Pemda Mamuju Terus Genjot Infrastruktur

On Jumat, Januari 24, 2020



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Perbaikan infrastruktur jalan di Kabupaten Mamuju terus dilakukan, hal itu membuktikan keseriusan Pemerintah dalam membangun daerah terutama di Desa-desa. 

Jalan poros yang menghubungkan Desa Pokkang dan Desa Beru-Beru segera dikerjakan.

Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) telah dianggarkan sebesar Rp7 Milyar oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Kepala Bidang Bina Marga PUPR Kabupaten Mamuju Muhammad Asgar Quraisy, mengatakan, jalan yang menghubungkan Desa Pokkang dan Desa Beru-Beru akan segera dikerjakan tahun ini dengan panjang dua kilo.

"Akan dikerjakan bulan Maret, disamping itu, kita akan tambah tinggi badan jalan," kata Muhammad Asgar, Jumat (24/1/2020).

Selain Desa Pokkang, jalan di Korongana dan Sese juga akan dikerjakan.

"Untuk jalan Korongana-Sese, angarannya berkisar Rp5 miliar," bebernya.

Selain itu, jalan di Batu Ampa Kecamatan Papalang, kurang lebih Rp6 milyar, jalan poros Adi-adi Tanete Pao Rp8 milyar dan jalan di Salutiwo Bonehau, kurang lebih Rp 2 milyar.

Sementara untuk peningkatan jalan, lanjut Asgar, tahun ini juga akan dikerjakan seperti jalan Lebani Labuan Ranu, jalan Leling Utara, jalan Desa Lasa Kalumpang, pembangunan jalan Puskesmas Pasa'bu.

"Dan masih banyak lagi pembangunan jalan dan jembatan yang menjadi fokus Pemerintah Kabupaten Mamuju," ujarnya. 

"Anggarannya bersumber dari DAU," sambungnya.

Asgar mengatakan, pekerjaan peningkatan jalan tersebut akan dituntaskan tahun ini.

"InsyaAllah semua yang sudah anggarkan itu tahun ini semuanya sudah tuntas," tutupnya. (Advertorial)

Buktikan Keseriusan Tingkatkan SAKIP, Pemkab Mamuju 'Berguru' ke Kemenpan RB

On Jumat, Januari 24, 2020


Wakil bupati Irwan SP Pababari dan Sekkab Mamuju Suaib foto bersama Asisten Deputi Wilayah III Kemenpan RB Naptalina Sipayung. (Foto: Humas Setda Mamuju)


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Membuktikan keseriusan dalam penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Pemerintah Kabupaten Mamuju 'berguru' ke Kementerian Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

Pemkab Mamuju belajar melakukan coaching clinik ke Kemenpan RB di Jakarta pada Kamis 23 Januari 2020 kemarin. Rombongan Pemkab Mamuju dipimpin wakil bupati Irwan Satya Putra Pababari dan Sekda H. Suaib.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Humas) Setda Pemkab Mamuju, Andi Rasmuddin membeberkan, seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ikut bertandang ke kantor Menpan RB di Jalan Jenderal Sudirman Kapling 69 Jakarta.
Rasmuddin mengatakan, wakil bupati Irwan Pababari di kesempatan itu, mengapresiasi atas kesempatan yang diberikan Kemenpan RB untuk setidaknya melakukan transformasi ilmu kepada jajaran Pemkab Mamuju.

Irwan mengakui, masih Pemkab Mamuju masih kurang dalam aktualisasi SAKIP, olehnya ia berharap agar semua kepala OPD dapat segera melakukan pembenahan dan koreksi terhadap kinerja masing-masing sekembalinya dalam mengikuti coaching clinik ini.

"Ini adalah sebuah sistem yang saling terkait, jadi keberhasilan itu bukan saja ditentukan oleh beberapa OPD yang menjadi leading dalam manajemen kinerja, akan tetapi sangat ditentukan pula oleh komitmen yang tinggi dari seluruh OPD yang menjadi komponen dalam lingkup pemerintah Kabupaten Mamuju," kata Irwan seperti dikutip Humas Setda Mamuju.

Irwan mengatakan, akan senantiasa melakukan pengawasan secara berkala terhadap kinerja pemerintahan utamanya sekaitan dengan peningkatan SAKIP lanjutan. Karenanya menurut Irwan, target untuk mengangkat nilai hasil evaluasi Menpan RB bukanlah hal yang mustahil selama itu semua dilakukan dengan team work yang saling mendukung satu sama lain.

Lebih teknis Irwan mengatakan, dengan peningkatan SAKIP Bappepan pun akan lebih mudah dalam mensinergikan kinerja OPD dalam mewujudkan target RPJMD di Pemkab Mamuju.

Menanggapi hal itu, Asisten Deputi Wilayah III Kemenpan RB Naptalina Sipayung menyambut baik upaya Pemkab Mamuju dalam memperbaiki catatan-catatan dari Menpan RB atas evaluasi SAKIP. Secara teknis kata Naptalina, out come-nya dapat membangun kesamaan persepsi OPD dalam memastikan integrasi sektor mewujudkan visi-misi kepala daerah.

Lanjut ia mengharapkan melalui kegiatan tersebut akan terbangun budaya kerja dan mindset dalam mengoptimalkan pemanfatan anggaran demi kesejahteraan masyarakat. (Adv/red)

Kabag Sumda Polres Mamuju Utara Birama Bersama Insan Pers

On Jumat, Januari 24, 2020


PASANGKAYU, MASALEMBO.COM - Pererat kemitraan dan menjalin keharmonisan bersama Insan Pers, Kabag Sumda Polres Mamuju Utara (Matra), Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulbar Kompol Muh Fahruddin Bincang Akrab Media (Birama) bersama beberapa rekan-rekan Pers yang ada di Kabupaten Pasangkayu, Rabu (22/1/2020).

Dalam pertemuan itu sangat terlihat keakraban dan keharmonisan antara Insan Pers dan Kabag Sumda Polres Matra. Hal ini dapat dilihat dari canda tawa yang sangat lepas diraut wajahnya.

"Saya sangat bersyukur hingga saat ini rekan-rekan Pers dapat bersinergi dengan kami. Dan saya juga berterima kasih atas ketersediaan rekan-rekan untuk meluangkan waktunya ngumpul dan berdiskusi bersama saya," ungkap Muh Fahruddin.

Sementara itu, salah satu rekan Pers yang juga menjabat Ketua DPD Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kab Pasangkayu Edison S mengatakan bahwa sangat berterimakasih atas keterbukaan informasi yang selama ini telah dibangun oleh Polres Matra bersama Insan Pers di Kabupaten Pasangkayu.

"Saya berharap agar kemitraan dan Sinergi dapat terus terjalin antara Polres Matra dan Insan Pers yang ada di Kab Pasangkayu," harapnya. 

Sekedar diketahui, dalam pertemuan Birama tersebut hadir bersama Insan Pers antara lain Ketua DPD JOIN Pasangkayu Edison S, Pelaksana Ketua IWO Pasangkayu Sudirman, Egi Sugianto Media Sulawesi.com, Jamaluddin Media Semangat Pagi, Darmawan Wartawan TVRI Kabupaten Pasangkayu dan Burhanuddin Wartawan Parepos Pasangkayu. (Eds)

PDGI: Hanya 7,1 Persen Masyarakat Sulbar Sikat Gigi Tepat Waktu

On Kamis, Januari 23, 2020

Talk Show dalam rangka HUT PDGI ke 70, digelar di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene. (Foto: Taufik untuk Masalembo.com)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Hasil riset Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) hanya 7,1 persen masyarakat Sulbar melakukan sikat gigi di waktu yang tepat. Hal itu terungkap pada Talk Show Upaya Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut, Kamis (23/1/2020) di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Majene.

Talk Show ini digelar PDGI bekerjasama Tim Penggerak PKK Kabupaten Majene, menghadirkan Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar.

Ketua PDGI Cabang Majene drg Idhan Halik mengatakan, kenyataan tersebut tentu berpengaruh pada kasus stunting yang menjadi isu kesehatan selama ini. Stunting kata Idhan, merupakan salah satu isu prioritas kesehatan di Indonesia selama hampir 10 tahun lebih terakhir. Ironinya, dalam 10 tahun ini, prevalensi stunting tidak signifikan mengalami penurunan sehingga masalah ini harus segera diatasi. 


Wakil bupati Majene H Lukman menerima cendramata dari pengurus PDGI Cabang Majene. (Foto: Taufik untuk Masalembo.com)

Idhan mengatakan, persoalan stunting di Indonesia termasuk di Sulbar dan Kabupaten Majene tak bisa dilepaskan dari semua aspek kesehatan, termasuk kesehatan gigi dan mulut.

"Penurunan stunting memerlukan intervensi yang terpadu mencakup intervensi spesifik dan intervensi sensitif," kata drg Idhan.

Idhan mengatakan, PDGI Majene akan berkomitmen untuk ikut dalam upaya turun ke semua wilayah di Majene untuk melakukan pemeriksaan gigi dan mulut sekali sebulan.

"Kepada Ibu Desa dan Ibu Lurah mari kita jadikan skala prioritas, bagaimana mengedukasi kepada warganya untuk rajin memeriksakan mulut dan giginya ke Puskesmas dan ditangani oleh dokter gigi," ujarnya.

Sementara itu, wakil bupati Majene yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, persoalan gigi yang kita bicarakan hari ini sangat bagus. Alasannya kata Lukman, karena ujung dari semua kesehatan adalah persoalan gigi. 

"Bila gigi kita sehat maka kita bisa menerima asupan gizi yang baik pula," ujar Lukman.

Talk Show Upaya Penurunan Prevalensi Stunting Melalui Peningkatan Kesehatan Gigi dan Mulut ini, digelar dalam rangka HUT ke 70 Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI). Tema kegiatan ini "Dokter Gigi Unggul, Indonesia Maju."

Adapun tujuan kegiatan ini, untuk memberikan informasi tentang pentingnya memelihara kesehatan gigi dan mulut sejak dini sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap penurunan prevalensi stunting. Selain itu, Talk Show diharapkan dapat memberikan gambaran korelasi stunting dengan kesehatan gigi dan mulut.


Tampak wakil bupati Majene H Lukman, Ketua PKK Fatmawati, dan Pengurus PDGI Cabang Majene. (Foto: Taufik untuk Masalembo.com)

Ketua Tim Penggerak PKK Cabang Majene Fatmawati Fahmi di kesempatan ini, menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi Unhas yang sudi melungkan waktunya datang ke Majene. Tak lain tujuannya untuk mengedukasi jajaran TP PKK Majene terkait masalah stunting dari berbagai aspek.

"Saya akui bahwa PDGI Majene ini sangat proaktif dalam memperingati HUT PDGI, selalu berinovasi dalam setiap acaranya," ucap Fatma.

Fatma mengaku, berbagai upaya telah dilakukan Pemkab Majene untuk persoalan stunting. Begitu pula TP PKK sebagai mitra pemerintah sudah sangat luar biasa dalam hal penanganan stunting. 

"Alhamdulillah saat ini kembali lagi kami dibantu oleh PDGI. Ini akan semakin mempercepat penanganan stunting di Majene. Semua yang terkait didalamnya mengambil bagian dan punya andil yang luar biasa," ucapnya.

Adapun peserta kegiatan ini, adalah anggota Tim Peggerak PKK Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa. Jumlah 120 orang dari delapan kecamatan di Majene. (har/red)

Intensifkan Pendidikan Karakter, SMP 5 Malunda Uji Coba 5 Hari Kerja

On Kamis, Januari 23, 2020


Abdul Khalik (Ist)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Dalam rangka menjalankan amanat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, SMP Negeri 5 Malunda Kabiraan Kecamatan Ulumanda mulai menerapkan uji coba sekolah lima hari kerja dengan penambahan jam mata pelajaran dan pembinaan karakter bagi pelajar.

Dasar uji coba lima hari kerja tersebut adalah Permendikbud Nomor 23 Tahun 2017 Tentang hari sekolah. Maka, SMPN 5 Malunda Kecamatan Ulumanda mengujicoba lima hari sekolah tersebut dengan tujuan utama adalah lebih intensifnya pendidikan penguatan katakter bagi siswa dengan kegiatan-kegiatan ekstrakulikuler.

"Sejak akhir 2019 kami sudah sosialisasikan ini (lima hari kerja sekolah) ke orang tua siswa, komite serta smua stakeholder yang ada," kata Abdul Khalik, Kepala SMP Negeri 5 Malunda, Kamis (23/1/2020).

"Alhamdulillah mereka sangat merespon," ucap Khalik, mengaku tujuan utama dari program ini adalah menciptakan siswa-siswi yang berkarakter.


Sosialisasi lima hari kerja sekolah di SMP Negeri 5 Malunda Desa Kabiraam Kecamatan Ulumanda belum lama ini. (Foto: Abdul Khalik untuk Masalembo.com)


Kasek Abdul Khalik mengatakan, pihaknya sudah merubah jadwal pelajaran dari 6 hari menjadi 5 hari. Jadwal tersebut sudah memasuki minggu ketiga bulan Januari ini.

"Walau masih terkendala sarpras (sarana prasarana) dan PTK namun kami akan trus menjalankan amanat Permen ini," tegas sarja sastra jebolan Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini.

Meski demikian, Khalik mengatakan, pihak SMP 5 Malunda masih menunggu rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Majene, Provinsi Sulbar untuk totalitas penerapan sistem lima hari kerja ini. (har/red)

Peletakan Batu Pertama Perumahan Rejawan Mansion City Mateng

On Kamis, Januari 23, 2020


Bupati Mateng H Aras Tammauni pada peletakan batu pertama pembangunan Perumahan Rejawan Mansion City.
(Foto: Yasin untuk Masalembo.com)


MATENG, MASALEMBO.COM - Peletakan Batu pertama dan Grand Opening pembangunan Perumahan Rejawan Mansion City yang berlokasi di Wilayah KTM Benteng, Desa Tobadak, Kecamtan Tobadak, Kabupaten Mateng resmi dimulai, Rabu (22/1/2020).

Hadiri dalam peletakan batu pertama tersebut Bupati H Aras Tammauni, Ketua PKK Mateng Hj Nurpati Aras, Anggota DPRD Sulbar H Amalia Fitri Aras, Ketua DPRD Mateng H Arsal Aras, Ketua IKD Asriani, Sekkab H Askary Anwar, Wakapolres Mateng, Pabung Mateng Kodim 1418 Mamuju, pihak Kemenag, para Asisten Setda Mateng, Kepala OPD Lingkup Pemkab Mateng serta tamu undangan lainnya.

"Kerjasama yang kita bangun selama ini harus kita pertahankan, atau kita lebih tingkatkan lagi demi kemajuan daerah kita yang kita cintai ini," kata H Aras Tammauni dalam sambutannya.

Salah satu program utama pemerintah kata H Aras yakni pembangunan infrastruktur dan listrik yang Insya Allah akan rampung tahun ini. Selain itu tahun-tahun mendatang semua jalan desa akan diperbaiki sehingga masyarakat dapat meningkatkan perekonomiannya menuju masyarakat sejahtera.

"Saat ini kita akan melakukan peletakan batu pertama pembangunan perumahan Rejawan Mansion City, perumahan ini juga disubsidi dan ini merupakan suatu kemajuan bagi daerah kita, karena akan dibangun salah satu perumahan yang megah di daerah kita ini," ucap Bupati.

Dijelaskan oleh Bupati, perumahan yang dikerjakan oleh pihak swasta ini dapat dimiliki oleh seluruh masyarakat Mateng yang ingin berinvestasi, bukan hanya PNS, TNI-Polri, tetapi masyarakat umum juga bisa.

"Peletakan batu pertama ini mudah-mudahan menjadi contoh perumahan yang ada di Mamuju Tengah saat ini, selain itu nanti ruko yang ada di sini akan dijadikan sebuah kantor oleh para Dinas yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mateng," uajarnya.

Perumahan Rejawan Mansion City ini akan dilengkapi berbagai fasilitas, seperti Kolam Renang, Pusat Jajanan, Masjid serta Fasilitas umum lainnya.

"Selamat Grand Opening Rejawan Mansion City, mudah-mudahan apa yang diinginkan untuk membangun perumahan ini dapat sukses dan dapat kita tinggal nantinya diperumahan ini," tutupnya. (ysn/red)

32 Pekerja Migran asal 3 Provinsi Dipulangkan Kemnaker, Ini Sebabnya

On Kamis, Januari 23, 2020


Para pekerja migran dipulangkan ke kampung halaman mereka. (Indo Mitra Media)

Jakarta, MASALEMBO.COM - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Direktorat Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) memfasilitasi pemulangan 32 Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) nonprosedural asal Provinsi Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Pemulangan 32 CPMI dipimpin oleh Kasubdit Perlindungan TKI, Direktorat PPTKLN Kemnaker, M. Ridho Amrullah; didampingi Kasi Pra dan Purna Penempatan TKI Kemnaker, Ali Tsabith; dan disaksikan oleh Pendamping Korban Perdagangan Orang (KPO) Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kemensos, Bambu Apus Kurniawan di RPTC Kemensos di Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur.

Pemulangan pertama, sebanyak 12 CPMI Banten dan 14 CPMI Jabar dilakukan pada Senin (20/1/2020). Menyusul 4 CPMI Jabar dan 2 CPMI asal Jateng, pada Selasa (21/1/2020). Pemulangan ke-32 CPMI dilakukan setelah penandatanganan berita acara serah terima Pekerja Migran dari pendamping Korban Perdagangan Orang (KPO) Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Kemensos, Bambu Apus Kurniawan kepada Kemnaker dan Disnaker Banten, Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Direktur PPTKLN, Eva Trisiana mengatakan ke-32 Pekerja Migran yang dipulangkan tersebut merupakan bagian dari 120 CPMI yang dicegah keberangkatannya dari hasil inspeksi mendadak (sidak) Kemnaker di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur, Jumát (27/12/2019) lalu.

"Calon Pekerja Migran tersebut merupakan bagian dari 120 CPMI yang dicegah oleh Kemnaker. Mereka semua rencananya akan diberangkatkan ke Negara-negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Oman dan Bahrain,” kata Eva Trisiana di Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Eva menjelaskan, saat ini Indonesia masih memberlakukan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI pada Pengguna Perseorangan di Negara Kawasan Timur Tengah. “Sehingga, proses penempatan calon pekerja migran ini melanggar Kepmenaker Nomor 260,” jelas Eva.

Dengan pemulangan kembali pekerja migran ini, Eva mengimbau masyarakat untuk tidak gampang tergiur dengan iming-iming gaji tinggi di luar negeri. Masyarakat harus benar-benar memahami alur dan tata cara bekerja ke luar negeri yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

"Kami berharap, masyarakat tidak mudah tergiur bujuk rayu sponsor atau calo yang menawarkan kemudahan proses dan gaji yang tinggi,” imbau Eva.

Ridho Amrullah saat menyerahkan 12 CPMI kepada Disnakertrans Banten untuk kemudian diserahkan kepada keluarganya berharap pengiriman nonprosedural tidak terulang kembali di waktu mendatang.

Ridho mengingatkan ibu-ibu CPMI itu, harus melalui jalur yang prosedural jika ingin bekerja di luar negeri untuk memudahkan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran jika terjadi masalah di negara penempatan, di kemudian hari.

“Ingatkan ke temen-temen, jangan berangkat lewat calo, jangan berangkat lewat sponsor. Ceritakan pengalaman ini semua ya, ” kata Ridho kepada Pekerja Migran asal Banten.

Sementara Kabid Penempatan dan Transmigrasi Disnakertrans Provinsi Banten, Indra Ginanjar Gumelar saat menerima penyerahan 12 orang calon Pekerja Migran asal daerahnya mengatakan dengan koordinasi Kemnaker bisa mengamankan CPMI nonprosedural ke daerah asalnya masing-masing. Pemulangan 12 orang CPMI merupakan wujud nyata negara memberikan perlindungan kepada warganegaranya.

"Kita akan pulangkan mereka melalui Pemkab/Pemkot asalnya dan bisa berkumpul dengan keluarganya. Secara terkoordinasi kita akan melakukan pembinaan dan bimbingan agar tidak terulang kembali kasus ini, ” kata Indra seraya berharap sponsor yang tidak bertanggungjawab terhadap CPMI ini, bisa ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sugiarti (37), salah seorang calon pekerja migran dari Kelurahan Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Pandeglang, Banten mengaku senang bisa kembali ke kampung halamannya setelah hampir 2 bulan berada di penampungan Kramat Jati, Jaktim dan RPTC, Bambu Apus, Jaktim.

"Saya dijanjikan kerja di Arab Saudi sebagai ART dengan gaji 1500 SAR. Kecewa dan tidak kecewa dengan kejadian ini. Tidak kecewa karena sebelum terbang ke Saudi diselamatkan Pemerintah kembali ke rumah. Saya tak tahu nasib saya di Saudi jika tak berhasil diselamatkan Kemnaker jika sudah berada di Saudi, ” kata istri dari Wasdirah dan ibu dua putra tersebut.

Rina (38) pekerja migran dari kelurahan Jagamukti, Kecamatan Surade, kabupaten Sukabumi mengaku ditawari sponsor akan bekerja di Arab Saudi selama dua tahun. Rina diajak tanpa diberitahu jumlah gaji, nama majikan dan lokasi rumah majikannya. Rina mengatakan suaminya, Rahmat pun telah mendesak agar Rina segera pulang untuk mengasuh 3 anak-anaknya.

"Saya diiming-iming akan digaji sekitar 1200-1500 SAR. Saya tak akan terbuai janji dan iming-iming lagi. Saya tak akan pergi lagi dari rumah untuk kerja keluar negeri, ” kata Rina yang sebelumnya bekerja sebagai tukang cuci pakaian tetangganya di Sukabumi. (Indo Mitra Media)