-->

Hot News

Kamala Unggul Tipis Jajak Pendapat Atas Donal Trump
Jumat, Juli 26, 2024

By On Jumat, Juli 26, 2024

Donald Trum & Kamala Harris [net]


MILWAUKEE, MASALEMBO.COM - Wakil Presiden AS Kamala Harris menyerang Donald Trump pada Selasa dalam sesi kampanye pertamanya sejak menggantikan Presiden Joe Biden sebagai calon presiden Demokrat, sementara jajak pendapat Reuters/Ipsos menunjukkan dia unggul tipis atas rivalnya dari Republik.

Dalam pidato 17 menit, Harris secara agresif menyerang kelemahan Trump, membandingkan latar belakangnya sebagai mantan jaksa dengan catatan Trump sebagai terpidana.

Harris menyebutkan daftar prioritas liberal, mengatakan bahwa jika terpilih dia akan bertindak untuk memperluas akses aborsi, mempermudah pekerja untuk bergabung dengan serikat pekerja, dan menangani kekerasan senjata, menggambarkan kontras tajam dengan Trump, calon presiden dari Partai Republik dalam pemilihan 5 November.

"Donald Trump ingin membawa negara kita mundur," katanya kepada kerumunan yang bersorak beberapa ribu orang di SMA West Allis Central di pinggiran kota Milwaukee di Wisconsin, negara bagian yang menjadi medan pertempuran dengan peran penting dalam menentukan hasil pemilihan.

"Apakah kita ingin hidup di negara yang penuh kebebasan, kasih sayang, dan aturan hukum, atau negara yang penuh kekacauan, ketakutan, dan kebencian?"

Sesi kampanye Kamala yang riuh ini berbeda dengan Biden yang lebih kecil dan tenang. Ini pertanda harapan Demokrat bahwa Harris (59), dapat menghidupkan kembali kampanye yang telah melemah di bawah Biden (81). Penonton menari dan melambaikan tangan tanda-tanda dukungan untuk Harris, sementara teriakan "Ka-ma-la!" pecah ketika dia naik ke panggung.

Kamala menekankan komitmennya pada hak reproduksi, sebuah isu yang telah mengganggu Partai Republik sejak Mahkamah Agung AS - yang diperkuat oleh tiga hakim yang ditunjuk Trump - menghapuskan hak aborsi nasional pada tahun 2022.

Terbaru, survei menunjukkan Harris memimpin atas Trump 44% berbanding 42%, di antara pemilih terdaftar dalam jajak pendapat nasional Reuters/Ipsos, yang dilakukan pada hari Senin dan Selasa setelah Biden mengundurkan diri dari kontes pada hari Minggu dan mendukung Harris sebagai penggantinya. (*/har)

Tepis Isu Sesat, Ishak Ismail : DPP PDIP Pilih Yudhi dan Nirna Pasangan Calon Walikota Kendari
Kamis, Juli 25, 2024

By On Kamis, Juli 25, 2024




KENDARI, MASALEMBO.COM - Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Kota Kendari, Ishak Ismail memastikan hingga saat ini dirinya masih sebagai bakal calon Wali Kota Kendari atas perintah Dewan Pimpinan Pusat partai berlambang Banteng Merah.

Ishak Ismail menepis kabar beredar di masyarakat yang menyatakan jika dirinya telah mundur dari pencalonan sebagai walikota Kendari periode 2024-2029 adalah kabar yang menyesatkan alias tidak benar.

"Itu tidak benar (saya mundur dari pencalonan walikota Kendari),” tulis Ishak Ismail via WhatsApp, Kamis (25/7/2024).

Ishak Ismail juga mengungkapkan, sesuai yang disepakati oleh DPP PDIP dan DPD PDIP Sulawesi Tenggara (Sultra), partai besutan Megawati Soekarnoputri itu menjatuhkan pilihannya kepada Yudhianto Mahardika dan Nirna Lachmuddin sebagai pasangan calon Wali Kota Kendari.

Anak Lorong sapaan lain dari Ishak Ismail juga memastikan bahwa PDIP tidak akan berpindah dukungan ke calon lain seperti kabar yang sudah beredar di media sosial.

“Yang sudah disepakati DPP dan DPD (PDIP) adalah YUDI-NIRNA,” ungkapnya.

Untuk diketahui, DPC PDIP Kota Kendari berhasil meraih 5 kursi DPRD hasil Pemilu 2024 lalu, jika ditambah 2 kursi DPRD dari Partai Gerindra yang kadernya adalah Yudhianto Mahardika, berarti sudah memenuhi syarat minimal 7 kursi untuk mendaftar ke KPU sebagai pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Kendari.

Penulis : Muhammad Al Rajap

Dari Jalan Hingga Sinyal, Curhat Kades di Aralle ke Pj Gubernur Sulbar
Kamis, Juli 25, 2024

By On Kamis, Juli 25, 2024

Salah seorang Kades curhat ke Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dalam kunjungan kerja ke Mamasa, Rabu 23 Juli 2024. [Foto: Kominfopers Sulbar]


MAMASA, MASALEMBO.COM - Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, meluangkan masa kunjungan ke Kabupaten Mamasa dengan mendengar keluhan warga Kecamatan Aralle, terkait akses darat dan komunikasi yang masih sangat terbatas. Kunjungan ke aula kantor Kecamatan Aralle pada Rabu (23/7/2024) membuka mata pemerintah provinsi akan kondisi terisolir yang dialami sekitar seribu warga di dua desa.

Rusman, Kepala Desa Baruru, mengungkapkan bahwa warganya harus menempuh perjalanan kaki selama lima jam sepanjang 20 kilometer untuk mengakses dunia luar. "Kami butuh perhatian. Jalan ini berbatasan dengan Kecamatan Tapalang, Kabupaten Mamuju," ujarnya, sambil mengusulkan agar status jalan tersebut dialihkan menjadi tanggungan provinsi.

Menanggapi keluhan tersebut, Pj Gubernur Bahtiar langsung menginstruksikan Kepala Dinas PUPR Sulbar, A.Rachmad, untuk merumuskan solusi. Rachmad menyatakan bahwa anggaran pembangunan untuk kawasan Bonehau dan Kalumpang telah disiapkan untuk tahun 2025, sementara untuk Desa Baruru dan Hahangan akan dikoordinasikan agar masuk dalam program nasional.

Selain masalah akses darat, warga juga mengeluhkan minimnya akses komunikasi. Bahtiar menyampaikan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Kementerian Kominfo dan PLN untuk mengatasi masalah ini. "Saya sudah komunikasi dengan Menkominfo untuk membangun kembali BTS yang sempat terhenti. Tolong usulannya segera dimasukkan ke Dinas Kominfo provinsi, paling lambat 31 Juli, termasuk untuk sekolah dan Puskesmas," tegasnya.

Rahmat, Camat Aralle, menambahkan bahwa dari 11 desa di kecamatannya, dua desa masih belum terakses listrik dan jaringan telekomunikasi. "Ada dua desa yang masih sangat sulit untuk akses transportasi, termasuk PLN sama sekali belum masuk, dan jaringan internet serta telepon belum ada. Yaitu Desa Baruru dan Hahangan," jelasnya.

Kunjungan ini menjadi momentum bagi pemerintah provinsi untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di daerah terpencil Sulawesi Barat. Pj Gubernur Bahtiar berjanji akan terus mendorong program-program yang dapat membuka isolasi dan meningkatkan kualitas hidup warga di daerah-daerah terpencil. (Ril/har)

Sulbar Rancang Masa Depan, 330 Ribu Pemuda Jadi Fokus Rencana Aksi
Kamis, Juli 25, 2024

By On Kamis, Juli 25, 2024

FGD Rencana Aksi Daerah (RAD) layanan kepemudaan yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar di Rujab Sekprov Sulbar, Rabu 24 Juli 2024. [Foto: Kominfopers Sulbar]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) mengambil langkah strategis dalam mempersiapkan masa depan daerahnya. Rabu, 24 Juli 2024, digelar Forum Group Discussion (FGD) penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) layanan kepemudaan yang diprakarsai oleh Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Sulbar.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulbar, Muhammad Idris, menekankan pentingnya acara ini sebagai persiapan menyambut kepemimpinan baru di Sulbar. "Ini adalah upaya kita menyusun kebijakan teknokratik di bidang kepemudaan. Kita akan segera memiliki kepala daerah baru, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Mereka membutuhkan dasar kebijakan yang kuat untuk pembinaan kepemudaan sesuai amanat undang-undang," jelasnya.

FGD ini bertujuan mempertemukan berbagai pandangan dari seluruh OPD dan pihak eksternal, mengacu pada UU Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan. Hasilnya akan menjadi pedoman bagi siapapun yang bergerak di bidang pengembangan kepemudaan.

"Sulbar memiliki sekitar 330 ribu pemuda. Kita harus bisa memperkuat potensi mereka," tegas Muhammad Idris. "Tujuan akhirnya adalah mendorong layanan pemuda di Sulbar agar semakin sehat dan berkualitas."

Kadispora Sulbar, Safaruddin Sanusi, mengungkapkan bahwa RAD ini bukan hanya tanggung jawab Dispora, melainkan seluruh stakeholder terkait. "Kita tidak main-main dalam menyusun RAD ini. Ini akan menjadi rujukan ke depan dalam penyusunan RPJMD pemerintah atau gubernur berikutnya," ujarnya.

Sementara itu, Tim Penyusun RAD Kemenpora RI, Aghna Swastika Fitri, menyoroti pentingnya pembangunan pemuda dalam memanfaatkan bonus demografi. "Berdasarkan Susenas 2023, 23,18 persen penduduk Indonesia adalah pemuda. Keberhasilan pembangunan pemuda adalah kunci sukses dalam memanfaatkan bonus demografi," tegasnya.

Dengan disusunnya RAD Layanan Kepemudaan ini, Sulbar optimis dapat mempersiapkan generasi muda yang tangguh dan berkualitas, siap menghadapi tantangan masa depan dan berkontribusi dalam pembangunan daerah. (Ril/har)

Rapat Pleno PWI Pusat Tunjuk Zulmansyah Sekedang Plt Ketum PWI
Rabu, Juli 24, 2024

By On Rabu, Juli 24, 2024

Plt Ketua Umum PWI Pusat Zulmansyah Sekedang (tengah) saat diwawancarai, Rabu 24 Juli 2024. [PWI/dok]


JAKARTA,MASALEMBO.COM - Rapat Pleno PWI Pusat yang mengundang Dewan Kehormatan, Dewan Penasehat, Pengurus Harian, Ketua Komisi dan Direktur, menunjuk Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat Zulmansyah Sekedang sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PWI Pusat. Rapat berlangsung di Kantor PWI Pusat, Rabu (24/7/2024) siang.

Rapat Pleno PWI Pusat secara hybrid itu antara lain dihadiri Ketua Dewan Penasehat Ilham Bintang dan Sekretaris  Wina Armada, Ketua Dewan Kehormatan Sasongko Tedjo dan Sekretaris Nurcholis MA Basyari serta Ketua Bidang Organisasi Zulmansyah Sekedang dan banyak pengurus lainnya.

Rapat Pleno PWI Pusat digelar Ketua Bidang Organisasi berdasarkan surat DK PWI Nomor: 53/DK/PWI-P/VII/2024 dengan tujuan menunjuk Plt Ketua Umum PWI menggantikan Hendry Ch Bangun yang sudah diberhentikan penuh oleh DK PWI pada 16 Juli 2024 lalu.

"Rapat Pleno Pengurus PWI akhirnya menunjuk Kabid Organisasi sebagai Plt Ketum. Tugas utamanya adalah segera menggelar KLB dalam waktu secepat-cepatnya," kata Zulmansyah, mantan Ketua PWI Riau dua periode.

Saat konferensi pers, wartawan mempertanyakan status Zulmansyah Sekedang yang sudah diberhentikan pada 23 Juli dari jabatannya sebagai Kabid Organisasi PWI Pusat.

Zulmansyah menjelaskan, dalam Rapat Pleno juga sempat disinggung. Tapi semuanya sepakat bulat menyatakan pemberhentian terhadap Zulmansyah sebagai Kabid Organisasi tidak sah. Karena yang mengundang rapat dan memberhentikan sudah diberhentikan sebagai anggota PWI.(rls)

Bupati dan Ketua DPRD Sumenep Resmi Tandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2024
Selasa, Juli 23, 2024

By On Selasa, Juli 23, 2024

Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA PPAS 2024. [Foto: Khairullah Thofu]


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep, Bupati Achmad Fauzi dan Ketua DPRD Abdul Hamid Ali Munir resmi menandatangani, perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2024 di ruang rapat paripurnaparipurna Gedung DPRD setempat. 

Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudi mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Sumenep yang telah menandatangani Nota Kesepakatan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2024.

"Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2024 yang telah disepakati untuk dapat menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2024. Kami berharap melalui kesepakatan hari ini dapat ditindaklanjuti secara baik pada pembahasan Rancangan Perubahan APBD, sehingga bisa ditetapkan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujar Bupati.

Bupati melanjutkan, Penandatanganan Perubahan KUA-PPAS 2024, menjadi bukti nyata jika semangat kolaborasi dan kemitraan antar lembaga  Eksekutif dan Legislatif terjaga dengan baik. Harapannya melalui kesepakatan perubahan APBD 2024 dapat mempercepat laju pembangunan melalui program-program kerakyatan yang sudah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Sumenep. 

"Saya berharap agar perubahan APBD 2024 dapat berjalan sesuai dengan harapan, sehingga kepentingan rakyat dapat terlayani secara maksimal. Belanja Daerah 2024 disusun dengan pendekatan money follow program yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan," tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir mengungkapkan, usai melakukan pencermatan terhadap Rancangan KUA-PPAS APBD Perubahan 2024 dan pembahasan bersama TAPD, maka Badan Anggaran (Baggar) juga menyusun rekomendasi.

"Rekomendasi itu di antaranya mengingat waktu yang sudah ada di pertengahan tahun dan hasil serapan realisasi di beberapa OPD masih tergolong kecil, maka kami mohon agar proses verifikasi sampai pencairan jangan menggunakan pola lama lagi yang bikin ribet. Untuk itu, segera dilakukan perubahan misalkan melalui Media Elektronik yang cepat dan praktis," pungkasnya. (TH)

Temu Teater Se-Sulbar, Membangun Ekosistem Seni Pertunjukan di Bumi Malaqbiq
Selasa, Juli 23, 2024

By On Selasa, Juli 23, 2024

Sekda Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP (hitam) saat menghadiri Temu Teater se-Sulbar di Taman Budaya dan Museum Buttu Ciping, Tinambung. [Foto: Kominfopers Sulbar]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris, meresmikan pembukaan Temu Teater Se-Sulawesi Barat di Taman Budaya dan Museum Buttu Ciping, Kecamatan Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Senin malam (22/7/2024). Acara yang mengusung tema "Membangun Ekosistem Teater Dalam Harmonisasi Kreativitas" ini berlangsung selama dua hari, 22-23 Juli 2024.

Dalam sambutannya, Idris menekankan pentingnya seni teater sebagai bagian integral dari pengembangan budaya daerah. "Seni teater sangat sesuai dengan semangat Sulawesi Barat, khususnya suku Mandar yang kaya akan cerita-cerita menarik namun belum terekspos dengan baik," ujar Idris.

Acara ini menghadirkan pelaku seni dari seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, menciptakan forum pertukaran ide dan pengalaman antar seniman teater. Idris menyoroti bahwa banyak kearifan lokal yang bermanfaat bagi generasi sekarang dan mendatang, namun belum dikelola secara sistematis.

Salah satu highlight acara adalah pertunjukan opera yang, menurut Idris, sarat dengan pesan-pesan inspiratif. "Opera ini sangat menarik, membawa dinamika dan pesan-pesan luar biasa. Salah satunya, memberi inspirasi bagi komunitas dan generasi muda untuk terus mengembangkan diri menghadapi berbagai tuntutan baru," jelasnya.

Idris juga menekankan pentingnya komitmen yang kuat dalam memajukan kebudayaan, sesuai amanat UU Nomor 5 Tahun 2017. Ia menyoroti perlunya identifikasi, pelestarian, dan pengembangan budaya agar memiliki nilai ekonomi, sosial, dan aspek kebangsaan.

Temu Teater Se-Sulawesi Barat ini diharapkan dapat menjadi katalis dalam membangun ekosistem seni pertunjukan yang lebih kuat di provinsi ini, sekaligus menjadi wadah untuk mengeksplorasi dan melestarikan kekayaan budaya lokal melalui medium teater. (Ril/sug)

ASN Satpol PP Majene Ditangkap Terkait Dugaan Kepemilikan Narkoba
Selasa, Juli 23, 2024

By On Selasa, Juli 23, 2024

Ilustrasi [net]


MAJENE, MASALEMBO.COM - Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulawesi Barat telah mengamankan seorang oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) Satpol PP Kabupaten Majene berinisial AN (38) atas dugaan kepemilikan narkotika. Penangkapan dilakukan pada Senin (22/7/24) dini hari di Jalan Kesehatan, Kelurahan Baru, Kecamatan Banggae, Majene.

Kabid Humas Polda Sulbar, Kombes Pol Slamet Wahyudi, menyampaikan bahwa tim Ditnarkoba menemukan barang bukti berupa satu sachet plastik berisi kristal bening yang diduga sabu, terbungkus isolasi hitam dan tersimpan dalam bungkus rokok milik tersangka.

"Tersangka AN, warga Kelurahan Garogo, mengakui kepemilikan barang bukti tersebut," ujar Kombes Pol Slamet.

Selain barang bukti yang diduga narkotika, petugas juga mengamankan telepon genggam dan sepeda motor milik tersangka untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Kombes Pol Slamet Wahyudi menegaskan komitmen Polda Sulbar dalam memberantas segala bentuk kriminalitas, khususnya penyalahgunaan dan peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Barat.

"Kami akan terus berupaya mengungkap dan menindak tegas kasus-kasus narkoba, tanpa pandang bulu," tambahnya.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan pembinaan terhadap aparatur negara. Polda Sulbar mengimbau masyarakat untuk terus mendukung upaya pemberantasan narkoba dengan melaporkan setiap kegiatan mencurigakan terkait penyalahgunaan narkotika. (Ril/har)

DPRD dan Pemprov Sulbar Sepakati Cetak Biru Pembangunan 20 Tahun Mendatang
Selasa, Juli 23, 2024

By On Selasa, Juli 23, 2024

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dan Wakil Ketua DPRD Abdul Halim menandatangani Ranperda RPJPD Sulbar 2025-2045. [Foto: Kominfopers Sulbar]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat bersama Pemerintah Provinsi telah menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Sulbar 2025-2045. Kesepakatan ini dicapai dalam sidang paripurna yang digelar di Kantor Sementara DPRD Sulbar pada Senin malam, 22 Juli 2024.

Wakil Ketua DPRD Sulbar, Abdul Halim, yang memimpin sidang paripurna, menyatakan bahwa DPRD Sulbar telah menerima rencana pembangunan jangka panjang tersebut untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. "Asistensi di Kementerian Dalam Negeri dijadwalkan pada 29 Juli 2024," ujarnya.

Pj. Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, mengapresiasi kerja keras Panitia Kerja (Panja) DPRD Sulbar dalam menyempurnakan visi RPJPD. "Kita telah merumuskan visi Sulawesi Barat yang Malaqbi, Maju, Berkelanjutan dalam Ekosistem Ekonomi Hijau dan Biru yang Inklusif. Ini merupakan visi yang kuat dan ambisius," ungkap Bahtiar.

Bahtiar menekankan pentingnya adaptasi terhadap perubahan lingkungan global dalam 20 tahun ke depan. Ia mengingatkan tentang peringatan BMKG mengenai potensi bencana kelaparan akibat perubahan iklim ekstrem pada tahun 2050. "Namun, Sulbar justru memiliki potensi besar. Kota Mamuju saat ini menjadi daerah dengan udara terbersih se-Asia Tenggara. Ini harus dipertahankan," tambahnya.

RPJPD ini juga mempertimbangkan dampak pemindahan ibu kota negara (IKN) terhadap perubahan ekosistem ekonomi dan pergerakan barang serta jasa. Bahtiar menyoroti pentingnya memanfaatkan posisi strategis Sulbar, termasuk potensi Pulau Balabalakang sebagai area persinggahan di jalur ALKI II.

Lebih lanjut, RPJPD ini mendorong pembentukan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kabupaten di Sulawesi Barat. Bahtiar berharap rencana ini dapat mendukung terwujudnya visi Indonesia Emas 2045, dengan target peningkatan pendapatan masyarakat dari 3 juta menjadi 15 juta per bulan.

Dengan disepakatinya RPJPD ini, Sulawesi Barat telah memiliki peta jalan pembangunan untuk dua dekade ke depan. Langkah selanjutnya adalah mendapatkan asistensi dari Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan kesesuaian rencana ini dengan visi pembangunan nasional. (Ril/har)

Massa Aksi Geruduk Kantor Cabang BRI Sumenep, Buntut Hilangnya Uang Nasabah
Senin, Juli 22, 2024

By On Senin, Juli 22, 2024

Massa Aksi APMS saat melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor BRI Cabang Sumenep. [Khairullah Thofu]


SUMENEP, MASALEMBO.COM- Massa Aksi dari Aliansi Penyelamat Masyarakat Sumenep (APMS), menggeruduk kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sumenep, pada Senin 22 Juli 2024 siang. 

Aksi ini merupakan buntut dari hilangnya uang nasabah BRI Abdur Rasyid warga Dusun Lagundi, Desa Lembung Timur, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep pada Kamis (2/5/2024) lalu secara tiba-tiba.

Menurut Kordinator aksi, Dedy Wahyudi, aksi ini merupakan bentuk solidaritas terhadap masyarakat atau Abdul Rasyid yang merasa kecewa terhadap Bank BRI yang dinilai tidak sanggup memberikan pelayananan dan keamanan pada tabungan nasabah. 

Ditambah, semenjak nasabah Abdul Rasyid melalui kuasa hukumnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ke pihak Bank BRI sebagai pihak yang paling bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah tersebut, Bank Plat Merah itu dinilai lamban menangani keluhan nasabahnya. 

Bahkan cenderung berbelit-belit hingga kejadian yang dialami oleh Abdul Rasyid, tidak tertangani sampai berbulan-bulan lamanya. Kata Dedy ini menunjukkan kurang profesionalnya Bank BRI dalam melayani nasabah. 

"Gimana ini, pihak bank BRI seakan-akan tidak peduli dengan persoalan ini. Padahal sudah jelas ini merupakan kesalahan telak sistem BRI," Ujarnya dalam orasinya Kamis 22/07 siang. 

Pihak bank harusnya memberikan pelayanan dan keamanan yang nyata untuk konsumennya. Jika tidak, patut diduga adanya produk yang ditawarkan oleh perusahaan ini hanya dijadikan bancakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

"Harusnya pelayanan dan keamanan untuk konsumen itu diprioritaskan loh. Ini kok malah seakan-akan tidak ada respon atau itikat baik dari pihak bank," jelasnya. 

Tak hanya itu, jika hilangnya uang Abdul Rasyid ini tidak segera diselesaikan oleh BRI. Massa aksi mengancam akan melakukan aksi lanjutan dengan membawa massa yang lebih besar. 

Dedy mengingatkan, jangan sampai kelalaian dari Bank BRI yang notabene merupakan perbankan negara dapat berdampak terhadap minggatnya banyak nasabah, yang disebabkan kekhawatiran atas keamanan uangnya di Bank BRI. 

"Untuk aksi jilid II kami bakal membawa yang bersangkutan (Korban) dan kuasa hukumnya. Dan kami berjanji bakal terus mengawal kasus ini hingga tuntas," paparnya. 

Sementara itu, Bagian Operasional 
Cabang BRI Sumenep, Ihwan mengatakan sudah melakukan proses pada persoalan itu. Pihaknya meminta agar para massa aksi untuk membawa yang bersangkutan (korban) atau kuasa hukumnya. 

"Persoalan itu sudah dalam proses, kalau tidak percaya silahkan bawa pihak korban kemari atau kuasa hukumnya untuk menghadap kami," paparnya. (TH)