Menteri KKP Siap Dorong Investasi Rp200 Miliar di Sulawesi Barat

Menteri KKP Siap Dorong Investasi Rp200 Miliar di Sulawesi Barat

By MASALEMBO On Kamis, Mei 08, 2025

JAKARTA, MASALEMBO.COM — Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat DR. H. Suhardi Duka bersama seluruh bupati se-Sulbar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuahkan hasil konkret. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, bersama Wakil Menteri Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M., serta para Dirjen, memberikan respon langsung dan komprehensif atas aspirasi daerah. Rabu, 7 Mei 2025.

Menanggapi usulan revitalisasi tambak rakyat yang disampaikan Bupati Mamuju dan kepala daerah lainnya, Menteri Trenggono menyampaikan kesiapan KKP untuk memfasilitasi kerja sama investasi melalui Asian Development Bank (ADB).

"Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ujar Menteri.

Selain ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka untuk memperkuat sektor kelautan Sulbar yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang sangat luas.

Terkait keluhan nelayan mengenai Vessel Monitoring System (VMS), Menteri Trenggono menegaskan bahwa sistem pengawasan ini seharusnya tidak membebani nelayan secara finansial.

"VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak," tegasnya.

Hadir dalam pertemuan ini jajaran lengkap pejabat eselon I KKP:

Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. – Dirjen Perikanan Budidaya

Dr. Muhammad Zaini, M.Sc. – Dirjen Perikanan Tangkap

Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M. – Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (merangkap Wakil Menteri KKP)

Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. – Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Artati Widiarti, M.Sc. – Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan ini pun memperkuat sinyal bahwa laut akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Sulbar di masa mendatang.

Gubernur Suhardi Duka menyampaikan terima kasih dan menyatakan kesiapan penuh daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi biru. “Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah ada, komitmen bupati se-Sulbar solid. Kami ingin bergerak bersama pusat,” tutupnya. (Rls)

Suhardi Duka Ingatkan Bahaya Stunting: Kemiskinan dan Kurang Edukasi Jadi Pemicu

Suhardi Duka Ingatkan Bahaya Stunting: Kemiskinan dan Kurang Edukasi Jadi Pemicu

By MASALEMBO On Minggu, April 20, 2025

Mamuju, Masalembo.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menghadiri acara Halalbihalal di Masjid Darul Fauzan, Lingkungan Parung-Parung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Minggu , 20 April 2025.

Kedatangan SDK disambut meriah alunan rebana dari anak-anak binaan pengurus masjid. 

Di hadapan warga, selain tentang silaturahmi, SDK bicara soal pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak agar terhindar dari stunting.

Hal pertama penyebab stunting kata SDK, adalah faktor kemiskinan. Karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Kemudian kata SDK penyebab lainnya adalah ketidaktahuan orang tua, meski secara finansial mampu. 

"Tidak tau memberikan makanan bergizi anaknya, sembarang diberikan, utamanya usia 0 sampai 2 tahun," ungkapnya.

SDK mengatakan, stunting harus ditangani serius karena berdampak panjang terhadap masa depan anak-anak.

"Stunting ini harus diatasi, karena kalau stunting anak-anak, otaknya kecil, kalau otaknya kecil, tidak mampu bersaing 20-30 tahun ke depan," ujarnya.

Olehnya itu, kedapan kata Suhardi Duka, ia akan melibatkan para ulama dan ustaz untuk membantu memberi pemahaman soal stunting kepada masyarakat.

SDK lalu mengenang masa kecilnya. Ia sempat bercerita bagaimana dulu memenuhi kebutuhan gizi secara sederhana.

"Dulu, sebelum memikul kelapa, kami makan dulu kelapa muda, kalau saat itu ada madu, kami campur," kisahnya. 

Cerita itu, sesungguhnya menggambarkan bahwa memenuhi gizi tidak harus mahal.

"Akhirnya, kita bisa cerdas, seandainya tidak cerdas apa mungkin bisa menjadi gubernur, itulah modal, modalnya SDK. Jadi Ketua DPRD kabupaten, jadi Bupati Mamuju, Anggota DPR RI dan Gubernur sekarang," ucapnya.

Di hadapan warga, SDK juga merespons laporan Lurah Binanga soal 7 kasus stunting di wilayah Lingkungan Soddo.

"Ibu lurah, 7 stunting di Lingkungan Soddo itu kalau diakibatkan kemiskinan orang tuanya, ada paket saya bantu dua juta, ada juga paketnya bantu gizi anak stunting," katanya.

Dikesempatan itu, SDK menyampaikan akan membantu untuk pembangunan masjid. "2026 bantuan provinsi Rp100 juta untuk pembangunan Masjid Darul Fauzan," ungkapnya. (Rls)

Wagub Sulbar Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Pemprov Tak Dikembalikan

Wagub Sulbar Ancam Tempuh Jalur Hukum Jika Randis Pemprov Tak Dikembalikan

By MASALEMBO On Minggu, April 20, 2025

Salim S Mengga (ist)

POLEWALI, MASALEMBO.ID - Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar, Suhardi Duka dan Salim S Mengga kembali menegaskan akan menempuh jalur hukum jika aset berupa kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak segera dikembalikan.

"Kalau saya sudah himbau namun masih tidak mengembalikan, saya katakan dengan sangat menyesal, pasti saya akan tempuh jalur hukum, karena itu milik Pemda dibeli dari uang Pemda. Batas waktu hingga tanggal 18 April 2025," kata Salim S Mengga, Jumat, 18 April 2025

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat terus berupaya untuk mengembalikan aset kendaraan dinas yang dikuasai oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

"Sebagian kendaraan dinas ini kita temukan diluar daerah, tadi kita temukan dua di Makassar, saya juga akan kejar ke di Kota Palu, ada juga di Kabupaten Enrekang. Tapi ada juga yang telfon saya mau mengembalikan, jadi saya katan silahkan," ujar Salim

Pensiunan Perwira Tinggi (Pati) TNI AD itu menyebut jika oknum yang menguasai kendaraan dinas ini merupakan Pensiunan ASN dan ASN yang telah pindah tugas.

"Karena ini mobil dinas, mobil dinas dibeli dari uang rakyat, jadi jangan merasa kalau kita sudah mengabdi sebagai ASN terus merasa berjasa, kemudian karena merasa berjasa berhak mengambil mobil dinas, tidak seperti itu, karena setiap ASN itu diberi gaji, tunjangan dan fasilitas, jadi kalau kita pensiun semua fasilitas yang diberi negara itu dikembalikan dengan cara yang baik," ungkapnya.

"Saya tidak larang menggunakan Randis, tetapi prosedur administrasinya harus dibenahi, kalau pinjam Randis harus ada surat peminjaman, tidak boleh pergi begitu saja," tambahnya.

Dari data Pemerintah Provinsi Sulawesi Sulbar ada sekitar 43 unit kendaraan Dinas yang terdiri dari 16 mobil dan 27 sepeda motor. Sebanyak 23 unit kendaraan telah dikembalikan ke Pemprov Sulbar dengan yang kondisi ada yang masih baik dan ada juga yang sudah rusak. (Ril/har)

LMND Laporkan Dugaan KKN dan Praktik Pungli PAM-Tirta Mangkaluku ke Polres Palopo

LMND Laporkan Dugaan KKN dan Praktik Pungli PAM-Tirta Mangkaluku ke Polres Palopo

By MASALEMBO On Sabtu, Februari 15, 2025

Palopo, Masalembo - Sikap serius ditunjukkan Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) terkait dugaan praktek KKN dan pungli dilingkup Perusahaan Air Minum Tirta Mangkaluku Kota Palopo.

Hal itu disampaikan, Adri Fadli selaku Ketua EK- LMND Palopo usai setelah memasukkan surat laporannya. 

Pihak LMND menuding Direksi dan Dewan Pengawas PAM-Tirta Mangkaluku melanggar Perda Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah, salahsatunya yaitu pasal 29 Ayat 1 huruf d yang berbunyi: Dalam melaksanakan tugas pengelolaan PAM, Direksi dilarang  mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PAM.

"Benturan kepentingan yang dimaksud ini terkait penerimaan, pengangkatan dan penempatan karyawan sebagai pejabat di perusahaan, tanpa melalui seleksi atau assessment. Sangat jelas terjadi diskriminasi terhadap itu, perusahaan ini milik publik bukan pribadi. Penerimaan anak, mantu, ponakan dan keluarga direksi dan Dewas itu jelas nuansa KKN sebagaimana diatur Undang-Undang (UU) Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)," papar Adri Padli, Sabtu (15/2/2025)

Menurutnya, jika merujuk dasar aturan rekrutmen karyawan BUMD melalui mekanisme seleksi. Hal itu diatur Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. Yang kami persoalkan Direksi dan Dewas tidak menjalankan apa yang seharusnya menjadi tugas dan fungsi mereka. 

"Sejauh ini PAM-TM mengklaim berhasil menghasilkan laba dan menyetor deviden ke kas daerah, disaat yang bersamaan Direksi mengeluhkan minimnya pendanaan untuk investasi, bahkan bermohon untuk penyertaan modal atau persetujuan pinjaman pada perbankan. Dilain sisi, direksi memperoleh gaji dan tunjangan yang jika dibandingkan dengan gaji dan tunjangan yang diterima kepala daerah jauh lebih besar," terangnya.

Padahal kisaran gaji dan tunjangan Direksi, untuk Dirut sebesar Rp40 juta, sedangkan Direktur bidang Rp30 juta lebih.

Belum lagi dalam setahun Direksi menerima gaji dan tunjangan sebanyak 17 kali termasuk THR. Selain gaji dan tunjangan, Direksi juga mengelola dana representatif yang nilainya sangat besar.

Ditempat terpisah, pelanggan mengeluhkan soal pelayanan dan terbebani dengan pengenaan biaya tanpa dasar aturan yang jelas.

"Kami menuntut Direksi dan Dewas PAM-TM untuk terbuka. Perusahaan Air Minum milik daerah ini harusnya dikelola secara profesional dan transparan. Saat ini, kami juga sedang meneliti RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) dengan laporan keuangan apa relevan dengan pedoman dalam menjalankan perusahaan, yang mencakup sasaran, strategi, rencana kerja, dan anggaran. Sebab, kami menaruh kecurigaan terhadap data yang disajikan secara tidak benar," ungkap salahsatu pelanggan.

Ia mencontohkan pengembangan jaringan sistem penyediaan air bersih yang selama ini dibebankan ke pelanggan, namun dicatat sebagai aset dan investasi PAM TM, dilain sisi ada aset yang seharusnya dicatat sebagai aset namun tidak dimasukkan. Padahal, ini dibiayai menggunakan dana APBN/APBD.

"Selain laporan ke penegak hukum, kami juga terus mendesak Pj Wali kota  segera membekukan Direksi dan Dewas PAM-TM. Pj selaku KPM yang memiliki kewenangan sebagaimana dimaksudkan pasal 29 Ayat 1 huruf d dan pasal yang sama ayat 2 yang berbunyi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai direksi Perda Kota Palopo Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perusahaan Air Minum Daerah," ungkap Adri.

"Bahwa kami akan mengawal dan menguji persoalan ini melalui mekanisme hukum yang berlaku," tutupnya.(Red)

Berita diversifikasi lebih lanjut 

Komitmen Kadin Kembangkan UMKM di Sultra

Komitmen Kadin Kembangkan UMKM di Sultra

By MASALEMBO On Senin, Januari 20, 2025

KENDARI, MASALEMBO.COM  - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara terus berkomitmen dalam mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Sultra. Komitmen itu dibuktikan dengan kerja nyata Kadin Sultra dalam bentuk kerjasama dengan beberapa pihak instansi pemerintahan.

Terbaru, Kadin Sultra dibawah komando Anton Timbang dan Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing, menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk pengembangan UMKM berbasis Rumah Pangan Kita (RPK) di Kantor Bulog Sultra, Senin (20/01/2025).

Anton Timbang mengungkapkan kerja sama ini dilaksanakan untuk memperkuat kemitraan strategis yang telah terjalin antara Kadin dan Bulog, yang selama ini telah berkolaborasi dalam kegiatan pasar murah dan penyediaan sembako.

"Melalui MoU ini, Kadin dan Bulog akan berperan aktif dalam pembinaan UMKM, meliputi pembinaan produk, pemasaran, dan permodalan, dengan tujuan untuk meningkatkan kelas UMKM," ungkap Anton Timbang.

"Bulog akan menyediakan kebutuhan pangan untuk mendukung program pembinaan tersebut," lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bulog Sultra, Sitti Mardati Saing menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin dan berharap MoU ini akan meningkatkan ketahanan pangan daerah.

"Program ini diharapkan dapat membantu UMKM memasarkan hasil panen petani dan mendukung program makanan bergizi gratis bagi masyarakat," ungkapnya.

Sebagai proyek percontohan (pilot project), tahap awal kerjasama ini akan dilaksanakan di Kota Kendari dengan melibatkan 50 UMKM RPK (Rumah Pangan Kita).

"Kedepan program ini akan dikembangkan ke wilayah lain di Sultra, mengingat Bulog memiliki 5 cabang dan 13 gudang yang dapat mendukung kegiatan ini," ungkap Sitti Mardati Saing.

"Tiga komoditi utama yang akan difokuskan adalah beras, gula pasir, dan minyak goreng, dengan potensi pengembangan komoditi lain di masa mendatang," pungkasnya.

Penulis : MAR

Sinergi Babinsa Koramil 1403-03/Belopa dan Warga, Gotong Royong Bersihkan Parit Demi Lingkungan Sehat

Sinergi Babinsa Koramil 1403-03/Belopa dan Warga, Gotong Royong Bersihkan Parit Demi Lingkungan Sehat

By MASALEMBO On Sabtu, Januari 04, 2025

LUWU - Dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi bencana banjir serta penyebaran penyakit demam berdarah, Babinsa Koramil 1403-03/Belopa bersama warga melaksanakan kegiatan Karya Bakti, berupa pembersihan parit di Kelurahan Bajo,Kecamatan Bajo, Kabupaten Luwu, Sabtu(4/1/2025).

Kegiatan gotong royong ini melibatkan Babinsa,aparat desa dan warga setempat. Dengan semangat bahu-membahu membersihkan parit dan jalan sepanjang kurang lebih 100 meter.

Serda Hasan,Babinsa Kelurahan Bajo  terlibat dalam kegiatan, menyampaikan pentingnya pembersihan parit secara rutin.

“Karya Bakti yang kita laksanakan ini bertujuan untuk membersihkan sampah dan rumput liar yang menghambat aliran air. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini, aliran air saat musim hujan  dapat mengalir dengan lancar sehingga tidak terjadi banjir,” ujar Serda Hasan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya kesadaran warga untuk menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah berkembangnya penyakit berbahaya seperti demam berdarah.

Jika parit tersumbat, air akan tergenang dan menjadi sarang nyamuk yang dapat menyebarkan penyakit. Oleh karena itu, perawatan dan pembersihan parit secara rutin sangat diperlukan,” tambahnya.

Lurah, Muhammad Irman, S.SIP turut serta dalam kegiatan ini, mengapresiasi inisiatif Babinsa Koramil 1403-03/Belopa

“Atas nama pemerintah kelurahan Bajo, kami sangat berterima kasih kepada Babinsa yang telah menggerakkan masyarakat melalui Karya Bakti ini. Kegiatan ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tetapi juga memberikan motivasi kepada warga untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitarnya,” ungkap Muhammad Irman.

Muhammad Irman juga berharap kegiatan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan di berbagai tempat.

“Kami mengharapkan kegiatan ini dapat menggugah kesadaran masyarakat untuk terus merawat dan menjaga kebersihan lingkungan. Dengan begitu, kita dapat mencegah bencana alam seperti banjir dan penyebaran penyakit demam berdarah,” tutupnya.

Kegiatan Karya Bakti ini menjadi contoh nyata dari sinergi antara TNI-AD dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan bebas dari potensi bencana.

Dukungan aktif dari berbagai pihak dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus mendorong kesadaran kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan.(**

Perkuat Ekonomi Rakyat, Kadin dan Bulog Sultra Gagas Ekosistem Rumah Pangan Kita

Perkuat Ekonomi Rakyat, Kadin dan Bulog Sultra Gagas Ekosistem Rumah Pangan Kita

By MASALEMBO On Sabtu, Januari 04, 2025

KENDARI, MASALEMBO.COM – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) terus memperkuat ekonomi rakyat dengan menggagas pembentukan ekosistem ekonomi berbasis warga.

Kali ini, Kadin Sultra berkolaborasi dengan Perum Bulog Sultra untuk mengembangkan Rumah Pangan Kita (RPK) di tingkat kecamatan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat 3 Januari 2025, Kadin Sultra dan Perum Bulog Sultra sepakat untuk membentuk simpul ekonomi berbasis masyarakat, di mana warga dapat berperan aktif melalui keberadaan RPK.

Program ini bertujuan untuk menyediakan kebutuhan dasar seperti beras, minyak, gula, dan terigu dengan harga yang terjangkau dan dijamin oleh pemerintah melalui Perum Bulog.

Wakil Ketua Umum KADIN Sultra, Sastra Alamsyah, menjelaskan bahwa penguatan RPK merupakan langkah strategis untuk memperkuat ekonomi kerakyatan.

RPK yang berada langsung di tengah masyarakat dapat memastikan bahwa kebutuhan dasar warga dipenuhi dengan harga yang murah sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Perum Bulog Sultra.

“Keberadaan RPK ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah situasi ekonomi yang semakin sulit. Kami akan mendorong agar RPK ini terbentuk di setiap kecamatan, bahkan di setiap kelurahan,” ujar Sastra.

Sementara itu, Kepala Perum Bulog Kanwil Sultra, Siti Mardati Saing, menyambut baik langkah Kadin Sultra dan menegaskan dukungannya terhadap pembentukan ekosistem RPK berbasis kerakyatan ini.

Menurut Siti, pembentukan RPK bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang terjangkau.

"Bulog sangat mendukung upaya Kadin Sultra untuk mendorong terbentuknya RPK di setiap kecamatan. Ini adalah bagian dari visi kami untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan harga yang wajar," ucap Siti.

Lebih lanjut, Siti Mardati Saing menambahkan bahwa pembentukan RPK berbasis kecamatan diharapkan tidak hanya meningkatkan distribusi bahan pangan, tetapi juga membuka peluang lapangan pekerjaan baru serta meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar.

Penulis : Muhammad Al Rajap

Perintah Partai, DPC PDIP Bakal Kawal Sengketa Pemilihan Wali Kota Kerndari di Mahkamah Konstitusi

Perintah Partai, DPC PDIP Bakal Kawal Sengketa Pemilihan Wali Kota Kerndari di Mahkamah Konstitusi

By MASALEMBO On Sabtu, Desember 21, 2024

Ishak Ismail

KENDARI, MASALEMBO.COM - Ketua tim pemenangan Pasangan Calon Wali Kota Kendari Yudhianto Mahardika Anton Timbang-Nirna Lachmudin, Ishak Ismail mengatakan proses yang akan ditempuh paslon Yudhi-Nirna ke Mahkama Konstitusi adalah bagian dari hak demokrasi.

Menurut Ishak Ismail, proses pemungutan suara pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kendari periode 2024-2029 yang berlangsung pada tanggal 27 November 2024 lalu disinyalir tidak fair.

"Selain sebagai ketua tim, saya juga harus tegak lurus menjalankan perintah partai sesuai dengan instruksi DPP yang mewajibkan untuk mengawal proses sengketa di mahkamah konstitusi," jelas Ishak Ismail yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Kendari, Sabtu (21/12/2024).

Berdasarkan info yang diperoleh kata Ishak Ismail, Mahkamah Konstitusi akan memulai sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati dan walikota atau sengketa pemilihan kepala daerah 2024 akan di gelar pada 8 Januari 2025.

Sebelum itu akan dilakukan pemeriksaan pendahuluan paling cepat empat hari kerja sejak permohonan di registrasi dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK) yang bakal dilakukan 3 Januari 2025.

Anggota DPRD Kota Kendari ini pun berharap kepada tim hukum Yudhi-Nirna untuk dapat menyiapkan bukti-bukti yang diperlukan untuk menunjang proses sengketa di Mahkamah Konstitusi.

"Kita ketahui bersama, tahapan pemeriksaan pendahuluan yakni memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan serta memeriksa dan mengesahkan alat bukti pemohon, di jadwal tanggal 8-16 Januari 2025. Sementara sidang dengan agenda pemeriksaan akan di gelar pada tanggal 17 Januari - 4 Februari 2025," tutup Ishak Ismail.

Penulis : MAR

KPU Polman Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2024

KPU Polman Umumkan Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2024

By MASALEMBO On Kamis, Desember 12, 2024

POLEWALI, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Polewali Mandar telah mengumumkan hasil audit dana kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024.

Pengumuman ini dikeluarkan berdasarkan tanda terima dan berita acara penerimaan hasil audit laporan dana kampanye pemilihan pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Polewali Mandar tahun 2024 yang diterima oleh KPU Polewali Mandar.

Dalam pengumuman tersebut, KPU Polewali Mandar merinci jumlah dana kampanye, pengeluaran, dan saldo yang tersisa untuk masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati. Informasi lengkap mengenai hasil audit tersebut sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Hasil Audit Dana Kampanye Pilkada 2024. (Sumber KPU Polman)

(Adv)

KPU Sulbar Umum Hasil Penetapan Perhitungan Suara Pemilhan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulbar

KPU Sulbar Umum Hasil Penetapan Perhitungan Suara Pemilhan Gubenur dan Wakil Gubernur Sulbar

By MASALEMBO On Senin, Desember 09, 2024

MAMUJU,MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara serta penetapan hasil pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulbar dalam Rapat Pleno Terbuka yang digelar di Grand Maleo Hotel Mamuju, Sabtu malam, 7 Desember 2024.

Ketua KPU Sulbar, Said Usman Umar, membacakan hasil rapat tersebut didampingi empat komisioner KPU Sulbar lainnya, yaitu Asriani, Elmansyah, Budiman Imran, dan Supriadi Narno.

Berdasarkan hasil rekapitulasi, pasangan calon nomor urut tiga, Suhardi Duka dan Salim S. Mengga, meraih suara terbanyak dengan total 337.512 suara.

Di posisi kedua, pasangan nomor urut satu, Andi Ibrahim Masdar dan Asnuddin Sokong, memperoleh 144.154 suara.

Selanjutnya, pasangan nomor urut dua, Ali Baal Masdar dan Arwan Aras, berada di peringkat ketiga dengan 137.181 suara.

Kemudian, pasangan nomor urut empat, Prof. Husain Syam dan Enny Anggraeni Anwar, mengumpulkan 111.980 suara.

“Hasil rekapitulasi penghitungan suara untuk Pilgub Sulbar 2024 resmi kami tetapkan bersama pada pukul 21:54 WITA,” ujar Said Usman Umar.

Rapat pleno yang berlangsung sejak Kamis, 5 Desember, hingga Sabtu malam tersebut berjalan lancar. Dalam sambutan pembukaan, Ketua KPU Sulbar menyampaikan bahwa pelaksanaan Pilkada serentak 2024 berlangsung aman dan kondusif.

“Pilkada serentak tahun ini dapat dikatakan lebih tenang dibandingkan Pilgub 2017 dan Pilbup 2020. Tidak ada situasi yang mencekam,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kedewasaan masyarakat Sulbar dalam berdemokrasi semakin meningkat, sehingga turut mendukung kelancaran Pilkada kali ini.

“Alhamdulillah, kedewasaan berdemokrasi masyarakat Sulbar terus membaik dibandingkan Pilkada-pilkada sebelumnya,” tambahnya.

Diketahui, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) pada Pilkada Sulbar 2024 mencapai 996.542 orang, terdiri dari 499.698 laki-laki dan 496.844 perempuan. Dari jumlah tersebut, 360.616 laki-laki dan 388.556 perempuan menggunakan hak pilihnya. Total suara sah mencapai 730.827, sedangkan suara tidak sah sebanyak 27.699. (Adv)