Wabup Majene Himbau Warga Gelar Salat Minta Hujan

On Rabu, September 18, 2019

Wakil bupati Majene H Lukman (ist/humas Setda Majene)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Banyak peristiwa kebakaran hutan dan lahan akhir-akhir ini membuat Pemerintah Kabupaten Majene mengajak warga segera menggelar salat minta hujan atau istisqa. 

Wakil bupati Majene Lukman mengatakan, himbauan salat minta hujan itu akan disampaikan kepada seluruh elemen masyarakat, terkhusus di lingkup Pemerintah Kabupaten Majene. "Salat ini akan digelar mulai dari kabupaten hingga kelurahan/desa, kita percayakan kepada asisten 1 untuk membuat perencanaannya, dimana dilaksanakan dan selanjutnya melakukan persuratan ke tingkat bawah," kata Lukman, Rabu (18/9/2019) saat menggelar rapat koordinasi strategi penanganan kebakaran lahan tingkat kabupaten Majene di ruang rapat wakil bupati.

Di kesempatan itu, Lukman mengungkap, akhir-akhir ini dirinya banyak menerima keluhan warga akan maraknya kebakaran lahan. Ia menegaskan Pemkab Majene akan membangun posko kebakaran di setiap kecamatan, melibatkan aparat kepolisian, TNI dan pemerintah tingkat kecamatan. 

"Apa SOP-nya, ya kalau ada titik-titik api yang kelihatan maka masyarakat akan segera menyampaikan ke posko kebakaran," ucap mantan wakil ketua DPRD Majene itu. 

Lukman mengungkap, beberapa pekan ini dirinya banyak menerima aduan soal kebakaran lahan dan hutan. Ia mengaku harus terjun langsung untuk menjawab keluhan warga tersebut. "Sekarang ini, informasi ke saya dan saya yang lari ke Pemadam kebakaran. Jika Pemadam ke kebakaran tidak ada di tempat saya yang lari cari bahkan pernah sampai ke mesjid," aku ketua DPD Golkar Majene ini. 

Lukman berharap dengan adanya posko kebakaran di kecamatan maka masyarakat akan dengan muda menyampaikan laporan peristiwa kebakaran dan dapat terkordinasi lebih cepat untuk memadamkan api.

Selain salat minta hujan dan membangun posko kebakaran, Pemerintah Kabupaten Majene juga akan mengeluarkan himbauan melalui khutbah seragam. Khutbah seragam akan disampaikan di masjid-masjid di Majene, isinya himbauan atau ajakan agar warga berhati-hati dan menghindari kebakaran sedini mungkin. 

"Kita juga akan menyurat, atas nama Pemerintah Kabupaten Majene, pak Bupati yang akan membuat surat edaran untuk mengantisipasi kebakaran lahan," tegas Lukman. (har/red)

Polisi Ungkap Penyebab Kebakaran MTs Guppi di Mamuju

On Selasa, September 17, 2019

Ruangan laboratorium komputer MTs Guppi Mamuju usai terbakar (Awal S/masalembo.com)


MAMUJU, MASALEMBOM.COM - Satuan Reserse Kriminal Polres Mamuju memanggil lima orang sebagai saksi terkait terbakarnya dua ruangan gedung sekolah MTs GUPPI Mamuju, Senin (16/9/2019).

Kelima saksi, yakni Kepala Sekolah, guru, staf hingga siswa yang mengetahui kronologi kejadian tersebut.

Sekolah tersebut, terletak di jalan Ir Juanda, Kelurahan Mamunyu, Kabupaten Mamuju, Provinsi Sulbar. Terbakar sekitar pukul 06.30 Wita, Senin (16/9) kemarin.

Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Mamuju Syamsuriyansah mengatakan, hasil keterangan seorang siswa, Al Jabbar, paginya sekitar pukul 06 lewat, ia membakar tumpukan sampah tak jauh dari ruang laboratorium komputer. Setelah itu Al Jabbar masuk ke  kamar mandi 10 hingga 15 menit.

"Setelah keluar api sudah membakar ruangan lab komputer. Ia berusaha memadamkan api, namun cepat membesar," kata Syamsuriyansah.

Kobaran api dengan cepat menghanguskan isi ruangan. Peralatan seperti komputer, kursi, meja dan buku ajar hangus terbakar.

Kini, Al Jabbar dijerat pasal 359 tentang kelalaian atau ketidaksengajaan sehingga mengakibatkan terbakarnya dua ruangan sekolah tersebut. Polisi masih melakukan pengembangan kasus ini.

Ketua Yayasan Amaliah yang mengelolah sekolah tersebut Muh Riadi mengatakan, akibat kebakaran ini, selain menghaguskan dua ruangan juga sekitar 50 unit komputer. Kerugian ditaksir mencapai Rp500 juta. (awl/har)

Tak Mampu Beli Susu, Balita di Polman Diberi Kopi

On Selasa, September 17, 2019

Balita minum kopi (Asrianto/masalembo.com)


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Seorang bayi lima tahun (balita) di Kabupaten Polewali Mandar, Sulbar, terpaksa harus mengkonsumsi kopi sebagai minuman pengganti susu. 

Anak tersebut bernama Khadija Haura (1,2 tahun), anak pertama dari pasangan suami istri Sarifuddin dan Anita, warga dusun Bulung, Desa Tonrolima, Kecamatan Matakali.

Kedua orang balita tersebut terpaksa harus memberi minuman kopi akibat tidak mampu membeli susu. 

Menurut Anita, ibu anak tersebut, ia telah  memberikan kopi kepada anaknya sejak usia 6 bulan karena saya sudah tidak mampu membeli susu.
"Biasa tiga kali sehari, kalau mau tidur. Saya kasi kopi pak, karena  tidak ada uang,"katanya. 

Kedua orang tuanya tergolong keluarga yang kurang mampu. Mereka belum memiliki rumah hunian permanen dan saat ini masih menumpang di rumah mertuanya. 

Sehari-harinya, kedua orang tua bayi tersebut  hanya bekerja sebagai buruh pengupas daging buah kelapa (kopra) dengan upah Rp. 12-20 ribu.
"Setiap karung besar kami diupah 12 ribu. Sedangkan satu hari hanya dua karung saja pak,"katanya.

Pihak Dinas Kesehatan dan Puskesmas setempat telah mengunjungi anak tersebut dan memberi bantuan berupa susu dan makanan bayi. Kedua orang tuanya juga telah diberi pemahaman tentang cara pola asuh yang baik dengan memberikan gizi yang seimbang.

Kepala bidang Bina Kesehatan Masyarakat (Binkesmas) Dinas Kesehatan Polman Mandaria Saleh mengatakan, pihaknya juga telah memberi pemahaman kepada orang tua agar tidak lagi memberi minuman kopi karena ini akan mempengaruhi pertumbuhan anak tersebut.

"Kalau dilihat dari fisiknya, kondisi badan anak ini sehat. Namun cara ini tidak bisa dibiarkan karena kalau lama kelamaan nanti ada efeknya karena mengandung kafein dan mengandung banyak gula," pungkasnya. (ant/har)

Truk Terjun ke Jurang 40 Meter, Korban Dilarikan ke RS Mamasa

On Selasa, September 17, 2019

Tampak truk terjun ke jurang (Frendy Cristian/masalembo.com)

MAMASA, MASALEMBO.COM - Sebuah mobil truk roda enam megalami kecelakaan tunggal, Senin (16/9/2019) di Desa Bombonglambe, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Truk tersebut terjatuh sekitar 40 meter ke dasar jurang.

Berdasarkan keterangan Satuan Lalulintas Polres Mamasa, truk itu dikemudi Sondak (46) warga  Desa Osango, Mamasa.

Kepala Satlantas Polres Mamasa Iptu Jumanto Agung mengatakan, kejadiannya sekitar pukul 12.30 wita. Berawal saat truk merek dyna rino itu bergerak dari arah selatan menuju utara dengan posisi mundur.

"Karena rem mobil kurang baik serta muatan material bangunan berat, megakibatkan mobil tersebut terperosok hingga terjatuh ke jurang," kata Jumanto

Akibat kecelakaan ini mengakibatkan pengendara mobil mengalami luka-luka, luka lecet pada jidad dan hidung, serta luka lecet pada betis sebelah kanan.

Selain luka lecet, korban juga mengalami patah tulang kering kaki kiri. Korban langsung dilarikan ke rumah sakit Kondosapata Mamasa untuk mendapat pertologan medis. (fre/har)

Puluhan Jurnalis dan Mahasiswa Mamasa Gelar Demonstrasi Tolak Reivisi UU KPK

On Senin, September 16, 2019

Jurnalis dan mahasiswa Mamasa menggelar aksi unjuk rasa (Frendy Cristian/masalembo.com)


MAMASA, MASALEMBO.COM - Aksi penolakan terhadap revisi Undang-Undang KPK terus meluas di berbagai daerah. Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat puluhan jurnalis dan mahasiswa menggelar demonstrasi menolak revisi undang-undang tersebut. Aksi ini dipusatkan di Simpang Lima Kota Mamasa, Senin (16/9/2019) siang.

Mahasiswa menilai ada upaya serius dan nyata untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lembaga yang selama ini di percaya publik dalam upaya pemberantasan korupsi yang dibentuk untuk memerangi korupsi yang selama ini menjadi warisan akut dari rezim Orde Baru.

“Salah satu upaya melemahkan KPK adalah soal langkah DPR yang diamini pemerintah, untuk merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” ungkap Semuel salah satu peserta Aksi  dalam orasinya.

Menurutnya, dalam draft revisi UU KPK itu, banyak pasal yang isinya memangkas kewenangan KPK. Antara lain, mengubah status sejumlah pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara, kewenangan penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan harus disetujui Dewan Pengawas;  tak dibolehkannya KPK memiliki penyelidik dan penyidik independen serta penuntutan yang harus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan juga pengubahan kewenangan dalam mengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

“Status ASN pada pegawai KPK akan menghilangkan independensi pegawai KPK dalam penanganan perkara karena soal kenaikan pangkat, pengawasan sampai mutasi akan dilakukan oleh kementerian terkait. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip independensi KPK seperti semangat saat lembaga ini didirikan pasca-reformasi 1999 lalu,” tuturnya.

Lanjut ia mengatakan dalam RUU itu juga diatur soal penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Keberadaan Dewan Pengawas KPK akan mengebiri salah satu kewenangan penuh KPK yang selama ini cukup efektif dalam memerangi korupsi melalui operasi tangkap tangan terhadap politisi, pejabat dan pengusaha yang terlibat korupsi. Dengan ketentuan ini, maka KPK akan sangat tergantung kepada Dewan Pengawas, lembaga yang orang-orangnya juga akan dipilih DPR. 

Lanjut ia mengatakan Revisi UU KPK juga akan membatasi pencarian sumber daya penyelidik dan penyidik KPK hanya dari Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Aturan ini akan menghilangkan peluang KPK mencari penyelidik independen, yang selama ini terbukti memberi kontribusi penting bagi suksesnya kinerja KPK. 

Dalam pernyataan sikapnya mereka  Mendesak Presiden Joko Widodo tidak ikut dalam upaya DPR yang ingin memangkas kewenangan KPK melalui revisi Undang Undang KPK. Presiden bisa melakukannya dengan menolak perubahan pasal yang bisa memangkas dan mengebiri KPK. 

Dan Menolak  sikap DPR yang memiliki inisiatif merevisi UU KPK dengan memangkas sejumlah kewenangan lembaga anti-korupsi itu. Sebab, sejumlah kewenangan KPK itu selama ini terbukti cukup efektif untuk melakukan pemberantasan korupsi. Sikap DPR dalam upaya memangkas kewenangan KPK  menunjukkan bahwa DPR tak menunjukkan komitmen yang diamanatkan gerakan reformasi 1998, yang salah satunya adalah memerangi korupsi. (frd/har)

Muhammad Safaat: Ulumanda Harus Setara Kecamatan Lain

On Senin, September 16, 2019

Muhammad Safaat, anggota DPRD Majene dapil Malunda-Ulumanda (egi/masalembo.com)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Anggota DPRD Majene yang baru dilantik, Muhammad Safaat angkat bicara usai pelantikan, Senin (16/9/2019) pagi. Ia menegaskan, Kecamatan Ulumanda harus mampu berdiri setara tujuh kecamatan lain di Majene dari semua aspek.

"Tidak boleh berbeda dengan daerah-daerah lain di pinggiran, akses ke Ulumanda harus dibuka, terkoneksi satu sama lain dengan luar," ucap mantan Ketua Kerukunan Keluarga Mahasiswa Ulumanda (KKMU) Makassar ini.

Safaat juga mengatakan, jika selama ini Kecamatan Ulumanda paling tertinggal di Majene, maka perlahan harus diselesaikan, entah oleh semua pihak. "Jadi ini yang kami selalu bayangkan, bagaimana masyarakat kita berdaya saing sama, jangan menjadi daerah yang selalu dalam urutan terakhir," harapnya.

Anggota DPRD Majene dapil Malunda-Ulumanda ini mengatakan, kehadirannya di dewan, akan fokus membangun komunikasi lewat pemerintah. Tujuannya agar masyarakat di daerah yang diwakilinya itu mampu setara tujuh kecamatan lain di Majene. "Tidak ada lagi kampung, desa, rumah di Ulumanda dan Malunda pegunungan yang tidak saya kunjungi, perlu perhatian serius untuk mengurai masalah di sana," ucap Safaat, ditemui di Majene usai disumpah menjadi anggota DPRD.

Baca: Usai Dilantik, Safaat Pertegas Perjuangkan Jalan Ulumanda

Kepada wartawan, Faat menjelaskan, yang menjadi perhatian dirinya saat ini adalah masalah akses antar kampung, desa dan wilayah di Ulumanda. Selain itu, pendidikan, kesehatan dan daya jual-beli petani. 

"Masih banyak daerah kita yang susah memasarkan hasil pertanian, masih banyak PR sektor pendidikan, kesehatan yang belum memadai, harus diperjuangkan," tegasnya.

Safaat mengatakan, langkah awal yang akan dia tempuh di DPRD, adalah mempengaruhi kebijakan pemerintah agar pro masyarakat Ulumanda dan Malunda di pelosok-pelosok. Ia mengatakan, perlunya membuka akses transportasi, layanan pendidikan dan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat tani. 

"Di masalah pendidikan misalnya, perlu komitmen tenaga pendidikan agar lebih fokus. Soal kesehatan bagaimana pelayanan di Pustu, Puskesmas hingga Rumah Sakit, kita juga perlu rumah singgah pasien di Majene karena terlalu banyak warga kita yang dirujuk ke Majene setiap saat," katanya menegaskan. (har/red)


Usai Dilantik, Safaat Pertegas Perjuangkan Jalan Ulumanda

On Senin, September 16, 2019

Muhammad Safaat (Ist/masalembo.com)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Beberapa saat usai dilantik menjadi anggota DPRD Majene periode 2019-2024, Muhammad Safaat, pemuda kelahiran Desa Kabiraan 26 Agustus 1988 ini mempertegas akan melanjutkan perjuangan pembangunan jalan Ulumanda.

Ia mengatakan, sedari lama ia banyak menghabiskan waktu dalam perjuangan di jalanan menuntut perbaikan jalan penghubung Kabupaten Majene dan Mamasa itu. 

Politisi berusia 31 itu baru saja lolos ke DPRD Majene melalui Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Kini ia memikul amanah sebagai wakil rakyat di parlemen daerah berpenduduk 169.072 jiwa.

Saat wartawan menemui usai pelantikan, Safaat mengaku akan teguh memegang komitmen terhadap rakyat. Dia lalu menceritakan kehadirannya di DPRD Majene tidaklah melewati jalan mulus. Banyak rintangan yang dia hadapi. Ia lantas membanting tulang demi membangun kepercayaan masyarakat berawal dari gerakan mahasiswa hingga kini menginjakkan kaki ke kursi parlemen.

"Jadi inilah jalan hidup saya, karena ini amanah maka harus dijaga sebaik-baiknya," ucapnya.

"Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dapil saya (Malunda dan Ulumanda) bisa dibilang daerah yang paling penting mendapat perhatian serius. Mungkin ini inti program saya kedepan, kita harus berjuang bagaimana pemerataan pembangunan, bagaimana daerah-daerah terpencil di Ulumanda dan Malunda bisa terkoneksi satu sama lain dengan daerah luar, kita perlu mendapat akses yang lebih baik," lanjutnya.

Safaat menerangkan, masalah jalan ke Ulumanda hingga kini belum selesai. Sebagai wakil rakyat yang mendapat mandat kontitusional ia mengaku harus kerja keras mempengaruhi pemerintah agar peningkatan pembangunan jalan terus ditingkatkan. 

"Koordinasikan terus, terkait dengan status jalan ini, apakah masih  bisa intervensi Pemkab Majene atau semuanya di provinsi, soalnya sampai saat ini masih ada tarik-menarik status jalan," terangnya

"Kalau statusnya sudah final jalan provinsi maka kita akan dorong terus ke Pemprov, tentu melalui Pemda Majene, tapi kalau masih bisa diintervensi kabupaten ya kita akan kordinasi ke teman-teman dewan," tutur alumni Pasca Sarjana STIA LAN Makassar ini.

Safaat mengaku, sejak 2013 sudah berbicara soal perjuangan jalan ke kampung halamannya Kecamatan Ulumanda. Ia juga kerap melakukan demontrasi terkait jalan yang menghubungkan Kabupaten Majene dengan Mamasa ini. Safaat pun bersyukur karena akses satu-satunya ke Ulumanda ini sudah mendapat perhatian Pemprov Sulbar meski belum maksimal. 

"Dulu Pemkab Majene juga ambil bagian dalam perbaikan jalan ke sana (Ulumanda, red), tapi beberapa tahun terakhir diambil alih Pemprov Sulbar, ya itu nanti yang kita akan dalami," ucap mantan aktifis mahasiswa Unismuh Makassar ini.

Selain soal jalan, Safaat juga menyorot pendidikan di Ulumanda. Menurutnya, masalah tenaga kependidikan perlu mendapat perhatian khusus. Kata dia, Ulumanda  butuh tenaga pendidik pada satuan pendidikan khususnya di daerah terpencil yang benar-benar komitmen. "DPRD saya kira punya peran membangun komitmen bersama melalui dinas," ucapnya.

Secara ril, dia mengatakan masalah yang harus diselesaikan adalah integritas guru dan tenaga kependidikan. Kerap, kata dia, guru di Malunda dan Ulumanda tidak fokus pada pendidikan karena berbagai faktor, diantaranya koneksi dan akses yang sulit. "Jadi masalah ini kompleks sebenarnya tapi kan harus diperjuangkan, diusahakan bersama, tidak boleh lagi Ulumanda hanya menjadi batu loncatan oleh oknum, banyak guru terangkat kesana tapi tidak mau tinggal di sana mengajar," katanya

Faat menilai, Kecamatan Malunda dan Ulumanda terkhusus di pegunungan cukup memiliki potensi Sumber Daya Manusia (SDM). Namun hal tersebut harus dikelolah menjadi aset penting untuk mendukung kafasitas pembangunan pendidikan. 

"Ada banyak sarjana, mahasiswa, mereka ini harus terarah, inspirasi mungkin itu penting sekali."

Safaat mengatakan, akan memperjuangkan beasiswa untuk anak-anak desa di Ulumanda-Malunda. Harapannya potensi pemuda bisa diarahkan menjadi satu kekuatan besar yang mampu menopang upaya perbaikan ekonomi masyarkat. "Jadi pemuda pelajar kita perlu sekali mendapat pendidikan memadai, agar skil mereka terbangun. Inilah yang saya sebut menggunting generasi, bagaimana mengubah tradisi lama dari fasif menjadi aktif, pemuda harus disentuh dengan kreatifitas," harapnya.

Selain itu, ia juga banyak mengulas pelayanan kesehatan di desa-desa. Kendala yang ia temukan adalah jauhnya sarana kesehatan memadai dari masyarakat. Solusinya adalah mempermudah proses mobilisasi orang sakit ke Puskesmas dan Rumah Sakit. Dia menegaskan perlu adanya rumah singgah pasien di Majene terkhus bagi keluarga pasien yang datang dari jauh, begitupun jika ke Makassar. 

"Rumah singgah pasien memang benar itu sangat perlu, mendesak, kita prioritaskan," katanya.

Langkah awal kata dia, rumah singgah pasien di Majene terlebih dahulu dipikirkan mengingat banyaknya pasien yang dirujuk ke kota setiap saat. "Ini kan kita belum punya rumah sakit atau Puskesmas yang melayani jalan inap yang memadai, kebanyakan langsung dirujuk ke Majene," ucapnya. (har/red)