Antisipasi Kecurangan Pemilu, Bawaslu Mamasa Rekrut Pengawas TPS

On Selasa, Februari 19, 2019

Ilustrasi (inet)

MAMASA, MASALEMBO.COM -  Bawaslu Kabupaten Mamasa mulai merekrut Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS). PTPS ini akan bertugas mengawasi dan memastikan proses pemungutan dan perhitungan suara berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Langkah itu diambil Bawaslu untuk memperketat pengawasan di setiap TPS.

“Tugas utama PTPS memastikan semua proses berjalan sesuai aturan. Selain itu, mengawasi jika terjadi kecurangan di TPS saat poses pemilihan dan perhitungan suara berlangsung,” ungkap Rustam, Ketua Bawaslu Mamasa, Senin (18/2/2019).

Saat ini perekrutan PTPS Bawaslu Mamasa sedang berjalan. Jumlah PTPS yang dibutukan minimal  2 orang per satu TPS. Selanjutnya PTPS yang sudah direkrut direncanakan akan dilantik 25 Februari mendatang.  

Menurut Rustam, dalam perekrutan  ada beberapa syarat yang harus dipenuhi calon PTPS, seperti umur  25 tahun ke atas, ijasah minimal SMA dan SMK, tidak pernah dipidana penjara lima tahun terakhir, bukan bagian dari partai politik dan tidak berafiliasi dengan calon yang ada. 

“Saat ini perekrutan PTPS di 17 kecamatan di Kabupaten Mamasa sudah hampir rampung. Perekrtutan PTPS berdasarkan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 serta di atur dalam Peraturan Bawaslu,” katanya.

Lanjut ia mengatakan, PTPS nantinya akan berada di dalam TPS bersama dengan saksi dan wajib mendapatkan satu rangkap berita acara hasil perhitungan suara atau C1.

Rustam berharap panitia perekrutan PTPS di setiap kecamatan betul-betul selektif melakukan perekrutan, memililih orang yang netral, bukan merekrut yang berafiliasi dengan calon maupun bagian dari partai politik sehingga dapat bekerja dengan baik sesuai aturan yang berlaku. (frd/har)

Bawaslu Mamasa: Penempatan APK Ada Zona Publik dan Privasi

On Selasa, Februari 19, 2019

Ketua Bawaslu Mamasa, Rustam (Frendy Cristian/masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamasa, Rustam membeberkan sejumlah zona penempatan alat peraga kampanye (APK). Menurutnya ada dua zona yakni, privasi dan zona publik yang sudah di-SK-kan KPU.

Kata Rustam, penempatan APK untuk zona publik, adalah APK yang difasilitasi KPU berdasarkan PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang metode kampanye. Sementara penempatan APK yang tidak sesuai dengan aturan KPU tidak dibenarkan berada di fasilitas umum. APK yang dibenarkan berada di daerah privasi,  yaitu APK yang dibuat sendiri oleh calon sendiri. 

Lebih jauh Rustam menjelasakan, zona privasi adalah daerah-daerah di luar dari area publik yang merupakan milik perseorangan atau lembaga.

"Billboard termasuk dalam zona privasi karena pemasangan iklan pada billboard berdasarkan perjanjian antara pemasang dan pemilik billboard, baik milik swasta maupun milik negeri," ungkap Rustam, Senin (18/2/2019)

Lanjut dirinya meyebut, penempatan APK pada zona privasi yang bukan billboard, berdasarkan kesepakatan antara pemilik APK dan pemilik zona yang dianggap privasi. (frd/har)

Sekolah PAUD di Simboro Pantai Mamuju yang Luput Perhatian Pemerintah

On Senin, Februari 18, 2019

Murid PAUD Tunas Bangsa Simboro Pantai sedang belajar dan bermain (Awal S/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Ibarat ungkapan hidup segan mati tak mau, seperti itulah kondisi sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Tunas Bangsa di lingkungan Simboro Pantai, Kelurahan Simboro, Kabupaten Mamuju. Kondisinya sungguh memprihatinkan, jauh dari sarana fasilitas.

Sebenarnya, gedung sekolah ini tak seberapa besar, panjangnya hanya 8 meter sedang lebar cuma 3 meter saja. Cukup tanggung, dengan jumlah  murid hanya 10 anak.

Di sekolah tersebut 10 anak-anak usia dini tetap belajar, meski dengan media pembelajaran seadanya. PAUD Tunas Bangsa ini merupakan satu-satunya sekolah anak usia dini di lingkungan Simboro Pantai, Mamuju.

Jika bicara soal fasilitas, jangan bayangkan akan seperti sekolah PAUD pada umumnya di daerah ini. Di sini tak ada fasilitas permainan anak seperti seluncuran, tangga-tangga, putar-putar dan alat peraga mainan lainnya yang bisa menjadi alat bantu merangsang otak anak yang masih dalam perkembangan.

Kegiatan belajar anak-anak pun jadi banyak tersendat, mereka hanya bisa menggunakan balok yang dipotong dengan ukuran kecil-kecil untuk mainan dan belajar. Terkadang, orang tua anak-anak ada rasa khawatir. Ini jikalau anak-anak saling berebut, lempar dan saling pukul dengan balok-balok.

"Kita selalu was-was karena usia mereka masih anak-anak belum mengerti bahaya," ungkap
salah satu orang tua murid, Fadilah Umrah. 

Hal sama juga dikhawatirkan Elfina, orang tua murid. Ia berharap ada perhatian dari pemerintah untuk membantu sekolah ini.

Sementara, guru di sekolah PAUD ini, Syamsiah mengatakan, sekolah ini berdiri sejak 2005 dengan nomor SK 421.9/015/SKB/I/TU/2005. Sekolah di bawah binaan kantor UPTD/SKB Kabupaten Mamuju. 

Syamsiah menceritakan, dirinya mengajar sejak tahun 2010. Ia dibantu satu orang guru bernama Kartini. Kartini justru lebih duluan mengabdi. Mereka berdua hanya sukarela. Sudah puluhan tahun mengabdi status guru sukarela tak pernah berubah dari keduanya. Mereka hanya berbekal ikhlas mengajar walau tanpa digaji.

"Sejak dulu saya mengajukan diri untuk berhenti, namun saya tidak tega melihat anak-anak di sini (Simboro Pantai) tidak sekolah," kata Syamsiah, ditemui, Senin (18/2/2019) di sekolah PAUD tersebut.

Syamsiah mengaku kasihan dengan orang tua yang punya anak jika sekolah ini ditutup. "Mereka jauh-jauh membawa anaknya dari jarak yang cukup bahkan dari sekitar 2 kilometer," ungkapnya

Untuk membeli keperluan di sekolah, seperti kertas, spidol dan kebutuhan lainnya, terpaksa ia mengaku memungut biaya dari orang tua siswa sebesar Rp20 ribu perbulan. Para orang tua murid pun tak keberatan dengan itu. Mereka tak masalah justru senang agar sekolah ini tetap hidup dan anak-anak mereka tetap belajar dan bermain.

"Iya inilah kondisinya, beginilah kenyatannya," kata Syamsiah tak dapat menyembunyikan rasa prihatin dari matanya.

Dia pun hanya bisa berharap, ada perhatian pemerintah untuk membantu sekolah PAUD satu-satunya di Simboro Pantai.

Terpisah, Pengawas Sekolah PAUD kantor SKB Mamuju, Musinem mengungkap, gedung PAUD Tunas Bangsa Simboro Pantai ternyata berada di lokasi pinjaman milik SD Inpres Simboro. Sehingga ketika dulu ada bantuan sarana belajar dan bermain, murid SD Inpres Simboro justru lebih banyak jadi pemakai. Alhasil alat-alat mainan tersebut semuanya sudah rusak.

Selain itu, Musinem juga mengaku untuk anggaran tahun ini di bawah pengawasan SKB sudah tidak ada. Alasannya sudah ada sekolah yang masuk daftar penerima. (awl/har)

Direktur Sabhara Polda Sulbar Akui Anggotanya Keroyok 2 Remaja di Mamuju

On Senin, Februari 18, 2019

Konfrensi pers digelar Direktur Sabhara Polda Sulbar (Awal S/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Direktur Shabara Polda Sulbar, Kombes Pol Muhammad Syarif mengakui jika pelaku pengroyokan terhadap dua remaja di Jalan Badau Kelurahan Rimuku, Minggu (17/2) dini hari merupakan anggota kepolisian dari unit Sabhara Polda Sulbar. 

"Saya akui itu anggota Polda yang melakukan pemukulan," ujarnya saat konfrensi pers, Senin (18/2/2019).

MuhDidampingi Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Hj Mashura dan Kepala Satuan Brimob AKP Suratman Syahrir, Kombes Pol Muhammad Syarif mengatakan, jika kasus penganiayaan terhadap kedua remaja itu, sedang ditangani Polres Mamuju.

"Kasus ini sudah ditangani Polres, ada beberapa nama anggota yang sudah diperiksa Propam," ungkap Muhammad Syarif di Aula Satlantas Polda Sulbar.

Baca: Dua Remaja di Mamuju Diduga Dikeroyok Oknum anggota Polisi

Kapolda Sulbar Bicara Soal Dugaan Oknum Polisi Keroyok 2 Remaja di Mamuju

Syarif juga mengaku, dirinya datangi langsung rumah korban Nawir (19) untuk meminta maaf atas tindakan yang dilakukan anak buahnya. Ia mengaku, semua biaya pengobatan Nawir selama menjalani perawatan di rumah sakit akan ditanggung olehnya. 

"Kita juga akan bantu pengurusan BPJS mana kala ia masih dalam perawatan rawat inap atau rawat jalan," ungkapnya. 

Sementara, Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Hj Mashura mengatakan, anggota polisi yang berusaha menyelamatkan korban dari amukan rekannya, mendapatkan piagam penghargaan langsung dari Kapolda Sulbar Brigjend Pol Baharuddin Djafar. (awl/har)


YAMSA DAN YPH SOSIALISASIKAN HAK ANAK INDONESIA

On Senin, Februari 18, 2019


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Yayasan Abang Mpok Sahabat Anak (YAMSA) bekerjasama dengan Yayasan Paint Your History (YPH) mengajak masyarakat Indonesia, khususnya kaum ibu memerangi kekerasan pada anak.

Caranya dengan mensosialisasikan program-program penyuluhan tentang hak-hak asasi anak ke rumah-rumah atau komunitas serta organisasi sosial.

YAMSA yang merupakan lembaga yang fokus terhadap kegiatan sosial pada anak-anak termarjinalkan karena tindak kekerasan serta meningkatkan kesadaran atas Hak-Hak Asasi Anak-Anak.

Banyaknya anak-anak Indonesia yang mengalami kekerasan dirumahnya sendiri hampir mencapai 73% membuat anak-anak Indonesia mengalami ketidakstabilan emosional.

Pada kesempatan ini YAMSA dan YPH akan mengadakan bakti sosial serta penyuluhan yang akan mensosialisasikan mengenai kekerasan terhadap anak di Rusun Pesakih Daan Mogot Jakarta Barat. 

Pemerhati anak, Seto Mulyadi, meminta masyarakat di Indonesia khususnya orang tua tanggap terhadap tindak kekerasan yang menimpa anak-anak di lingkungannya, baik itu perlakuan kasar hingga kekerasan seksual terhadap anak, Sabtu (16 Februari 2019).  

Pria yang kerap disapa Kak Seto ini menyampaikan banyak berbagai temuan dari kasus yang ada tentang anak yang cidera harus berani dilaporkan kepada pihak yang berwenang karena dilindungi oleh undang-undang. 

Di tempat yang sama Ketua YAMSA, Nur Asia Uno menyampaikan bahwa tujuan kegiatan sosialisasi ini juga memiliki nilai-nilai kemanusiaan bagi sesama, sebagai bentuk perhatian pada anak-anak yang berbakat tapi kurang mampu.

“Untuk itu melalui kerjasama dengan YPH, kami menyediakan  ruang belajar bagi anak-anak Rusun Pesakih agar dapat mengekspresikan perasaan mereka dalam bentuk lukisan,” ujar Nur Asia Uno. 

Dari YPH sendiri, nantinya akan mengumpulkan semua hasil karya lukisan dari anak-anak Rusun Pesakih ini dan akan ditampilan dalam sebuah pameran yang rencananya dilakukan pada bulan Maret 2019 di Jakarta.

“Kami akan mengadakan apresiasi terhadap karya lukisan anak-anak Rusun Pesakih hari ini dalam kemasan sebuah pameran lukisan anak-anak, pastinya akan luar biasa karena ini merupakan ekspresi yang murni dari perasaan dan pengalaman hidup yang mereka dapatkan dari lingkungannya,” jelas Adel sebagai founder YPH.

Sebagai penutup, Nur Asia berharap acara ini akan dapat berdampak baik pada pengembangan minat dan bakat anak-anak Indonesia di masa depan, khususnya dalam mengasah kreativitas dan memaksimalkan minat dan bakatnya. (rls/red)

Polisi Periksa 15 Anak Terkait Pelecehan Seksual oleh Oknum Guru Honorer di Mamuju

On Senin, Februari 18, 2019

Tersangka pelaku pelecehan seksual anak dihadirkan saat polisi beri keterangan pers (Awal S/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Aksi bejat pelecehan seksual anak di bawah umur kembali terjadi di Mamuju, Provinsi Sulbar. Kali ini pelakunya merupakan salah satu guru honorer SD di salah satu sekolah di Kecamatan Kalukku.

Informasi yang dihimpun awak media ini, dugaan aksi pelecehan seksual terbongkar pada 12 Februari 2019 lalu. Aksi ini terungkap dari salah satu murid yang mengadu kepada orang tuanya. 

"Dari pengaduan itu, lalu cepat menyebar ke orang tua murid lainnya sehingga berujung pada pelaporan ke polisi," kata Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mamuju AKP Syamsuriansah dalam jumpa pers, Senin (18/2/2019) pagi.

Dikatakan, dari pengakuan orang tua korban yang diperiksa, aksi pencabulan itu dilakukan sejak lama, korbannya pun tidak sedikit. Pelaku melakukan aksinya dengan modus membujuk rayu korban dan dijanji. Pelaku dengan leluasa melakukan aksi pencabulan anak di bawah umur. 

"Ada 15 anak sementara kita periksa, tidak menutup kemungkinan masih tertambah," ungkap Syamsuriansah

Polisi mengungkap, tersangka melakukan aksi terhadap korban di beberapa tempat di waktu berbeda. "Sudah lima korban yang diperiksa, mereka merupakan siswa SD dan SMP," terang Syamsuriansah

Tersangka dijerat pasal 76E Juncto pasal 82 ayat (1)  dan (2) dan (4) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman pidana penjara paling singkat 5 tahun paling lama15 tahun dan denda paling banyak Rp 5 milliar. (awl/har)

Datangi Rumah Ibadah dan Sekolah, KPU Mamasa Sosialisasi Pencoblosan Kertas Suara

On Senin, Februari 18, 2019

KPU Mamasa melakukan sosialisasi pencoblosan kertas suara (Frendy Cristian/masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM - KPU Mamasa terus masifkan sosialisasi jelang pemilu 2019 ke sejumlah wilayah. Mereka menyasar sekolah-sekolah serta sejumlah rumah ibadah. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilu serta meminimalisir kesalahan saat pencoblosan.

Sosialisasi ini kepada pemilih pemula dan basis keluarga. Sosialisasi difokuskan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau jaringa internet seperti di daerah pemilihan III Aralle, Mambi, Mehalaan, Tabulahan, Bambang dan Buntumalangka.

Dalam sosialisasi ini, pihak KPU membawa sejumlah contoh surat suara untuk disosialisasikan ke masyarakat serta memberikan pemahaman cara pencoblosan yang baik dan benar.

Komisioner KPU Mamasa Devisi Data, Harun Al Rasid mengatakan, sosialisasi dilakukan agar masyarakat dapat menyalurkan hak pilihnya dengan baik dan benar. Menurutnya sosialisasi sangat penting dilakukan mengingat dalam pemilu mendatang masyarakat akan diperhadapkan dengan 5 kertas suara sekaligus.


Video Sosialisasi KPU Mamasa (Frendy Cristian/masalembo.com)

“Kita berharap melalui sosialisasi itu, dapat meningkatkan partisipasi pemilu nantinya, serta meminimalisir kesalahan-kesalahan dalam pencoblosan,” kata Harun, Minggu (16/2/2019)

Komisioner KPU Mamasa didampingi puluhan relawan demokrasi yang sudah dibentuk KPU Mamasa sebelumnya. Saat ini mereka terus melakukan sosialisasi di berbagai wilayah termasuk daerah-daerah terpencil. (frd/har)