-->

IKN Harus Dikawal, Ikut Orkestrasi Pemberantasan Korupsi, Kedepankan Gagasan Calon Pemimpin Nasional

On Rabu, Juni 29, 2022

Suasana pelantikan pengurus JMSI Provinsi Kalimantan Timur, Rabu 29 Juni 2022 di Samarinda. [Ist/masalembo.com]


SAMARINDA, MASALEMBO.COM - Media siber yang tergabung dalam organisasi perusahaan pers Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Kalimantan Timur diminta ikut proaktif mengawal pembangunan Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. 

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, dalam sambutan usai mengukuhkan Pengurus Daerah JMSI Kalimantan Timur di Hotel Aston, Samarinda, Rabu (29/6).

Dalam sambutannya itu, Teguh mengatakan, pembangunan IKN adalah wujud dari komitmen panjang pemerintahan Joko Widodo sejak periode pertama untuk mendorong pemerataan pembangunan dengan menciptakan titik-titik pertumbuhan di sebanyak mungkin wilayah di tanah air. Ketika itu visi pembangunan Jokowi dikenal dengan nama Nawacita atau Sembilan Cita-cita.

“Salah satu dari Nawacita adalah membangun Indonesia dari pinggiran, membangun Indonesia sentris, menghilangkan kesenjangan pembangunan. Ini barangkali adalah salah satu terapi yang perlu kita lakukan untuk benar-benar mendorong keseimbangan antara pusat dan daerah, antara wilayah barat, tengah, dan timur,” ujar Teguh Santosa. 

“Sudah sepatutnya kita memberikan dukungan pada pekerjaan kita bersama untuk membangun IKN,” sambung mantan Wakil Presiden Confederation of ASEAN Journalists (CAJ) ini.

Pesan Anti Korupsi Firli Bahuri

Pesan agar komunitas pers khususnya anggota JMSI di Kalimantan Timur mengawal pembangunan IKN merupakan pesan kedua yang disampaikan Teguh Santosa dalam sambutannya itu. 

Sebelumnya ia menguraikan kembali beberapa pesan kunci yang pernah disampaikan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri dalam berbagai kegiatan JMSI sebelumnya di sejumlah daerah. 

Sedianya, Firli Bahuri juga hadir dalam pengukuhan Pengda JMSI Kaltim. Namun karena ada perubahan jadwal di KPK RI, Firli Bahuri tidak bisa hadir dan diwakilkan oleh Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Wawan Wardiana. 

Teguh mengatakan, Ketua KPK selalu mengajak media untuk ikut mengawasi ruang-ruang kekuasaan, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, maupun partai politik. Persoalan korupsi di negara ini dipicu oleh antara lain threshold dan biaya politik yang sangat tinggi. Karenanya, kasus-kasus suap yang ditangani KPK hampir selalu memiliki kaitan dengan threshold dan biaya politik. 

“Bapak dan Ibu sekalian mungkin pernah melihat potongan wawancara beliau (Firli Bahuri) dengan saya, dimana beliau mengatakan, presidential threshold seharusnya nol persen. Bahkan bukan hanya PT itu yang harus nol persen, tetapi juga biaya politik harusnya nol rupiah,” urai Teguh Santosa lagi sambil menekankan JMSI ikut serta dalam program orkestrasi pemberantasan korupsi di era Firli Bahuri.

Tahun-tahun Politik

Pesan terakhir yang disampaikan Teguh Santosa terkait dengan tahun-tahun politik menjelang pelaksanaan Pemilu 2024. 

Dia kembali mengimbau media siber anggota JMSI untuk menjauhkan diri berita-berita yang berisi ujaran kebencian atau hate speech serta kabar bohong atau hoax. 

“Bila ada informasi yang masih diragukan kebenaran faktanya, kita wajib mengedepankan verifikasi. Bukan tidak boleh diberitakan. Tentu boleh diberitakan setelah kita mencari tahu duduk perkaranya. Agar publik dapat memahami satu persoalan dengan utuh. Jangan sampai memunculkan persoalan baru,” kata mantan anggota Dewan Kehormatan PWI Pusat ini.

Teguh juga mengimbau agar media siber anggota JMSI mengedepankan informasi mengenai gagasan dan pokok pikiran tokoh-tokoh yang dinilai memiliki kemampuan untuk menjadi pimpinan nasional dan lokal. 

“Sudah cukup kita mendengar isu-isu seputar identitas dan SARA. Tidak menarik karena kontraproduktif dan merusak tenun kebangsaan kita. Saya sarankan kita untuk mulai menggali pokok pikiran dan gagasan, serta program mereka,” katanya. 

Dia menambahkan, setidaknya ada empat isu penting yang dapat digali secara komprehensif di tahun-tahun politik ini. Pertama isu korupsi oligarki; kedua isu energi baru dan terbarukan; ketiga, isu recovery economy pasca pandemi dan digital economy; dan keempat, persoalan geopolitik terkait dengan pertarungan kepentingan-kepentingan global di kawasan.

Indonesia adalah negara yang terlalu besar dan berada di tempat yang terlalu strategis. Sudah pasti ada external power yang ingin cawe-cawe atau ikut-ikutan dalam proses kompetisi politik di tanah air.

“Sudah tentu pula kita harus menghadapi ini dengan mengedepankan kepentingan nasional,” demikian Teguh Santosa yang pernah menjadi Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat.

Pengda JMSI Tulang Punggung

Pengda JMSI Kaltim dipimpin Muhammad Sukri sebagai Ketua dan Nanda Arita sebagai Sekretaris, serta Tetty Lumban Gaol sebagai Bendahara. Pengda JMSI Kaltim didampingi Dewan Pembina yang dipimpin Ir. Seno Aji dan Dewan Pakar yang dipimpin Nidya Listiyono.  

Pengukuhan dihadiri antara lain oleh Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi Brigjen (Pol) Wisnu Andayana, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman, Wakil Walikota Bontang Najirah, dan Ketua DPRD Bontang Andi Faisal Sofyan Hasdam, serta Kepala Dinas Kominfo Provinsi Kaltim Muhammad Faisal.

Teguh di bagian paling awal sambutannya mengatakan, walaupun Pengda JMSI Kaltim baru dikukuhkan namun sesungguhnya M. Sukri dan kawan-kawan sudah melakukan pekerjaan besar sejak dua tahun lalu tak lama setelah JMSI dideklarasikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, pada Februari 2020. 

“JMSI Kaltim adalah salah satu tulang punggung JMSI dalam proses verifikasi di Dewan Pers yang lalu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dedikasi Bang Sukri dan kawan-kawan JMSI Kaltim semua,” demikian Teguh Santosa. [*/Ril]

Kunjungi Donggala, Mendag Zulkifli Hasan: Pastikan Fokusnya Bukan Hanya Pulau Jawa

On Rabu, Juni 29, 2022

Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan saat meninjau ketersediaan stok dan harga minyak goreng di Pasar Toaya, Donggala, Sulawesi Tengah, Rabu (29/6/2022) mendapati harga minyak goreng curah sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET), yaitu Rp14.000/liter.(FotoL Kemendag)


DONGGALA, MASALEMBO.COM - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menegaskan, fokus untuk menurunkan harga minyak goreng curah dan menstabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok (bapok) ia gencarkan di seluruh wilayah Indonesia, tidak hanya di Pulau Jawa.

Untuk itu, Mendag Zulhas bertolak ke Pasar Toaya, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah untuk memastikan harga minyak goreng curah sudah sesuai harga eceran tertinggi (HET) Rp14.000/liter. 

“Saya berangkat dari Jakarta pukul 02.00 dini hari. Sampai Donggala pagi-pagi sekali untuk memastikan apakah harga minyak goreng curah di Donggala sudah sesuai HET pemerintah atau masih tinggi,” kata Mendag Zulhas sesaat setelah meresmikan tiga pasar rakyat secara terpusat di Pasar Toaya, Rabu (29/6/2022).

Setelah meninjau langsung Pasar Toaya serta bertanya langsung kepada pedagang dan pembeli, Mendag Zulhas mendapati harga minyak goreng curah stabil di harga Rp14.000/liter.

“Setelah langsung turun ke Pasar Toaya ini, senang rasanya harga minyak goreng curah stabil sesuai HET. Hanya saja kalau minyak goreng kemasan bermerek itu tentu mengikuti nilai keekonomian. Hal yang pasti, pemerintah memastikan minyak goreng murah untuk rakyat terus terjaga ketersediaannya,” kata Mendag Zulhas.

Di Pasar Toaya, Mendag Zulhas menemukan kreativitas pedagang yang mengemas minyak goreng curah dalam botol-botol plastik. Minyak goreng curah dijual bersama botol plastik tersebut dengan harga Rp14.500/liter. Selisih Rp500 dari HET menjadi biaya pengepakan botol plastik.

“Rp500 adalah harga botolnya, sedangkan harga minyaknya tetap Rp14.000/liter. Nah, agar nanti tidak ada lagi beban pedagang harus menyiapkan kemasan sendiri, pemerintah akan menyiapkan minyak goreng kemasan sederhana yang dikemas dengan baik dan terstandar. Harga jualnya akan tetap Rp14.000/liter, mereknya Minyakita,” kata Mendag Zulhas.

Resmikan Tiga Pasar Rakyat

Dalam kunjungan kerja tersebut, Mendag Zulhas meresmikan tiga pasar rakyat yang berada di Kabupaten Donggala. Ketiga pasar tersebut adalah Pasar Labean, Pasar Ogoamas, dan Pasar Sioyong. Peresmian pasar dilaksanakan secara terpusat di Pasar Toaya, tempat Mendag Zulhas meninjau distribusi minyak goreng curah serta harga dan pasokan bapok.

“Saya memantau harga-harga bapok di Pasar Toaya, serta meresmikan tiga pasar rakyat di Donggala yang merupakan bantuan dari Kementerian Perdagangan, yakni Pasar Rakyat Labean, Ogoamas, dan Sioyong,” kata Mendag Zulhas.

Pasar Labean merupakan pasar rakyat yang dibangun menggunakan dana tugas pembantuan (TP) Kementerian Perdagangan tahun 2021 sebesar Rp6 miliar. Pasar Labean menempati lahan seluas 900 meter persegi dengan luas bangunannya mencapai 500 meter persegi. Pasar Labean memiliki 40 kios dan tujuh los yang menampung 128 pedagang. Komoditas yang dijual antara lain barang pokok dan penting, serta kain. 

Pasar Ogoamas dibangun menggunakan dana TP Kemendag tahun 2017 sebesar Rp6 miliar. Berdiri di atas lahan seluas 850 meter persegi dengan bangunan seluas 500 meter persegi. Pasar ini  menampung 117 pedagang serta memiliki 32 kios dan tujuh los. Komoditas yang dijual adalah barang pokok dan kain.

Sementara itu, Pasar Sioyong dibangun menggunakan dana TP Kemendag tahun 2019 sebesar Rp6 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 1.500 meter persegi dengan luas bangunan 500 meter persegi. Saat ini menampung 128 pedagang dan memiliki 40 kios serta delapan los. Komoditas yang dijual adalah bapok dan kain. (Hr/Ril)

Bertemu Duta Besar AS, Mendag Zulhas: Sepakat Pererat Hubungan Ekonomi Kawasan

On Selasa, Juni 28, 2022

Menteri Perdagangan RI, Zulkifli Hasan menerima kunjungan Duta Besar Amerika Serikat (AS) Jakarta, Sung Kim di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Selasa (28/6/2022). (Foto: Kemendag)


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menerima kunjungan (courtesy call) Duta Besar Amerika Serikat (AS) untuk Indonesia, Sung Kim, Selasa (28/6/2022) di kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta. 

Pada pertemuan tersebut, Mendag Zulhas, biasa ia disapa menegaskan, kedua negara sepakat memperkuat kerja sama perdagangan untuk memulihkan ekonomi pascapandemi dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik.

“Kami mengapresiasi dan menyambut baik upaya AS untuk menjalankan inisiatif Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF). Hal ini untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di kawasan Indo-Pasifik yang saling menguntungkan, inklusif dan terbuka,” ujar Mendag Zulhas.

Mendag Zulhas melanjutkan, setidaknya tiga elemen penting yang menjadi perhatian Indonesia terkait inisiatif tersebut, yaitu unsur fleksibilitas, arah dan prosedur yang jelas, serta keterbukaan dalam pembahasan Pilar IPEF. Selain itu, skema IPEF harus disinergikan dengan skema ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang lebih dulu ada.

Mendag Zulhas juga menyampaikan, Indonesia dan AS dapat semakin mempererat hubungan bilateral yang sudah terjalin sejak 73 tahun yang lalu. Di antaranya dengan adanya inisiatif Trade and Investment Framework Agreement (TIFA) yang sudah terbentuk sejak 1996.

“Melalui forum TIFA, kedua negara dapat saling membahas mengenai isu-isu perdagangan dan investasi, serta berbagai potensi kerja sama. Diharapkan pertemuan TIFA Tingkat Menteri dapat terlaksana,” ungkap Mendag Zulhas.

Terkait fasilitas Generalized System of Preference (GSP), Mendag Zulhas turut menyampaikan pentingnya otorisasi pemberlakuan kembali GSP bagi Indonesia. Produk Indonesia yang mayoritas merupakan produk usaha kecil dan menengah (UKM) akan melengkapi kebutuhan industri AS bukan sebagai pesaing. Selain itu, Indonesia siap menjadi pemasok alternatif industri AS dengan kualitas dan harga yang bersaing. 

“Oleh karena itu, keputusan dan dukungan Kongres AS untuk segera mengesahkan kembali pemberian fasilitas GSP untuk Indonesia sangat berperan besar dalam mendorong pembangunan ekonomi kedua negara,” ujar Mendag Zulhas.

Terkait G20, Mendag Zulhas mengapresiasi dukungan AS terhadap Presidensi G20 tahun ini. Mendag Zulhas berharap dukungan AS akan membantu negara anggota G20 untuk menghasilkan capaiancapaian dan agenda prioritas G20 yang bermanfaat. 

Dalam memperkuat kerja sama perdagangan bilateral, Dubes Kim menyampaikan perlunya meningkatkan potensi komoditas pertanian antara Indonesia dengan AS yang sampai saat ini baru terealisasi sekitar 30 persen menjadi dua kali lipat di tahun mendatang.

“Kami akan berupaya semaksimal mungkin mendorong pelaku usaha untuk memanfaatkan akses produk pertanian di Indonesia yang sudah terbuka dan siap untuk dioptimalkan,” ujar Dubes Kim.

Pada periode Januari - April 2022, total perdagangan Indonesia dan AS tercatat sebesar USD 13,77 miliar, atau naik 26,65 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 10,87 miliar.

Sementara pada 2021, total perdagangan kedua negara tercatat sebesar USD 37,02 miliar, naik siginifikan sebesar 36 persen dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar USD 27,20 miliar.

Pada 2021, ekspor Indonesia ke AS tercatat sebesar USD 25,77 miliar sedangkan impor dari AS ke Indonesia tercatat sebesar USD 11,25 miliar. Dengan demikian Indonesia mencatatkan surplus USD 14,52 miliar.

Komoditas ekspor andalan Indonesia ke AS pada 2021 adalah minyak sawit, krustasea hidup, alas kaki dari bahan kulit, krustasea dan moluska, serta furnitur. Sementara impor utama Indonesia dari AS adalah minyak bumi, kedelai, vaksin, residu pembuatan pati, dan tepung. (Hr/Red)

Pelaku Penganiayaan Gunakan Sajam Berhasil Dibekuk Satreskrim Polres Pasangkayu

On Selasa, Juni 28, 2022


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM- Satuan Reskrim (Satreskrim) Polres Pasangkayu bersama Unit Reskrim Polsek Bambalamotu kembali mengamankan pelaku tindak pidana penganiayaan menggunakan senjata tajam (sajam) berupa parang yang dilakukan inisial AZ (32)  terhadap korbannya inisial AR (47) beralamat Desa Maponu.

Penangkapan tersebut berdasarkan laporan polisi nomor: LP/B/09/VI/2022/SPKT/Polsek Bambalamotu/Polres Pasangkayu, tertanggal 26 Juni 2022, tentang penganiayaan.

Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Iptu Ronald Suhartawan Hadipura menyampaikan kronologi awal kejadiannya, pelaku dan korban bertemu di jalan dan saling menegur mengeluarkan kata kasar.

"Pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar jam 16.00 wita, korban mengikat sapi di pinggir jalan, kemudian pelaku datang dari arah kebun dan mendapati korban sedang mengikat sapi," papar Ronald.

Ia menceritakan, pelaku menegur untuk tidak mengikat sapinya di pinggir jalan, namun korban marah dan mengeluarkan kata kasar dan kotor.

"Kenapa kalau saya ikat di jalan, marah kamu marah kah? Kemudian pelaku mengatakan tidak. Dan korban kembali mengeluarkan kata, ah kamu maumu apa. Sehingga pelaku memanggil saudaranya yang berada di kebun," cerita Ronald. 

Dirinya menyebutkan, sesampainya di dekat korban pelaku memberhentikan sepeda motornya dan menghampiri korban.

Kata Ronald, melihat korban marah kemudian pelaku langsung mencabut parang dan mengayunkan parangnya hingga mengenai tangan kanan korban. 

"Korban memeluk pelaku dan sempat teriris parang pada bagian pantat," kata Ronald dalam keterangan tertulisnya di Pasangkayu, Senin (27/6/2022). 

Menurutnya, tidak lama kemudian, saudara pelaku atas nama Aziz datang untuk memisahkan dan menyuruh korban meninggalkan tempat tersebut, dan pelaku pun pada saat itu menuju ke rumahnya.

"Dengan adanya peristiwa tersebut, tim melakukan penyelidikan tentang keberadaan pelaku," tutur Ronald mantan Kasat Narkoba Polres Pasangkayu ini. 

Lanjut Ronald mendapat informasi bahwa pelaku setelah melakukan penganiayaan hendak melarikan diri sehingga dilakukan upaya persuasif kepada pihak keluarga pelaku untuk bisa koperatif dihadirkan ke Polsek Bambalamotu dan dilakukan introgasi. 

Pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Pasangkayu untuk dilakukan proses lebih lanjut.

"Jadi hanya sekitar 4 jam, Satreskrim berhasil mengamankan pelaku dan saat ini ditahan di Polres Pasangkayu untuk diproses lebih lanjut. Sementara korban langsung dirawat ke puskesmas terdekat untuk mendapat perawatan lebih lanjut," imbuhnya. (Ril/wal)

Pimpin BNK Majene, Aris Siap Berantas Peredaran Gelap Narkoba

On Minggu, Juni 26, 2022

Pelantikan Ketua dan Pengurus BNK Kabupaten Majene pada Sabtu 25 Juni 2022. [Foto: Prokompi Setda Majene]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Andi Achmad Syukri resmi melantik Arismunandar sebagai Ketua Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Majene, Sabtu (25/6/2022). Pelantikan di Ruang Pola Kantor Bupati Majene itu disebut bagian dari memperingati momentum Hari Narkotika Nasional Internasional (HANI) yang jatuh pada Minggu, 26 Juni 2022. 

Bupati Majene Andi Achmad Syukri mengatakan, pelantikan Arismunandar dan pengurus BNK lainnya sebagai wujud keseriusan Pemda Majene memerangi peredaran narkotika.

Atas pelantikan tersebut, Aris yang tak lain Wakil Bupati Majene secara resmi menjadi Ketua BNK Majene. 

Bupati Andi Syukri menjelaskan penyalugunakan dan peredaran gelap narkoba merupakan masalah bersama, bukan hanya tanggung jawab BNN. Bahkan, Presiden Jokowi pada 2015 lalu sudah menyampaikan bahwa Indonesia sedang menghadapi darurat narkoba dan memerintahkan semua pihak untuk bersama-sama memerangi peredaran narkoba di masyarakat. 

"Untuk itu upaya penanganan bahaya narkotika harus dilakukan secara holitik dan terintegrasi," ucapnya. 

Syukri mengucapkan selamat atas dilantiknya Arismunandar sebagai Ketua BNK Majene. Ia berharap Aris dapat menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab serta memperhatikan tiga poin, utamanya melaksanakan program desa bersih narkoba dengan sebaik mungkin sesuai regulasi yang terintegrasi bersama stakeholder dan masyarakat.

"Semoga kepengurusan ini akan membersihkan peredaran gelap narkotika di Majene demi mewujudkan Majene bersih dari narkoba," harap AST, sapaan karib bupati Andi Acmad Syukri.

Sementara, Arismunandar mengaku siap bekerja dan melakukan berbagai upaya untuk memerangi narkoba di Kabupaten Majene. 

Sebagai langkah awal ia akan merapatkan barisan sesama pengurus, merancang berbagai program untuk pemberantasan narkotika di masyarakat. (Hr/Red)

Mulai Jalankan Tugas, Pj Kades Kabiraan Lakukan Ini

On Minggu, Juni 26, 2022

Tampak Pj Kades Kabiraan Abdul Azis (merah) bersama warga di sela kegiatan kerja bakti bersama warga. [Ist/masalembo.com]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pasca ditunjuk Bupati Majene sebagai penjabat (Pj) Kepala Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Abdul Azis mulai melakukan giat dengan melakukan berbagai langkah.

Mulai dari pembentukan PKK, bimbingan staf desa hingga kerja bakti di area pasar desa bersama masyarakat. Pasar tersebut selama ini tidak berfungsi dengan baik.

"Pasar ini segera diaktifkan kembali, pembenahan kami sedang lakukan," kata Abdul Azis, Sabtu (25/6/2022).

Ia menjelaskan pasar yang ada di desa tersebut telah lama vakum, padahal berpotensi mengangkat perekonomian masyarakat khususnya warga desa Kabiraan dan Ulumanda pada umumnya.

"Makanya kita akan segera diaktifkan kembali," terangnya.

Selain itu, Pj Kades Kabiraan juga mulai melakukan pembenahan kantor desa sementara. Kantor desa sebelumnya telah mengalami kerusakan akibat guncangan gempa pada 15 Januasri 2021 lalu.

Pemdes Kabiraan juga melakukan aksi gotong royong pembersihan jalan ke arah Dusun Tamerimbi, melakukan rapat penyerahan program air bersih dari relawan Muhammadiyah Erwes II dan pembentukan kelompok Kadarkum.

Pj Kades Kabiraan juga melakukan kunjungan ke dusun-dusun dalam rangka menggali informasi masyarakat.

"Untuk hari Senin nanti kita akan lakukan penyerahan dana BLT tahap kedua tahun 2022," ucap Azis optimis. (Hr/Red)

Pastikan Stok Migor Curah Aman, Mendag Zulhas Sidak Stock Point

On Sabtu, Juni 25, 2022

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meninjau stock point Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) di Pasar Kramat Jati, Jakarta, Sabtu (25/6/2022). (Foto: Kemendag)


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Kesungguhan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengamankan stok minyak goreng curah dengan harga terjangkau terus ditunjukkan di lapangan.

Pada akhir pekan seperti sekarang ini, pagi-pagi Mendag Zulhas, demikian ia disapa, kembali blusukan dari pasar ke pasar, dari warung ke warung dan dari kios ke kios untuk memastikan program Minyak Goreng Curah Rakyat (MGCR) benar-benar hadir di tengah masyarakat dalam jumlah yang cukup dan harga yang murah Rp14.000/liter.

Sabtu (25/6/2022) pagi, Mendag Zulhas sudah berada di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur.

Selain mengecek pedagang pengecer, Mendag Zulhas juga meninjau stock point minyak goreng curah. Stock point MGCR ini sendiri disediakan dalam bentuk toren untuk pedagang dan masyarakat. Stock point MGCR ini disediakan ID Food bekerja sama dengan PD Pasar Jaya.

“Di Jawa Barat dan di Jakarta saya sudah datangi pasar, di mana-mana minyak goreng belum dua minggu harganya Rp14.000 per liter dan ada barangnya. Kalau (yang) per kilo Rp15.500,” ungkap Mendag Zulhas usai sidak.

Mendag Zulhas melanjutkan, keberadaan stock point MGCR akan memudahkan masyarakat dalam membeli MGCR. “Ada, contohnya ini penampung (toren). Kalau di pasar, orang tinggal datang dan beli,” tegasnya.

Dalam sidaknya, Mendag Zulhas juga mendatangi toko Japang dan toko Beras Famili yang merupakan Warung Pangan di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur.

Mendag Zulhas memastikan, ketersedian migor di Pasar Kramat Jati aman terkendali. “Di (Pasar Kramat jati) hampir tiap toko ada minyak goreng dengan harga Rp14.000 per liter,” tandas Mendag Zulhas.

Selain itu, Mendag Zulhas juga meninjau harga barang kebutuhan pokok (bapok). Terpantau harga beras medium Rp10.500/kg, gula pasir Rp14.000/kg, daging sapi Rp145.000/kg, daging ayam ras Rp38.000/kg, telur Rp28.000/kg, cabe merah keriting Rp90.000/kg, cabe merah besar Rp85.000/kg, cabe rawit merah Rp120.000/kg, bawang merah Rp60.000/kg, dan bawang putih Rp30.000/kg. (Hr/Ril)

Dihadiri Pj Gubernur, DPRD Sulbar Terima Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2021

On Sabtu, Juni 25, 2022


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat, Siti Suraidah Suhardi membuka sekaligus memimpin Rapat Paripurna DPRD Sulbar perihal Penyerahan dan Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021 di Kantor Sementara DPRD Sulbar, Selasa (14/6/2022).

Dihadiri oleh PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Akmal Malik serta Anggota DPRD Sulbar, Sukri, A. Muslim Fattah, H. Sudirman, Firman Argo, Marigun Rasyid, Syahrir Hamdani, Arif Daeng Mattemu, Rayu, dan beberapa anggota dewan lain ikut serta melalui video conference. Beserta para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Sulawesi Barat.


Dalam Rapat Paripurna ini, Ketua DPRD Suraidah Suhardi menyampaikan beberapa hal, diantaranya soal laporan kinerja dan laporan keuangan yang harus disampaikan Pemerintah Daerah paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

"Untuk menindaklanjuti Pasal 194 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana disebutkan bahwa Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung Jawaban Pelaksanaan APDB kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta Ikhtisar Laporan kinerja dan laporan keuangan BUMN paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir," kata Suraidah.

Sementara dalam sambutannya, PJ Gubernur Provinsi Sulawesi Barat Akmal Malik menyampaikan permohonan maaf kepada anggota dewan yang terhormat terkait apa yang diamanahkan saat ini, belum lengkap dari 25 lampiran yang diamanahkan Permendagri 77 Tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah.


"Belum dapat kami serahkan dikarenakan SIMDA Keuangan yang kita gunakan 2021 masih dalam proses updating format pertanggung jawaban laporan keuangan sebagai mana surat BPKP tanggal 13 Juni 2022. Namun kami berjanji akan segera melengkapi pada kesempatan pertama setelah updating SIMDA  telah diselesaikan oleh BPKP," sambung Akmal Malik.

Akmal juga menyampaikan bahwa kondisi tersebut tidak hanya dialami oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tetapi semua Pemerintah Daerah yang menggunakan Aplikasi SIMDA Keuangan. (Adv/wal)

5 Fraksi DPRD Sulbar Sampaikan Pandangan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD 2021

On Sabtu, Juni 25, 2022


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna terkait Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas Penjelasan Gubernur Terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021.

Rapat yang dihadiri seluruh perwakilan Fraksi ini dilaksanakan di Ruang Paripurna Kantor DPRD Sulawesi Barat, Rabu (22/6/2022).


Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Hj Sitti Suraidah Suhardi, didampingi oleh Wakil Ketua II Abdul Halim serta dihadiri oleh para anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat dari fraksi-fraksi yang ada.

Selain hadir langsung di gedung sementara DPRD Sulbar itu, sejumlah anggota dewan juga hadir melalui aplikasi zoom.

Sementara dari pihak eksekutif, turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris DP serta beberapa Kepala OPD lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).

Fraksi-Fraksi yang membacakan Pandangannya diantaranya Fraksi Demokrat yang disampaikan oleh Ketua Komisi I Syamsul Samad. Ia juga menjadi Juru Bicara Fraksi Demokrat.

Selanjutnya Fraksi Golkar yang di bacakan oleh Andi Muslim Fattah, Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Sabar Budiman, Fraksi PIM yang di bacakan oleh Bonggalangi dan Fraksi FKN yang di bacakan oleh M Dalif Arsyad.


Pada intinya, 5 fraksi di DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyetujui membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban APBD tahun anggaran 2021.

Namun sejumlah fraksi memberikan catatan terkait realisasi program APBD yang telah dikerjakan di tahun lalu itu.

Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat Muhammad Idris DP menyambut baik pandangan masukan dan koreksi dari para anggota DPRD Sulbar. Ia juga berharap kedepan pelaksanaan program melalui APBD terus dapat ditingkatkan, dan tetap menjaga keseimbangan pemerintah dan pihak legislatif.

Idris meminta seluruh pihak tetap komitmen menjalankan program pembangunan demi untuk kesejahteraan masyarakat provinsi di provinsi ke-33 RI ini. (Adv/wal)

DPRD Sulbar Harap Banggar dan TAPD Komitmen Bahas Anggaran Tepat Waktu

On Sabtu, Juni 25, 2022


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna terkait Jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna Kantor DPRD Sulawesi Barat, Kamis (23/6/2022).

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulawesi Barat Hj Sitti Suraidah Suhardi, dipimpingi oleh Wakil Ketua II Abdul Halim serta dihadiri oleh beberapa Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat. 


Dari pihak Eksekutif, hadir Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulawesi Barat Muhammad Idris serta beberapa Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi Sulawesi Barat. 

Setelah mendengarkan jawaban Gubernur Sulawesi Barat atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2021, Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi menyampaikan harapan agar kiranya proses pembahasan khususnya pada Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) bersama TAPD maupun rapat Konsultasi Banggar bersama Komisi-Komisi dan OPD dapat berjalan maksimal.


"Kami harap agar semua tetap komitmen memanfaatkan waktu yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam melakukan pembahasan, sehingga pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2021 selesai tepat waktu," kata Suraidah.

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris di kesempatan ini, menyambut baik harapan Ketua DPRD, ia pun berkomitmen terus akan berkordinasi dengan legislatif dalam kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). (Adv/wal)