-->
Sepekan Inpres Terbit, 34 Ribu Pendamping Desa Terdaftar Program Jamsostek

On Rabu, April 14, 2021



JAKARTA, MASALEMBO.COM - Genap seminggu setelah terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) langsung tancap gas dengan menjalin komitmen bersama Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) dan Transmigrasi. Sebanyak 34.449 pekerja berstatus Tenaga Profesional Pendamping (TPP) desa, 1.039 pegawai Non-ASN. Selain itu, sebanyak 39.844 pekerja di jajaran pegawai BUMDES juga ikut terdaftar pada program yang sama.

Direktur Utama BPJAMSOSTEK, Anggoro Eko Cahyo, melakukan langsung penandatanganan MoU bersama dengan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar, di kantor Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Jumat (9/4). Dalam kegiatan yang sama, dilanjutkan pula penandatanganan PKB antara Zainudin, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK dengan Jajang Abdullah, PLT Kepala Badan Pengembangan SDM, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Abdul Halim Iskandar dalam sambutannya mengatakan, dirinya mewakili seluruh pendamping desa mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo atas apresiasi dan perhatian yang diberikan melalui terbitnya Inpres optimalisasi pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Hari ini menjadi hari yang baik dikarenakan menjalang bulan Ramadhan, pendamping desa secara resmi sudah terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dengan terdaftarnya mereka tentu urusan jaminan sosialnya sudah selesai, mereka dapat kerja lebih tenang dan tentu harapannya kinerja mereka akan optimal,” ungkap Iskandar di Jakarta, Jumat 9 April 2021. 


Dirinya menambahkan, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi akan terus mengawasi jalannya program jamsostek terhadap pegawai pemerintah Non-ASN, pihaknya pun akan memfasilitasi agar apa yang menjadi hak dari peserta ketika resiko terjadi akan dipenuhi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Perjanjian kerjasama ini mengatur ruang lingkup kerjasama yang dilakukan antara kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban masing-masing dalam menjalankan Inpres Nomor 2 Tahun 2021. Sesuai dengan Inpres tersebut, Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi harus mendorong seluruh ekosistem pedesaan tidak terkecuali tenaga pendamping profesional di desa untuk terdaftar aktif sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek), secara umum tenaga pendamping profesional di desa ini merupakan Non-ASN (Aparatur Sipil Negara) yang ada di seluruh Kementerian untuk terdaftar dalam program Jamsostek.

Selain itu, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi juga harus menyampaikan data tenaga pendamping profesional yang di desa yang akan didaftarkan pada program Jamsostek. Hal ini dimaksudkan untuk selalu dilakukan rekonsiliasi data secara periodik setiap bulannya untuk perlindungan atas 3 program, yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan Kematian (JKm).

Penandatanganan ini selain merupakan bentuk kepatuhan atas perintah Presiden RI, juga sebagai bentuk kepedulian Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi terhadap para pekerja Non-ASN di lingkungan Kementerian. “Hal ini patut diapresiasi karena kerjasama ini merupakan yang pertama setelah diterbitkannya Inpres 2/2021 oleh Presiden Jokowi,” terang Anggoro.

Dirinya berharap tindakan serupa dapat segera dilakukan di Kementerian dan Lembaga yang lain agar bisa berakselerasi dalam melaksanakan perintah Presiden RI dalam Inpres Nomor 2/2021.


Sebagai badan penyelenggara, BPJAMSOSTEK sudah tentu memiliki tugas tersendiri yaitu memberikan perlindungan kepada para pekerja sebagai tugas utamanya. Selain itu, BPJAMSOSTEK juga memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi secara masif kepada para pekerja di lingkungan Kementerian dan Lembaga seiring dengan meningkatkan kualitas layanan kepada peserta.

Menurut Anggoro hal ini sudah menjadi tanggung jawab BPJAMSOSTEK dalam memberikan informasi yang jelas dan lengkap mengenai program dan manfaat yang akan diterima oleh pekerja. “Saya sudah memberikan instruksi kepada seluruh jajaran untuk menindaklanjuti Inpres ini, termasuk di dalamnya secara gencar melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek,” tegasnya.

“Semoga apa yang sudah diinstruksikan oleh Bapak Joko Widodo melalui Inpres ini dapat menjadi angin segar bagi perkembangan jaminan sosial ketenagakerjaan di Indonesia untuk segera mencapai tujuan mulianya yaitu perlindungan menyeluruh kepada seluruh pekerja Indonesia dalam mencapai kesejahteraan,” tutup Anggoro.

Sementara itu dari Kepala Kantor Cabang BPJAMSOSTEK Sulawesi Barat, Iman M Amin siap memberikan dukungan terhadap komitmen yang sudah dibangun oleh BPJAMSOSTEK Pusat dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

“Kami sudah mengagendakan untuk terus melakukan sosialisasi dan edukasi terkait program Jamsostek kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan seluruh Pemerintah Kabupaten di Sulawesi Barat, dengan begitu kami berharap seluruh pekerja dapat segera terlindungi Jamsostek dan semakin sejahtera,” terang Iman.

(Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga)

Duel Parang, 2 Warga Tapango Polman Dilarikan ke Rumah Sakit

On Rabu, April 14, 2021

Ilustrasi [net]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Duel parang antara dua warga terjadi di Desa Banato Rejo, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Senin (12/4/2021). Akibatnya keduanya menderita luka serius dan saat ini menjalani perawatan intensif di rumah sakit.

Kapolsek Tapango Ipda Taufiq Murawanto menjelaskan, peristiwa berawal saat Suwito (49 tahun) mendatangi rumah Sarino (50 tahun). Suwito yang tersulut emosi menantang anak Sarino, Jaya Saputra (18 tahun) untuk duel parang.

Tantangan tersebut terdengar oleh Sarino yang langsung keluar dari rumah membawa parang terhunus. Sarino lalu memarangi Suwito hingga terluka. Anaknya Jaya Saputra juga sempat mencoba melakukan penyerangan parang, beruntung tidak mengenai tubuh Suwito.

"Sesudah diparangi Suwito yang terdesak langsung meninggalkan rumah Sarino dengan kondisi terluka," ungkap IPDA Taufiq kepada wartawan, Selasa (13/4/2021).

Dia menambahkan, Suwito yang merasa terdesak dan terus dikejar memberikan perlawanan dengan mengayungkan parang ke arah Sarino dan ditangkis menggunakan tangan hingga terluka.

"Setelah Sarino kembali ingin memarangi Suwito, masyarakat setempat langsung memisahkan keduanya dan dibawa ke Puskesmas untuk jalani perawatan karena menderita luka," ujar Taufiq.

Dia menduga, duel parang antara dua warga itu dipicu dendam lama. Motif terjadinya penganiayaan tersebut diduga dendam lama yang berawal dari aksi pemukulan terhadap anak Sarino dilakukan anak Suwito beberapa bulan lalu.

Karena mengalami luka serius, Suwito dan Sarino saat ini mendapatkan perawatan medis di RSUD Polewali Mandar. Sementara barang bukti berupa parang yang digunakan keduanya saat bertikai diamankan polisi sebagai barang bukti. (Hr/Rd)

BPJAMSOSTEK Sosialisasikan Manfaat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Anggota TNI Korem 142/Tatag

On Rabu, April 14, 2021



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Sulawesi Barat melakukan sosialisasi kepada Anggota TNI Korem 142/Tatag akan pentingnya jaminan sosial terhadap anggota TNI yang bekerja.

"Kami akan terus melakukan sosialisasi kepada anggota TNI akan pentingnya jaminan sosial untuk memberikan perlindungan terhadap resiko pekerjaan," kata Kepala BPJAMSOSTEK Sulawesi Barat Iman M Amin, Jumat 9 April 2021.


Iman mengatakan manfaat program yang sangat penting untuk dimiliki yaitu diantaranya Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Program JKK memiliki manfaat perlindungan terhadap pekerja dari resiko kecelakaan kerja baik ketika berangkat kerja, dalam menjalankan pekerjaan dan ketika perjalanan pulang ke rumah. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan ditanggung seluruh biaya perawatan medisnya oleh BPJAMSOSTEK. Untuk program JKM memiliki manfaat ketika peserta meninggal dunia makan akan mendapatkan santunan sebesar Rp 42 juta rupiah.

Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penyerahan manfaat dari JKK kepada 25 orang anggota TNI yang mengalami kecelakaan kerja saat terjadi gempa bumi di Mamuju. Total manfaat JKK yang diberikan sebesar Rp 14.865.900.


“25 anggota TNI yang mengalami kecelakaan kerja tersebut mendapat santunan sebesar Rp 14.865.900,- yang merupakan manfaat dari program JKK BPJAMSOSTEK,” tambah Iman. (dir/red)

Sekum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti Diusulkan Jadi Kandidiat Kemendikbudristek

On Selasa, April 13, 2021

Abdul Mu'ti [ist]


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Direktur Eksekutif Indo Barometer, M. Qodari mendukung Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Abdul Mu’ti untuk dipertimbangkan menjadi salah satu kandidat yang menjabat sebagai Menteri di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Pengajuan tersebut dilontarkan usai DPR RI menyetujui penggabungan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Riset dan Teknologi ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, hingga menjadi Kemendikbudristek melaui rapat paripurna.

Menurutnya hal ini bisa dilakukan, jika Presiden Jokowi merencanakan untuk merombak (reshuffle) kabinet.

“Waktu itu kan diproyeksikan menjadi calon Wakil Menteri Pendidikan tetapi kan batal, konon kabarnya karena Muhammadiyah kurang berkenan, sebab dari NU Yaqut Cholil Qoumas menjadi Menteri Agama,” tutur Qodari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (13/4/2021).

Postur Kementerian sendiri, menurut Qodari menjadi proporsional, secara tradisi Menteri Pendidikan berasal dari latar belakang Muhammadiyah, sedangkan Kementerian Agama menjadi wilayahnya Nahdlatul Ulama (NU).

“Supaya imbang dan proporsional ada kemungkinan Prof. Abdul Mu’ti ini akan menjadi menjadi Menteri Pendidikan yang baru karena memang secara tradisi yang namanya Menteri Pendidikan itu biasanya punya latar belakang Muhammadiyah, sementara untuk NU jatahnya dari Menteri Agama, jadi klop kayaknya,” jelasnya.

Ditambah Qodari, Muhammadiyah akan mendukung bila Abdul Mu’ti diangkat jadi menteri, bukan wakil menteri sebagaimana tawaran pada reshuffle kabinet pada Januari 2021 kemarin.

“Rasanya PP Muhammadiyah pasti dukung kalau Prof. Abdul Mu’ti jadi Mendikbudristek,” ungkap Qodari.

Abdul Mu’ti yang juga Guru Besar Bidang Ilmu Pendidikan Agama Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu merupakan sosok yang memiliki alam pemikiran moderat dan toleran. Hal itu, menurutnya Qodari tentunya relevan di tengah suburnya paham radikal, jadi sudah saatnya institusi pendidikan Indonesia menjadi pintu penyemaian pemikiran toleran melawan radikalisme.

“Pendidikan jadi pintu menuju penyemaian pemikiran radikal versus toleran. Kebetulan topik pidato Guru Besar Prof. Abdul Mu’ti Cocok. Buku-buku yang ditulis Prof. Abdul Mu’ti menggambarkan pemikiran Islamnya yang moderat dan toleran.” Jelasnya.

Kementerian Pendidikan menurut Qodari sudah saatnya dikembalikan kepada Muhammadiyah yang telah berpengalaman mengelola sekitar kurang lebih 162 perguruan tinggi di seluruh Indonesia, sementara tingkat Sekolah Dasar (SD), SMP dan SMA lebih banyak lagi sebagaimana data bulan Agustus 2020.

“Itu cocok untuk Muhamadiyah karena Muhammadiyah itu punya Pendidikan Dasar dan Menengah, punya Pendidikan Tinggi, jadi punya skill soal Pendidikan Tinggi,” imbuh Qodari.

Penggabungan kedua institusi itu juga dianggap wajar karena masih satu rumpun demi mengoptimalkan kinerja Kementerian di masa mendatang.

“Saya melihatnya wajar dan buat saya pribadi melihat baik-baik, Kementerian ini digabungkan karena Mendikbud itu mengurusi Pendidikan Dasar dan Menengah kemudian Ristek Dikti itu pengaturan Pendidikan Tinggi. Kita tahu Pendidikan itu kan sebetulnya tidak terputus tapi merupakan suatu kesatuan di mana Pendidikan Menengah itu selanjutnya Pendidikan Tinggi, ”pungkasnya. (*/hr)

Penerima Bantuan PNM Mekar Lalai Prokes di Bank BNI Cabang Topoyo

On Selasa, April 13, 2021


MATENG, MASALEMBO.COM - Pemeritah Pusat hingga daerah tak henti-hentinya melakukan upaya untuk membebaskan warga dari wabah virus Corona (Covid-19). Namun sayangnya upaya tersebut tak dipedulikan oleh sebagian masyarakat. Dimana saat ini masih ada sebagian warga yang lalai dari Protokol Kesehatan (Prokes).

Contoh di salah satu perbankan yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah (Mateng), Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar). Nampak jelas kurang lebih puluhan hingga ratusan orang yang antri di depan BNI cabang Topoyo, Selasa 13 April 2021.

Pantauan media ini melihat nampak jelas puluhan hingga ratusan orang antri di bawah panas terik matahari, untuk penerimaan bantuan PNM Mekar yang melalui Bank BNI tersebut.

Oleh sebab itu pihak bank dinilai kurang tegas dalam melakukan pelayanan di masa pandemi saat ini terkhusus di Mamuju Tengah.

Pelanggaran prokes ini sudah berlangsung mulai dari jam 08 hingga jam 11 siang, diduga akibat belum mendapatkan nomor antrian yang diberikan oleh pihak bank.

Petugas kepolisian yang berjaga di depan kantor BNI kewalahan dalam mengtur protokol kesehatan akibat membludaknya ibu-ibu penerima bantuan PNM marka yang mereka terima melalui Bank BNI Cabang Topoyo Mateng.

Penjabat Sementara (PJS) KCP BNI Cabang Topoyo Gita membenarkan adanya kerumunan tersebut, namun ia sebut itu tidak diketahui karena tiba tiba meraka berkumpul di depan Kantor.

Pihaknya mengatakan, Itu tiba-tiba sebab karna mungkin mereka baru mengetahui informasi kalau hari ini ada penerimaan. Tutur Gita yang baru dua hari menjabat itu.

"Kami telah baru membuat skejul untuk membagi nazabah yang datang perharinya, sebab yang hari ini itu tiba tiba, mungkin karena paktor mereka baru mengetahui". Imbuhnya

Oleh karena itu kata dia, kami telah menyampaikan kepada mereka untuk tidak melanggar protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

"Kami telah menyampaikan kepada mereka untuk bergantian, sebab kami akan membatasi peneriama setiap harinya apalagi ini di bulan Ramadhan" tutur Gita. (Sam/Red)

Pastikan Awal Puasa, BMKG Majene Pantau Hilal di Lokasi Ini

On Senin, April 12, 2021

Ilustrasi (net)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Badan Meterologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Majene Provinsi Sulawesi Barat akan melakukan pemantauan hilal guna memastikan awal Ramadhan 1442 Hijriah. BMKG Majene akan memantau pergerakan hilal atau bulan untuk memastikan apakah 1 Ramadhan jatuh pada Selasa, 13 April 2021.

Prakirawan BMKG Majene Santi mengatakan, pemantauan hilal akan dilaksanakan di Tanjung Mercusuar Sumare, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju pada pukul 16.30 Wita. "Di sana kami akan bersama-sama dengan Kementerian Agama untuk pemantauan," kata Santi, Senin (12/4/2021).

Selain di Sumare, Mamuju, Sulbar, BMKG dan Kementerian Agama juga akan melakukan pemantauan di 33 lokasi lainnya di seluruh Indonesia. Pemerintah telah menggunakan metode ruyatul hilal atau melihat langsung pergerakan bulan untuk memastikan kapan umat Islam Indonesia mulai berpuasa.


Meski hampir dipastikan 1 Ramadhan jatuh pada, Selasa 13 April 2021 namun keputusan pemerintah akan diambil melalui sidang isbat melalui Kementerian Agama RI. Sidang isbat akan digelar, Rabu (12/4) petang nanti dengan menghadirkan wakil ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia.

Untuk diketahui, penentuan 1 Ramadhan bukan hanya dilakukan melalui ruyatul hilal, namun ada juga dengan hisab atau perhitungan. Bagi mereka yang menggunakan hisab, jauh-jauh hari sudah menentukan 1 Ramadhan 1442 Hijriyah. Seperti organisasi Islam tertua di Indonesia Muhammadiyah. Mereka menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan. Muhammadiyah memastikan 1 Ramadhan bertepatan dengan 13 April 2021 besok. (Hr/Red)

Penyusunan RKPD Digelar di Makassar, Ternyata Ini Alasan Pemda Majene

On Minggu, April 11, 2021

Bupati Lukman Nurman saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Forum OPD Majene di Claro Hotel Makassar, Jumat (9/4/2021)/ [Foto: Sufyan Ilbas]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten Majene menggelar Forum Organisasi Perangkat Daerah dalam Rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2022. Kegiatan berlangsung selama tiga hari, mulai 9 hingga 11 April 2021 di Claro Hotel Makassar, Sulawesi Selatan.

Tujuan kegiatan ini untuk menyusun dan menetapkan prioritas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rencana kerja (Renja) masing-masing OPD sesuai fokus pembangunan Kabupaten Majene 2022.

Bupati Majene Lukman Nurman mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini diadakan di Makassar agar konsentarsi peserta dapat terfokus. Sebab bila di Majene, maka dikuatirkan konsentrasi peserta akan terbagi. Ia mengatakan, Kabupaten Majene selalu mengandalkan dana DAU karena PAD yang terbatas. Olehnya semua OPD agar bisa fokus berpikir melakukan suatu akselerasi agar ada pendapatan di luar DAU dan DAK reguler. "Ini supaya kita semua berinovasi dan mencoba berfikir profesional," ujarnya.

Peserta Forum OPD Majene saat mengikuti pembukaan penyusunan RKPD Majene 2022 di Claro Hotel Makassar. [Foto: Sufyan Ilbas]

Di kesempatan ini, Lukman mengungkap pada tahun 2020 dan 2021 banyak hal yang tidak sesuai harapan akibat adanya refocusing anggaran akibat pandemi COVID-19. Meski demikian, hal itu tidak boleh menyurutkan semangat untuk berinovasi membangun daerah.

"Kita tidak ingin terbelenggu pada persoalan yang sama dengan tahun kemarin, dan di tahun ini ada pengurangan anggaran mulai dari 40 M dan ditambah lagi 16 M. Kita harus bahas hari ini harus sesuai dengan realita," kata Lukman saat menyampaikan sambutan pada pembukaan Forum OPD penyusunan RKPD Majene, Jumat (9/4/2021) di Claro Hotel Makassar.

Lukman juga membuka pintu lebar bagi setiap OPD yang ingin mengajukan proposal ke Kementerian. "Kami persilahkan sepanjang usulan tersebut telah melalui Musrenbang Kabupaten dan Musrenbang Provinsi. Inilah salah satu hasil yang kami dapatkan sewaktu mengikuti acara di Kemenlu kemarin di Jakarta," ungkapnya.

Meski kata dia, Forum OPD Majene kali ini kemungkinan menjadi acara terakhir ia ikuti usai pelepasan masa jabatan Juni mendatang, namun ia berharap para pimpinan OPD tentu bukanlah yang terkhir. 

"Olehnya itu saya berharap kita semua untuk bersama-sama membangun daerah kita sendiri, di dalam rumah kita sendiri, dengan tetap dalam koridor hukum yang terjaga," harapnya. 

Sementara itu, Sekretaris Daerah Majene Suyuti Marzuki turut memberi masukan. Ia mengatakan bila ingin membenahi perencanaan yang terintegrasi maka semua OPD harus mengikuti siklus utama 5 sub sistem perencanaan, diantaranya kebijakan, program, anggaran, monitoring evaluasi pengendalian dan pengelolaan kinerja. 

Pj Sekda Majene Suyuti Marzuki menyampaikan sambutan pada pembukaan Forum OPD Penyusunan RKPD Majene 2022. [Foto: Sufyan Ilbas]

"Untuk siatem pengelolaan kinerja yang diamanahkan dalan Road Map MP fase akhir 2020-2024, yaitu mewujudkan birokrasi pemerintah berbasis kinerja, maka Majene akan menerepkan 9 langkah utuh sistem pengelolaan kinerja organisasi modern pemerintah di era industri 4.0," kata Suyuti.

Acara ini dilanjutkan dengan rapat pleno dengan pemaparan renja masing-masing OPD sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan dilanjutkan dengan sesi diskusi atau tanya jawab. Selain bupati dan Sekda, para staf ahli, asisten, pimpinan OPD, camat, para kepala bagian dan kasubag perencana OPD juga hadir dalam forum ini. (Hr/Red)

Idris Ungkap Sulbar Masuk Urutan Kedua Provinsi Rawan Bencana di Indonesia

On Minggu, April 11, 2021

Muhammad Idris DP [ist]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Provinsi Sulawesi Barat termasuk daerah dengan resiko bencana tertinggi di Indonesia. Berdasarkan indeks resiko bencana yang dikeluarkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sulbar berada di urutan kedua provinsi paling beresiko terkena bencana di Indonesia.

Demikian keterangan Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP saat membuka Training Apoteker Tanggap Bencana (ATB) di Aula Gedung UPTD Dinas Pertanian Sulbar, Lombang-Lombang Sinyonyoi, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sabtu 10 April 2021.

"Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, Sulbar masuk urutan kedua rawan bencana. Kemudian dari 528 kabupaten/kota di Indonesia, Majene masuk urutan kedua dari indeks risiko bencana," ungkap Idris.

Idris menghadiri kegiatan yang diselenggarakan oleh Pengurus Daerah Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Sulbar tersebut, mengusung tema Apoteker Siap Membantu Masyarakat.

Dalam sambutannya ia mengatakan, Pemprov Sulbar menyampaikan apresiasi kepada para Apoteker Indonesia Sulbar atas inisiasinya menyelenggarakan pelatihan tersebut. "Keberadaan kita di sini untuk memberikan koreksi terstruktur terhadap kesiapan SDM di setiap kebencanaan," ucap Idris.

Kata Idris, tangguh bencana sesungguhnya ada pada level kemandirian masyarakat, bukan hebatnya pemerintah untuk menangani. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan mengenai kebencanaan. "Bagaimana para apoteker itu memahami lebih jauh aspek kebencanaan dan sesudah itu mendesiminasi menggunakan pengetahuannya untuk kebutuhan masyarakat kita," katanya.

Mantan Kepala LAN Makassar itu menegaskan, semua pihak tidak boleh berhenti dan semangat terus untuk menjadikan Apoteker sebagai garda terdepan penanggulangan, pencegahan bahkan penanganan bencana. "Hal itu menjadi sangat penting untuk dihasilkan bersama di Sulbar," tuturnya.

Menurut Idris, indeks risiko bencana disusun oleh empat elemen. Pertama masyarakatnya tidak peduli mengenai kebencanaan. Kedua, ketersediaan atau kehadiran pemerintah di semua level. Ketiga, gabungan antara ketidaktersediaan SDM dengan infrastruktur penyelamatan, misalnya kampung-kampung kecil itu harusnya ada satu keluruhan mekanisme penyelamatan. Keempat, alokasi pembiayaan. (Hr/Red)
 

Bastian, Warga Salutambung Tikam Ayah Hingga Tewas Lalu Menyerahkan Diri ke Polsek

On Sabtu, April 10, 2021

Ilustrasi [inet]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Entah apa yang merasuki seorang pria di Dusun Salupepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat hingga tega menghabisi nyawa ayah kandungnya sendiri.

Pria itu bernama Ahmad Ali alias Bastian (41). Ia menikam ayah kandungnya bernama Tunjang alias Papa Rindu dengan sebilah badik. Korban meninggal dunia dengan luka tusukan di bagian dada dan perut. Peristiwa di sebuah kios tempat jualan sehari-hari lelaki Tunjang di Dusun Salupepakkang, Desa Salutambung, Kecamatan Ulumanda, Kabupaten Majene.

"Tersangka kita sudah amankan, sekarang di Polres Majene," kata AKP Jamaluddin, Kasat Reskrim Polres Majene, Sabtu (10/4/2021).

Keterangan dari Kasatreskrim Polres Majene AKP Jamaluddin, kronologi kejadian berawal saat pelaku Bastian sekira pukul 13.00 Wita menyampaikan kepada korban tentang keinginannya menjual tanah. Ahmad Ali mengaku ingin menjual tanah untuk modal usaha, tetapi korban yang tak lain ayah kandungnya sendiri bersikeras tak ingin menjual tanah tersebut. "Lelaki Ahmad Ali emosi dan mengambil sebuah badik dan menusuk korban di bagian dada dan perut yang mengakibatkan korban tidak sadarkan diri dan dilarikan ke Puskesmas," kata Jamaluddin.

"Beberapa saat kemudian korban meninggal dunia akibat kekurangan darah," terang AKP Jamaluddin melalui keterangan tertulis melalui pesan WhatsApp, Sabtu sore.

Jamaluddin megatakan, usai melakukan penusukan pelaku datang ke Polsek Malunda untuk menyerahkan diri. Pelaku kini sudah diamankan di Mapolres Majene, Sulbar.

Sementara, seorang warga Salutambung terkait pembunuhan ini menduga karena keinginan pelaku menjual tanah tak disetujui ayah (korban). Selain itu pelaku juga diketahui pernah menderita gangguan kejiwaan (gila).

"Pelaku kabarnya meminta motor sama bapaknya. Tapi ndak dikasih. Terus dia (pelaku) bilang kalau saya tidak dikasih motor ya saya mau jual tanah," katanya.

Korban diduga tak rela jika tanah miliknya dijual oleh pelaku yang tak lain anak kandung sendiri. Ia tak merekakan menjual tanah tersebut karena masih ada adik pelaku yang juga berhak atas sebidang tanah itu. (Hr/Red)

11 Tahun DPO, Seorang Ibu Asal Sulbar Ditangkap di Depok

On Sabtu, April 10, 2021


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dalam pelariannya ke Depok, seorang ibu yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) asal Kabupaten Pasangkayu, Sulbar, ditangkap Tim Kejati Sulbar. 

Dia adalah terpidana kasus korupsi Rp 41 miliar kredit Bank BPD Sulselbar Cabang Pasangkayu.

Selama masuk DPO, Merry kerap mengelabui penyidik dengan berpindah-pindah tempat.

"Terpidana ini lihai. Bahkan sering mengelabui penyidik yang akan menangkapnya. Sering melarikan diri dan berpindah-pindah tempat mulai dari Kabupaten Mamuju, Kota Palu, Poso, sehingga penyidik susah mendeteksinya," kata Kajati Sulbar Jhony Manurung, Jumat (9/4/2021).

Penangkapan terpidana di kediamannya di Depok Jawa Barat, kata Jhony tanpa perlawanan.

"Kami tangkap di rumahnya pada pukul 21.30 WIB. Penangkapan itu kami dibantu dari Kejari Depok," ungkap Jhony.

Kata Jhony, penangkapan para DPO merupakan pelaksanaan arah kebijakan dari Jaksa Agung RI dan didelegasikan oleh Kejati Sulbar sebagai bahagian dari penegakan hukum dan HAM dalam hal menuntaskan semua tunggakan eksekusi perkara pidana, baik pidana khusus maupun pidana umum.

"Kini terpidana kita tahan di Kejari Depok mengingat mengingat kondisi terpidana sedang dalam hamil 9 bulan.

Sebelumnya, Merry Yasti Tangkepadang merupakan terpidana kasus korupsi Dana Kredit Modal Kerja (KMK) pada Bank BPD cabang Sulselbar, Pasangkayu yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 41 milliar dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1556.K/Pidsus/2010 Tanggl 4 Oktober 2011, dijatuhi hukuman penjara selama 4 tahun dan denda Rp 200 juta, subsidiair 3 bulan penjara dan uang pengganti Rp 150 juta dengan subsidiair 1 bulan penjara.

Merry secara sah terbukti melanggar pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (fad/red)