Ketua KPU Sulbar Rustang didampingi Komisioner KPU Sulbar lainnya Farhanuddin memberi keterangan kepada awak media usai bertemu pihak Pemda Majene, Jumat 15 Juli 2022 di Kantor Bupati Majene. [ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulbar mengingatkan sedikitnya tiga poin penting untuk Pemda Majene. Tiga poin disampaikan sehubungan dimulainya tahapan Pileg, Pilpres serta menghadapi Pilkada serentak yang akan dihelat pada November 2024.
Ketua KPU Sulbar Rustang usai bertemu Wakil Bupati Majene Arismunandar pada Jumat (15/7/2022) siang mengatakan, pihaknya telah menyampaikan kesiapan Pemda dan publik Majene menghadapi momentum pesta demokrasi pemilu dan pilkada. Tiga poin telah disampaikan yakni soal sinergitas antar stakeholder, masalah data pemilih, dan kesiapan anggaran.
"Tadi kami mengingatkan bahwa pertama tanggung jawab kesuksesan Pemilu itu bukan hanya KPU tapi tanggung jawab kita semua. Seluruh pemerintah yang ada, seluruh masyarakat yang ada, sehingga koordinasi komunikasi dan sinergi seluruh kalangan itu sangat dibutuhkan terutama Pemkab dan stakeholdernya," kata Rustang di kantor Bupati Majene, Jumat siang.
Rustang mengatakan di Kabupaten Majene sebagaimana pengalaman Pemilu dan Pilkada sebelumnya masih terdapat masalah data pemilih, sehingga penring mengingatkan Pemda untuk dilakukan koreksi atau perbaikan dari stakeholder terkait melalui koordinasi Pemerintah Daerah.
"Kita minta koordinasi ke OPD-OPD mana yang terkait, misalnya Kesbangpol, terus Disdukcapil dan Dinas Pengelola Keuangan terkait anggarannya," terangnya.
Pada pertemuan dengan wakil bupati Arismunandar, Ketua KPU Rustang mengaku Pemda Majene telah mengapresiasi kehadiran pihak penyelenggara pemilu. Diapun optimis Pemda Majene akan mengoptimalkan anggaran pelaksanaan Pilkada yang akan digelar pada November 2024 mendatang.
Terkait jumlah anggaran, berdasarkan keterangan dari pihak KPU Majene, usulan anggaran untuk Pilkada telah disampaikan ke pihak Pemda. Total yang diajukan mencapai Rp36 miliar. Rancangan anggaran tersebut khusus untuk KPU.
"Dari kami mengajukan 36 M, tapi itu akan masih dibicarakan, diundang nanti Pemda untuk dibicarakan," kata Ketua KPU Majene Arsalin Aras usai pertemuan siang tadi.
KPU rupanya mengusulkan untuk melakukan penganggaran secara bertahap di 2023 dan 2024. Hal demikian agar tidak memberatkan kondisi piscal daerah apalagi tahapan Pilkada sudah dimulai di 2023. Namun, keterangan dari Wakil Ketua DPRD Majene M Idwar, hingga kini ia belum menemukan nomenklatur usulan anggaran di rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023.
"Mungkin karena kita belum menerima KUA-PPAS ya, jadi belum saya lihat. Saya tidak mau bilang tidak ada, karena jangan sampai saya bilang tidak ada padahal ada, nantilah kalau kita sudah terima KUA-PPAS baru kita lihat apakah ada usulan anggaranya di 2023 atau tidak," ungkap Idwar dikonfirmasi terpisah.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Pemda Majene Kasman Kabil menepis tak ada usulan anggaran Pilkada. Ia memastikan telah menerima usulan anggaran dari KPU, bahkan bukan hanya dari KPU tapi juga Bawaslu dan Kebangpol.
Kasman mengatakan pihaknya telah menerima proposal dari kedua lembaga penyelenggara Pemilu tersebut. "Nilainya kalau dari KPU itu lebih 30 miliar, Bawaslu juga lebih 10 miliar," ucap Kasman via telepon.
Ia mengungkap usulan tersebut telah dimasukkan ke dalam rencana kerja (Renja) APBD pokok 2023. Dan saat ini sedang dalam tahap penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)- Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Untuk skema penganggaran sebagaimana usulan KPU, Kasman akan mempelajari kebutuhan anggaran yang diajukan. Ia mengatakan akan melihat tahapan di 2023 dan 2024, hal apa saja yang didanai di 2023 itulah yang akan dianggarkan. (Hr/Red)