-->

Hot News

Perdana, Harla Pancasila Digelar di Lapangan Malunda

On Kamis, Juni 01, 2023

Foto bersama usai upacara hari lahir Pancasila di lapangan Tasinara, Kecamatan Malunda, Majene. [Foto: Kominfo Majene]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Upacara bendera peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2023 digelar Pemerintah Kabupaten Majene untuk pertama kalinya perdana di Lapangan Tasinara Kecamatan Malunda, Kamis (01/06/2023).

Hari Lahir Pancasila diperingati setiap tanggal 1 Juni. Untuk memperingati hari tersebut Pemerintah Kabupaten Majene melaksanakan upacara bendera setiap tanggal 1 Juni. Upacara bertujuan untuk memperingati dan mengenang seluruh para pendiri NKRI yang mengabdi untuk bangsa.

Bertindak selaku pembina Upacara yakni Bupati Majene Andi Achmad Syukri. Hadir dalam kegiatan yaitu Wakil Bupati Majene, Forkopimda, para tenaga ahli, Camat Malunda, para kepala desa, serta beberapa undangan lainnya.

Bupati Andi Achmad Syukri bertindak selaku inspektur upacara hari lahir Pancasila di Kecamatan Malunda, 1 Juni 2023. [Foto: Kominfo Majene]


Bupati Majene membacakan amanat Preside RI, dengan tema “Gotong Royong Membangun Peradaban dan Pertumbuhan Global.” Dalam amanat  diharapkan para generasi penerus bangsa untuk tetap menjaga kesucian pancasila, satukan tekad untuk membangun Indonesia lebih maju.

Achmad Syukri juga berharap dalam peringatan Hari Lahir Pancasila ini kabupaten Majene dapat mewujudkan Majene yang unggul, mandiri, dan religius sebagaimana visi misi Bupati Majene.

Di akhir kegiatan, ditutup dengan pembacaan doa dilanjutkan dengan foto bersama para pimpinan daerah. (Hr/Ril)

Diduga Merusak Kawasan Lindung, Warga Laporkan Penggarap dan Kades Gersik Putih ke Polres Sumenep

On Kamis, Juni 01, 2023

Penasehat hukum bersama warga Desa Gersik Putih saat membuat laporan di Polres Sumenep. [Thofu/masalembo.com]


SUMENEP, MASALEMBO.COM - Didampingi penasehat hukumnya warga Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura yang mengatas namakan Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) melaporkan penggarap dan Kepala Desa setempat ke Polres Sumenep atas dugaan pengrusakan pantai yang merupakan kawasan lindung.

Penggarap dan Kepala Desa Gersik Putih diduga hendak melakukan reklamasi pantai untuk pembangunan tambak garam yang tentu nya akan berdampak terhadap kelangsungan ekosistem laut di desa setempat.

"Tertanggal 31 Mei 2023 kemarin, saya bersama warga yang tergabung di Gema Aksi telah mendatangi Polres untuk melaporkan atau mengadukan atas dugaan merusak kawasan lindung yaitu laut di Gersik Putih," terang Penasehat Hukum Gema Aksi, Marlaf Sucipto, Kamis (1/6/2023).

Dalam laporan bernomor: LPM/71/SATRESKRIM/V/2023/SPKT Polres Sumenep tanggal 31 Mei 2023 terdapat tiga unsur yang dilaporkan warga yaitu, Kepada Desa Gersik Putih Muhab, pemilik Sertifikat Hak Milik (SHM) di atas pantai/laut yang telah merencanakan reklamasi terakhir H. Masdura Yuhedi selaku pihak penggarap yang sudah memulai melakukan penggarapan reklamasi pantai.

Marlaf menjelaskan, ketiga unsur tersebut diduga kuat melanggar pasal 69 ayat (1), pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang (UU) nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, jo. Pasal 52 ayat (2) huruf a, Peraturan Pemerintah (PP) nomor 13 tahun 2017 tentang perubahan atas PPnomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional .

Serta pasal 27 ayat (1) huruf a, Pasal 28 huruf b, Pasal 30 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep (Perda) nomor 12 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumenep Tahun 2013-2033.

Selain itu, kata Marlaf menyatakan jika laporan ini dibuat dengan maksud mengimbangi laporan yang sebelumnya dibuat oleh Masdura Yuhedi yang telah melaporkan warga yang tergabung dalam Gema Aksi atas dugaan penyanderaan ponton dan escavator pada 14 April 2023. 

Saat peristiwa itu pihak yang pro reklamasi memasukkan ponton dan eksavator untuk mereklamasi pantai. Bukan hanya itu pihak yang pro reklamasi juga melaporkan warga atas dugaan hilangnya perahu.

"Memang, dari pihak yang kontra reklamasi masih belum ada pemanggilan dari kepolisian soal hilangnya perahu. Dan Informasi yang berkembang di kepolisian pun, ternyata juga ada laporan/pengaduan terkait pencopotan pancong oleh warga yang kontra reklamasi," pungkasnya. (TH/red)

Harlah Pancasila, Bupati Sumenep Ingatkan Ancaman Ideologi Transnasional

On Kamis, Juni 01, 2023

Bupati Sumenep Achmad Fauzi saat memimpin upacara Harlah Pancasila 1 Juni 2023. [Thofu/masalembo.com]


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila (Harlah) 1 Juni 2023 Bupati Sumenep Achmad Fauzi mengingatkan, besarnya tantangan ideologi bangsa pancasila dengan masuknya ideologi transnasional kedalam semua lini kehidupan bangsa dan negara.

Sebab pada era globalisasi yang ditandai dengan kemajuan teknologi, komunikasi, informasi dan interaksi antar masyarakat dunia semakin cepat yang secara bersamaan terselip pengetahuan atau pemahaman ideologi transnasional.

Maka menurut Achmad Fauzi penting bagi seluruh anak bangsa untuk menanamkan semangat Gotong-royong dengan tujuan mengokohkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat.

Melalu momentum Harlah Pancasila 1 Juni 2023, dapat menjadi motivasi, untuk menguatkan tekad menyatukan persepsi ideologi kebangsaan, sebagai jalan sejarah yang dapat menuntun Bangsa Indonesia seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa.

"Saat ini, ideologi transnasional cenderung semakin meningkat memasuki berbagai lini kehidupan masyarakat, dengan berbagai cara dan strategi yang mempengaruhi lanskap kontestasi ideologi," kata Achmad Fauzi saat memimpin upacara, Kamis (01/06/2023).

Achmad Fauzi menyadari ditengah arus peradaban yang serba cepat seperti sekarang. Dibutuhkan kreatifitas dan pemanfaatan teknologi agar nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dapat membumi di setiap sendi kehidupan masyarakat dan menjadi fondasi bagi generasi penerus dan menjadi pijakan dalam pembangunan negara ke depan.

"Pancasila harus menjadi fondasi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi ke-Indonesia-an," terangnya.

Bupati mengharapkan, seluruh aparat pemerintahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, para pendidik, kaum profesional, para generasi muda untuk bersatu padu dan bergerak aktif memperkokoh nilai-nilai Pancasila dalam membangun Kabupaten Sumenep.

"Semoga momentum Peringatan Hari Lahir Pancasila ini, menjadi motivasi semakin menguatkan tekad dalam satu persepsi ideologis, untuk melaksanakan pembangunan di Kabupaten Sumenep," harapnya. (TH)

Suraidah Suhardi Terpilih Ketua Kwarda Pramuka Sulbar

On Kamis, Juni 01, 2023

Siti Suraidah Suhardi usai terpilih jadi Ketua Kwarda Pramuka Sulbar, 31 Mei 2023 di Mamasa. [Foto: Ist/masalembo.com]


MAMASA, MASALEMBO.COM - Sitti Suraidah Suhardi terpilih jadi ketua Kwartir Daerah (Kwarda) gerakan Pramuka Sulawesi Barat periode 2023-2028. Pemilihan tersebut dilaksanakan di Kabupaten Mamasa yang berlangsung tanggal 30-31 Mei 2023.

Sebelumnya musyawarah daerah (Musda) sempat diskor sejak semalam, karena adanya dinamika forum terkait kepesertaan. Musda kemudian dilanjutkan sekira jam pukul 9.40 Wita.

Proses Musda dilanjutkan sesuai agenda dan tata tertib Musda,  pembagian komisi sampai pemilihan ketua Kwarda Sulbar.

Dalam proses pencalonan pimpinan sidang disaksikan utusan kwartir cabang (Kwarcab) melakukan verifikasi syarat pencalonan sesuai tata tertib Musda, dukungan minimal 3 Kwarcab, memiliki surat keterangan sehat jasmani dan rohani, surat keterangan catatan kepolisian, pernyataan bersedia, menyerahkan riwayat hidup.

Dalam forum Musda ada dua calon yang diterima surat dukungannya, Suraidah Suhardi dan Andi Masri Masdar. 

Setelah dilakukan verifikasi hanya satu nama bakal calon yang memenuhi syarat dan ditetapkan secara aklamasi yakni, Sitti Suraidah Suhardi sebagai ketua Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Barat periode 2023-2028.

Ditemui usai Musda, Suraidah menyampaikan syukur dan terima kasih atas kepercayaan seluruh peserta dan keluarga besar Pramuka Sulawesi Barat. 

"Ini merupakan amanah yang mesti diemban sebagai jembatan pengabdian," kata Suraidah yang juga Ketua DPRD Sulbar. 

Lanjut kata Suraidah, tentu dirinya tidak bisa jalan sendirian, maka ia berharap dukungan semua pihak untuk membawa Pramuka di Sulawesi Barat lebih baik. 

"Terima kasih banyak kepada Kak Kwarda demisioner, arahan dan bimbingan tentu kami selalu harapkan kedepannya," harap Suraidah.

"Dinamika forum itu biasa, kita tetap bersaudara, merajut kebersamaan menatap gerakan pramuka kedepannya," tutup Ketua DPC Demokrat Mamuju itu. (Al)

Tim PKMS FMIPA Unsulbar Gelar Pelatihan Pembelajaran Sains di TK 23 PGRI Rawang Bababulo

On Kamis, Juni 01, 2023

Tim PKMS FMIPA Unsulbar saat menggelar Pelatihan Pembelajaran Sains di TK 23 PGRI Rawang Bababulo. [Foto: PKMS FMIPA Unsulbar]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Usia dini disebut juga masa golden age atau periode keemasan anak. Pada usia dini, anak harus diberikan stimulasi yang tepat sesuai dengan tahap perkembangannya sehingga semua aspek perkembangan anak dapat berkembang optimal. 

Pada masa ini, sebaiknya anak melakukan penjelajahan terhadap objek di lingkungannya untuk memperoleh pengalaman dan mengkonstruksi pengetahuannya yang menentukan kepribadian anak selanjutnya. 

Pembelajaran sains berperan dalam pembentukan dasar kemampuan anak. Anak akan mengeksplorasi dan berinteraksi dengan berbagai benda disekitarnya, anak menggunakan lima inderanya untuk mengenal berbagai gejala alam melalui kegiatan observasi sehingga kemampuan observasinya meningkat seperti melihat, meraba, membau, merasakan dan mendengar. 

Tim PKMS FMIPA Unsulbar saat menggelar Pelatihan Pembelajaran Sains di TK 23 PGRI Rawang Bababulo. [Foto: PKMS FMIPA Unsulbar]


Hal di atas menjadi dasar bagi Tim Pengabdian kepada Masyarakat FMIPA Unsulbar untuk memperkenalkan pembelajaran sains yang sesuai dengan usia anak taman kanak-kanak.

Tim Program Kemitraan Masyarakat Stimulus (PKMS) FMIPA Unsulbar yang terdiri dari 3 orang dosen FMIPA yaitu Musafira, Fardinah dan Darma Ekawati dibantu beberapa mahasiswa FMIPA Unsulbar menggelar Pelatihan Pembelajaran Sains Bagi Anak Usia Dini di TK 23 PGRI Rawang Bababulo. Lokasi ini dipilih setelah melakukan observasi singkat dengan kepala sekolah dan guru di sekolah tersebut tentang apa yang menjadi kebutuhan pihak sekolah.

Pelatihan ini digelar pada Rabu, 31 Mei 2023 yang dihadiri oleh Kepala Sekolah, 5 orang guru dan 25 orang siswa Kelas B TK 23 PGRI Rawang, Bababulo.  

Pada sesi pertama pelatihan, Ibu Musafira S.Si., M.Sc selaku Ketua Tim memaparkan tentang peranan pembelajaran sains dalam pembentukan dasar kemampuan anak. 

“Usia TK itu adalah usia golden age, usia yang sangat penting dalam menggali sifat kritis dan keingintahuan anak yang akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan kognitif dan kepribadian anak nantinya," kata Musafira.

"Pada eksperimen sains ini, anak-anak akan belajar menggunakan panca inderanya, belajar sambil bermain, sehingga anak-anak akan lebih semangat dalam mempelajari fenomena yang ada disekitarnya," lanjutnya.

Pada sesi pertama ini juga dijelaskan beberapa contoh eksperimen sains yang cocok untuk anak usia dini yang mengacu pada panduan dari Kemendikbud tentang Belajar Sains- Bahan Belajar dari Rumah serta beberapa literatur eksperimen sains lainnya.

Tim PKMS FMIPA Unsulbar saat menggelar Pelatihan Pembelajaran Sains di TK 23 PGRI Rawang Bababulo. [Foto: PKMS FMIPA Unsulbar]


Pada sesi kedua, tim PKMS bersama para guru dan siswa secara langsung mempraktekkan beberapa jenis eksperimen sains untuk anak usia dini diantaranya pelangi dalam gelas, air keruh menjadi bening, peniup balon dan rambatan warna. Para siswa terlihat sangat antusias dan bersemangat dalam praktik eksperimen sains tersebut. 

Kepala sekolah dan para guru sangat mengapresiasi pelaksanaan pelatihan pembelajaran sains yang telah dilakukan. 

“Pelatihan ini sangat bermanfaat bagi kami sebagai tenaga pendidik di taman kanak-kanak. Pelatihan ini juga memberikan pengalaman baru dan menarik bagi siswa-siswi kami. Kami lihat anak-anak sangat senang dan bersemangat mempraktekkan eksperimen sains tadi," kata Kepala Sekolah Nurwahda, S.Pd.AUD. (adv)

 
 
 


Penyelesaian Dugaan Pemotongan Gaji Pantarlih Oleh PPS Desa Sukajeruk Berjalan Buntu ?

On Rabu, Mei 31, 2023

Foto Ilustrasi [Net]


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Penyelesaian kasus dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu belum menemui kepastian atau berjalan buntu.

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumenep Rafiqi Tanzil saat dimintai keterangan pada Jum'at 26 Mei 2023 lalu mengatakan jika persoalan dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh PPS Desa Sukajeruk sudah selesai.

"Kalau laporan kesini sudah selesai, satu sesama pantarlih. Sementara satunya soal hutang piutang, tapi itu udah selesai," katanya. Jum'at 26/05/2023.

Menurutnya, dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh PPS Sukajeruk tersebut, sudah diselesaikan secara kekeluargaan. Terkait mekanisme penyelesaian ketika terjadi dugaan pemotongan gaji pantarlih. Rafiqi Tanzil mengatakan KPU melalui PPK memanggil para pihak untuk dimintai klarifikasi.

Terakhir kali persoalan tersebut kata dia, sudah dimediasi di Polsek Masalembu atas inisiatif PPS Sukajeruk, "iya dimediasi oleh Polsek terakhir itu," ujarnya.

Berbeda dengan pernyataan KPU Sumenep, pantarlih di TPS 3 Desa Sukajeruk menegaskan, bahwa pemotongan tersebut diluar hutang-piutang dirinya dengan Ketua PPS.

Ia kemudian merinci, bahwa saat penyerahan gaji oleh anggota PPS Yushy Anggraini dirumahnya dirinya diminta untuk memberikan sumbangan seikhlasnya dengan nominal yang sudah ditentukan.

Akibatnya, pantarlih PPS  tersebut memberikan sebesar Rp 500 ribu ditambah membayar hutang Rp 200 ribu, ia hanya menerima gaji keseluruha sebesar Rp 1 juta 300 ribu. 

"Saat menerima gaji di rumah bendahara PPS Yushy Anggraini, saya diminta untuk menyerahkan gaji saya seikhlasnya dengan nominal Rp 250 hingga Rp 500," terangnya melalu saluran telfon. Selasa 23/05/2023 lalu.

Pihaknya juga sudah sampaikan semua peristiwa dugaan itu kepada PPK saat pemanggilan klarifikasi. Begitupun saat mediasi di Polsek Masalembu. Tapi dari dua proses tersebut, dirinya mengaku belum ada kepastian.

"Gaji yang punya ku tidak bakalan dikembalikan sama mereka, " katanya lewat pesan singkat.

Pantarlih lain yang bertugas di TPS 24 Musahra juga kukuh dengan sikapnya bahwa ia hanya menerima gaji sebesar Rp 1 juta 500 ribu. Ia juga menolak jika gajinya itu diberikan oleh pantarlih lain atas nama Abd Wahid melainkan oleh PPS secara secara langsung.

Sementara itu Ketua PPS Sukajeruk Jailani saat dikonfirmasi pada 24 Mei 2023 lalu hanya menjawab dengan singkat dan menolak memberikan keterangan lebih lanjut. "Semua sudah kelar di Polsek," singkatnya.

Ketika hal ini dikonfirmasi oleh Masalembo.com kepada Kapolsek Masalembu AKP Mohammad Budi Santoso membantah bawa persoalan dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh PPS Desa Sukajeruk tersebut sudah selesai di kepolisian.

Secara tegas dia mengatakan, pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan melakukan upaya penyelesaian terhadap masalah dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh PPS Sukajeruk.

Jadi menurutnya yang dilakukan oleh Polsek Masalembu beberapa waktu lalu itu hanya sebatas mediasi. Hal itupun atas permintaan dan permohonan dari PPS Sukajeruk yang awalnya hendak berkonsultasi perihal pencemaran nama baik.

Dalam mediasi tersebut hadir Anggota PPS Sukajeruk yaitu Yushy Anggraini dan Jailani. Dua orang Pantarlih yang gajinya diduga dipotong PPS yaitu, Ana Triyuli TPS 3 dan Musahra TPS 24 yang disaksikan oleh PPK Kecamatan Masalembu.

"Ranah saya waktu itu bukan menyelesaikan dugaan pemotongan gaji pantarlih di PPS Sukajeruk," ujarnya melalui saluran telfon. Kamis 25/05/2023.

AKP Budi Santoso memastikan jika persoalan dugaan pemotongan gaji pantarlih oleh PPS Sukajeruk tersebut belum selesai di Polsek Masalembu. 

Pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang memiliki kewenangan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Masalembu.

"Belum selesai, kalau mau menindaklanjuti Panwas dan PPK ya monggo. Sebab disitu tidak jadi pelaporan pencemaran nama baik," tegasnya. (TH)

Ratusan Pulau Terancam Tenggelam, WALHI Desak Presiden Cabut PP 26 Tahun 2023

On Rabu, Mei 31, 2023

Ilustrasi [sumber: klikhijau.com]


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Desakan dari 28 Eksekutif Daerah WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Indonesia) di seluruh Indonesia telah ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), untuk mencabut Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, serta memberlakukan moratorium permanen terhadap tambang pasir laut dan reklamasi pantai di Indonesia.

Desakan tersebut muncul sebagai respons terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap melanggengkan krisis ekologis di kawasan pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. PP No. 26 Tahun 2023, yang diterbitkan oleh Presiden Jokowi pada pertengahan Mei 2023, dinilai sebagai langkah mundur dalam perlindungan dan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut Indonesia. Keputusan ini dianggap mengorbankan kelestarian lingkungan demi keuntungan ekonomi jangka pendek.

"PP ini membuka topeng pemerintah Indonesia yang selalu menyampaikan komitmen di berbagai forum-forum internasional untuk menjaga kesehatan dan keselamatan laut Indonesia. Namun itu hanya narasi indah di atas podium semata," demikian potongan keterangan tertulis yang diterima masalembo.com, Rabu 31 Mei 2023.

WALHI mencatat bahwa penerbitan PP ini akan mempercepat ancaman tenggelamnya desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia akibat kenaikan permukaan air laut. Diperkirakan sebanyak 115 pulau kecil di perairan dalam Indonesia dan 83 pulau kecil terluar akan terancam tenggelam dalam beberapa tahun mendatang. Selain itu, tambang pasir laut juga telah menunjukkan dampak negatif di berbagai daerah, seperti tenggelamnya pulau kecil di Kepulauan Seribu dan pencemaran air laut di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan. Di Pulau Rupat Riau, tambang pasir laut telah mempercepat abrasi kawasan pesisirnya serta membuat nelayan semakin sulit menangkap ikan. Di Lombok Timur, nelayan-nelayan yang terdampak tambang pasir laut untuk reklamasi Teluk Benoa, Bali, harus melaut sampai ke perairan Sumba. Sementara itu, tambang pasir laut mengancam keberadaan ekosistem pulau-pulau kecil di Jawa Timur. Sebagai temuan bahwa di sekitar perairan Pulau Bawean, Jawa
Timur terdapat IUP eksplorasi dan WIUP pencadangan tambang pasir laut, lalu di perairan dekat selat Madura juga terdapat IUP eksplorasi tambang pasir laut.

"Selain merusak ekosistem, tambang pasir laut juga memberikan beban yang berat bagi nelayan dan masyarakat pesisir," demikian potongan kutipan keterangan tertulis WALHI.

Dijelaskan bahwa, ketinggian ombak yang semakin tinggi dan perubahan arus ombak akibat tambang pasir laut telah mengganggu aktivitas nelayan dan menyebabkan kecelakaan laut. Banyak nelayan yang terpaksa menjual perahu mereka untuk mencari mata pencaharian lain. Di beberapa daerah, tambang pasir laut juga telah menyebabkan abrasi pesisir dan menghancurkan habitat ikan, mengakibatkan kesulitan bagi nelayan untuk menangkap ikan.

"Di Kepulauan Seribu, telah ada 6 pulau kecil tenggelam akibat ditambang untuk kepentingan reklamasi di Teluk Jakarta. Di Pulau Kodingareng, Sulawesi Selatan, tambang pasir laut telah mengakibatkan telah membuat air laut menjadi keruh. Banyak Nelayan di Indonesia telah menjual perahu milik mereka untuk menyambung hidup. Tak hanya itu, ombak semakin meninggi."

WALHI juga menyoroti bias kepentingan bisnis dalam PP No. 26 Tahun 2023. Pasal-pasal dalam peraturan tersebut menunjukkan orientasi pemerintah untuk melayani kepentingan pengembangan proyek reklamasi di seluruh Indonesia, yang melibatkan tambang pasir laut. Kebijakan ini diyakini hanya akan menguntungkan oligarki, pemodal besar, dan penguasa politik, sementara masyarakat pesisir dikorbankan dan keberlanjutan ekosistem mengalami kerusakan.

WALHI Nasional dan 28 WALHI Daerah di seluruh Indonesia menyatakan desakannya kepada Presiden sebagai berikut:

1. Segera mencabut PP No. 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut karena akan mempercepat, memperluas dan
melanggengkan kerusakan di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil. PP tersebut akan memperburuk kehidupan masyarakat pesisir yang tinggal di hampir 13 ribu desa pesisir di Indonesia.

2. Melakukan moratorium permanen terhadap seluruh proyek reklamasi pantai di Indonesia serta seluruh proyek tambang pasir laut yang menjadi bagian dari proyek reklamasi pantai yang merusak ekosistem laut Indonesia.

3. Mengevaluasi dan menghentikan beban industri besar di pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil yang memperparah kerusakan, di antara pertambangan timah dan nikel yang kini terus dikembangkan oleh pemerintah.

4. Menyusun segera skema penyelamatan desa-desa pesisir dan pulau-pulau kecil yang tengah dan akan tenggelam.

5. Segera menetapkan darurat iklim dan segera menyusun undang-undang keadilan iklim untuk melindungi masyarakat pesisir dari ancaman dampak buruk krisis iklim.

6. Segera menetapkan aturan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan ekosistem esensial. Serta segera menetapkan kawasan tangkap nelayan tradisional di perairan pulau-pulau kecil. (Ril/Har)




Tips Menemukan Tema untuk Menulis Cerpen yang Menarik

On Rabu, Mei 31, 2023

Ilustrasi [egi/masalembo.com]


MASALEMBO.COM - Cerpen adalah singkatan dari "cerita pendek" dan merupakan bentuk narasi fiksi yang ringkas dan terfokus. Cerpen umumnya berfokus pada satu peristiwa atau momen dalam kehidupan karakter utama, dengan penekanan pada pengembangan karakter, plot, dan tema yang terkonsentrasi.

Cerpen biasanya memiliki struktur yang padat, dengan pengenalan karakter dan latar belakang, puncak konflik, dan resolusi. Karena ruang yang terbatas, cerpen sering kali menyampaikan pesan atau tema secara efisien dan kuat melalui penggunaan bahasa yang tepat dan gambaran yang jelas.

Cerpen dapat mengambil berbagai genre dan gaya, seperti realisme, fantasi, misteri, roman, atau cerita ilmiah. Beberapa cerpen memiliki alur yang sederhana dan langsung, sementara yang lain dapat mengandung twist atau kejutan yang mengejutkan.

Meskipun cerpen umumnya lebih pendek dibandingkan dengan novel, mereka dapat menyampaikan cerita yang kuat dan memikat pembaca dalam waktu singkat. Cerpen sering dianggap sebagai medium yang efektif untuk mengeksplorasi tema, karakter, dan konflik dengan intensitas yang tinggi.

Secara keseluruhan, cerpen adalah bentuk narasi fiksi yang memadatkan cerita dalam jumlah kata yang terbatas, dengan penekanan pada pengembangan karakter, plot, dan tema.

Nah, berikut adalah beberapa tips menemukan ide untuk menulis cerpen yang menarik:

Observasi: Perhatikan dunia di sekitar Anda. Ambil inspirasi dari pengalaman sehari-hari, orang-orang yang Anda temui, tempat yang Anda kunjungi, atau bahkan berita terkini. Kadang-kadang, ide yang paling menarik bisa muncul dari hal-hal kecil yang sering terlewatkan.

Cerita nyata: Ambil cerita nyata yang menarik dan ubahlah menjadi fiksi. Anda dapat mengambil insiden kecil atau peristiwa besar dan menambahkan elemen imajinatif ke dalamnya. Menyusun kembali cerita nyata memberi Anda fleksibilitas untuk mengeksplorasi karakter dan plot.

Eksperimen dengan genre: Coba campurkan genre yang berbeda untuk menciptakan cerita yang unik. Misalnya, gabungkan unsur-unsur misteri dengan cerita cinta, atau gabungkan fiksi ilmiah dengan drama keluarga. Memadukan genre dapat memberikan nuansa yang segar dan menarik.

Tantang diri sendiri: Cobalah menulis di luar zona nyaman Anda. Jika Anda biasanya menulis cerita dengan latar belakang kontemporer, coba gali genre fantasi atau sejarah. Melangkah keluar dari kebiasaan Anda dapat membuka pintu untuk ide-ide baru.

Baca banyak: Baca cerpen dan novel dari penulis yang berbeda. Ini dapat membantu memperluas wawasan Anda dan memberikan inspirasi baru. Jangan takut untuk meminjam elemen atau konsep yang menarik dari karya orang lain, tetapi pastikan untuk memberikan sentuhan pribadi Anda agar tetap orisinal.

Latihan menulis: Lakukan latihan menulis sederhana seperti menulis berdasarkan kata kunci atau menulis dengan batasan waktu. Ini dapat membantu mengasah kreativitas Anda dan memicu ide-ide yang tak terduga.

Diskusikan ide dengan orang lain: Berbicaralah dengan teman, keluarga, atau rekan penulis tentang ide cerita Anda. Mendengar sudut pandang mereka dan menerima umpan balik dapat membantu mengembangkan ide Anda menjadi sesuatu yang lebih menarik.

Ingatlah bahwa menemukan ide adalah hanya langkah awal. Setelah itu, Anda perlu mengembangkan plot, karakter, dan menggambarkan cerita dengan baik. Tetaplah berlatih menulis dan jangan takut untuk bereksperimen. Semoga berhasil dalam menulis cerpen Anda yang menarik! (gie)

Hasil Mediasi Pemkab Sumenep Polemik Pembangunan Tambak Garam di Gersik Putih Ungkap Fakta Baru

On Selasa, Mei 30, 2023

Forum mediasi yang dipimpin oleh Kepala DPMPTSP dan Naker terkait polemik reklamasi untuk pembangunan tambak garam di Desa Gersik Putih. [Foto: Thofu/masalembo.com]
 

SUMENEP, MASALEMBO.COM- Pemerintah Kabupaten Sumenep akhirnya mengambil langkah mediasi terhadap polemik reklamasi pantai untuk pembangunan tambak garam di Desa Gersik Putih, Kecamatan Gapura.

Pemkab Sumenep yang diwakili oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ( DPMPTSP) dan Tenaga Kerja (Naker) Rahman Riadi memanggil, semua pihak terkait yaitu Pemerintah Desa Gersik Putih dan perwakilan warga yang melakukan penolakan dalam satu forum mediasi.

Namun, menurut Kepala DPMPTSP dan Naker Rahman Riadi mengatakan, belum ada kesepakatan antara dua belah pihak atau berjalan huntu, baik warga yang menolak maupun penggarap dan Pemdes termasuk pemilik SHM dalam forum tersebut. 

Untuk itu, pihaknya mendorong Desa supaya melakukan komunikasi lagi untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai program pembangunan tambak garam.

"Jadi perlu komunikasi lagi dengan masyarakat supaya kondusif. Apalagi, tadi Kades bersedia untuk menyerahkan lahan yang ber SPPT itu kepada masyarakat," katanya, Selasa (30/05/2023).

Dari hasil mediasi tersebut, terungkap fakta baru Diantaranya mengenai adanya tanah negara di kawasan laut Gersik Putih yang akan digarap jadi tambak garam tersebut. Yaitu 20 Hektar yang belum ber sertifikat hak milik (SHM) ternyata sudah terbit Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dengan wajib pajak Muhab yang saat ini menjabat sebagai Kades.

"Dari 41 Ha yang akan digarap 21 sudah dikuasi per orangan dengan dasar SHM (sertifikat hak milik). 20 Ha diluar SHM itu saat ini diusahakan agar dikelola bersama atas nama Kades (Muhab), sekarang SPPT, belum ber SHM," ungkapnya. 

Dari hasil penjelasan Pemdes Gersik Putih saat mediasi kata Rahman Riadi, Kades mengaku laut yang di SPPT atasnama dirinya nantinya akan diserahkan ke Desa untuk dikelola bersama demi kesejahteraan masyarakat.

"Karena menurutnya (Kades Muhab), tidak mungkin diatasnamakan warga satu per satu. Makanya diatasnamakan dirinya, nanti akan diserahkan ke masyarakat," ucapnya.

Sementara itu, perwakilan Pemerintah Desa Gersik Putih Masdawi mengakui, jika 21 Ha dari 41 Ha yang akan digarap dikuasai per orangan atas dasar SHM sisanya 20 Ha masih tanah negara.

"Tapi, bukan semuanya SPPT atas nama Kades, hanya 6 Ha,"katanya membantah.

Pihaknya juga berdalih jika 20 ha tanah negara yang diatas namakan Kepala Desa Gersik Putih Muhah akan dibagi kepada penggarap dan masyarakat masing-masing 10 Ha.

"20 Ha tanah negara termasuk yang SPPT atas nama Kades itu yang akan dibagi dengan pihak penggarap dan masyarakat 10 Ha dalam bentuk lahan jadi (dibangun tambak)," dalihnya.

Kordinator Gerakan Masyarakat Tolak Reklamasi (Gema Aksi) Amirul Mukminin mengaku heran dengan terbitnya SPPT atas objek lahan dikawasan laut atas nama Muhab. "Ini fakta baru yang kami terima artinya diluar SHM yang sebelumnya ada 4 atau 6 Ha atas nama Muhab, juga ada lahan lain yang juga diproses untuk di SHM dan sekarang masih SPPT atas nama Muhab," ungkapnya.

Pihaknya mempertanyakan proses atau mekanisme penerbitan SPPT atas objek lahan di kawasan laut tersebut. Dalam waktu dekat, pihaknya juga akan mendatangi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk meminta penjelasan mengenai dasar terbitnya SPPT tersebut.

"Kami menduga ada konspirasi banyak pihak tidak hanya BPN dan Desa, tapi juga ada pihak lain termasuk Dinas teknis di Pemkab dalam legalisasi kepemilihan lahan yang awalnya laut menjadi milik perorangan," Pungkasnya. (TH)

Menuju Cakap Digital dan Informatif, Dinas Kominfopers Sulbar Gelar Senter KIM di Majene

On Selasa, Mei 30, 2023

Kegiatan Senter KIM dengan tema Menuju Sulbar Makin Cakap Digital dan Informatif berlangsung di Hotel Abrar Majene, Selasa (30/5/2023). [Foto: Kominfopers Sulbar]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Sulawesi Barat menggandeng  Relawan TIK Sulbar menggelar Sekolah Internet Komunitas Informasi Masyarakat (Senter KIM) dengan tema "Menuju Sulbar Makin Cakap Digital dan Informatif". Kegiatan ini berlangsung di Hotel Abrar Majene, Selasa, 30 Mei 2023.

Kepala Dinas Kominfopers, Mustari Mula mengatakan, Senter KIM merupakan edukasi penyebarluasan informasi di masyarakat untuk mendukung proses perkembangan digitalisasi yang ada di desa.

Disebutkan, beberapa materi terkait dengan cakap digital, misalnya pemanfaatan media sosial yang lebih sehat, penggunaan internet yang berkualitas, dan menangkal berita hoax, pemanfaatan Infrastruktur internet yang ada di desa-desa. 

"Ini yang kita mau berdayakan melalui manajemen bandwidth," ucap Mustari Mula.

Sementara, anggota DPRD Sulbar asal Majene, Muhammad Dalif Arsyad yang turut hadir berharap kedepannya kegiatan Senter KIM dapat melibatkan semua desa serta kelurahan agar komunikasi dan kolaborasi kabupaten ke provinsi lebih diefektifkan lagi.

"Apalagi kita sudah masuk di era digital dan akan menjadi tanggung jawab kita bersama," kata Dalif.

Kepala Bidang IKP Kominfopers Sulbar, Dian Afrianty menjelaskan, Senter KIM sebagai upaya kolaborasi dan sinergi antara Diskominfo Provinsi, Diskominfo Kabupaten dan Relawan TIK untuk membangun desain teknologi navigasi komunikasi internet. 

"Tujuannya agar koneksitas antar penduduk menggunakan perangkat telekomunikasi, baik berbasis radio komunikasi maupun smartphone yang minim jaringan internet dapat terintegrasi dengan baik," tutup Dian.

Kegiatan tersebut dihadiri Dinas Kominfopers Majene, perwakilan KIM dari sejumlah desa, perwakilan Gapoktan, perwakilan PKK, dan relawan TIK. (Adv)