-->

Hot News
Majene Gelar Seminar Internasional Bahas Pemanfaatan Jalur Rempah
Sabtu, September 14, 2024

By On Sabtu, September 14, 2024

Wakil Bupati Majene Arismunandar (kiri/batik merah) saat menghadiri pembukaan seminar internasional Jalur Rempah. [Foto: Subhan untuk masalembo.com]


MAJENE, MASALEMBO.COM – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Majene, bekerja sama Dinas Kebudayaan Provinsi Sulbar dan Kemendikbudristek, menggelar seminar internasional sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Jalur Rempah. 

Pembukaan seminar berlangsung Aula Gedung LPMP Majene dengan fokus pada pemanfaatan jalur rempah sebagai warisan budaya dan potensi ekonomi bagi masyarakat Majene.

Wakil Bupati Majene Arismunandar mengatakan, seminar ini diharapkan menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengoptimalkan pemanfaatan Jalur Rempah. 

Pemerintah berharap agar hasil dari seminar ini dapat menjadi pedoman dalam pengembangan program-program yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

"Kami ingin agar hasil seminar ini bisa menjadi rujukan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan terkait Jalur Rempah, sehingga warisan budaya ini dapat memberikan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat Kabupaten Majene," ujar Arismunandar yang hadir dalam acara tersebut.

Jalur Rempah, yang dikenal sebagai rute perdagangan sejak zaman dahulu, menjadi topik utama dalam seminar. Pemerintah menegaskan bahwa jalur ini merupakan bagian penting dari sejarah dan budaya yang telah dibuka oleh nenek moyang orang Mandar, Majene. Jalur ini bukan hanya rute perdagangan, tetapi juga simbol koneksi budaya dan ekonomi antar wilayah.

"Pemerintah akan berupaya melanjutkan potensi besar dari Jalur Rempah ini, baik untuk membuka peluang ekonomi baru maupun untuk menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat," lanjutnya.

Arismunandar berharap, seminar ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis untuk memperkuat kebijakan yang mendukung pelestarian budaya sekaligus memanfaatkan Jalur Rempah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. (Ril/red)

Tiga Calon Bupati Mamasa Siap Beri Ruang untuk Penghayat Kepercayaan dan Budaya Adat
Sabtu, September 14, 2024

By On Sabtu, September 14, 2024

Foto bersama usai Dialog Kebangsaan yang digelar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan NGO PAHAM di hotel Sajojo Mamasa. [Foto: Rahma/masalembo.com]


MAMASA, MASALEMBO.COM - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggelar Dialog Kebangsaan dengan tema "Pemenuhan Hak-Hak Penghayat Kepercayaan Ada' Mappurondo dan Masyarakat Adat" pada 14 September 2024 di Hotel Sajojo, Mamasa. Acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan NGO PAHAM sebagai panitia lokal.

Acara tersebut menghadirkan tiga calon Bupati Mamasa, yakni David Bamba Layuk, Andi Farida, dan Welem Sambolangi, yang menyatakan kesiapan mereka dalam mendukung pelestarian kebudayaan Mamasa, terutama memberi ruang partisipasi kepada kelompok penghayat kepercayaan dan masyarakat adat.

Kegiatan dibuka pukul 09.00 dengan penampilan tarian dari Sanggar Seni Lisuang Ada' Mambaca, yang membawakan tarian Pajongge’ dari Ba'bana Salumakanang, dikolaborasikan dengan seni Pamanca’.

Ketua panitia, Nurtahmidin, menyampaikan bahwa tujuan utama acara ini adalah mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan kebudayaan lokal, khususnya budaya Mappurondo dan masyarakat adat.

“Bagaimana kami berupaya agar pemerintah bisa juga memajukan kebudayaan yang ada di Mamasa dan ada ruang yang diberikan kepada kaum muda, khususnya para penghayat kepercayaan Mappurondo,” ujarnya.

Selain itu, para pemuda yang hadir juga memberikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Hesty, salah satu peserta, mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada panitia atas terselenggaranya acara ini.

“Saya sangat mengapresiasi teman-teman panitia yang telah merancang kegiatan ini, karena sangat penting bagi kami, khususnya generasi muda,” kata Hesty.

Ia juga menyoroti komitmen ketiga calon bupati dalam membangun keadilan dan kesetaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk penghayat kepercayaan.

“Saya sangat mengapresiasi para calon Bupati Mamasa yang satu suara dalam kerinduan mereka untuk membangun keadilan atau kesetaraan pelayanan kepada masyarakat, terutama kepada saudara/i kita penghayat kepercayaan,” lanjut Hesty.

Para pemuda Mamasa berharap, seiring dengan perkembangan zaman, pemerintah dapat terus memperhatikan budaya lokal agar tidak hilang atau dilupakan begitu saja. (Rah/red)

Terkait TMS, Jubir Trisal - Akhmad Nilai KPU Palopo Tidak Profesional
Sabtu, September 14, 2024

By On Sabtu, September 14, 2024



PALOPO, MASALEMBO.COM - Terkait berita acara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo mengeluarkan pernyataan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo, Trisal Tahir - Akhmad Syarifuddin Daud (Ome) Tidak Memenuhi Syarat (TMS) menjadi polemik ditengah masyarakat Kota Palopo.

Melalui Juru Bicara pasangan Trisal - Akhmad, Haidar Jidar menggelar konferensi pers, Sabtu (14/9/2024).

Haidar Jidar menilai pihak KPU Palopo, tidak transparan mengeluarkan poin-poin perihal apa dasar sehingga pasangan Trisal - Akhmad tidak memenuhi syarat sebagai calon Wali Kota Palopo.

"Perlu kita ketahui bersama, pernyataan secara tertulis mengeluarkan rekomendasi terkait TMS, tidak transparan yaitu menjelaskan pointnya, apa alasannya sehingga pasangan Trisal - Akhmad tidak memenuhi syarat, harus terbuka," kata Haidar Jidar didepan wartawan.

Haidar meminta pihak KPU Palopo tidak membuat keruh situasi kondisi menjelang Pilwakot Palopo. 

"Ini sudah ketiga kalinya, pihak KPU membuat ketidak netralan kepada pihak pasangan Trisal -Akhmad, pertama saat mendaftar pasangan calon Trisal - Akhmad tidak disebut namanya, kedua usungan PKB sebagai pendukung tidak diaplout, dan ketiga masalah TMS tidak dijelaskan secara rinci, sehingga kami menilai KPU Palopo tidak profesional dan perlu kita semua awasi bersama," tegas Haidar Jidar.

Dikonfirmasi Ketua KPU Palopo, Irwandi Djumadin perihal rekomendasi tidak memenuhi syarat (TMS) kepada pasangan Trisal - Akhmad, melalui pesan WhatsAppnya belum mendapat tanggapan.(Jaya)

Panwaslu Sangia Wambulu Buka Perekrutan PTPS
Sabtu, September 14, 2024

By On Sabtu, September 14, 2024



BUTON TENGAH, MASALEMBO.COM - Menghadapi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 yang akan berlangsung pada pesta demokrasi tersebut akan digelar pada 27 November mendatang, penyelenggara pemilihan telah melakukan beberapa jenis tahapan.

Agar pelaksanaan pemilihan berjalan dengan lancar, aman dan sesuai dengan yang diharapkan, maka dibutuhkan anggota-anggota yang akan bertugas pada pos atau job desknya masing-masing, salah satunya adalah Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

Untuk itu, agar fungsi pengawasan pemilihan berjalan dengan maksimal, Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan Sangia Wambulu, Kabupaten Buton Tengah (Buteng) telah membuka pendaftaran Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS).

"Pendaftaran nya dibuka dari tanggal 12-28 September. Untuk kuota yang dibutuhkan sebanyak 10 anggota PTPS yang nantinya akan bekerja di enam Kelurahan/Desa," ujar Ketua Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu, Ahmed Maqbulah, Sabtu (14/9).

Pria yang akrab disapa Odon itu menjelaskan pendaftaran PTPS ini nantinya akan mengawasi proses pemungutan dan rekapitulasi surat suara di masing-masing TPS. Sehingga pada pelaksanaan nantinya bisa terlaksana dengan baik.

"Mengingat juga, anggota PTPS memegang peran krusial dan strategis agar pemilihan serentak berlangsung secara jujur, adil, dan transparan. Maka dapat dikatakan bahwa PTPS adalah ujung tombak pengawasan pada hari H pesta demokrasi masyarakat Buteng," ungkap Odon.

Selanjutnya, alumni Universitas Haluoleo itu juga memastikan bahwa perekrutan PTPS akan dilakukan secara terbuka dan transparan bagi yang memenuhi persyaratan termasuk bagi penyandang disabilitas. 

Pihaknya juga mengajak seluruh masyarakat, baik itu tokoh adat maupun tokoh pemuda lingkup Kecamatan Sangia Wambulu untuk berpartisipasi aktif mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2024 dengan menjadi PTPS.

"Untuk mendapatkan formulir pendaftaran, masyarakat dapat datang langsung ke Kantor Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau dapat mengakses file formulir pendaftaran lewat scan barcode dalam pengumuman pendaftaran yang ada di halaman sosial media Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu," ucapnya. 

Adapun untuk dokumen pendaftaran dapat diantar langsung ke kantor Panwaslu Kecamatan Sangia Wambulu yang beralamat di jalan poros Tolandona Baruta, Desa Doda Bahari.

Penulis : Muhammad Al Rajap

Sekprov Sulbar Tutup Pelatihan Berbasis Kompetensi, 80 Peserta Lulus
Jumat, September 13, 2024

By On Jumat, September 13, 2024

Sekprov Muhammad Idris menyampaikan selamat kepada peserta pelatihan berbasis kompetensi. [Foto: Kominfo Sulbar]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar), Muhammad Idris, resmi menutup Pelatihan Berbasis Kompetensi Angkatan I yang diselenggarakan oleh Satuan Pelayanan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (Satpel) Mamuju Tahun Anggaran 2024. Acara penutupan dilaksanakan di Aula Workshop Satpel Las BLK Mamuju, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada Jumat, 13 September 2024.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Makassar, Koordinator Satpel Pelatihan Vokasi Mamuju, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sulbar, serta perwakilan dari BPJS Ketenagakerjaan Mamuju.

Muhammad Idris dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga atas keberhasilan para peserta yang telah lulus pelatihan. 

"Kita bangga dan bahagia melihat 80 orang yang telah lulus dari pelatihan berbasis kompetensi ini," ujar Idris.

Ia juga menyoroti tantangan besar yang dihadapi Sulawesi Barat, yakni tingginya jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia.

"Ini adalah tantangan besar bagi daerah kita. Semakin banyak pengangguran, semakin tidak membahagiakan daerah ini," lanjutnya.

Selain itu, Sekprov Idris menekankan pentingnya sertifikasi kompetensi di dunia kerja saat ini. Menurutnya, keterampilan praktis yang disertifikasi menjadi kunci utama untuk dapat bersaing di pasar tenaga kerja.

"Perguruan tinggi penting, dan ijazah juga sangat penting. Tetapi sekarang yang lebih dibutuhkan adalah sertifikat kompetensi. Kuncinya sekarang adalah keterampilan," tegasnya.

Idris pun memberikan pesan kepada para lulusan pelatihan agar terus berupaya membangun hubungan dengan industri. Ia menegaskan, keberhasilan tidak hanya datang dari keterampilan yang dimiliki, tetapi juga dari usaha untuk terhubung dengan dunia kerja.

"Selamat kepada teman-teman yang sudah mendapatkan sertifikat. Namun, jangan lupa tetap berusaha membangun hubungan kerja dengan industri," tutupnya. (Ril/har)

Pj Bahtiar Dorong Kemudahan Investasi di Sulbar Lewat Portal Digital
Jumat, September 13, 2024

By On Jumat, September 13, 2024

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin [dok: Kominfo Sulbar]


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Pemprov Sulbar, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), secara resmi meluncurkan aplikasi portal investasi sebagai langkah inovatif untuk memudahkan investor yang ingin menanamkan modal di Sulawesi Barat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat daya tarik Sulbar sebagai tujuan investasi.

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menyambut baik inisiatif ini. Menurutnya, penggunaan teknologi untuk memfasilitasi investasi di Sulbar adalah langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. 

"Saat ini, mengelola daerah harus dengan teknologi. Ini adalah cara kita untuk memudahkan orang di seluruh dunia mengakses Sulbar, terutama potensi yang dimiliki provinsi ke-33 ini. Tugas kita adalah memastikan investor merasa nyaman dan tertarik datang ke daerah kita," ungkap Bahtiar dalam acara peluncuran yang diadakan di Hotel D'Maleo Mamuju, Kamis (12/09/24).

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Sulbar, Habibi Azis, menjelaskan bahwa portal investasi ini dirancang untuk mempermudah proses perizinan dan investasi. Melalui portal tersebut, pihaknya berharap investasi di Sulbar akan semakin efisien dan transparan. 

"Portal investasi ini dibuat untuk mendukung, mempermudah, dan mempercepat langkah investor yang masuk ke Sulbar, terutama dalam konteks Sulbar sebagai penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)," ujar Habibi.

Habibi juga menegaskan bahwa pihaknya telah mengatur proses perizinan satu pintu dan kini berupaya mewujudkan layanan investasi satu pintu. Langkah ini diambil guna meningkatkan daya tarik investasi di Sulbar secara berkelanjutan dan efisien.

"Portal ini memungkinkan para investor mendapatkan akses yang lebih cepat dan mudah dalam berinvestasi di Sulbar," tambahnya.

Dengan peluncuran portal investasi ini, Pemprov Sulbar berharap dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui masuknya investor baru. (Ril/har)

HMI Cabang Polman Kutuk Keras Kasus Kematian Tahanan di Polres Polman
Jumat, September 13, 2024

By On Jumat, September 13, 2024

Ketua HMI Cabang Polman, Ahmad Idris [ist]


POLMAN, MASALEMBO.COM – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Polewali Mandar mengecam keras dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh anggota Polres Polewali Mandar terhadap seorang tahanan bernama Randi, warga Desa Ihing, Kecamatan Bulo, Kabupaten Polewali Mandar.

Ketua HMI Cabang Polman, Ahmad Idris, menyampaikan bahwa aparat penegak hukum memiliki kewajiban fundamental untuk menjalankan tugas pemeriksaan atau penyelidikan secara prosedural tanpa kekerasan. Hal ini menyusul insiden yang diduga mengakibatkan kematian seorang tahanan.

"Anggota Polres Polman dalam menangani tahanan seharusnya bersikap humanis, bukan menggunakan kekerasan, apalagi sampai menyebabkan kematian," ujar Idris.

Ia menambahkan, beberapa waktu lalu, beredar informasi di media sosial mengenai dugaan kekerasan yang dialami Randi hingga berakibat fatal. Kematian Randi dianggap tidak wajar karena adanya luka memar dan robek di tubuh korban.

Lebih lanjut, Idris mengungkapkan kesaksian dari orang tua korban yang menyatakan bahwa mereka melihat langsung anaknya diseret dan dianiaya oleh oknum polisi saat berada di ruang tahanan.

"Sebagai penegak hukum, polisi berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM). Kewenangan mereka tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang implementasi prinsip dan standar HAM dalam tugas kepolisian," tegasnya.

Idris menegaskan bahwa jika dugaan ini terbukti benar, maka tindakan tersebut sangat tidak berperikemanusiaan dan telah melanggar hak asasi manusia. "Kami dari HMI mengutuk keras tindakan tak berprikemanusiaan yang dilakukan oleh oknum kepolisian tersebut."

HMI Cabang Polman mendesak agar oknum terduga segera ditindak dan dijatuhi hukuman seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku. (Rah/red)

Aksi Demo "Mafia Tanah" Geruduk Kembali Polres Luwu
Kamis, September 12, 2024

By On Kamis, September 12, 2024


LUWU, MASALEMBO.COM -  Aliansi Perjuangan Masyarakat Tanah Luwu kembali menggelar aksi jilid V di Polres Luwu dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD Kabupaten Luwu dengan isu tangkap mafia tanah, Belopa, Rabu (11/9/2024).

Aksi itu bentuk konsistensi aliansi sebagai masyarakat Tanah Luwu dalam mengawal ketimpangan dan penegakan supremasi hukum di Tanah Luwu dengan membawa beberapa poin tuntutan, 
meminta Polres Luwu segera lakukan gelar perkara terkait kasus pungli Kepala Desa Rante Balla.

"Kami mendesak Polres Luwu mengusut tuntas kasus mafia tanah yang diduga ada keterlibatan Satgas, dan meminta Kejari Luwu memeriksa oknum BPN yang menerbitkan Sertifikat di atas tanah kontrak karya PT. Masmindo," kata Jenlap Ahmad Mujaddid.

Dalam aksi itu mahasiswa juga meminta Pemda Luwu untuk menghentikan segala aktivitas PT. Masmindo sampai hak-hak masyarakat di kembalikan.

"Karena kejahatan mafia tanah ini adalah bentuk kejahatan yang luar biasa yang mengancam kesejahteraan masyarakat umum terkhusus di Tanah Luwu," tegasnya 

Pada saat aliansi menggelar aksi di perempatan Polres Luwu sempat terjadi aksi saling mendorong dengan pihak kepolisian, karena massa aksi sempat memblokade jalan trans sebagai bentuk protes terhadap keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani kasus mafia tanah.

Saat dialog dengan pihak Polres Luwu mahasiswa mempertanyakan terkait dengan kelanjutan kasus yang melibatkan salah satu oknum kepala desa yang terduga sebagai pelaku mafia tanah.

"Hal ini kami tegaskan karna oknum ini seakan kebal terhadap hukum yang sampai sekarang belum di tersangkakan, padahal sudah memenuhi unsur pidana,"tegasnya.

Aksi unjuk rasa diterima pihak Polres Luwu melalui Kasatreskrim, AKP Jodi Darma menyampaikan kepada massa unjuk rasa.

"Saya ucapkan terimakasih kepada adik-adik mahasiswa sebagai bagian demokrasi, kasus tersebut sudah kami dengar dan kami masuk tahapan sidik, apalagi saya baru satu Minggu menjabat sebagai Kasatreskrim Polres Luwu," kata AKP Jodi Darma.(Jaya)

Sekprov Idris Ungkap Penyebab Rendahnya Investasi di Sulbar
Kamis, September 12, 2024

By On Kamis, September 12, 2024

Sekprov Muhammad Idris DP saat sambutan di Pembukaan Sandeq Business, Investment and Economic (Saqbe) Forum, Kamis 13 September 2024. [Foto: Kominfo Sulbar]
 

MAMUJU, MASALEMBO.COM – Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulbar, Muhammad Idris DP, mengungkap sejumlah faktor yang menyebabkan lemahnya investasi di wilayah Sulawesi Barat. Hal ini disampaikannya dalam pembukaan Sandeq Business, Investment and Economic (Saqbe) Forum dan fasilitasi penanaman modal 2024, yang digelar Kamis, 12 September 2024.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Sulbar, bekerja sama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sulbar dan Bapperida Sulbar, mengangkat tema “Mendorong Pertumbuhan Sulbar yang Berkelanjutan melalui Investasi Ekonomi Hijau dan Biru.”

Dalam sambutannya, Muhammad Idris menekankan pentingnya investasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Sulbar. 

“Intinya, sekali lagi bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu hanya bisa terjadi kalau investasi ada,” kata Muhammad Idris.

Ia kemudian mengungkapkan beberapa tantangan utama yang dihadapi Sulbar dalam menarik investor. Salah satu masalah terbesar adalah konektivitas yang kurang memadai antar wilayah di Sulbar, yang menghambat mobilitas dan memperlambat perkembangan ekonomi. 

“Jadi, daya dukung daerah itu dilihat dari kemudahan orang mobile dari satu tempat ke tempat lain dengan ekonomi yang begitu murah. Logistik menjadi tantangan kita,” ungkap Idris.

Selain permasalahan konektivitas, Muhammad Idris juga menekankan pentingnya memastikan bahwa investasi yang masuk ke Sulbar membawa manfaat nyata bagi masyarakat setempat.

“Kemudahan mereka (investor) dalam mendapat fasilitas juga harus dipikirkan. Selanjutnya, apa yang mereka bisa dapatkan sebagai orang-orang atau institusi yang memiliki modal untuk ditanamkan di Sulbar,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan bahwa investasi tidak akan tumbuh dengan sendirinya tanpa kerjasama semua pihak, baik dari pemerintah, masyarakat, maupun pihak swasta. 

“Semua ini tidak bisa selesai di satu tangan. Tidak mungkin selesai di satu institusi. Tapi semua bekerja untuk menumbuhkan iklim investasi. Jadi, iklim investasi itu sebetulnya tidak lebih dari daya dukung lingkungan, baik sosial, politik, hukum, untuk adanya keleluasaan dan kebebasan, kemudahan kita untuk berinvestasi,” pungkasnya.

Forum ini dihadiri oleh berbagai perwakilan Forkopimda Sulbar, yang turut mendukung upaya peningkatan investasi demi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut. (Ril/har)

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin Terima Penghargaan Kompas TV atas Keberhasilan Pengendalian Inflasi
Kamis, September 12, 2024

By On Kamis, September 12, 2024

Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin (kanan) menerima penghargaan dari Kompas TV yang diserahkan Mendagri Tito Karnavian. [Foto: Kominfo Sulbar]


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Pada puncak perayaan HUT ke-13 Kompas TV, Pj Gubernur Sulawesi Barat, Bahtiar Baharuddin, menerima penghargaan dari Kompas TV. Bahtiar meraih penghargaan atas keberhasilannya dalam mengendalikan inflasi di wilayah Sulbar. Penghargaan ini merupakan bagian dari apresiasi kepada sejumlah kepala daerah yang dinilai berprestasi dalam beberapa kategori, termasuk pengendalian inflasi, yang merupakan prioritas utama Presiden Joko Widodo.

Kompas TV memberikan penghargaan dalam enam kategori, salah satunya adalah daerah peduli pengendalian inflasi yang dianugerahkan kepada Bahtiar Baharuddin. 

Penghargaan ini didasarkan pada hasil observasi jurnalistik dari Kompas TV melalui 31 jaringan birunya di seluruh Indonesia. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, dan disaksikan oleh sejumlah tokoh nasional serta menteri.

Dalam sambutannya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menekankan pentingnya peran kepala daerah dalam mendorong pembangunan nasional, serta bagaimana penghargaan dan insentif bisa menjadi pendorong untuk kinerja yang lebih baik. 

"Bagaimana membuat mereka dapat bekerja dengan baik, maka menciptakan iklim kompetitif antar kepala daerah dengan menggunakan reward dan punishment. Dengan reward dapat memotivasi, dengan punishment akan memberikan efek untuk mau bangkit,” kata Tito.

Tito juga mengapresiasi Kompas TV yang telah melakukan riset mendalam dalam penjurian penghargaan ini. Ia menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas nasional yang telah menjadi program utama Presiden Jokowi, dengan dukungan anggaran yang besar.

Selain itu, Tito menggarisbawahi pentingnya penghargaan dari luar pemerintah, termasuk dari media, seperti Kompas TV yang memiliki kredibilitas tinggi dan independensi. 

"Media sekelas Kompas, Kompas salah satu media yang cukup tua, kredibel, objektif, transparan, kritik, dan memiliki puslitbang sendiri,” ujarnya.

Pj Gubernur Sulbar, Bahtiar Baharuddin, menyampaikan rasa terima kasihnya atas penghargaan yang diberikan dan berharap penghargaan ini dapat menjadi motivasi untuk bekerja lebih baik lagi ke depannya. 

"Terima kasih kerja keras dan kekompakan tim inflasi Sulbar dan tim inflasi kabupaten, seluruhnya tanpa terkecuali. Saya hanya mewakili karya-karya terbaik kawan semuanya," ujar Bahtiar.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sulbar menunjukkan bahwa pada Agustus 2024, inflasi year on year (y-on-y) di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,59 persen, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,69. Capaian ini menjadikan Sulbar sebagai provinsi dengan tingkat inflasi terendah di Pulau Sulawesi, bahkan lebih rendah dari rata-rata nasional.

Kepala Dinas Ketapang Sulbar, Abdul Waris Bestari, juga menyoroti pencapaian Sulbar yang berhasil menduduki peringkat ke-6 dalam hal pengendalian inflasi secara nasional pada bulan Agustus 2024, setelah sebelumnya berada di urutan ke-15. "Hasil kerja keras Pj Gubernur bersama tim bulan Agustus 2024 kita berada di urutan ke-6 seluruh Indonesia inflasinya rendah. Bahkan terendah di Pulau Sulawesi," ungkap Abdul Waris.

Sebelumnya, saat Bahtiar menjabat di Sulawesi Selatan, inflasi year on year (y-on-y) pada November 2023 tercatat sebesar 2,79 persen, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang berada di angka 2,86 persen, yang merupakan pencapaian terendah di Indonesia selama lima tahun terakhir. (Ril/har)