-->

BPBD Diminta Perkuat Komitmen Peduli Aspek Kebencanaan

On Rabu, Desember 08, 2021

Muhammad Idris DP saat membuka rapat koordinasi penanganan sarana dan prasarana pasca bencana tahun 2021, Rabu 8 Desember 2021 di Hotel Yaki Jl. H. Andi Endeng Mamuju. [ist/masalembo.com]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar Muhammad Idris DP meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) baik provinsi maupun kabupaten untuk memperkuat komitmennya peduli aspek kebencanaan. Hal tersebut berkaitan dengan kondisi wilayah Sulawesi Barat yang sangat rawan bencana.

"Misi yang harus dimainkan BPBD kedepan adalah misi edukasi untuk kebencanaan. BPBD dan Pemerintah harus memperkuat komitmen daerah untuk lebih peduli dalam aspek kebencanaan," kata Idris saat membuka rapat koordinasi penanganan sarana dan prasarana pasca bencana tahun 2021, Rabu 8 Desember 2021 di Hotel Yaki Jl. H. Andi Endeng Mamuju.

Sekprov membeberkan data-data terbaru di tahun 2021. Indeks resiko bencana yang menetapkan Sulbar menjadi provinsi yang paling beresiko di Indonesia. 

Sekpro Muhammad Idris mengatakan, pekerjaan BPBD baik provinsi maupun kabupaten adalah membangun kesadaran di daerah Sulbar yang tertinggi indeks resiko bencananya, yakni 166,49. 

"Artinya, daerah Sulbar sangat rentan dengan bencana," ujarnya.

Olehnya itu, Idris mengajak masing-masing daerah membangun persepsi yang sama, sebab Sulbar adalah daerah rawan bencana dan memliki indeks tinggi, sehingga tidak bisa dibiarkan namun harus ada tindakan-tindakan yang nyata.

Mantan Kepala LAN Makassar itu menjelaskan, hasil analisis biologinya, Sulbar memang daerah yang banyak peluang-peluang kejadian alam. Salah satunya gempa bumi, karena Sulbar berada pas di sesar, bahkan bukan hanya di sesarnya tetapi di ujung-ujung sesarnya yang terus berkembang.

Di kesempatan itu, Idris menekankan bahwa sebelum bicara tentang sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan terlebih dahulu adalah penyebabnya.

“Jangan dulu berbicara sarana dan prasarana, yang harus dibicarakan tentang penyebabnya pekerjaan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan bagaimana caranya masyarakat Sulbar lebih peduli terhadap dampak-dampak yang ditimbulkan oleh kejadian-kejadian alam, karena di negara-negara lain social safetynya lebih hidup," kata Idris.

Dikatakan, berdasarkan data indeks resiko bencana, Majene merupakan urutan kedua tertinggi setelah Maluku Utara untuk sektor kabupaten dari 514 kabupaten di Indonesia. Dari seluruh pembentuk resiko, Idris menekankan terkait aspek darurat pemerintah. Seperti faktor alam dan faktor non alam yang mana pemerintahan di dalamnya meliputi insitusi kelembagaan, konsitusi atau kebijakan-kebijakan yang ada, dan perspektif SDM-nya yang perlu ditumbuh suburkan.

“Saya berharap banyak bahwa kedepan Sulbar ini tidak lagi terdapat bencana, dan khusus mengenai saran dan prasarana konstruksi dan rehabilitasi saya berharap betul khusus untuk Mamuju, Majene dan Mamasa  yang terdampak gempa kemarin dapat terselesaikan dengan baik," tutupnya. (Rs/Red)




BIN Sulbar Sasar 20 Titik Pada Vaksinasi Door to Door Lanjutan

On Rabu, Desember 08, 2021


MAMUJU, MASALEMBO.COM – Badan Intelijen Negara (BIN) daerah Sulawesi Barat (Sulbar) kembali menggelar program vaksinasi massal lanjutan secara door to door di 20 titik, pada Selasa, 7 Desember 2021. Pelaksanaan vaksinasi tersebut menyasar empat Kabupaten, yakni Mamuju, Majene, Polewali Mandar dan Pasangkayu.

Kepala BIN Sulbar, Sudadi mengatakan bahwa dalam vaksinasi door to door kali ini, BIN Sulbar menargetkan sebanyak 2.800 jiwa dapat tervaksin.

“Meski sulit, namun angka capaian vaksinasi 70 persen untuk Sulawesi Barat harus mampu kita capai. Ini program Pemerintah sebagai bagian dari upaya untuk mengakhiri pandemi Covid-19,” kata Sudadi.

Menurutnya, BIN Sulbar akan terus meningkatkan kerjasama dengan seluruh jajaran Pemda, TNI-Polri, serta stakeholder lainnya agar target peserta vaksinasi yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar 70 persen hingga akhir tahun 2021 dapat terpenuhi.

“Ini supaya dapat mempercepat terbentuknya Herd Immunity atau kekebalan kelompok di daerah Sulbar,” lanjutnya.

Sudadi menambahkan, selain melakukan vaksinasi, BIN Sulbar juga mengimbau masyarakat untuk membatasi perjalanan keluar kota jika tidak ada keperluan mendesak, khususnya saat perayaan Natal 2021 dan tahun baru 2022 nanti.

“Kita imbau untuk masyarakat untuk meminimalisir mobilitas saat perayaan natal dan tahun baru nanti. Kita waspadai munculnya klaster-klaster baru yang berpotensi menjadi ledakan gelombang ketiga,” tutupnya.

Sementara itu, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Sulbar, capaian vaksinasi dosis pertama di Sulbar saat ini baru mencapai 52 persen dan dosis kedua 29 persen, dari total sasaran sebanyak 1.089.240 jiwa.

Editor : Kang Mus

Sumber : rls

Hutan Gundul, Laut Rusak, Stop: Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur dan Program Shrimp Estate

On Rabu, Desember 08, 2021

Penulis: Rusdianto Samawa, Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI)


Beberapa waktu yang lalu, paradigma Deforestasi (Hutan Gundul) disinggung Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK). Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengkritik keras banyak perusahaan dan industri yang mengunduli hutan. Menteri Kehutanan, tegaskan definisikan deforestasi (hutan gundul) sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/MENHUT-II/2009 tentang Tata Cara Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD).

Melansir kompastv (2021) penyebab Deforestasi karena pembukaan lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertanian jagung, kebakaran hutan, dan illegal loging atau produksi kayu yang berasal dari konsesi Hak Pengusaha Hutan (HPH). Tentu, dampak Deforestasi sangat buruk bagi tanah, lingkungan dan kawasan laut. Terutama masyarakat pesisir yang selama ini bergantung pada dua mata pencaharian yakni Laut dan hutan (nelayan dan bertani).

Siti Nurbaya Menteri LHK dalam penjelasannya diberbagai lama resmi media, (2021) katakan jika hutan hilang akan mengakibatkan air tidak dapat meresap ke tanah. Jelas muaranya aliran air ke laut dan sungai. Sehingga air hujan yang turun mengalir ke permukaan bumi akan menyebabkan erosi dan abrasi.

Menurut Arief Satria (Kompas, Senin, 08 Juni 2015) melansir data WWF, The Global Change Institute and The Boston Consulting Group (2015), nilai aset kelautan dunia mencapai 24 triliun dollar AS yang terdiri dari potensi yang diambil langsung dari perikanan, mangrove, terumbu karang, dan padang lamun sekitar 6,9 triliun dollar AS, transportasi laut 5,2 triliun dollar AS, penyerapan karbon 4,3 triliun dollar AS, dan jasa lain 7,8 triliun dollar AS. Hampir dua pertiga produk kelautan tersebut bergantung pada laut yang sehat.

Masih menurut Arif Satria (2015) mengutif juga data FAO bahwa kerusakan kawasan kelautan dan perikanan, bahwa 90 persen stok perikanan dunia kondisi mengkhawatirkan, sekitar 61 persen sudah mengalami tangkap penuh (fully exploited) dan 29 persen sisanya tangkap lebih (over exploited). Begitu pula tingkat kerusakan mangrove 3-5 kali dari laju deforestasi. Sekitar 29 persen padang lamun juga telah rusak. Begitu pula kerusakan terumbu karang dunia mencapai 50 persen; dan pada 2050, dengan kenaikan suhu seperti saat ini, terumbu karang akan musnah.

Greenpeace (2021) menemukan jenis - jenis sampah dari tiga pantai di Indonesia, yakni sekitar 797 jenis merek sampah plastik, sebanyak 594 merek makanan dan minuman, kemudian sekitar 90 jenis merek perawatan tubuh. Lalu, sebanyak 86 jenis mereka kebutuhan rumah tangga, dan lainnya sekitar 27 jenis mereka.

Sala satu contoh bulan Desember tahun 2020, Banjir Kabupaten Bima merendam sejumlah 30 Desa dan 4 Kecamatan diatas, terdapat 12 desa pesisir yang terdampak. Rata - rata di 12 desa ini, terdapat nelayan; lobster, nelayan penyelam tangkapan ikan, lobster, cumi, gurita dan kerusakan terumbu karang. Ada juga nelayan terdampak pada penangkapan ikan dan komoditas lainnya.

Secara garis besar gejala kerusakan lingkungan yang mengancam kelestarian sumber daya pesisir dan lautan di Indonesia yaitu: pencemaran, degradasi fisik habitat, over eksploitasi sumber daya alam, abrasi pantai, konservasi kawasan lindung menjadi peruntukan pembangunan lainnya dan bencana alam Banjir.

Laut merupakan kawasan perairan yang memiliki cakupan luas, dikelilingi daratan. Laut juga, memiliki peran penting dalam siklus air, siklus karbon, dan siklus nitrogen. Karena adanya aneka ragam tumbuhan laut, hewan laut dan biota laut yang hidup. Wilayah pesisir inilah, sebagian besar muara banjir yang terjang Bima saat ini. Tak bisa saling menyalahkan untuk masa depan.

Penataan pembangunan: Permukiman, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan. Bangun kesadaran bahwa dimasa depan, kita lebih baik. Karena memiliki arti penting bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya masyarakat nelayan yang harus berjibaku menjaga kelestariannya. Kalau setiap tahun banjir bandang seperti sekarang, maka oyek wisata yang bisa dikembangkan akan mengalami kemunduran.

Tentu, wilayah pesisir dan laut yang masih lestari memiliki potensi perikanan yang melimpah dapat menyebabkan kerusakan luar biasa, apabila deforestasi belum bisa dihentikan. Terumbu karang tempat ikan bertelur dan berkembang biak tidak bisa terjaga sehingga berdampak pada menurunnya kualitas ikan dan matinya terumbu karang. Jika kelestarian perairan laut dapat terus terjaga dan dikelola secara berkelanjutan dapat menunjang perekonomian masyarakat pesisir yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan secara turun temurun.

Namun sebaliknya jika potensi pesisir perairan laut dicemari oleh Banjir secara terus menerus, maka tidak akan menunjang kehidupan ekonomi masyarakat pesisir (nelayan) secara turun temurun, karena potensi yang dimiliki akan habis atau punah sehingga tidak akan dinikmati lagi oleh anak cucu di masa mendatang.

Banjir sendiri, jelas memporak - porandakan perekonomian masyarakat, perairan pesisir tercemar dan kerusakan dapat dicegah. Padahal, Kabupaten Bima memiliki eksotisme wilayah perairan yang luas dan gugusan pulau-pulau kecil yang indah. Perairan laut Pulau Kabupaten Bima dipenuhi dengan beraneka ragam biota laut seperti ikan, bebatuan laut, terumbu karanga dan masih banyak lagi jenis biota lainnya. Kerugian ada pada masyarakat nelayan yang menggantungkan hidupnya pada pendapatan harian dari hasil melaut.

Hutan adalah penyedia kehidupan bagi makhluk yang berada di daratan. Sementara di kedalaman laut, terumbu karang adalah penyedia kehidupan itu. Namun, deforestasi menjadi ancaman keberadaan terumbu karang. Bagi ikan, terumbu karang bisa menjadi tempat berlindung, memijahkan telur, hingga tempat beristirahat. Makin banyak ikan herbivora di sekitar terumbu karang berarti makin banyak ikan pemangsa, dan akan ada ikan pemangsa dari "kelas" yang lebih tinggi.

Arief Satria (Kompas 28 Des 2015) melansir pendapat Bryant dan Bailey (2001) bahwa kerusakan alam merupakan politicized environment. Artinya, persoalan lingkungan tak dapat dipahami secara terpisah dari konteks politik dan ekonomi di mana masalah itu muncul. Jadi, kerusakan alam bukanlah masalah teknis semata yang biasanya hanya diselesaikan dengan teknologi, melainkan merupakan problem tata kelola yang harus diselesaikan secara ekonomi politik.

Menurut Bryant dan Bailey (2001), pada akhirnya tentu rakyat miskinlah yang paling dirugikan karena hidupnya sangat bergantung pada lingkungan sekitarnya. Sebagai contoh, pengusaha perikanan bisa secara mudah mengalihkan wilayah tangkapnya, sementara nelayan kecil dengan modal yang terbatas tidak bisa berbuat apa-apa ketika sumber daya ikannya sudah habis.

Apalagi seperti kata Goodwin (1990), bahwa nelayan kecil tidak mampu memengaruhi pasar dan kebijakan sehingga mereka terus akan menjadi korban dari kerusakan laut. Tentu nelayan-nelayan kecil kita tidak kuasa menghadapi tekanan kapal-kapal asing, baik di Natuna maupun Arafura, karena kehadiran mereka merupakan kepentingan para pihak sehingga menjadi masalah ekonomi-politik yang rumit. Untung saja kini pemberantasan perikanan ilegal sudah semakin masif.

Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR) tahun 2017 melakukan riset bahwa hutan gundul (deforestasi) dapat merusak laut dan ekosistem mangrove. Mengapa? negara Indonesia memiliki hutan mangrove seluas 2.900.000 hektar dan hampir satu per empat persen dari seluruh ekosistem hutan mangrove di seluruh dunia. Hutan mangrove mampu menyerap banyak karbon penghasil efek gas rumah kaca karena dalam satu hektar hutan mangrove Indonesia mampu menyerap 5 kali lipat lebih banyak dari karbon hutan dataran tinggi (daratan).

Dengan kata lain, satu per tiga persen dari seluruh karbon yang tersimpan di ekosistem seluruh pesisir dunia, tersimpan di hutan mangrove Indonesia. Dari 3,14 miliar ton jumlah karbon yang tersimpan di Indonesia, perlu 20 tahun untuk Indonesia mampu mengeluarkan karbon dalam jumlah tersebut (merujuk pada tingkat penggunaan bahan bakar berbasis fosil pada tahun 2011). Kerusakan hutan mangrove di Indonesia terjadi hampir setiap tahun, dimana hampir 52.000 ha hutan mangrove Indonesia hilang.

Masih melansir data Pusat Penelitian Hutan Internasional (CIFOR) tahun 2017 itu, bahwa rentang waktu 3 dekade terakhir, 40% hutan mangrove Indonesia rusak, disebabkan oleh budidaya perikanan yang membabat hutan mangrove. Deforestasi ini melepaskan banyak karbon. Pasalnya, ada 190.000.00 CO2 (equivalent) emisi tahunan dari kerusakan hutan mangrove di Indonesia.

Jumlah ini sama dengan 42% emisi global tahunan dari rusaknya ekosistem pesisir, berasal dari rusaknya hutan mangrove Indonesia. Menghentikan deforestasi hutan mangrove dapat membuat banyak perbedaan pada perubahan iklim, karena menghentikan kerusakan hutan mangrove dapat memenuhi ¼%  dari target Indonesia untuk menurunkan emisi sebesar 26% pada tahun 2026.

Sala satu contoh deforestasi Mangrove yang paling nyata, yakni investasi shrimp estate di Pulau Sumbawa. Ditinjau dari politik agraria di wilayah Pulau Sumbawa, menjadi atensi rakyat. Terutama wilayah pesisir yang menjadi lahan pertambakan. Sangat banyak contoh kasus penguasaan tanah oleh berbagai investor dengan perusahaan yang sistemnya sangat bandel. Sejarah penguasaan lahan oleh korporate, seperti wilayah Labuhan Bontong dan Gapit yang dikuasai oleh PT Alam Hijau melalui sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atas hamparan lahan tambak di Desa Labuhan Bontong Kecamatan Tarano dan Desa Gapit Kecamatan Empang seluas 650 hektar lebih sejak tahun 1986.

Menelisik contoh kasus diatas, bahwa masyarakat sangat dirugikan. Hingga hari ini pun, tanah tambak tersebut belum bisa dikembalikan dan masih dalam sengketa. Apalagi hutan mangrove belum bisa di kembalikan juga fungsi hutan menjaga pesisir laut. Mengapa begitu? sederhana sebenarnya dipahami, bahwa perusahaan tidak memiliki tanah sedikit pun. Namun, atas motif penyewaan lahan, kemudian digadai ke Bank untuk permodalan pengelolaan tambak modern (shrimp Estate). Sementara syarat peminjaman adalah harus status Hak Guna Usaha (HGU). Kemudian, metode seperti ini cikal bakal konflik lahan. Karena perusahaan tidak mau mengembalikan lahan tersebut, apabila setelah putus kontrak dalam jangka waktu puluhan tahun.

Meski masa berlakunya HGU sudah habis, tetapi status lahan tersebut tetap terkatung-katung alias tidak jelas. Seperti diketahui dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) nomor 5 tahun 1960 pasal 29 ayat (1) menyebutkan bahwa HGU diberikan dalam jangka waktu paling lama 25 tahun. Sementara HGU PT Alam Raya atas lahan tersebut sudah melebihi 25 tahun. Mestinya HGU PT Alam Hijau atas lahan tersebut habis masanya pada tahun 2012 yang lalu. Tetapi justru disengketakan karena klaim sebagai hal milik perusahaan.

Begitu pun, lahan milik warga Labangka yang saat ini, masuk investasi perusahaan (korporate) yang merupakan rangkaian Food Estate. Tentu harus ditinjau ulang dan lakukan eksaminasi terhadap proses mendapatkan lahan. Selama rentang waktu 25 tahun lalu, status HGU bagi tanah-tanah pesisir yang digadai sebelumnya oleh kepemilikan pribadi. Kini tidak bisa kembali kepada pemiliknya. Karena sistem HGU upaya mendapatkan legalitas tanah bagi perusahaan investasi pertambakan.

Apalagi problemnya sekarang bagi kelautan dan perikanan mengalami sulitnya pendaratan ikan dan infrastruktur pelabuhan masih pendangkalan. Ditambah, gugusan hutan mangrove pesisir pantai dibabat habis hanya untuk investasi. Peraturan Pemerintah tentang Penangkapan Ikan Terukur di maknai berlebihan dan bisa menjadi overfishing. Metode pendekatan penangkapan ikan terukur, lebih besar untungnya Industri Perikanan dibandingkan nelayan tradisional maupun nelayan skala menengah.

Coba amati regulasi wilayah Zona industri penangkapan ikan terukur berdasarkan WPPNRI dan pelabuhannya, merupakan porsi paling luas seluruh Indonesia. Kapal - kapal besar asing berukuran 1000 - 5000 gross ton akan menjejal balapan tangkap ikan di wilayah WPPNRI yang sudah ditentukan ini. Luar biasa mental penjajahan dimasa depan. Laut jadi sirkuit internasional fishing. Investor balapan nangkap ikan di Indonesia, dapat kuota Discount dan harus capai target. Jadi investor bakal balapan di sea sirkuit internasional Indonesia.

Sementara untuk nelayan lokal setempat dan pemijahan ikan hanya dapat empat WPPNRI. Dibandingkan Zona industri penangkapan ikan terdiri empat zona WPPNRI dan pelabuhannya sejumlah 29 pelabuhan pendaratan ikannya. Luar biasa, investasi kapal asing dapat karpet merah di laut Indonesia. Kebijakan seperti ini, disepakati untuk menguras, mengeruk dan menjajal kelautan dan perikanan. Hal ini masih mobilisasi kapal besar dari asing.

Bobroknya kebijakan kelautan dan perikanan saat ini membuat Indonesia dijerat kegagalan berkembang, baik aspek nelayan tangkap, budidaya maupun Industri Perikanan. Konsekuensi atas kebijakan seperti itu ialah lahan subur market investasi asing mengeruk ikan hingga monopoli harga secara bebas itu terjadi tanpa kontrol. Liberalisasi market ikan bersistem kuota Discount pasca bayar dan pasca produsi diberbagai tingkat memicu krisis ekonomi perikanan, ditambah adanya proteksi regulasi (Peraturan Menteri) yang melanda perikanan membuat duka pengangguran, kemiskinan, terbuka semua. Kapan nelayan dan masyarakat pesisir sejahtera?.

Akibatnya kedepan, Indonesia alami krisis dan resesi ekonomi kelautan dan perikanan sehingga perusahaan perikanan nasional bisa tutup karena kalah saing dengan perusahaan asing yang mendapat kouta discount tangkap ikan dengan kapal - kapal besar. Mestinya, Kementerian Kelautan dan Perikanan, tidak memakai sistem tersebut. Seharusnya membangkitkan sekitar 500 koperasi perikanan yang sudah tutup sejak 2017 lalu.

Untuk merestrukturisasi koperasi -koperasi perikanan itu, pemerintah hanya perlu evaluasi kebijakan atas regulasi sebelumnya yang selama ini mematikan seluruh usaha bersama di sektor kelautan dan perikanan. Tentu, kerjasama ekonomi green yang dimaksud menteri kelautan dan perikanan (209 - 2024) bisa bekerjasama dengan seluruh stakeholders, terutama organisasi nelayan dan koperasi.

Harapan, untuk pemerintah, ada pengembangan kerjasama teknis perikanan: tangkap dan budidaya, modernisasi teknologi pasca panen dan produk perikanan bernilai tambah sehingga menjadi mudah dalam proses perlindungan keanekaragaman hayati kelautan dan perikanan. Bukan untuk memanggil investasi untuk mengeruk ikan dan sumberdaya lainnya di Laut Indonesia.

Kesimpulan:

Pemicu dampak kerusakan hutan dan laut yakni pertama, penebangan liar yang terjadi pada kawasan hutan yang dilakukan secara liar sehingga mengubah fungsi hutan yang berdampak pada tercemarnya laut. Tentu, seluruh komoditas ikan dan lainnya rusak. Kedua, kebakaran hutan, bisa mengubah kondisi laut dan terumbu karang sebagai rumah ikan. Ketiga, merambah hutan yang bercocok tanam tahunan dapat menjadi ancaman bagi kelestarian hutan dan laut itu sendiri.

Keempat, ditambah penangkapan terukur yang berpotensi eksploitasi tanpa batas sehingga akan memicul illegal fishing, overfishing dan destructive fishing. Terutama pada sisi keadilan tidak terpenuhi antara nelayan berkapal besar dengan nelayan tradisional. Jelas memunculkan potensi kerusakan laut. Kelima, perambahan hutan mangrove untuk program budidaya (shrimp estate) dan pertambakan rakyat sehingga berdampak pada terjadinya erosi dan abrasi lingkungan pesisir yang ujungnya mengecilnya pulau-pulau dan pemukiman masyarakat pesisir.[*]

Dukung Program Pemerintah, Polres Mamuju Tengah Kembali Buka Gerai Vaksinasi Presisi

On Selasa, Desember 07, 2021


MATENG, MASALEMBO.COM - Polres Mamuju Tengah kembali membuka Gerai Vaksin Presisi. Hal tersebut dilakukan guna mendukung program pemerintah dalam percepatan vaksinasi "satu juta dosis vaksin sehari".

Gerai Vaksin Presisi Polres Mamuju Tengah ini melayani vaksinasi terhadap masyarakat umum, baik vaksin untuk dosis pertama maupun dosis kedua.

Lokasi gerai vaksin Presisi ini terbagi di dua tempat, yang pertama terletak di jalan Trans Sulawesi, Mamuju-Topoyo, Dusun Polohu, Desa Babana, Kecamatan Budong-Budong dan di Pos Lantas Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah.

Kapolres Mamuju Tengah AKBP Muhammad Zakiy, SH.,M.Si mengatakan bahwa Gerai keduanya ini dalam sehari melayani tak kurang dari 200 masyarakat yang datang untuk mengikuti kegiatan vaksinasi.

"Kegiatan vaksinasi tersebut dilaksanakan setiap hari, pagi dan sore. Bahkan hari libur Sabtu dan Minggu tetap dilaksanakan Vaksin," kata Zakiy

Ia ungkapkan, masyarakat yang akan menerima vaksinasi, harus melengkapi persyaratan yang ditentukan di antaranya di atas umur 18 tahun dan mengisi formulir yang disediakan serta melampirkan fotocopy KTP.

"Meski antusiasme masyarakat yang mengikuti Gerai Vaksinasi Presisi ini meningkat, namun tidak mengganggu vaksinasi yang ada di Puskesmas -puskesmas, intinya akselerasi atau percepatan untuk mencapai target 1 juta dosis vaksin perhari," tutup Zakiy

Editor : Kang Mus

Sumber : Humas Polres Mamuju Tengah

Gerai Vaksin Polman Tetap Beri Pelayanan

On Selasa, Desember 07, 2021

POLMAN, MASALEMBO.COM - Percepatan penanganan wabah Covid-19 melalui gerakan vaksinasi terus dilancarkan oleh Kepolisian Resor (Polres) Polman bersama dengan pemerintah daerah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Polman.

Pelayanan vaksinasi terus dibuka tanpa libur, semata-mata mewujudkan harapan bersama untuk mengatasi wabah Covid-19 menuju kondisi dan aktivitas normal.

Para petugas dari media didampingi Polwan terus melayani masyarakat yang antri mendaftarkan diri untuk di vaksin, Selasa (07/12/2021).

Kasubsi Penmas IPDA Rahman 1menjelaskan, Polres Polman akan terus membuka pelayanan vaksinasi Covid-19, yang mana kegiatan ini dilakukan mengingat banyaknya masyarakat yang belum di vaksinasi.

"Untuk itu setiap hari kami tetap membuka pelayanan guna memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19," ujarnya. (Dir/red)

Pengamanan dan Pendampingan Vaksinasi Covid-19

On Selasa, Desember 07, 2021

MAMASA, MASALEMBO.COM – Keamanan dan pendampingan pelaksanaan kegiatan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Mamasa mendapat pengawalan dari Bhabinkamtibmas Polsek Aralle, Briptu Marzuki.

Kegiatan vaksinasi dilaksanakan di Desa Kala’be Kecamatan Aralle, kabupaten Mamasa, Selasa (7/12/2021).

Briptu Marzuki menuturkan, pengamanan dan pendampingan kegiatan vaksinasi massal ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada warga masyarakat sekaligus untuk memonitor pelaksanaan vaksinasi.

"Sebanyak 69 warga menjalani vaksinasike 1 dan 26 warga selanjutmya akan menjalani vaksinasi kedua dan Sebanyak 21 warga gagal screaning sebelum divaksin," jelas Marzuki.

Pelaksanaan kegiatan vaksinasi berjalan dengan aman dan lancar.

Marzuki tidak lupa untuk terus mengingatkan masyarakat agar selalu mematuhi protokol kesehatan. Caranya dengan tetap menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir serta menjaga jarak dan mematuhi peraturan pemerintah tentang penanggulangan penyakit menular.

”Diharapkan Kepada seluruh warga masyarakat maupun yang sudah melaksanakan kegiatan vaksinasi agar tetap menerapkan protokol kesehatan," imbuhnya. (Dir/red)

Mantan Ketua GP Ansor Minta Masukan dari Pemuda Muhammadiyah

On Senin, Desember 06, 2021

Kepala Dinas Pendidikan Mithhar Thala Ali saat menerima sertifikat dari Ketua Pemuda Muhammadiyah Majene Harmegi Amin usai diskusi di Aula B'Nusabilah Lembang Majene. [Irwan/Masalembo.com]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Mantan Ketua Gerakan Pemuda Ansor yang kini menjabat Kepala Dinas Pendidikan Mithhar Thali Ali menghadiri acara pelantikan pengurus Pemuda Muhammadiyah Majene, Minggu 5 Desember 2021.

Pelantikan berlangsung di Aula hotel B'Nusabilah Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.


Hadir mewakili Pemda, Mithhar berharap Pemuda Muhammadiyah Majene jadi mitra pemerintah. Ia ingin agar organisasi otonom Muhammadiyah itu terus memberi masukan untuk mewujudkan misi pendidikan di Bumi Assamalewuang.

"Saya ini mau dibolak-balik bagaimanapun tetap orang bilang NU, karena saya pernah menjadi Ketua GP Ansor dan sekarang pengurus NU, tapi saya selalu bekerjasama dengan Muhammadiyah," ujar Mithhar saat menyampaikan sambutan.

Mithhar menceritakan saat memimpin GP Ansor di Majene, ia kerap bertemu dan bekerjasama dengan Pemuda Muhammadiyah yang saat itu dipimpin oleh eks wartawan Media Indonesia Farhanuddin.

"Saya sering bersama-sama dengan beliau ini," ujar Mithhar menunjuk Farhan yang juga hadir di acara pelantikan Pemuda Muhammadiyah Majene.

Mantan Kepala Dinas Perhubungan Majene itu, selain mewakili Pemda untuk membuka Rapat Kerja Pemuda Muhammadiyah juga hadir sebagai narasumber pada sesi diskusi pendidikan dengan tema Rekonstruksi Pendidikan Pasca Gempa dan Pandemi COVID-19 Menuju Majene Religius Berkemajuan. 

Diskusi yang masih rangkaian pelantikan dan rapat kerja Pemuda Muhammadiyah Majene menghadirkan narasumber lainnya yakni Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar, Ketua Komisi III DPRD Majene Muh Safaat, serta perwakilan LSM, Juniardi.

Mithhar di kesempatan ini memaparkan kondisi terakhir pembangunan gedung-gedung sekolah yang rusak akibat gempa 15 Januari 2021 lalu. Ia mengatakan sebanyak 49 sekolah mulai SD, SMP hingga SMA/MA yang mengalami kerusakan akibat gempa. Sebagian telah dilakukan perbaikan melalui intervensi pemerintah pusat serta swasta yang ikut membantu. (Wan/Red)


Polres Polman Ajak Masyarakat Untuk Vaksin

On Senin, Desember 06, 2021


POLMAN, MASALEMBO.COM – Polres Polman kembali menggelar vaksinasi gratis melalui program Gerai Vaksin Presisi.

Setiap hari Polres Polman gencar melaksanakan vaksinasi ditempat yang berbeda-beda.

Vaksinasi selanjutnya menyasar  Pasar Sentral Pekkabata dan halaman Masjid Syuhada Polman, Jumat (03/12/2021).

Kapolres Polman AKBP Ardi Sutriono menjelaskan pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi hari ini dipusatkan didua tempat yang berbeda, salah satunya di halaman Masjid Syuhada,

"Hal ini kami lakukan sebagai langkah kami untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan vaksinasi Covid-19," kata Ardi.

Selain itu, tujuan dari vaksinasi keliling dalam program Gerai Vaksin Presisi ini untuk memaksimalkan program serbuan vaksin untuk mencapai herd immunity ditengah masyarakat.

”Dalam pelaksanaan Gerai Vaksin Presisi ini juga, kami telah mengarahkan kepada Para Personel agar terus memberikan himbauan kepada masyarakat agar tetap menpedomani protokol kesehatan, tak sampai disitu personel juga melakukan pembagian masker gratis kepada masyarakat agar dalam pelaksanaan vaksinasi tetap mempedomani protokol kesehatan," jelasnya.

Sementara salah satu penerima vaksin bernama Lilis mengaku sangat puas dengan pelayanan vaksinasi di Gerai Presisi Polres Polman.

Menurut dia, sejak proses antrian hingga penyuntikan berjalan dengan tertib tanpa menimbulkan antrian yang panjang.

"Saya juga mendapatkan kupon undian dengan hadiah 2 unit motor dan ratusan hadiah lainnya yang akan diundi pada akhir bulan Desember. Saya tidak menyangka ternyata lebih mudah mendapat vaksin di Gerai Presisi Polres Polman. Prosesnya mudah hanya membawa KTP dan pelayanannya pun ramah,” ujarnya. (Dir/red)

Pemuda Muhammadiyah Majene Resmi Dilantik: Kami Siap Jadi Mitra Kritis Pemerintah

On Senin, Desember 06, 2021

Prosesi pelantikan Pemuda Muhammadiyah Majene, Minggu 5 Desember 2021 di aula B' Nusabilah Lembang. [Irwan/Masalembo.com]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah Majene Sulawesi Barat kini punya nakhoda baru yakni Harmegi Amin. Pelantikan pengurus baru berlangsung di Aula B' Nusabilah Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Minggu 5 Desember 2021.

Kegiatan ini dirangkaikan dengan Dialog Publik dengan tema Rekonstruksi Pendidikan Pasca Gempa dan Pandemi COVID-19. Menghadirkan pembicara Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Majene Mithhar Thala Ali, Ketua Komisi III DPRD Majene Muh Safaat, Kepala Perwakilan Ombudsman Sulbar Lukman Umar serta Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Daerah (JAPKEPDA) Juniardi.

Prosesi pelantikan sendiri dipimpin Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulbar Suryansya, disaksikan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Majene Muslim AT.

Usai dilantik, Harmegi menyatakan kesiapan dirinya memimpin organisasi otonom perserikatan Muhammadiyah itu. Ia optimis bisa mendaur ulang sejarah keemasan Muhammadiyah di Majene era tahun 1970 an yang digerakkan oleh pemuda.

"Kemarin (beberapa waktu lalu) kami diamahkan pimpin Pemuda Muhammadiyah melalui Musda ke-2. Meski keberadaan kami di Majene masih seumur jagung tapi sejarah mencatat Muhammadiyah bukanlah hal baru di Majene. Bahkan tadi (saat sambutan) saya katakan tulisan-tulisan Buya Hamka yang merupakan tokoh pergerakan Muhammadiyah di masa perjuangan kemerdekaan banyak menyebut Mandar Majene," kata Harmegi.

Egi, sapaan Harmegi menyebut di tahun 1970 an gerakan Muhammadiyah berkembang pesat di Majene. Belakangan telah meredup sebab sejumlah tokoh penggeraknya telah berpulang.

"Di sinilah kami melihat perlunya kesinambungan. Maka proses kaderisasi harus dijalankan dengan baik," ujar alumni Unismuh Makassar itu.

Harmegi menegaskan pihaknya akan membuka diri untuk bekerjasama dengan pihak manapun demi kemajuan organiasi. Selama hal tersebut tidak menganggu prinsip dasar perjuangan Muhammadiyah.

"Muhammadiyah bukanlah organiasi puritan yang intoleran, tetapi organisasi modernis yang memberikan solusi untuk negeri. Solusi pendidikan, kesehatan, masalah ekonomi umat dan banyak hal. Maka dari itu mari berfastabiqul khairat (berlomba dalam kebaikan) bersama-sama," ujarnya.

Harapan Egi, kehadiran Pemuda Muhammadiyah di Majene dapat menambah semangat baru bagi kelompok kaum muda di Bumi Assamalewuang. Kata dia, tanpa kehadiran pemuda mustahil suatu bangsa dan daerah bisa maju.

"Insya Allah kami siap mensupport kawan-kawan pemuda Majene," tegas pria yang berprofesi sebagai jurnalis itu.

Ia juga siap mendukung Pemda, terkhusus dalam isu pendidikan dimana Majene dietatapkan sebagai pusat layanan pendidikan di Sulbar.

Harmegi mengaku siap menjadi mitra tetapi tetap kritis pada pemerintah daerah. "Insya Allah kami siap menjadi mitra kritis pemerintah daerah," pungkasnya.

Pihaknya juga memastikan bahwa para pengurus Pemuda Muhammadiyah Majene siap bekerja ikhlas, sebab Muhammadiyah memegang teguh prinsip siap memberi dan melayani, meski tetap butuh dukungan termasuk dari pemerintah. (Wan/Red)




Wakapolres Mateng Pantau Vaksinasi

On Minggu, Desember 05, 2021


MATENG, MASALEMBO.COM - Wakapolres Mamuju Tengah Kompol Ramli memantau kegiatan vaksinasi, Kali Ini Bekerjasama dengan anggota DPRD Komisi C Kabupaten Mamuju Tengah, bertempat di Desa Tobadak Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah. Sabtu (4/12/2021).

Hal tersebut sebagai upaya percepatan terbentuknya herd immunity melalui serbuan vaksinasi di tengah pandemi Covid-19, 

Wakapolres Mamuju Tengah mengatakan, kegiatan Vaksinasi kali ini pihaknya bekerjasama dengan Anggota DPRD Komisi C Kabupaten Mamuju Tengah sebagai bentuk dukungan terhadap pemerintah dalam upaya percepatan vaksinasi Covid-19 terhadap masyarakat. 

Vaksinasi diberikan sesuai SOP vaksin berupa protokol kesehatan, screening awal, pelaksanaan vaksin, dan observasi selama 15 menit. Untuk vaksinator

"Meskipun sudah di vaksin, kita harus tetap mentaati protokol kesehatan demi memutus mata rantai penyebaran Covid-19," tuturnya.

Sementara Ashar Djamal selaku Kepala Desa Tobadak mengapresiasi adanya giat vaksin di desanya, mengetuk pintu dari rumah ke rumah dan memberikan sosialisasi tentang pentingnya vaksin.

"Saya sangat mengapresiasi adanya kegiatan vaksin di desa kami," jelas Ashar. (Dir/red)