-->
Bupati Majene Tanam Pohon Jati Bantuan Bagana PDI Perjuangan

On Friday, February 26, 2021

Bupati Majene Lukman Nurman melakukan penanaman pohon jati di bantaran sungai Mange, Kecematan Banggae, Jumat (26/2/2021)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Lukman Nurman memulai aksi penanaman pohon di bantaran sungai Mangge, Lingkungan Mangge Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae, Jumat, 16 Februari 2021 pagi. Penanaman pohon sebagai upaya menjaga terjadinya sedimentasi pada hulu sungai serta untuk melestarikan sumber daya air.

Penanaman pohon ini diinisiasi oleh Badan Penanggulangan Bencana (Bagana) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) bersama Pemerintah Kabupaten Majene. Mereka melakukan penanaman pohon sebagai langkah penghijauan yang difokuskan pada bantaran sungai Mangge.

"Ratusan bibit pohon tersebut merupakan program kemanusiaan PDIP Perjuangan yang sebelumnya dibawa oleh Anggkota Komisi VIII DPR RI  H Arwan Aras," kata Sufyan Ilbas, Kasubang Protokoler Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Humas Setda Majene.

Meski demikian, Anggkota Komisi VIII DPR RI  H Arwan Aras berhalangan hadir. Ia mengikuti pelantikan bupati terpilih Mamuju Tengah yang merupakan ayah kandungnya. Maka, melalui pihak yang mewakilinya Arwan menitip permohonan maaf  kepada masyarakat Mangge yang batal mengikuti kegiatan tersebut.

Sementara itu Kadis Pertanian Peternakan dan Perkebunan (Distanakbun) Pemda Majene Burhan Usman mengatakan, penghijauan pada sumber air perlu dilestarikan dan dijaba bersama. "Karna air merupakan sumber penghidupan bagi masyarakat," katanya.

Bupati Majene Lukman yang turut hadir mengatakan, kegiatan tersebut merupakan misi kemanusiaan yang akan diwariskan kepada anak cucu. Menjelang akhir masa jabatannya, ia  ingin berbuat banyak dan meninggalkan kesan yang baik dan menyelesaikan semua pekerjaan.

“Kalau kita andaikan, jangan kita  meninggalkan air mata, tetapi meninggalkan mata air," ucapnya.

Ia mengaku senang, karena kegiatan tersebut mendapat respon yang baik dari dinas terkait terutama masyarakat yang hadir pada kegiatan tersebut. Ia berharap kedepan Mangge fokus menjadi hutan, karena wilayah inilah yang akan menopang ketersediaan air bagi masyarakat Majene. Ia juga meminta kepada Dinas terkait untuk tidak mengarahkan pengembangan holtikultura di bantaran sungai dengan harapan wilayah bantaran sungai bisa hijau, lebih hijau dari sekarang. 

Bupati yang Ketua DPD Golkar Majene itu, menyarankan kedepan upaya penghijauan juga direlevankan dengan nilai ekonomis bagi masyarakat setempat. Ia mencontohkan jika, diwilayah ini, juga ditanam pohon sukun maka di pastikan masyarakat akan memelihara buahnya karena memiliki nilai jual termasuk fungsi sumber air. 

"Perlu terbangun korelasi komunikasi yang bagus antara tanaman dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Turut hadir Ketua DPC PDI Perjuangan Majene Muhammad Wahyu, pihak Distanakbun beserta jajaran DLHK, Kepala Lingkungan dan  sejumlah tokoh masysrakat. (Har/Red)

Kasus Korupsi Kopi Mamasa:  Tersangka Kembalikan Kerugian Negara

On Friday, February 26, 2021



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kejati Sulbar menyerahkan barang bukti berupa uang sebesar Rp 1.166.808.870 ke kas negara. Uang tersebut diketahui barang bukti dalam kasus korupsi pengadaan bibit kopi sebanyak 1 juta batang jenis kopi Arabika dan Robusta pada Dinas Pertanian Kabupaten Mamasa tahun 2015 dengan tersangka Ir Donatus Marru.

Donatus Marru sendiri telah diamankan pada Kamis (15/10/2020) lalu sesuai surat perintah penahanan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, Nomor: PRINT-458/P.6/Fd.1/10/2020.

"Hari ini adalah eksekusi barang bukti dengan nilai Rp 1.166.808.870,00," kata Kasi Penkum Kejati Sulbar Amiruddin, Jumat (26/2/2021).

Disampaikan Amiruddin, uang tersebut sementara dititip di Bank Mandiri.

Sementara itu, Kejati Sulbar Johni Manurung menuturkan kasus korupsi itu bermula dari PT Supin Raya terkait kerja sama pengadaan bibit kopi di Kabupaten Mamasa.

Donatus Marru sendiri diketahui merupakan Direktur PT Supin Raya.

"Dalam proses lelang itu banyak hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dimenangkan oleh PT Supin Raya dengan cara tidak sehat, dimana komposisi rincian pengadaan serta jenis kopi," kata Johni.

Seharusnya, sebut Johni diperoleh dari informasi lelang pada saat anwijzing, namun kenyataannya tersangka Donatus Marru memperoleh informasi bukan melalui mekanisme yang sah sebagai peserta tender.

Pada saat mengikuti pelelangan, tersangka mendapatkan bocoran dari PPK Munianto yang diajukan dalam berkas perkara terpisah.

Untuk rincian presentase volume bibit kopi untuk masing-masing jenis bibit kopi, yaitu Robusta 300 ribu batang dan Arabika 700 ribu batang. 

Jenis bibit kopi yang akan diadakan yang sebelumnya tercantum dalam KAK dan HPS, tiba-tiba oleh PPK Murniato meminta kepada tim pokja untuk menggantinya menjadi jenis bibit kopi Somatic Embriogenesis (SE) pada summary report lelang LPSE 

"Permintaan dari PPK itu pada saat dilakukan anwijzing lelang pengadaan bibit kopi," kata Johni.

Dalam membuat dan menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), PPK membuatnya dengan cara tidak sesuai ketentuan. 

Dimana harga tersebut bersifat umum yang diberlakukan kepada pihak swasta, padahal terhadap pengadaan planlet yang didanai dengan dana pemerintah APBN dan APBD mendapatkan potongan harga dengan selisih Rp 1000 per bibit, sehingga perbuatan PPK menguntungkan tersangka.

Disamping itu, sebanyak 1 juta bibit sebagian belum didsitribusikan kepada petani.

"Jadi untuk menutupi kesalahannya, tersangka meminta kepada PPK Murniato agar dilakukan addendum, dan pembayaran dilakukan sebesar 100 persen kepada PT Supin Raya," jelasnya.

"Permintaan pembayaran itu dilakukan pada tanggal 21 Desember 2015," sambungnya.

Dari hasil audit BPK dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Sulawesi Barat, negara mengalami kerugian kurang sebesar Rp 1.166.808.870.

"Dalam perbuatannya tersangka melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TPK jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," ucapnya. (fad/red)

Bupati Lukman Harap 10 Tim Validasi Kerusakan Dampak Gempa Segera Bekerja

On Thursday, February 25, 2021


MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Lukman meminta agar Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene untuk segera mengambil langkah cepat. Khususnya mengefektifkan 10 tim validasi kabupaten yang akan turun ke lokasi mengecek keabsahan data yanh sebelumnya di kumpulkan oleh pemerintah desa dan kecamatan. 

Tim segera harus bekerja meningat, data yang valid akan menjadi acuan pemerintah pusat dalam menggelontorkan anggaran di kecamatan terdampak. Jangan sampai kata Lukman, jika ada kejadian bencana lainnya di Indonesia perhatian dan bantuan akan dialihkan. ” Seperti yang dikatakan perwakilan Kemensos RI jika data tidak cepat masuk, jangan sampai ada bencana lain dan program bantuan akan dialihkan atau terbagi,” ucapnya saat rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Gempa bersama tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene 23 Februari 2021 bertempat di ruang rapat wakil Bupati. 

ia juga menginstruksikan agar segera BPBD menjemput sendiri Juklak dari BPBD yang nantinya akan menjadi petunjuk teknis dan sebagai dasar pembuatan Perbub. Hal tersebut akan menjadi dasar setiap tim untuk bergerak di lapangan. 

Kepala BPBD Majene Ilhamsyah mengaku siap untuk menjalankan arahan tersebut. Direncanakan 10 tim tersebut akan bergerak mulai tanggal 7 Maret hingga 20 hari kedepan. ” kami siap bekerja, setelah aturan rampung yang menjadi dasar kita dilapangan."

10 tim.tersebut terdiri dari berbagai OPD seperti BPBD, Dinsos, TNI dan Polri. Masing masing dikordinir oleh Bupati, Sekda, Kapolres, Dandim 1401 dan Kajari. Sesuai masukan dari Pansus DPRD Sulbar, agar tim tersebut juga melibatkan para akademisi di Univeristas seperti Unsulbar sesuai dengan bidang keilmuaanya. 

Ketua Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene yang juga Plt Sekda Majene Masriadi Nadi Atjo juga meminta agar BPBD segera membuat data progres pengungsi korban gempa. Mulai dari awal kejadian hingga memasuki masa transisi. "Saya harap segera di buat progres pengungsi supaya kita tahu, berapa jumlahnya yang masih bertahan sampai sekarang," pungkasnya. 

Rapat tersebut turut di hadiri Kapolres Majene, perwakilan Dandim 1401, dan beberapa koordinator tim Satgas Transisi Darurat Ke Pemulihan Pasca Gempa Kabupaten Majene serta Camat Ulumanda dan Tubo Sendana. (Har/Red)

Dukung Program Ketenagalistrikan, Pemda Majene Terima Penghargaan PT PLN

On Thursday, February 25, 2021


MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten Majene kembali menerima penghargaan. Penghargaan kali ini berasal dari PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN. Penghargaan itu diserahkan langsung Manager PT PLN (Persero) ULP Majene Bakhtiar, kepada Bupati Majene Lukman di ruang kerja Bupati, Rabu 24 Februari 2021.

Selain itu, Manager PT PLN (Persero) ULP Majene juga menyerahkan laporan kegiatan Posko BUMN Majene peduli gempa Sulbar. "Penyerahan piagam merupakan bentuk ucapan terima kasih dari PLN UP3 Mamuju kepada Pemerintah Kabupaten Majene atas dukungan untuk kegiatan ketenagalistrikan di Majene,” kata Bakhtiar.


Menurut Bakhtiar, Pemerintah Kabupaten Majene layak diberikan penghargaan karena Konsistensi untuk pembayaran tagihan listrik Pemda setiap bulan dan dukungan untuk percepatan pembangunan jaringan listrik desa selama ini.

Bupati Lukman yang menerima langsung penghargaan tersebut, menyampaikan terima kasih kepada PLN Majene yang selama ini selalu terjalin sinergitas yang baik. Lukman juga berharap agar layanan PLN kepada warga Majene semakin ditingkatkan dan kedepannya sudah tidak ada lagi daerah yang belum teraliri listrik PLN. (Har/Red)

Penuhi Batas Minimal, Dewan Pers Nyatakan Verikasi JMSI  Sumut Lulus Faktual

On Thursday, February 25, 2021

Wakil Ketua Dewan Pers, Hendri Ch. Bangun menyerahkan hasil verfak JMSI Sumut ke Ketua, Antho Gank, Rabu (24/02/2021)


MEDAN, MASALEMBO.COM - Tim verifikasi Dewan Pers kunjungi kantor Pengurus Daerah (Pengda) Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI)  Sumatera Utara (Sumut) di Jalan Sei Brantas Medan, Rabu sore (24/2/2021).

Kedatangan tim dari Dewan Pers bertujuan melakukan verifikasi faktual atas berkas yang telah diserahkan JMSI Sumut melalui Pengurus Pusat JMSI.

Kunjungan tim Dewan Pers tersebut terdiri dari, Wakil Ketua Dewan Pers, Hendrik CH Bangun yang didampingi, Staff Dewan Pers Bidang Verifikasi, Deritawati Sitorus dan Fitri.

Kedatangan tim Dewan Pers sore itu disambut hangat Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli, Sekretaris, Chairum Lubis, dan beberapa anggota JMSI lainnya.

Dalam pertemuan itu, tim langsung bekerja memantau langsung ruang kerja maupun struktur organisasi JMSI Sumut, serta berkas yang ada. Setelah beberapa jam melakukan verifikasi dengan meneliti berkas, dan dinyatakan lengkap.

"Hari ini kita meneliti berkas kepengurusan serta melihat kantor JMSI Sumut. Dan semua berjalan dengan baik dimana dari 15 perusahan pers yang diajukan, 5 diantaranya dinyatakannya tidak lengkap sementara  10 lainnya aman," ungkap Deritawati Sitorus yang juga menyerahkan berita acara verfak ke Ketua JMSI Sumut.

Sementara itu, Ketua JMSI Sumut, Rianto Agli atau yang akrab disapa Anto Genk menyatakan, dengan telah dilakukan verifikasi ini, ia berharap JMSI Sumut akan lebih optimal mengibarkan bendera JMSI bersama kepengurusan lainnya.

Tentunya, sambung Rianto, JMSI Sumut akan mengikuti prosedur di seluruh cabang di 29 Provinsi yang telah terbentuk. 

Diketahui, JMSI Sumut adalah Pengda ketiga yang telah dilakukan verifikasi setelah dua Pengda lainnya yakni JMSI Kepri dan JMSI NTB.

"Kita yakin bahwa apa yang kita serahkan baik pusat dan daerah dinyatakan lulus dengan memenuhi batas minimal 10 Perusahan Pers di setiap provinsi,"  tandasnya. (Rls/Red)

Stunting, Ancaman Masa Depan Kabupaten Mamasa

On Wednesday, February 24, 2021

Ilustrasi (inet)


Oleh
Evi Arianti, SST
(Statistisi Ahli BPS Kabupaten Mamasa)

ANAK adalah investasi sebuah bangsa. Nasib bangsa Indonesia di masa yang akan datang berada di tangan anak-anak masa sekarang. Mereka adalah aset dan penerus generasi yang akan memimpin dan mengelola sumber daya di negara ini. Oleh karena itu, Indonesia butuh anak-anak yang berkualitas pada masa yang akan datang untuk kemajuan negeri, diawali dengan anak-anak yang sehat di masa sekarang.

Evi Arianti, SST (penulis)

Keberhasilan bangsa nantinya ada di tangan mereka. Kualitas mereka berkorelasi erat dengan kesehatan sejak dini bahkan sejak mereka dalam kandungan. Tertuang dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan menyatakan bahwa upaya pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berumur 18 tahun.

Masalah gizi yang berstatus kronis menurut Kementrian Kesehatan RI adalah stunting. Dalam buletin yang dikeluarkan oleh Pusat Data dan Informasi Kemenkes RI, stunting merupakan masalah gizi kronis pada balita yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dibandingkan anak seusianya. Anak yang menderita stunting akan lebih rentan terhadap penyakit dan ketika dewasa beresiko untuk mengidap penyakit degeneratif. Menjadi berbahaya karena dampak stunting tidak hanya pada segi kesehatan tetapi mempengaruhi tingkat kecerdasan anak.

Tidak heran, pemerintah menaruh perhatian khusus pada masalah ini dan menjadikan stunting sebagai fokus utama dalam menuntaskan kesehatan anak. Hal ini juga dilatarbelakangi oleh fakta bahwa Indonesia termasuk dalam darurat  stunting. Badan kesehatan dunia World Health Assembly (WHO) menetapkan batas toleransi stunting maksimal 20 persen dari total balita. Ironisnya, persentase balita stunting di Indonesia telah melebihi batas tersebut.

Penanggulangan permasalahan stunting masih menjadi salah satu fokus pemerintah di berbagai negara. Hal tersebut tercermin dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) pada tahun 2030 untuk menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi.

Potret Stunting Mamasa

Berdasarkan hasil olah data Integrasi Susenas dan Studi Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2019, prevalensi balita stunting di Kabupaten Mamasa sebesar 45,02 persen. Artinya, 45 dari 100 anak balita di Kabupaten Mamasa menderita stunting. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir setengah balita di Kabupaten Mamasa menderita stunting.

Angka sebesar ini menunjukkan bahwa stunting di kabupaten Mamasa sudah menjadi masalah serius. Hal ini juga bisa menjadi  kekhawatiran akan menurunnya kualitas sumber daya manusia karena stunting terbukti mempengaruhi kecerdasan seseorang.

Padahal, tanggung jawab anak termasuk kesehatan anak berada di tangan orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Anak berhak untuk sehat. Bahkan, hak tersebut telah diakui dunia pada Konvensi Hak-Hak Anak dan perundang-undangan Indonesia. 

Stunting di masa Pandemi Covid-19
Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak bulan Maret 2020 telah memporak-porandakan kinerja di berbagai bidang, tak terkecuali bidang kesehatan.

UNICEF memperkirakan bahwa pandemi Covid-19 dapat menyebabkan peningkatan jumlah kasus stunting akibat kekurangan gizi akut sebanyak 15 persen di seluruh dunia. Hal tersebut karena salah satu cara penting untuk pencegahan stunting adalah dengan pemenuhan gizi anak sejak dalam kandungan.

Namun sejumlah orang justru kehilangan pekerjaan/sumber pendapatannya di masa pandemi Covid-19, sehingga daya beli masyarakat untuk memenuhi gizi anak pun menjadi berkurang. Selain pemenuhan gizi, pemberian layanan imunisasi dasar lengkap bagi balita juga menjadi salah satu cara penting untuk mencegah stunting.

Namun pandemi Covid-19 menyebabkan layanan tersebut menjadi berkurang di beberapa fasilitas kesehatan. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan UNICEF terhadap 5.300 fasilitas kesehatan di Indonesia, hampir 83,9 persen menyatakan bahwa layanan imunisasi mengalami gangguan signifikan.

Penanggulangan Stunting

Partisipasi ibu menjadi kunci utama dalam pencegahan stunting pada balita. Ibu perlu mempunyai pengetahuan mengenai pentingnya memberikan gizi yang cukup bagi anak sejak dalam kandungan sampai masa pertumbuhan anak berakhir.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga perlu mendukung optimalisasi edukasi atau sosialisasi bagi para ibu, salah satunya melalui tenaga kesehatan yang ada sampai tingkat desa.

Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan tersedianya pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil dan balita sampai pelosok daerah, yang tentunya dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dengan baik.
Dapat disimpulkan, untuk menanggulangi permasalahan stunting perlu adanya kerjasama antara berbagai pihak agar kualitas sumber daya manusia di Indonesia, khususnya di Kabupaten Mamasa dapat semakin ditingkatkan di masa mendatang.(*)

Jajaran Direksi BPJAMSOSTEK Periode 2021-2026 Resmi Dilantik

On Wednesday, February 24, 2021



JAKARTA, MASALEMBO.COM - Presiden RI Joko Widodo melantik jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan atau dikenal dengan sapaan BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026. 

Pelantikan tersebut dipusatkan di Istana Negara Republik Indonesia, Selasa (23/2/2021) di Jakarta.

Anggoro Eko Cahyo yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk menahkodai BPJAMSOSTEK dalam mencapai tujuannya memberikan perlindungan menyeluruh dan kesejahteraan kepada pekerja Indonesia dan keluarganya.
 
Jajaran Direksi BPJS Ketenagakerjaan periode 2016-2021 ini terbagi dalam enam Direktorat yang masing-masing dijabat oleh direktur yang berkompeten dalam bidangnya dan mendukung Anggoro Eko Cahyo sebagai Direktur Utama dalam mengelola program jaminan sosial ketenagakerjaan.
 
Anggoro menyatakan, ia dan jajaran direksi diberi amanah langsung oleh Presiden Joko Widodo dan akan mengelola dana pekerja yang besar ini dengan integritas yang tinggi, tata kelola yang baik dan tentu saja harus tetap inovatif. 
 
“Kami juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial karena ada 3 tantangan utama yang harus kami hadapi, yaitu peningkatan cakupan peserta, peningkatan manfaat dan layanan bagi pekerja, dan optimalisasi hasil investasi dana pekerja,” katanya.
 
Dirinya juga menyoroti relasi yang baik harus dijaga dengan pemangku kepentingan baik eskternal, seperti dengan kementerian dan lembaga, juga dengan jajaran dewan pengawas sebagai perwakilan stakeholder di internal. "Karena akan sangat membantu dalam mewujudkan visi dan misi kami kedepannya," ucapnya.
 
Dalam menjalankan tugasnya, Anggoro telah menyusun jajaran direktur teknis yang membidangi Direktorat Kepesertaan, Direktorat Pelayanan, Direktorat Pengembangan Investasi, Direktorat Keuangan, Direktorat Perencanaan Strategis, dan Direktorat Umum dan SDM.
 
Tugas perluasan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan dipimpin oleh Zainudin yang menjabat sebagai Direktur Kepesertaan. 


Zainudin sebelumnya merupakan pejabat karir di lingkungan BPJS Ketenagakerjaan dengan posisi terakhir sebagai Deputi Direktur Bidang Kepesertaan Korporasi dan Institusi dan merupakan pejabat aktif hingga dilantik sebagai Direksi periode 2021-2026.
 
Terkait dengan bidang layanan, Roswita Nilakurnia diberikan kepercayaan untuk menjabat sebagai Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Sebelumnya, dirinya menjabat sebagai Direktur Keuangan, SDM dan Umum di PT. Pulo Mas Jaya yang merupakan anak perusahaan PT. Jakarta Propertindo (JAKPRO).
 
Edwin Michael Ridwan dipercaya untuk mengelola dana peserta dengan jabatan sebagai Direktur Investasi. Edwin terakhir menjabat sebagai SVP Investasi Pasar Uang dan Pasar Modal PT Taspen (PERSERO) dan untuk periode 2021-2026 mendatang, dirinya akan mengelola dana pekerja dengan integritas yang tinggi, sesuai dengan mandat dari Direktur Utama BPJAMSOSTEK.
 
Sementara itu, Asep Rahmat Suwandha ditunjuk sebagai Direktur Keuangan untuk mengelola keuangan badan. Dirinya sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan merupakan Aparatur Sipil Negara di Komisi Pemberantasan Korupsi (ASN KPK) sebagai koordinator wilayah VI dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK.
 
Pramudya Iriawan Buntoro, yang sebelumnya merupakan Deputi Direktur Bidang Aktuaria BPJAMSOSTEK, kini dipercaya untuk menjabat sebagai Direktur Perencanaan Strategis dan Teknologi Informasi di BPJAMSOSTEK. Dirinya merupakan salah satu direktur termuda yang pernah menjabat sejak PT Jamsostek (PERSERO) berdiri dan merupakan talenta internal BPJAMSOSTEK yang berkarir dari level staf.
 
Terakhir, Direktur Umum dan SDM BPJS Ketenagakerjaan dipercayakan kepada Abdur Rahman Irsyadi. Yang bersangkutan sebelumnya menjabat sebagai Deputi Direktur Human Capital BPJAMSOSTEK dan berasal dari internal atau karyawan BPJAMSOSTEK. Jika ditilik dari keseluruhan jajaran Direksi BPJAMSOSTEK periode 2021-2026 ini, total ada 3 orang karyawan BPJAMSOSTEK yang dilantik oleh Presiden Joko Widodo. 
 
"Formasi Direksi ini bukan merupakan formasi permanen dan akan dilakukan evaluasi secara berkala. Saya berharap, formasi ini solid dan harmonis mewujudkan sinergi positif dengan seluruh stakeholder sehingga mampu meningkatkan kinerja BPJS Ketenagakerjaan serta mewujudkan visi dan misi dalam memberikan perlindungan dan pelayanan terbaik kepada peserta. Mohon dukungan seluruh stakeholder agar kami bisa mewujudkan kesejahteraan pekerja Indonesia," tutup Anggoro.
 
(Deputi Direktur Bidang Humas dan Antar Lembaga/dir/red)

Divonis Bersalah atas Kasus Penghinaan Istri Gubernur, Hasriadi Ajukan Banding

On Wednesday, February 24, 2021

Hasriadi, SH (ist)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Majene Hasriadi dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri Majene atas kasus dugaan penghinaan istri gubernur Sulbar, Andi Ruskati Ali Baal. Ia divonis satu bulan penjara lebih ringan dari tuntutan tujuh bulan oleh jaksa penuntut umum (JPU) Kejari Majene.

Putusan hakim dibacakan pada Rabu, 17 Februari lalu. Meski putusan lebih ringan namun majelis hakim memberi waktu satu minggu untuk keputusan banding, dan hari ini Hasriadi memastikan akan mengajukan banding. "Saya ingin mengajukan banding karena saya tidak pernah merasa menghina siapapun," tegasnya, Rabu (24/2/2021).

Ketua Komisi II DPRD Majene itu mengatakan dalam orasinya pada demontrasi polemik Participasing Interes (PI) migas blok Sebuku Lereklerekan yang menjadi mula kasus dugaan penghinaan terhadap Andi Ruskati Ali Baal, dirinya hanya berniat melakukan kritikan terhadap pengambil kebijakan. Andi Ruskati sebagai anggota DPR RI dan wakil Sulbar di pusat menjadi salah satu sasaran krtitik politisi senior PAN Majene itu. 

"Sebab yang berkompeten untuk kebijakan MoU yang ditanda tangan di istana wapres itu tentu pusat. Dan siapa yang paling menarik untuk dikiritik adalah Andi Ruskati sebagai anggota DPR RI, sebagai wakil Sulbar di pusat. Beliau juga sebagai pendamping gubernur," ujar Hasriadi menguraikan muasal kasus yang menimpah dirinya itu.

Hasriadi mengatakan, dia hadir dalam aksi menuntut pembagian PI migas blok Sebuku Lereklerekan saat itu dalam kafasitas sebagai anggota DPRD Kabupaten Majene. Namun ia tak pernah merasa menghina istri gubernur yang juga anggota Komisi IX DPR RI dapil Sulbar.

"Dengan jabatan sebesar itu, nenek sayapun tidak akan berani menghina beliau (Andi Ruskati). Sepuluh batang kepala saya ini tidak akan berani menghina beliau. Tapi karena beliau memiliki jabatan penting maka wajarlah kalau dia dikritik," ungkap Hasriadi.

Mantan tim sukses Ali Baal-Enny ini juga menjelaskan, kasusnya bergulir sejak beberapa bulan lalu di Pengadilan Negeri Majene. Sidang terus berlanjut sebab Ruskati enggan berdamai dengan politisi PAN asal Kecamatan Malunda ini. Hasriadi menagku telah berulang kali berupaya meminta maaf kepada Ketua TP PKK Provinsi Sulbar itu namun tak pernah mendapat tanggapan. 

"Saya berkali-kali pernah minta difasilitasi untuk meminta maaf, karena walaupun saya merasa mengkritik tapi orang dikritik itu tersinggung maka sebagai manusia biasa saya datang meminta maaf dan ingin menjelaskan, tapi kedatangan saya tidak pernah diterima," ujarnya.

Terakhir di pengadilan, Hasriadi bertemu secara virtual dengan Andi Ruskati. Dirinya tetap meminta maaf namun Ruskati tak pernah mau memaafkan. "Makanya sidang ini tetap berlanjut," kataya.

Hasriadi juga mengatakan, langkah hukum selanjutnya (banding) dia ambil sebab haknya sebagai anggota DPRD dikesampingkan. Kata dia, dirinya dalam kafasitas anggota dewan yang melayangkan kritik kepada pejabat publik mestinya tak dituntut di depan pengadilan sebab punya hak imunitas sebgai anggota dewan.

"Saya dalam kafasitas anggota dewan, apakah mengkritik atau apapun namanya, berbicara di depan umum saya dijamin dalam undang-undang, pasal berapa itu, setiap anggota DPR dalam melaksanakan tugasnya di dalam maupun di luar itu dijamin oleh undang-undang. Tidak bisa dituntut di depan pengadilan. Begitu kata undang-undang, tapi buktinya sekarang kan saya dituntut dalam melaksanakan tugas," terangnya.

Hasriadi mengaku datang berorasi dengan surat tugas. "Itulah yang saya juga tidak terima, kenapa bisa hak-hak saya juga selaku anggota DPRD dikesampingkan. Maka kalau ada orang bertanya kenapa saya banding, karena merasa hak imunitas saya dikesampingkan."

Soal adanya pendapat lain bahwa penyempaiannya orasinya oleh dirinya tidak beretika, Hasriadi mengatakan hal itu adalah kewenangan Badan Kehormatan (BK) DPRD Majene. "Tidak beretika atau beretika, itu adalah badan kehormatan DPRD, tapi kan badan kehormatan tidak pernah mengeluarkan keputusan bahwa saya melanggar etika," pungkasnya. (Har/Red)

Lagi, Kapolda Sulbar Raih Penghargaan dari LEPRID dan Komnas Perlindungan Anak

On Tuesday, February 23, 2021



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno kembali meraih penghargaan dari Lembaga prestasi Indonesia - Dunia (LEPRID) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).

Penghargaan itu diberikan di Jakarta oleh LEPRID atas prestasi dari Kapolda Sulbar sebagai pencetus aplikasi aman nyaman dot com (ayam.com) yang menjadi program inovasi pelayanan masyarakat berbasis netizen journalisme pertama di Indonesia.

Sedangkan penghargaan dari Komnas PA diberikan atas dedikasi Kapolda Sulbar dalam memberikan perlindungan kepada anak melalui aplikasi ayam.com.

Ketua Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait berharap kedepannya dapat membangun kemitraan antar instansi yang lebih erat dalam memberikan pengabdian kepada anak-anak di wilayah Sulawesi Barat.

Dengan adanya terobosan ayam.com yang dapat memberdayakan serta menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat sehingga perlindungan serta keselamatan anak di wilayah Polda Sulbar semakin terjamin.

"Mudah-mudahan dengan kehadiran Kapolda Sulbar ini dapat dimanfaatkan untuk menjalin kemitraan antar instansi dalam memberikan pengabdian kepada anak di Sulbar," tandas Arist Merdeka.

Sementara Ketua lembaga LEPRID Paulus Pangka memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kapolda Sulbar atas inovasi pelayanan masyarakat pertama di Indonesia dengan menggunakan basis netizen journalism.

“Saya selaku ketua LEPRID sangat mengapresiasi terobosan dari Pak Kapolda Sulbar yang menciptakan aplikasi pertama di Indonesia yang berbasi netizen journalism," aku Paulus.

Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno menyebut, pemberian nama aplikasi ayam.com sebagai daya tarik dan nama aplikasinya unik dan membuat masyarakat penasaran.

"Dari nama aplikasi itu membuat rasa penasaran sehingga masyarakat ingin mengetahuinya lebih jauh, apa itu aplikasi ayam.com, banyak yang mengunduhnya bahkan sudah ribuan lebih masyarakat mengunakannya dan manfaatnya sangat besar," beber Eko, Selasa (23/2/2021).

Eko mengatakan, aplikasi ayam.com bukan merupakan situs namun aplikasi yang dapat di download di play store secara gratis.

Fungsi aplikasi ayam.com, sebut Eko, masyarakat bisa menjadi wartawan warga. Manfaatnya, masyarakat bisa melaporkan setiap kejadian bahkan melaporkan tindakan-tindakan nakal dari oknum polisi.

"Dengan adanya aplikasi ini, semua masyarakat yang telah terverifikasi bisa menjadi pewarta melalui aplikasi ini, jadi kepanjangan nama ayam.com adalah aman dan nyaman dengan tujuan untuk menjadi daya tarik tersendiri," pungkas Eko.

Sebelumnya, tiga penghargaan diraih Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno, diantaranya penghargaan dari dari Museum Rekor Indonesia (MURI), Award 2021 (Kak Seto) dan Polisi Award 2021. Senin (22/2/2021) di Jakarta.

Penghargaan yang diberikan dari MURI yakni atas prestasi sebagai Kapolda pertama dalam mencetus program Aplikasi Layanan Masyarakat Berbasis Jurnalisme Warganet.

Sedangkan penghargaan award 2021 dari kak Seto sebagai Kapolda Sahabat Anak yang memberikan perlindungan dan kenyamanan anak Indonesia melalui aplikasi serta penghargaan dari Polisi award sebagai Kapolda inovatif dan kreatif atas terobosan program aplikasi Aman dan Nyaman. (fad/red)

Kapolda Sulbar Sabet Tiga Penghargaan

On Monday, February 22, 2021



MAMUJU, MASALEMBO.COM - Kapolda Sulbar Irjen Pol Eko Budi Sampurno menyabet tiga penghargaan tingkat nasional.

Penghargaan itu diterima Eko dari Museum Rekor Indonesia (MURI), Award 2021 (Kak Seto) dan Polisi Award 2021.

Penghargaan yang diberikan dari MURI yakni atas prestasi sebagai Kapolda pertama dalam mencetus program Aplikasi Layanan Masyarakat Berbasis Jurnalisme Warganet.

Sedangkan penghargaan award 2021 dari kak Seto sebagai Kapolda Sahabat Anak yang memberikan perlindungan dan kenyamanan anak Indonesia melalui aplikasi serta penghargaan dari Polisi award sebagai Kapolda inovatif dan kreatif atas terobosan program aplikasi Aman dan Nyaman.

Aplikasi yang diberi nama ayam.com merupakan terobosan terbaru dari pihak Kepolisian khususnya Polda Sulbar dalam memberdayakan masyarakat untuk saling berbagi kegiatan kamtibmas yang dikembangkan dalam berbagai aspek pendidikan dan kesehatan.

Kedepannya, aplikasi ini diharapkan mampu menjadi aplikasi nasional yang dapat menjadi contoh bagi Polda lainnya dalam menciptakan terobosan yang dapat menciptakan situasi aman dan nyaman kepada masyarakat sesuai nama aplikasi ayam.com

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Senior Manager Museum rekor Indonesia Yusuf Ngadri di Jakarta saat menyerahkan langsung piagam penghargaan MURI kepada Irjen Pol Eko Budi Sampurno.


Sementara Seto Mulyadi atau yang akrab disapa kak Seto mengatakan bahwa acara yang digelar ini khusus untuk menganugrahkan penghargaan kepada tokoh-tokoh yang memberikan kesejahteraan dan perlindungan kepada anak seperti yang dilakukan oleh Irjen Pol Eko Budi Sampurno melalui aplikasi ayam.com.

Menurutnya, Eko Budi Sampurno merupakan Perwira tinggi Polri yang sangat dikenal melalui pemberitaan dengan ide-ide kreatif dan terobosan mutakhirnya seperti ayam.com yang memberdayakan dan menjalin komunikasi efektif dengan masyarakat sehingga perlindungan serta keselamatan anak di wilayah Polda Sulbar semakin terjamin.

“Selain berbagi informasi kamtibmas antara polisi dan masyarakat, aplikasi ini juga dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak dalam bermain ataupun belajar dan bebas dari segala bentuk kekerasan," sebutnya.

Di masa pandemi Covid-19 ini tingkat kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat, sehingga dengan hadirnya aplikasi ini dapat mempercepat langkah penegakan Hukum dari Pihak Kepolisian dengan bantuan dari Masyarakat melalui aplikasi ini.

“Ini adalah salah satu karya luar biasa sehingga kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi tingginya atas terobosan kreatifnya dalam melindungi anak Indonesia," ucapnya. (Fad/red)