Terjatuh dari Jembatan Kayu Polisi Ini Meninggal Dunia di Hari Ulang Tahun

On Kamis, Juni 20, 2019

Bripda Ronaldo Naspatiko (kiri), jembatan kayu Dusun Kanandede tempat kecelakaan. (Sumber: kumparan)

LUWU UTARA, MASALEMBO.COM - Seorang polisi bernama Ronaldo Naspatiko (21) dikabarkan meninggal dunia usai dirawat di Rumah Sakit Sawerigading Palopo, Kamis (20/6/2019). Ronaldo adalah korban kecelakaan tunggal di jembatan kayu di wilayah Luwu Utara beberapa waktu lalu.

Polisi berpangkat Bripda itu terjatuh di jembatan kayu Dusun Kanandede, Desa Kanandede, Kecamatan, Sabbang, Kabupaten Luwu Utara. Ia dikabarkan meninggal dunia tepat di hari ulang tahunnya 20 Juni.

Polisi dari Makassar itu datang ke Luwu untuk menghadiri pemakaman keluarganya, namun naas saat melintas di jembatan kayu rusak ban motor yang dikendainya terpeleset hingga terjatuh ke bawah jembatan sejauh 5 meter. Kepala anggota polisi tersebut terbentur dan dari telinga mengeluarkan darah.

Baca juga: Hujan Deras, Satu Rumah Ibadah di Mamasa Tertimpa Longsor

"Kejadiannya sore hari sekira pukul 15:00 wita, ia berasal dari Aspol Tello Makassar. Kedatangannya di Luwu Utara menghadiri pemakaman keluarganya di Desa Kanandede, cuaca saat itu hujan dan ia tergelincir dan terjatuh," kata Kasatlantas Polres Luwu Utara AKP Mustari, Kamis (20/6) dikutip kumparan.

Keterangan polisi, Bripda Ronaldo menggunakan motor trail jenis KLX dan mengalami kecelakaan tunggal. Ia tergelincir dari jembatan kayu Kanandede tersebut. (har/red)

Hujan Deras, Satu Rumah Ibadah di Mamasa Tertimpa Longsor

On Kamis, Juni 20, 2019

Tampak gereja Jemaat Musafir Mongin tertimpa longsor (Frendy Cristian/Masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM- Akibat hujan deras yang menguyur wilayah Mamasa, sebuah tebing setinggi 15 meter longsor dan menimpa sebuah gereja. Rumah ibadah umat Kristiani tersebut mengalami kerusakan.

Gedung Gereja Toraja Mamasa (GTM) Jemaat Musafir Mongin yang terletak di Desa Osango Kecamatan Mamasa itu mengalami kerusakan berat pada bagian dinding sebelah kiri. Bangunan gereja rubuh diterjang material longsoran.

Akibat peristiwa itu warga jemaat terpaksa membongkar material bangunan yang terbuat dari tembok dan kayu untuk membersihkan material longsor. Kerusakan bangunan juga diperparah adanya rumpun tanaman bambu yang berada di tempat itu hingga membuat tanah labil dan muda longsor.

Baca juga: Alasan ini, Dinsos Mamuju Enggan Tangani Pria Gangguan Jiwa Itu

Junaidi, salah satu warga jemaat di gereja itu mengatakan, longsor diperkirakan sekitar pukul 19 :00 Wita malam kemarin.

“Longsoran ini terjadi malam, pas hujan deras lagi turun sepanjang hari, sehingga itu yang memicu longsoran. Kerusakan yang dialami gedung gereja sebagian diding mengalami kerusakan,” ungkap Junaedi, Selasa (18/ 6/2019).

Saat ini sejumlah warga jemaat,  dengan alat seadanya melakukan gotong royong membersihkan material longsor berupa tanah dan potongan bambu yang masuk kedalam gedung gereja tersebut. (frd/har)

Alasan ini, Dinsos Mamuju Enggan Tangani Pria Gangguan Jiwa Itu

On Kamis, Juni 20, 2019

Tampak seorang pria gangguan jiwa di sebuah gubuk kecil di Jl. Trans Sulawesi Mamuju (Awal S/Masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Hanya karena bukan warga setempat, Dinas Sosial Kabupaten Mamuju enggan menangani pria penyandang orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) di Jl. Trans Sulawesi Desa Takandeang.

Baca: Di Pinggir Jalan Mamuju, Pria Ini Tinggal Seorang Diri Tak Terurus

Sekertaris Dinas Sosial Mamuju Muhammad Hasrul mengatakan, kendala yang dihadapi ialah tak ada pihak keluarga ODGJ itu. Hal demikian membuat Dinsos terbentur pengurusan administrasi.

"Orang tersebut kita tidak tahu asal-usulnya dari mana," katanya, Rabu (19/6/2019).

Lanjut Hasrul, meski dibawa ke rumah sakit dengan kondisi seperti itu, pihak rumah sakit akan menolak jika tanpa ada pihak dari keluarganya yang mendampingi. "Jangan sampai mengamuk di rumah sakit kita yang repot lagi mengurus," ucapnya.

Selain itu, juga tidak ada kartu jaminan kesehatan untuk digunakan. "Kita bisa fasilitasi pengurusan BPJS seandainya dia warga Mamuju," ujarnya.

Pria dengan kelainan jiwa itu ditemukan di Desa Takandeang Mamuju di pinggir jalan. Warga sekitar memperkirakan sudah hampir setahun tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir jalan. Kondisinya sangat memprihatinkan. Dia tidur di gubuk berukuran tak lebih dari 2x1 meter.

Baca juga: Kini Ada Selimut untuk Dia, ODGJ di Jalan Trans Sulawesi Mamuju

Kepala Subbidang Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Mamuju, Alamsyah Thamrin mengatakan bahwa, seharusnya pria ODGJ itu dirujuk ke rumah sakit di Makassar untuk mendapatkan perawatan. Itu karena Sulbar belum ada rumah sakit yang melayani pasien gangguan jiwa.

"Namun jika tidak ada pihak keluarga yang mendampingi termasuk kartu BPJS itu yang menjadi kendala kita," ujarnya.

Kata Alamsyah, tidak serta merta orang yang mengalami gangguan jiwa bisa dirujuk ke rumah sakit Dadi di Makassar tanpa ada persetujuan dari keluarga. "Jangan sampai terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan berimbas sama kita," ujarnya. (awl/har)

Berkas Perkara Kasus Pidana Pemilu Mamasa Dilimpahkan ke Kejaksaan

On Rabu, Juni 19, 2019

Bekas tersangka kasus pidana Pemilu dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Mamasa (Frendy Cristian/Masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM- Kepolisian Resort (Polres) Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat akhirnya melimpahkan kasus tindak pidana pelanggaran pemilihan umum (Pemilu) 17 April 2019. Tindak pidana Pemilu ini melibatkan 18 tersangka yang bertugas di TPS 1 Desa Saluleang, Kecamatan Tabulahan.

18 tersangka itu terdiri dari tujuh kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), 10 saksi parpol dan satu orang saksi DPD.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa, Iptu Dedi Yulianto mengatakan, sebelumnya, pihaknya malakukan penyidikn selama 14 hari.

Menurutnya pelimpahan kasus ini merupakan tahap kedua, dimana sebelumnya pihak penyidik telah melakukan penyerahan berkas perkara tersebut. Namun disebutkan, setelah diperiksa pihak kejaksaan masih ada berkas yang belum lengkap.

"Berkasnya dikembalikan karena belum lengkap, Puji Tuhan sekarang sudah diterima pihak kejaksaan,” kata Dedi, Selasa (18/6/2019).

Baca juga: 18 Petugas KPPS dan Saksi Parpol di Mamasa Ditetapkan Tersangka Pidana Pemilu

Kasus PSU TPS Saluleang Mamasa Terus Bergulir di Sentra Gakkumdu

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Mamasa, Tende menjelaskan, pihaknya telah menerima tanggung jawab dari penyidik terdakwa tindak pidana pemilu sebanyak 7 orang penyelenggara dan 11 orang saksi.

Ia menegaskan, tersangka didakwa pasal 516, Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tenteng pemilu, junto pasal 55 ayat 101 KUHP.Dakwaan kedua, pasal 533 undang-undang nomor 7 tahun 2017, tentang pemilu junto pasal 55 ayat 1 KUH Pidana.

Untuk penyelenggara pemilu tingkat TPS kata dia, didakwa pasal 533 junto pasal 554 undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu junto pasal 55 ayat 1 KUHP.Setelah menerima berkas pelimpaham kasus ini, kejaksaan negeri akan melimpahkan ke Pengadilan Negeri Polewali-Mamasa.

"Setelah penandatanganan berita acara oleh tersangka, kita langsung berangkat," jelas Tende. (Frd/har)

Traffic Light di Mamasa Hanya Jadi Pajangan Kota

On Rabu, Juni 19, 2019

Traffic light di Jl. Demmatande Mamasa tak lagi berfungsi (Frendy Cristian/Masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM - Satu traffic light yang dipasang di perempatan jalan Demmatande kota Kabupaten Mamasa hanya jadi pajangan. Sedari lama pengatur kendaraan itu tak berfungsi.

Sejak dibagun beberapa tahun lalu lampu lantas itu tak lagi berfungsi. Warga pun menudingnya hanya pemborosan anggaran. "Itu hanya pemborosan anggaran, hanya beberapa waktu saja berfungsi,” ucap seorang warga enggan menyebut nama.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mamasa, Domina Mogot mengatakan, meski traffic light ini berada di ruang lingkup pengawasannya, namun perbaikan, bukan menjadi wewenangnya.

Karena Menurutnya pembngunan traffic light itu dikerjakan langsung oleh pemerintah pusat. Pihak pemerintah daerah tidak punya wewenang memperbaiki.

"Ini dibangun oleh pemerintah pusat, walaupun rusak kita tidak tahu perbaiki," katanya

Pihaknya mengatakan, sudah beberapa kali mengusulkan ke pihak balai untuk memperbaiki traffic light itu, tetapi hingga saat ini tidak direspon.

“Dimana-mana, traffic light menjadi wewenang pemerintah pusat, sehingga kadang ketika rusak, butuh waktu lama untuk diperbaiki,” tuturnya.

Ia berharap agar hal itu menjadi perhatian bagi yang berwenang dalam hal perbaikan, sehingga traffic light kembali berfungsi, guna mengurangi angka kecelakaan. (frd/har)

Tiga Sekolah Diusul Dapat Sertifikat Kantin Sehat Dari BPOM

On Rabu, Juni 19, 2019

Kadisdikpora Majene Iskandar menggelar rapat dengan jajaran (Sam/Masalembo.com)

MAJENE, MASALEMBO.CM - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Majene, mengsulkan tiga sekolah untuk mendapatkan sertifikat bintang kantin sehat dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sulbar.

Ketiga sekolah itu, yakni SDN 14 Baruga, SDN 26 Pakkola dan SMPN 4 Majene, yang pernah meraih adiwiyata baik tingkat provinsi maupun tingkat Nasional.

"Ketiga sekolah yang kita usulkan ini, merupakan sekolah yang memiliki kantin dan mampu mempraktikkan keamanan pangan di sekolah," kata Iskandar Kepala Dsdikpora Majene, Selasa 18 Juni.

Ia mengatakan, BPOM Sulbar menjadikan sekolah sebagai sasaran pembinaan keamanan pangan karena waktu anak-anak paling banyak berada di sekolah.

"Inti tujuan ini, untuk membentuk generasi muda yang sehat dan cerdas harus ada konsumsi pangan yang aman," ujarnya.

Iskandar menjelaskan, jajanan yang memenuhi syarat, diantaranya tidak mengandung bahan kimia berbahaya dan higienis dengan melakukan pengambilan contoh jajanan di sekolah, kemudian dilakukan pembinaan pada pedagang keliling.

"Pihak BPOM Sulbar akan menilai ketiga sekolah ini, apakah layak atau tidak mendapat sertifikat kantin sehat, tergantung penyiapan jajanan sehat di sekolah. Jika hasilnya memenuhi syarat berarti memang sudah sadar keamanan pangan," urainya.

Kata dia, program pengawasan jajanan anak di sekolah masuk dalam program prioritas Nasional, sehingga setiap tiga bulan harus ada laporan perkembangan pangan jajanan anak ke kantor Presiden.

Ia menyebut, dalam penilaian kantin sekolah, pihak BPOM Sulbar melihat kebersihan lingkungan sekolah, seperti menyediakan cuci tangan bagi warga sekolah, menyediakan tempat sampah, menyediakan kantin yang bersih dan menjaga kebersihan toilet.

"Pihak sekolah harus tetap menjaga kesehatan dan keamanan jajanan serta makanan yang disediakan kantin, seperti tidak mengandung zat kimia atau formalin, rodamin, borax, dan zat bahaya lainnya, demi kesehatan dan keselamatan warga sekolah yang mengonsumsinya," paparnya.

Ia menambahkan, kantin bintang adalah kantin yang mempunyai kriteria dari sisi penyajian makanan, pelayanan makanan dan sisi kesehatan."Untuk jadwal penilainnya, masih menunggu informasi dari pihak BPOM Sulbar," tambahnya. (Adv)

Catatan Herman Haeruddin: Krisis Imam Sholat, BPD Membludak

On Rabu, Juni 19, 2019

Herman Haeruddin, M. Pd

Semakin hari manusia cenderung diperhamba oleh dunia, materialistik dan haus kekuasaan mengakibatkan lari dari prinsip-prinsip religius.  Mungkin inilah salah satu tanda-tanda akhir zaman. 

Di Kabupaten Majene misalnya, mayoritas  berpenduduk Islam sudah mulai krisis imam sholat di beberapa desa. Masjid-masjid yang megah dibangun di pedesaan namun sulit mendapatkan imamnya, sebab syarat imam sholat tidak seperti mengurus berkas calon Badan Permusyawatan Desa (BPD).

Di beberapa mesjid yang penulis ketahui sudah bertahun-tahun tidak memiliki imam pasca meninggal  imam tua, sehingga setiap waktu sholat orang baku dorong-dorong untuk menjadi imam. Mungkin hal ini sesuai dengan sabda; Salamah binti al-Hurr ra meriwayatakan, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya, salah satu tanda-tanda kiamat adalah nanti orang-orang akan saling mendorong untuk menjadi imam di masjid, namun mereka tidak mendapatkan seorang pun yang bisa menjadi imam” (HR. Abu Daud. Mata rantai periwayat hadits ini dipermasalahkan).

Untuk menjadi imam sholat memang berat sebab harus memiliki hafal Quran yang mumpuni, bacaan tajwidnya bagus dan penuh kesakralan sebab dia akan menjadi juru kunci do,a di dalam masyarakat.  

Namun penulis menilai bukan hanya persoalan di situnya tapi juga permasalahan nilai ekonomi dan bargaining politik, imam sholat separuh waktu melayani masyarakat, di hampir semua kegiatan. Hadir lima kali sehari pemimpin sholat di mesjid, pesta perkawinan, pesta rakyat, pesta penen, barsanji, akikah, khatam Alquran, orang meninggal sampai baca seratus harinya dan masih banyak lagi yang harus dihadiri oleh pak imam. Sementara tidak mendapat gaji dari pemerintah. 

Bila dibandingkan dengan aggota BPD dan kepala dusun yang minim kerja banyak gaji sangat jauh dari prinsip keadilan. Mereka pun dipasilitasi dengan kendaraan dinas dan gaji yang sangat memuaskan. Andaikan juga imam diberikan kesetaraan seperti demikian tentu kita tidak akan kewalahan mencari imam mesjid sebab akan banyak termotivasi untuk jadi imam. (*)