Selasa (25/11/2024)

Bahtiar menyampaikan, mengelola kehumasan harus dikerjakan secara keilmuan. Apalagi dalam mengurus lingkungan pemerintahan dan masyarakat.

Terkait pelayanan kepada masyarakat, dua jenis masyarakat yang harus dipahami, masyarakat secara langsung secara fisik dan masyarakat yang ada di dunia maya atau non fisik. Maka kehumasan dituntut untuk meningkatkan kapasitas.

“Kegiatan hari ini sungguh sangat bermanfaat, terima kasih telah merencanakan kegiatan ini,” ungkapnya.

Mantan Kapuspen Kemendagri ini juga berharap agar kehumasan membangun hubungan baik dengan perusahaan media, sebagai mitra pemerintah dalam mengawal pembangunan baik di daerah maupun secara nasional.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik (Diskominfopers) Pemprov Sulbar, Mustari Mula menyampaikan agen kehumasan memiliki keterampilan sendiri, apalagi memiliki tugas membantu eksistensi organisasi.

“Era digital media penyebaran informasi adalah media digital, tercatat 89 persen di Sulbar adalah media online, ” ucap Mustari. (ADV)

Plh Sekprov Amujib Terima Kordinasi BPJS Kesehatan Sulbar
Sabtu, November 23, 2024

By On Sabtu, November 23, 2024


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Pelaksana harian (Plh) Sekprov Amujib menerima kordinasi dari BPJS Kesehatan Sulbar di ruang rapat Sekda kantor Gubernur, Jumat 22 November 2024.

Hadir, Deputi Direksi Wilayah IX, Asisten Deputi Kepesertaan dan Mutu Layanan Kepeil IX, Asisten Deputi Perencanaan dan Keuangan, Kepala Cabang Mamuju, dan Kepala Cabang Polewali.

Plh Sekprov Amujib mengatakan kehadiran pimpinan BPJS Kesehatan untuk silaturahmi dan sekaligus kordinasi berbagai hal.

“Ini adalah terkait konsultasi dan kordinasi stokeholder terkait dalam hal ini BPJS Kesehatan Sulbar,” kata Amujib.

Ia menambahkan ada beberapa hal yang dibicarakan dalam pertemuan tersebut terkait layanan kesehatan.


“Beberapa catatan terkait kewajiban daerah yang harus dipernuhi setiap provinsi termasuk Sulbar,” tambahnya.

Sementara itu, dibahas juga kesiapan Sulbar terhadap penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan sarana pelayanan kesehatan.

“Termasuk bagaimana kesehatan kita untuk mendorong Universal Health Coverage (UHC) di Sulbar,” ungkapnya.

Sehingga, Amujib berharap seluruh stokeholder terkait untuk bekerja secara maksimal.

“Kita berharap seluruh stokeholder bergerak bekerja menjalankan fungsi masing-masing agar persoalan-persoalan yang dibicarakan hari ini tidak terulang pada pertemuan berikutnya,” tandasnya. (ADV)

close
Banner iklan disini