Tangani Covid-19, Pemprov Sulbar Terima Arahan Presiden Jokowi

On Wednesday, March 25, 2020

MASALEMBO.COM


Gubernur Sulbar, Sekprov Muhammad Idris DP dan jajaran saat melakukan video conference dengan Presiden Joko Widodo. (Foto: Kominfo Sulbar)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan arahan kepada seluruh gubernur melalui rapat terbatas via video conference, Selasa (24/3/2020). Rapat terbatas membahas penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mewabah di berbagai negara termasuk Indonesia.

Di Sulawesi Barat, video conference digelar di ruang oval Kantor Gubernur Sulbar. Dihadiri Gubernur Ali Baal Masdar dan Sekretaris Provinsi Muhammad Idris DP, Kepala Dinas Kesehatan Muhammad Alif, Kepala BPBD Darno Majid, Kadiskominfo Safaruddin, Direktur RSUD Regional Sulbar dr.Indahwaty, dan Kadis Sosial Bau Akram Da'i.

Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh kepala daerah termasuk Sulbar untuk memaksimalkan anggaran penanganan Covid-19. Ia mengatakan agar Pemda memangkas belanja yang tidak  prioritas dan tidak dirasakan langsung keseluruh lapisan masyarakat, baik dana dari APBD maupun APBN.

"Pemerintah terkait harus melakukan  regulasi anggaran untuk penanganan Covid-19, dan mampu mengatasi isu-isu yang tidak jelas," pinta Jokowi.

Selain itu, Presiden juga menyampaikan tiga fokus utama yang harus menjadi perhatian bagi para kepala daerah, yaitu mengutamakan keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan seluruh masyarakat, memperhatikan sosial sentimen berupa bantuan sosial yang harus dipersiapkan, serta hendaknya dapat menghitung dampak ekonomi daerah sehingga dapat menemukan solusi dalam penanganan stok pangan kiranya terus tersedia.

"Untuk penanganannya kita semua  harus satu visi, sehingga kita dapat memiliki kebijakan yang sama dan semuanya dihitung dari dampak keselamatan dan kesehatan kita semua. Begitupun dampak ekonomi kita saat ini," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan, sikap Pemerintah memilih menerapkan sistem social distancing atau menjaga jarak yang aman. Tetapi, dibutuhkan kedisiplinan dan ketegasan yang kuat untuk mengisolasi diri.

"Itu penting untuk memutuskan rantai penyebaran virus, sehingga skenario yang kita jalankan bisa berjalan sebagai mana mestinya," harap Jokowi.

Lebih lanjut disampaikan, hal itu bertujuan untuk penaganan kesehatan dan ekonomi masyarakat, serta mampu melihat ketersediaan bahan pokok sehingga Pemda terkait tetap mempertahankan daya beli masyarakat, memperhatikan para buruh, pedagang dan pelaku usaha mikro lainnya.

"Kiranya program-program itu dapat terus berjalan, baik program padat karya tunai, kartu pekerja bagi para pekerja yang kena PHK dan pengusaha mikro yang terancam bangkrut disediakan dana 10 triliun, yang disesuaikan dengan jalan protokol dalam penaganan Covid-19, begitupun bagi masyarakat yang memiliki kredit, dihimbau pembayaran dan anjuran diberikan kemudahan serta keloggaran selama 1 tahun, diharapkan para provinsi dapat mendukung hal tersebut," tandas Jokowi.

Presiden menambahkan, sesuai laporan yang telah diterima dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di seluruh pelosok negeri, Covid-19 telah  menyebar ke 189 negara, dan data terbaru saat ini Suriah, Granada dan Mozambit, telah  menujukkan pandemik Corona betul-betul menjadi virus yang sulit untuk dicegah karena sudah masuk keseluruh provinsi dan kota kabupaten. 

"Terkait skenario buruk, sedang maupun ringan sudah diatur sedemikian rupa dimana kita sudah masuk skenario ringan, begitupun pengadaan Alat Pelindung Diri (APD)  dan kita sudah disiapkan 105.000 unit APD," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin juga menegaskan,   upaya sosialisasi menjaga jarak aman harus terus digalakkan di seluruh lapisan masyarakat, serta perlu melakukan pendekatan agama, sehingga menurutnya diperlukan peran dari tokoh-tokoh agama untuk terus menyampaikan  informasi tersebut.

"Dihimbau Pemda terkait dapat memperhatikan fasilitas-fasilitas lain, seperti tempat pertemuan umum  agar dapat menjadi perhatian serius, begitupun terkait APD, kiranya armada penyedian APD hendaknya juga terus stand by," imbau Ma'ruf.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, untuk memenuhi kebutuhan bagi tenaga medis di dalam negeri, Pemerintah RI telah melakukan kerja sama dua dari empat perusahaan besar pengadaan APD.

Ia mengungkap, untuk pengadaan APD semua negara terdampak Covid-19 saling berebut mendapatkan APD itu, namun Indonesia bersyukur karena bisa memesan APD yang dibuat dari dua pabrik dari empat perusahaan besar. Dua diantaranya yaitu Pritaks dan Pan Brodher. "Kita sudah memesan sebanyak 500 ribu unit," ungkap Airlangga. (*)

Adventorial.

comments