-->
Krisis Oksigen, RS Regional Sulbar Tak Layani Pasien Covid-19

On Rabu, Juli 28, 2021

Ilustrasi [net/masalembo.com]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Rumah Sakit Regional Provinsi Sulawesi Barat terpaksa tak dapat melayani pasien Covid-19 untuk sementara waktu. Alasannya, RS milik Pemprov Sulbar itu sedang kekurangan oksigen.

"Sejak kemarin siang, RS Regional sudah tidak bisa menerima pasien karena O2 (oksigen) hanya cukup untuk pasien yang sementara dirawat," kata dr Ikhwan, Kepala Bidang Kesmas di Dinas Kesehatan Sulawesi Barat yang juga anggota Tim Satgas Covid-19 Sulbar.

Kata Ikhwan, sejak Rabu (28/7/2021) sore pasien yang sedang dirawat di RS Regional Sulbar sudah kesulitan oksigen. "Sudah tidak cukup, kami terus berusaha dengan melakukan koordinasi," ujarnya.

Dia mengatakan, setelah terus berkordinasi pihaknya berhasil mendapatkan hanya 7 tabung oksigen. Jumlah itu masih jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan oksigen pasien dan warga Sulbar.

"Tapi semoga semoga ini cukup menyambung, semoga besok sudah bisa terpenuhi kebutuhannya," ujar Ikhwan.

Atas kondisi ini, Ikhwan berharap pasien Covid-19 yang membutuhkan oksigen untuk sementara waktu agar mencari rumah sakit yang memiliki ketersediaan oksigen. 

Keterangan Ikhwan sesuai dengan pengumuman yang dikeluarkan manajemen RS Regional Sulbar yang beredar di group WhatsApp.

"Dengan ini diinformasikan untuk sementara waktu tidak menerima pasien yang memerlukan 02 di RSUD Sulbar hingga adanya suplai O2," demikian pengumuman dikeluarkan manajemen RS kini berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu. (Hr/Red)

Dinilai Sukses Lakukan Rekrutmen, Baznas Barru Berkunjung ke Enrekang

On Rabu, Juli 28, 2021

Kunjungan Baznas Barru ke Enrekang, Rabu, 28 Juli 2021 [Bukhairul Iman]


ENREKANG, MASALEMBO.COM - Timsel Komisioner Baznas Enrekang yang diketuai Dr. H. Baba, MM dan sekretaris Drs. H. Syawal, M. Ag dinilai sukses hingga mendapat kunjungan dari Kabupaten Barru, Rabu (28/7/2021). Hadir dalam kunjungan itu Ketua Komisioner BAZNAS Barru, didampingi dua Kasubag di bagian Kesra Barru.  

Pertemuan dilakukan di ruang Sekda dihadiri Kabag Kesra, Ketua dan Anggota Komisioner BAZNAS Enrekang serta Kasi Pendais bersama KTU Kemenag Enrekang. 

Kabag Kesra Pemkab Enrekang Agus Sallangan mengatakan, hal yang menjadi diskusi adalah proses awal seleksi, unsur yang menjadi timsel serta pola komunikasi yang digunakan.

"Indikator kesuksesan karena sejak bekerja sampai pelantikan sesuai jadwal dan tidak mengalami kendala berarti," ujarnya. 

Lebih lanjut dikatakan, bahwa kunjungan ini dilakukan karena dalam waktu dekat Kabupaten Barru akan melakukan seleksi komisioner BAZNAS sebab periodenya telah habis.

Sementara itu, Ketua Tim Seleksi BAZNAS Enrekang yang tak lain adalah Sekretaris Daerah (Sekda) H. Baba mengatakan, bahwa timsel itu hanya menfasilitasi karena ada tim ahli yang melakukan sekeksi berasal dari perguruan tinggi, seperti guru besar UIN, psikolog dari UNM dan akademisi dari Unismuh.

"Harapannya bahwa timsel Barru cepat terbentuk, dan berasal dari unsur yang tepat yang semestinya," pungkasnya. (El/Red)

Penerima Beasiswa Samatau Diumumkan, Tertinggi Rp5.560.000 Terendah Rp1.750.000

On Rabu, Juli 28, 2021

Ilustrasi [net]

BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Pengumuman penerima Beasiswa Samatau telah diumumkan. Sebanyak 509 peserta dinyatakan lulus seleksi dan berhak menerima beasiswa dari total total pelamar sebanyak 650 peserta.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Buton Tengah, Ahmad Nasmudin menjelaskan pengumuman penerima Beasiswa Samatau ini telah berdasarkan pada keputusan bupati Buton Tengah nomor 494 tahun 2021 tentang Penetapan Penerima Beasiswa Prestasi dan Tidak Mampu Kabupaten Buton Tengah Tahun 2021.

"Dari 509 peserta yang dinyatakan lulus Beasiswa Samatau ini, 164 peserta lulus dari jalur mahasiswa berprestasi, sedangkan yang lulus dari jalur mahasiswa kurang mampu sebanyak 345 peserta," ujar Ahmad Nasmudin pada media masalembo.com, Rabu (28/07/2021).

Berdasarkan data yang diperoleh media ini, jumlah yang akan diterima masing-masing mahasiswa yang dinyatakan lulus Beasiswa Samatau tidak merata atau berbeda-beda.

Untuk nominal tertinggi dari beasiswa ini akan menerima uang sebesar Rp 5.560.000 sedangkan nominal terendah Beasiswa Samatau tahun 2021 sebesar Rp 1.750.000.

Beasiswa senilai Rp 5.600.000 akan diterima oleh mahasiswa kedokteran yang melanjutkan pendidikannya pada program magister (S2). Kemudian untuk mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya pada tingkat doktoral (S3) akan menerima beasiswa senilai Rp 5.550.000.

Selanjutnya beasiswa dengan nilai Rp 5 juta diberikan kepada mahasiswa yang melanjutkan pendidikannya pada program magister (S2). Kemudian beasiswa dengan nilai Rp 2 juta dan Rp 1.750.000 diberikan kepada mahasiswa program D3, D4 dan S1 berbagai jurusan dengan standar penilaian tertentu.

Terkait perbedaan penerimaan Beasiswa Samatau ini, Ahmad Nasmudin menjelaskan pihaknya menilai mahasiswa pada jurusan kedokteran dan jenjang pendidikan tertinggi akan menerima beasiswa yang lebih besar dibanding dengan dengan jenjang pendidikan dibawahnya ataupun mahasiswa dari jurusan lain.

"Mahasiswa pada tingkat akhir ini kan banyak biaya yang akan dibutuhkan. Demikian pula mahasiswa jurusan kedokteran. Jadi pertimbangannya ada disitu. Poinnya lebih tinggi. Berbeda dengan mahasiswa yang baru diterima. Itulah kenapa nominalnya tidak disamaratakan," urai Ahmad Nasmudin.

Seperti yang diketahui, Beasiswa Samatau yang dianggarkan oleh Pemda Buteng sebesar Rp 1 miliar. Di dalam keputusan bupati Buteng nomor 494 tahun 2021 total anggaran yang akan dikeluarkan untuk mahasiswa kurang mampu sebesar Rp 650.7000.000 dengan jumlah mahasiswa 345 orang. Sementara sisanya yakni Rp 349.300.000 akan diberikan kepada 164 mahasiswa asal Buteng yang berprestasi.

"Anggarannya dicairkan satu kali langsung ke rekening masing-masing pada triwulan ketiga. Namun dari rekening yang didaftarkan oleh peserta yang lulus ini jenis bank-nya beda beda, ada BNI, ada juga BRI sementara kita punya BPD (Sultra). Jelas ini ada biaya administrasinya. Tapi nanti kami koordinasikan dengan pihak keuangan," tutup pria berkacamata ini. (*)

Penulis: Muhammad Al Rajap

10.776 KK di Buteng Terima Bantuan Beras dari Kementerian Sosial

On Rabu, Juli 28, 2021



BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Sebanyak 10.776 Kepala Keluarga (KK) di Kabupaten Buton Tengah menerima bantuan berupa beras dari kementerian sosial. 

Pemberian bantuan beras tersebut dilakukan secara simbolis di depan kantor bupati Buteng yang diserahkan langsung oleh Sekda Buteng, Konstantinus Bukide, Rabu (28/07/2021).

Kepala Bulog Buton Tengah, Ardiansyah mengatakan 10.776 KK penerima bantuan beras tersebut merupakan keluarga yang jga menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

Dijelaskan Ardiansyah, bantuan beras tersebut terbagi menjadi dua tahap. Dimana tahap pertama yang sedang berjalan diperuntukan bagi penerima BST dan PKH. 

Sementara tahap kedua nanti, kata Ardiansyah akan diperuntukkan bagi Kepala Keluarga penerima Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT.

"Untuk tahap kedua datanya sudah kami terima. Di Buton Tengah ada sekitar 3.000 KK yang berhak menerima bantuan tersebut. Mungkin (bulan) Agustus sudah bisa disalurkan bantuannya setelah tahap pertama ini selesai dilakukan," ujar Ardiansyah.

Lebih lanjut Ardiansyah mengungkapkan bantuan beras tersebut berasal dari pemerintah menggunakan cadangan beras pemerintah yang disimpan di Bulog yang kemudian disalurkan kepada para penerima di semua daerah di Indonesia.

"Data penerima bantuan ini berasal dari Kementerian Sosial yang diteruskan kepada dinas sosial masing-masing daerah. Jadi jangan ada yang beranggapan bahwa penerima bantuan ini dipilih oleh Bulog dan dinas sosial setempat. Datanya semua dari Kemensos nama dan NIK nya jelas," beber Ardiansyah.

Sementara itu, Kostantinus Bukide mengatakan bantuan beras tersebut dikeluarkan oleh pemerintah pusat dimasa penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di tengah pandemi Covid-19.

Dikatakan Sekda, dari data penerima bantuan beras itu masih terdapat kekeliruan, salah satunya penerima bantuan pada tahap pertama ini sudah meninggal dunia namun masih terdata sebagai penerima bantuan.

Jangan sampai karena sudah tidak ada orangnya atau penerimanya sudah meninggal, berasnya dikembalikan. Karena harapan kita, beras yang sudah masuk itu dapat tersalurkan. Nanti dinas sosial yang atur bagaimana baiknya agar orang yang sudah meninggal tadi bisa dialihkan kepada penerima yang layak," ujar Kostantinus Bukide.

Kostantinus Bukide juga berpesan kepada seluruh keluarga yang menerima bantuan beras agar tidak berharap ataupun berdoa agar PPKM diperpanjang. 

"Kalau PPKM diperpanjang kan otomatis turun lagi bantuan dari pemerintah pusat. Harapan kita agar ini yang pertama dan terakhir. Kita juga berharap agar pandemi Covid 19 ini bisa segera berakhir agar kita semua dapat bekerja dengan normal seperti sebelum Corona ada di Indonesia," tutupnya.


Penulis: Muhammad Al Rajap




Law Mining Center Pertanyakan Legalitas Aktivitas PT Laeya Cipta Guna

On Rabu, Juli 28, 2021


KENDARI, MASALEMBO.COM - Law Mining Center (LMC) Provinsi Sulawesi Tenggara menyoroti aktivitas PT. Laeya Cipta Guna (LCG) yang berlokasi izin usaha di Desa Labokeo, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Hal itu diungkapkan Ketua Umum LMC Sultra, Julianto Jaya Perdana bahwa munculnya sorotan tersebut karena PT. Laeya Cipta Guna diduga dalam melakukan aktivitasnya belum memperoleh izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal).

"Memang hasil informasi amdalnya (PT LCG) ada. Namun masih menggunakan amdal eks PT Bili yang merupakan perusahaan yang telah melakukan take over dari PT Bili ke PT Laeya. Dalam aturan yang ada, ketika perusahaan melakukan take over maka amdalnya harus di addendum dulu memakai nama perusahaan yang baru," terangnya Julianto Jaya Perdana, Rabu (28/07/2021).

Sehingga berdasarkan fakta di lapangan, pihaknya sangat menyayangkan aktivitas yang dilakukan oleh PT Laeya Cipta Guna yang dengan sengaja telah melanggar aturan yang ada.

"Telah jelas di atur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 22 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap kegiatan usaha yang berdampak penting terhadap lingkungan itu wajib memiliki amdal dari pemerintah," bebernya.

Selain itu, Jul yang merupakan mahasiswa hukum itu juga menguraikan bahwa aktivitas PT Laeya Cipta Guna dapat berpotensi melakukan perbuatan melawan hukum.

"Jika diuraikan sanksi pidananya, aktivitas PT LCG dapat disangkakan pasal 109 undang-undang nomor 32 tahun 2009 (PPLH) bahwa diuraikan bagi perusahaan yang tidak memperoleh izin dapat dikenakan pidanan penjara paling lama 3 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 3 miliar rupiah," bebernya.

Oleh karenanya, pihaknya meminta pihak aparat penegak hukum dalam hal ini pihak kepolisian agar melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dugaan tersebut karena diduga tidak tertib administrasi.

Sementara itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Selatan, melalui Kepala Bidang Tata Lingkungan Konsel, Suyitno saat di konfirmasi melalui sambungan WhatsApp mengatakan, bahwa amdal PT Laeya Cipta Guna sudah ada namun masih atas nama amdal PT Bili.

"Sudah ada amdal sebelumnya yaitu amdal PT Bili, karena beroperasi di lahan eks PT Bili. Tapi kalo ganti nama perusahaan/take over maka amdalnya harus di addendum," jelas Suyitno.

Seharusnya, lanjut Suyitno setelah dilakukan take over dari PT Bili ke PT Laeya Cipta Guna, pihak PT Laeya Cipta Guna melakukan addendum terlebih dahulu guna memakai nama perusahaan yang melakukan take over.

"Karena menurut aturan, amdalnya di addendum memakai nama perusahaan yang baru, tapi kalo tetap memakai amdal perusahaan PT Bili itu menyalahi aturan," kata Suyitno.

Penulis: Muhammad Al Rajap

Nirwati, Bayi Gizi Buruk di Buteng Dirujuk ke RSUD Muna

On Rabu, Juli 28, 2021



BUTON TENGAH MASALEMBO.COM – Nirwati, bayi yang menderita gizi buruk asal Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Muna.

Kerabat korban, Jusman pada media ini menuturkan bayi Nirwati akan diberangkatkan malam ini dengan menggunakan kendaraan yang telah disiapkan oleh RSUD Buton Tengah.

"Sudah ada rujukannya keluar tapi kita tidak diizinkan untuk mengambil ataupun hanya sebatas foto saja rujukan itu. Kata pihak dari rumah sakitnya itu sudah jadi urusannya pihak RSUD Buteng dengan RSUD Muna," ujar Jusman, Selasa (27/07/2021).

Sementara itu, Direktur RSUD Buteng, dr Karyadi yang coba dikonfirmasi oleh media ini terkait alasan rujukan bayi Nirwati ke RSUD Muna belum bisa terkonfirmasi.

Beberapa kali coba dihubungi melalui sambungan teleponnya yang berdering dr Karyadi belum memberikan respon. Begitu pula dengan pesan media sosial WhatsApp yang juga belum membalas pesan dari wartawan media ini.

Diberitakan sebelumnya bayi Nirwati dengan jenis kelamin perempuan yang baru berusia enam bulan itu diduga menderita gejala gizi buruk. Nirwati lahir dari keluarga yang kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampuh.

Nirwati lahir sekira enam bulan lalu dalam keadaan normal. Namun seiring berjalannya waktu, pertumbuhan Nirwati terlihat sangat berbeda dengan bayi pada umumnya yang seusia dengannya terutama dari segi berat badan.

“Layaknya bayi pada umumnya, Nirwati lahir normal dengan berat badan saat itu juga masih dalam kategori normal. Namun ketika memasuki usia bulan ke lima hingga bulan ke enam, pertumbuhannya sangat lambat. Nirwati terlihat sangat kurus dan kecil dengan berat badan saat ini 4,3 kilo (gram),” tutur Rahma, Senin (26/07/2021).

Menurut Rahma, pertumbuhan bayi Nirwati yang semakin hari semakin menurun karena kebutuhan nutrisi sang bayi yang tidak tercukupi. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian keluarga yang terbatas yang juga menyebabkan asupan nutrisi sang ibu tidak terjamin.

“Bapaknya ini pekerjaannya serabutan, tidak menentu. Kadang ambil upah dengan bekerja sama orang lain, kadang juga memancing tapi perahunya juga dipinjam sama orang. Dengan pekerjaan yang tidak menentu ini, jelas berpengaruh dengan penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga,” beber Rahma.

Bayi Nirwati sempat dibawa ke puskesmas setempat untuk dilakukan pemeriksaaan. Dari hasil pemeriksaan tenaga kesehatan, bayi Nirwati dengan berat bada 4,3 kilo gram usia enam bulan divonis derita gizi buruk.

Dengan keadaan ekonomi keluarga yang terbatas, pihak keluarga sangat mengharapkan bantuan ataupun uluran tangan dari pemerintah maupun dari pihak dermawan agar bayi Nirwati bisa mendapatkan penanganan kesehatan yang layak sehingga dapat tumbuh dengan sehat sebagaimana harapan orang tuanya.

Penulis: Muhammad Al Rajap.

SD Salupangi Mamuju Terbakar

On Rabu, Juli 28, 2021



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Musibah kebakaran menimpa sebuah gedung Sekolah Dasar (SD) Salupangi, Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Rabu (28/7/2021) pukul 12.00 WITA.

Kobaran api disiang hari yang cepat membesar menyebabkan enam ruang belajar hangus dilalap si jago merah. 

Dari keterangan warga setempat, sumber api bemula dari kantin sekolah.

Berselang beberapa menit, Damkar Pemda Mamuju tiba dilokasi dan bergerak cepat melakukan pemadaman.

Dari kejadian itu, tak ada korban jiwa. Namun kerugian ditafsir ratusan juta rupiah.

Belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Namun dari keterangan warga, sumber api diduga berasal dari korsleting listrik. (fad/red)

Wanita Paruh Baya Terlibat Kasus Pencurian dan Penadaan Motor

On Rabu, Juli 28, 2021


Ilustrasi

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Terbongkar sudah aksi wanita paruh baya ini. Dia ditangkap jajaran Polresta Mamuju lantaran terlibat kasus pencurian dan penadaan motor. 

Aksinya terciduk saat kedapatan tengah asik mengendarai salah satu motor hasil curian. 

Peristiwa itu bermula pada Senin 26 Juli 2021. Saat itu korban A (37) ke pasar Tasiu untuk berbelanja. Sebelum masuk ke pasar motornya di parkir di tempat parkiran dalam kondisi leher stang terkunci.

Usai berbelanja, korban kaget dan bingung karena motornya yang di parkir di parkiran hilang. Korban kemudian ke Polsek Kalukku guna melaporkan prihal tersebut. 

Pelaku H (43)

Sesuai nomor Polisi LP / B / 16 / VII / SPKT / Resta Mamuju / Sek Kalukku / Polda Sulbar tertanggal 26 Juli 2021, jajaran dari timsus Polresta Mamuju kemudian melakukan pengembangan dan penyelidikan. 

Berselang kemudian, pelaku H (43) berhasil dibekuk. 

"Pelakunya sudah kita amankan berselang dari laporan korban," kata Kapolresta Mamuju Kombes Iskandar. 

Untuk barang bukti diamankan satu unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan kondisi kunci kontak dalam keadaan terbuka. (fad/red)

Kemenkes: Ingat, Sertifikat Vaksin Bukan Syarat Administrasi Apapun

On Rabu, Juli 28, 2021


Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 Kemenkes, Siti Nadia

JAKARTA, MASALEMBO.COM - Pemerintah hinga kini belum menetapkan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat administrasi apapun.

Dilansir dari RRI.co.id, Juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmidzi memastikan, kabar tersebut adalah berita bohong atau hoaks karena sertifikat vaksin Covid-19 belum digunakan untuk menjadi persyaratan administrasi apapun.

"Sampai sekarang vaksinasi sebagai bukti administrasi kami belum lakukan persyaratan tersebut. Kalau ada yang mengatakan saat ini sertifikat vaksin sudah menjadi syarat administrasi itu adalah hoaks ya," kata Nadia dalam webinar yang disiarkan kanal Youtube Holopis Channel, Selasa (29/6/2021).

Nadia pun menegaskan, hingga saat ini syarat perjalanan pun masih menggunakan hasil rapid antigen dan juga swab PCR.

"Yang pasti yang kita gunakan PCR atau rapid antigen, kalau syarat administrasi sampai sekarang belum kita lakukan," tegasnya.

Menurut Nadia, aturan tersebut jelas tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas atau Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 12 Tahun 2021. (*)

Diduga Rugikan Negara, Tim Penyidik Kejari Enrekang Tetapkan Tersangka Baru

On Rabu, Juli 28, 2021

Kejari Enrekang menggelar Press Release kasus dugaan tindak pidana korupsi Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu. [Bukhairul Iman/masalembo]


ENREKANG, MASALEMBO.COM - Tim Penyidik Kejaksaan Negeri Enrekang kembali menetapkan tersangka baru dalam tindak pidana kasus korupsi Desa Lunjen, Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Enrekang Andi Zaina mengatakan, tersangka baru yakni LM (64) adalah Kepala Desa Lunjen. Ia selaku kuasa pengguna anggaran dalam pelaksanaan kegiatan jaringan pipanisasi air bersih. Pagu anggaran sebesar Rp350 juta bersumber dari Dana Desa (DD) 2018.

Zaina mengungkap, Kades LM juga diduga melakukan penyalahgunaan anggaran pada program pengadaan Hidraulic Ram Pum lanjutan Desa Lunjen dengan total anggaran Rp607.213.000 bersumber dari Dana Desa (DD) 2019.

"Faktanya ada 1 item pekerjaan berupa Hidraulic Ram Pum senilai Rp210 juta yang belum dilaksanakan," ungkap Andi Zaina.

Dikatakan bahwa, pengelolaan anggaran pada kedua pekerjaan tersebut dilakukan tidak sesuai dengan tata kelola keuangan desa yang baik dan benar, dimana dalam penggunaan anggaran tersebut telah dicairkan dan dipertanggungjawabkan 100 persen padahal belum sepenuhnya selesai.

Dirinya menuturkan, Kepala Desa diduga telah membuat dan melampirkan kwitansi yang dibuat dan dicatatnya sendiri, kemudian dilampirkan dalam pertanggungjawaban seolah-olah  penggunaan anggaran sudah sesuai mekanisme peraturan pengelolaan keuangan desa.

"Akibat dari perbuatan tersebut berdasarkan perhitungan jaksa penyidik dalam berita acara perhitungan kerugian keuangan negara dan laporan perkembangan penyidikan, didapati indikasi kerugian sebesar Rp 497.441.000," pungkas Zaina. 

Tersangka untuk sementara, disangka melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. (El/Red)