Andi Irfan Sulaiman Balimalipu (Foto: Facebook/ Andi Irfan Sulaiman Balimalipu)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Polemik pembagian dana participating interest (PI) hasil pengelolaan minyak dan gas (migas) Blok Sebuku terus mencuat pasca wacana pembagian dana PI oleh Gubernur Ali Baal Masdar beberapa hari lalu.
Di jejaring sosial facebook, tak sedikit pengguna medsos menyorot wacana Gubernur ABM yang berencana membagi 3% PI untuk Provinsi Sulbar, 1% untuk Majene dan 1% untuk lima kabupaten lain di Sulawesi Barat.
Umumnya, para pengguna facebook yang menyorot wacana ini datang dari Majene. Mereka menyatakan protes terhadap kebijakan ABM yang dianggap keluar dari MoU (Diktum) antara Kementerian ESDM, Kemendagri dan Pemprov Kalsel dan Sulbar di istana Wapres 2015 lalu.
Salah satu pengguna medsos Irfan Syarif misalnya, dia bahkan mengancam akan menggelar aksi unjuk rasa protes atas kebijakan Gubernur Sulbar tersebut.
"Jika PI yang dimaksud oleh gubernur Sulbar itu betul terjadi maka gerakan melawan kebijakan itu akan tambah keras.
Tutup Jalan Provinsi di Majene. Jangan biarkan Mobil plat merah Provinsi lewat dan mobil Pertamina lolos.
Untuk mempertegas bahwa masyarakat majene punya Hak atas pembagian PI yang bukan diatur sepenuhnya oleh Gubernur," tulis Irfan di status akun facebook miliknya.
Tak henti di situ, Irfan juga membagikan sebuah link portal online disertai tulisan protes bernada nyinyir.
"Pak gunernur yang salah baca pancasila ini toh? Pantas dia tidak bisa adil untuk majene. Hehehe... Wajarlah. Wong pancasila aja salah baca.
Tapi penting buat bapak tau. Satu saat nanti masyarakat majene akan menghakimi Bapak Gubernur," tulis Irfan, menyertai tautan portal wacanainfo.com yang ia bagikan.
Tulisan itu pun langsung ditanggapi sejumlah pengguna media sosial.
"Nanti juga beliau klarifikasi om... "Kan yg tahu soal pembagian itu bukan saya," katanya nantiš¤£š¤£," tulis akun R Fajar Soenoe.
Akun facebook lainnya, Ochenk Fahrezy AliMuchtar menulis "sabaar kanda mungkin beliau punya pertimbangan lain."
Menariknya, salah satu akun yang terverifikasi milik anggota DPRD Sulbar Andi Irfan Sulaiman Balimalipu turut menyertakan komentar.
"Sya jga suka ini judul, kita akan berdiri di garis yg sama untuk masalah ini, hanya sikap over reaktif tdk perlu kita tunjukkan di tengah upaya kita unt menuntaskan proses ini, kementerian ESDM sdh sangat tegas menyatakan akan menolak setiap upaya yg tdk sejalan dng ketentuan yg tertuang dlm MOU, kalaupun ada wacana gubernur dlm menetapkan porsi yg melibatkan kab lain itu jga atas dasar masukan beberapa pihak dan klau dinilai penyebutan angka dianggap tdk wajar akan terbantahkan dengan sendirinya di kementerian ESDM," tulis Andi Irfan.
Dikonfirmasi via massangger, Andi Irfan Sulaiman menegaskan keberpihakannya pada tuntutan rakyat Majene yang lagi mecuat beberapa hari ini.
"Sikap kita sama 50:50," tegas Politisi Partai Gerindra ini.
Iran yakin, kebijakan Gubernur tidak akan keluar dari MoU yang disepakati bersama Kementerian ESDM di istana Wapres lalu.
"Pernyataan kementerian ESDM dan SKK migas tegas akan menolak semua keputusan Gubernur yang tidak sejalan dengan MOU, itu yang kami pahami," kata kader Partai Pengusung ABM-Enny di Pilgub Sulbar 2017 lalu ini.
Melalui komentar dikolom status facebook milik Irfan Syarif, Andi Irfan juga menegaskan, apa yang berjalan saat ini belum masuk tahap akhir di Pemprov Sulbar. "Kami dan beberapa teman di DPRD Prov punya pemikiran yang sama dengan apa yg menjadi harapan kita di Majene sehingga tahapan dalam penentuan besaran prosentase PI tersebut akan didorong dalam Perda," terang anggota Pansus Pembentukan BUMD Perumda PT. Energi Sebaku Malaqbi ini.
Dikatakan, pembahasan selanjutnya terkait pembagian PI hasil pengelolaan migas Blok Sebuku, tetap akan merujuk ketentuan yang ada meskipun ada keinginan gubernur mengatur melalui Pergub. (har/red)