Pekan Depan Job Fit Pimpinan OPD Pemprov Sulbar Digelar

On Sabtu, Januari 19, 2019

Muhammad Idris DP usai mengikuti rapat kordinasi bersama wagub dan seluruh pimpinan OPD (egi/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.COM - Untuk mengisi kekosongan jabatan Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pimpinan Pemprov Sulbar akan melakukan uji kepatutan (job fit) mulai Senin (21/1/2019) pekan depan.

Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris DP mengatakan, pihaknya akan melakukan job fit untuk mengisi jabatan yang saat ini diisi pelaksana tugas (Plt). 

"Hari Senin mulai, kita job fit dulu, job fit itu artinya kepatutan atas jabatan yang ada," kata Idris usai rapat kordinasi pimpinan Pemprov Sulbar, Jumat (18/1/2019) di auditorium kantor gubernur Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju.

Delapan jabatan pimpinan OPD yang saat ini diisi pelaksana tugas kata Idris, dipastikan terisi paling lambat Maret mendatang. Sekprov juga menegaskan akan tetap melakukan job fit terhadap para pimpinan OPD dalam jabatan. Uji kepatutan itu, untuk mengukur kelayakan pimpinan OPD.

"Job fit dalam jabatan yang kita anggap sudah lama, apkah masih memungkinkan atau kita harus menggeser ke tempat lain," ucap mantan Kepala LAN Makassar ini.

Idris DP juga menjelaskan, pimpinan Pemprov Sulbar akan melihat kemampuan dan kesesuaian jabatan dengan kapasitas keilmuwan pimpinan OPD. Namun lanjutnya, hal tersebut bukan sesuatu yang mutlak. 

"Konsepnya begini, eselon dua itu sudah generalis, harus umum, jadi tidak bicara lagi jabatan teknis di situ. Kalau dinas PU misalnya ya baiknya insinyur, apakah dia dari arsitek, sipil, tapi kalau misalnya kita tidak mendapatkan ya kita bisa angkat dari kompetensi keilmuwan lain," pungkas Idris. (har/red)

Tanggapi Isu Pengunduran Diri Kadisdikpora, Bupati Fahmi: Kalau Mau Buat Suratnya

On Sabtu, Januari 19, 2019

Bupati Fahmi Massiara menggelar jumpa pers di rujabnya Jl. Gatot Subroto Majene (Hafid untuk masalembo.com)

MAJENE, MASALEMBO.COM- Beredarnya isu Muhammad Ashar Malik sebagai Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Majene akan mengundurkan diri semakin menguat ke ruang publik.

Hal itu, membuat Bupati Majene Fahmi Massiara segara melakukan jumpa pers di Rumah Jabatan (Rujab), Jum’at (18/1/2019).

Di hadapan sejumlah awak media, Fahmi Massiara mengatakan isu pengunduran diri Kadisdikpora tidak seharusnya masuk ke ruang publik. Idealnya kata Fahmi, semua persoalan menyangkut dinas disampaikan kepada pimpinan. "Kenapa tidak datang kepada saya. Kenapa ke ruang publik. Kalau mau mundur silakan datang bawa surat pengunduran dirinya," kata Fahmi Massiara.

Fahmi selaku pimpinan tertinggi di Majene tidak akan melakukan upaya pemanggilan kepada Ashar Malik untuk menklarifikasi permasalahan dalam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di jajarannya.

"Tidak perlu saya panggil karena sudah ditangani pak Wakil. Semua Kepsek diundang. Selaku Kepala OPD seharusnya dia datang kepada saya. Ini tidak dilakukan, tidak ada penghargaan sama sekali diberikan kepada saya," imbuh Fahmi.

Dikatakan, jika Ashar Malik harusnya sudah mundur secara resmi dengan mengajukan surat pengunduran diri, karena sudah merambah ke ruang publik atau diketahui masyarakat banyak.

"Masalah di Disdikpora Majene juga sudah sangat menumpuk, dibuktikan dengan progres kegiatannya yang hanya mencapai 70 persen di akhir 2018. Realisasi dana BOS untuk triwulan pertama saja masih ada yang belum selesai," katanya.

Kata Fahmi, beredarnya isu pengunduran Ashar Malik setelah kegiatan rapat monitoring dan evaluasi (Monev) yang dipimpin Wakil Bupati pekan lalu. Lanjut Fahmi mengatakan, "seandainya Ashar Malik membuat program evaluasi bulanan, saya bersedia hadir mengikuti acaranya. Ini, sudah akhir tahun, baru mau membuat laporan keuangan, tentu bermasalah, karena BPK tidak mau turun kalau progres kegiatan belum mencapai 100 persen, tentu menghambat yang lain."

Terpisah, Kepala Disdikpora Majene Muhammad Ashar soal pengunduran dirinya pada rapat Monev di ruang pola Kantor bupati Majene pekan lalu itu, hanya untuk memotivasi para Kepala Sekolah agar tekun menyelesaikan Laporan pertanggung jawaban (Lpj) penggunaan Biaya Operasional Sekolah (BOS) 2018.

"Saya sengaja mengatakan untuk mundur dari jabatan, karena memotivasi para Kepsek supaya segera menyelesaikan Lpj BOS-nya, dan mengganti kepsek jika tidak secepatnya melaporkan RKS (Rencana Kegiatan Sekolah) 2019," jelasnya.

Ditanya soal pelaksanaan rapat monev. Ashar mengungkapkan, masih terdapat sejumlah sekolah dinilai bermasalah dalam mengelola BOS maupun pengeloaan administrasi lainnya, termasuk laporan RKS yang sampai saat ini belum melaporkan ke pihak Disdikpora Majene.

"Saya tegaskan kepada sekolah yang dinilai bermasalah dan belum menyetor RKS ke pihak Disdikpora, bahwa dalam jangka tujuh hari ke depan atau paling lambat Jumat depan, maka kepsek yang bersangkutan harus rela diganti sebagai kasek," tegas Ashar.

Pernyataan yang diolantarkan kepada para kepsek lanjutnya, disepakati seluruh para kepsek."Saya pesan jangan main-main dengan laporan RKS, karena bisa mengganggu pencairan maupun penggunaan dana BOS di setiap sekolah," paparnya.

Ashar juga menegaskan, kepada para kepsek agar tidak secara langsung memegang dana dan membelanjakan dana BOS, karena merupakan kewenangan bendahara.

"Apabila ada kepsek memegang dana BOS, segera melapor ke kantor, karena dapat menyebabkan keterlambatan pertanggung jawaban bendahara," pungkasnya. (hfd/red)

Pengrusakan Baliho Partai Nasdem, Polisi Amankan Seorang Oknum PNS

On Sabtu, Januari 19, 2019

Baliho partai Nasdem yang rusak (Foto: Handover/Humas Polda Sulbar)

MAMUJU, MASALMEBO.COM - Kepolisian Polres Mamuju menagkap seorang pria berinisial AR, ia diduga pelaku pengrusakan sejumlah baliho milik partai Nasdem di dalam kota Kabupaten Mamuju.

Kabid Humas Polda Sulbar AKBP Mashura mengatakan, pengungkapan pelaku pengrusakan baliho partai Nasdem dilakukan Tim Piton Polres Mamuju dipimpin Kasat Reserse Kriminal AKP Sysmsuriansah.

"Tim Piton Polres Mamuju diback up Tim Resmob Polda Sulbar telah  melakukan penangkapan terhadap pelaku pengrusaksn inisial AR, PNS, alamat Desa Bambu, Kecamatan Mamuju," terang Mashura, Sabtu (19/1/2019) melalui pesan tertulis.

Motif pengrusakan baliho pimpinan Bupati Mamuju Habsi Wahid ini, adalah tersangka sakit hati karena dimutasi dari jabatannya di salah satu dinas lingkup Pemkab Mamuju. 

"Pasal yang dikenakan, pasal 406 jo 65 KUHP pidana, adapun barang bukti satu buah parang, berikut HP dan motor yg digunakan saat melskukan aksinya," pungkas Mashura. 

Seperti diberitakan sebelumnya, sejumlah baliho Partai Nasdem yang terpasang di kota Mmauju mengalami kerusakan.

Baca: Jayadi Laporkan Pengrusakan Baliho dan APK Nasdem ke Bawaslu Sulbar

Atas kerusakan yang tampak disengaja itu, pihak partai besutan Surya Paloh ini melaporkan ke Polres Mamuju dan juga Bawaslu beberapa waktu lalu. (har/red)

Pemkab Mateng Rumuskan Agenda Strategis Perubahan RPJMD

On Sabtu, Januari 19, 2019

Kepala Bappeda Mateng Muh Ishaq Yunus (kiri) di acara Konsultasi Publil Penyusunan KLHS (Foto Yasin untuk masalembo)

MATENG, MASALEMBO.COM -- Pemkab Mateng waktu dekat ini akan melakukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang merujuk pada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). 

Sehubungan wacana itu, Pemkab Mateng menggelar konsultasi publik terkait penyusunan dokumen KLHS. Segenab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pihak terkait, dihadirkan dalam pembahasan ini. 

Asisten Bidang Pembangunan Setda Mateng Yusuf Unja menjelaskan, KLHS merupakan proses evaluasi terhadap efek lingkungan atas kebijakan, rencana, dan program. Sekaligus sebagai upaya menjamin keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. 

KLHS dimaknai sebagai analisis sistematis, menyeluruh dan partisipatif. Ini menjadi dasar untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan kedalam dokumen RPJMD," papar Yusuf dalam sambutan rapat konsultasi publik di Pendopo Rumah Jabatan Bupati Mateng, Kamis (17/1/2019).   

Suasana acara Konsultasi Publik sehubungan dengan rencana perubahan RPJMD Pemkab Mateng (Foto Yasin untuk masalembo)

Tenaga ahli Universitas Hasanuddin Dr Rolan mengatan, KLHS nantinya akan diaplikasikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Mateng tahun 2016-2021. Sehingga dipastikan bahwa isu strategis, permasalahan dan sasaran strategis TPB telah termuat dalam RPJMD. 

Menurut Rolan, pembangunan berkelanjutan merupakan upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategis pembangunan. Sehingga keutuhan lingkungan hidup, keselamatan, kemampuan, kesejahteraan dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dapat terjamin. 

Kepala Bappeda Mateng Ishaq Yunus mengatakan, perubahan RPJMD mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan pembangunan daerah. Serta Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang penyusunan KLHS terhadap dokumen RPJMD. Olehnya perubahan RPJMD yang mendasari KLHS wajib dilakukan.  

KLHS akan menganalisis isu startegis terhadap tujuan yang ingin dicapai. "Ataukah masih perlu direncanakan dan diprogramkan pada tahun yang akan datang," tutupnya. (jml/riz) 

Pemkab Polman Rencanakan Pelebaran Jalan ke Objek Wisata Kali Biru

On Sabtu, Januari 19, 2019

Rapat Kordinasi Bursa Inovasi Desa dihadiri bupati Polman Andi Ibrahim Masdar (Asrianto/masalembo.com)

POLEWALI, MASALEMBO.COM - Bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar meminta pihak terkait membantu memperlancar akses kendaraan menuju objek wisata Kali Biru, Kanang, Desa Batetangnga, Kecamatan Binuang. Andi Ibrahim juga meminta camat setempat, agar  melakukan komunikasi ke pemilik lahan di sekitar jalan menuju lokasi wisata tersebut karena Pemkab Polman merencanakan melakukan pelebaran jalan.
"Tujuannya, agar masyarakat dapat dengan mudah mengakses titik pariwisata," kata Andi Ibrahim saat menghadiri Rapat Kerja Program Inovasi Desa, di obyek wisata Kali Biru Kanang, Kamis (17/1/2019).

Andi Ibrahim juga mengapresiasi dinas PMD yang menyelenggarakan kegiatan rakor di tempat wisata itu. Menurutnya, telah membantu meningkatkan ekonomi di sektor kepariwisataan.
Bupati Polman dalam sambutannya juga mengatakan, Pemkab Polman membuka peluang besar untuk bekerja sama antar Tim Bursa Inovasi Desa dengan pemerintah. Ia berharap  sinergi antar pendamping inovasi desa dengan aparat desa. Untuk meningkatkan kerja sama Program Inovasi Desa, diharapkan PMD provinsi agar selalu berkoordinasi dengan pemerintahan kabupaten.

Di acara yang sama, Koordinator Bursa Inovasi Desa, Syukur mengatakan, inovasi desa ini membantu pemerintahan desa untuk memanfaatkan dana desa dengan baik serta memberikan kontribusi pada masyarakat.

"Semoga banyak inovasi lain dan bisa dikembangkan dengan baik kedepan," katanya.
Rapat Koordinasi Program Inovasi Desa ini, turut dihadiri Kadis PMD Aswar Jasin, Kepala Satpol PP Aco Djalaluddin, Kabag Humas Aco Musaddat HM, Camat Binuang Budiaty Bestari, sejumlah anggota DPRD Polman serta Kepala Desa se-Kecamatan Binuang. (ant/har)

KPU Polman Lantik Puluhan Relawan Demokrasi

On Sabtu, Januari 19, 2019

Suasana pelantikan relawan demokrasi KPU Polman (Asrianto/masalembo.com)

POLEWALI, MASALEMBO.COM - Jelang Pemilu 2019, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Polewali Mandar, melantik puluhan relawan demokrasi. Sebanyak 55 orang relawan dilantik di aula kantor Balitbanreng, Jumat (18/1/2019).

Dalam sambutannya, Ketua KPUD Polewali Mandar Rudianto mengatakan, tujuan dilakukan perekrutan relawan demokrasi untuk membantu KPU sosialisasi proses pemilu. Membantu KPU meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik pada proses demokrasi.

Dalam bekerja, para relawan diberi honorarium Rp750 ribu per bulan. Segala biaya tersebut dibebankan pada anggaran pendapatan belanja negara (APBN)

Rudianto berpesan para relawan menyadari tugas dan tanggung jawab, utamanya sebagi relawan demokrasi. Ia meminta relawan tetap  bekerja dengan ikhlas karena ini merupakan tugas mengabdi kepada bangsa dan negara.

"Meskipun tugasnya berat, namun jika kita bekerja secara ikhlas maka tugas tersebut akan terasa ringan. Selamat menjalankan tugas," pesan Rudianto.

Rudi memaparkan, relawan demokrasi awalnya dibentuk tahun 2013 untuk mengahadapi pemilu 2014. Saat itu relawan diperlukan karena partisipasi pemilih mengalami penurunan. Kata Rudi, pada pemilu 1999 angka partisipasi mencapai 92,6 persen, sedang di pemilu 2004 partisipasi pemilih turun menjadi 84,1 persen, serta 2009 semakin anjlok  di angka 70,9 persen.

Oleh sebab itu lanjutnya, timbul kekhatiwatan, maka KPU RI mengambil langkah strategis salah satunya membentuk relawan demokrasi untuk melakuk sosialisasi dan meningkatkan partisipasi pemilu.

"Kehadiran relawan demokrasi punya andil yang besar karena meningkatnya partisipasi pemilih," paparnya.

Tantangan pemilu 2019 ini, kata Rudianto, sangat berat dan berbeda karena akan memilih lima surat suara. Sebelumnya, dipisahkan antara pileg dan pilres, tapi baru tahun ini melakukan pemilu serentak.

"Semoga dengan dibentuknya relawan demokrasi bisa tercapai target tersebut," ucap Rudi.

Salah satu relawan demokrasi asal Lingkungan Patoke, Kelurahan Sulewatang, Novia Yolanda mengatakan, motivasinya untuk ikut sebagai relawan demokrasi untuk ikut berpartisipasi mensukseskan pemilu 2019.

Ia mengaki, langkah yang akan dia lakukan adalah melakukansosialisasi ke kampung-kampung, mengajak  masyarakat semua ke TPS tanggal 17 April 2019 mendatang. (ant/har)

Puluhan Warga Binaan Lapas Polewali Ikut Perekeman KTP el

On Sabtu, Januari 19, 2019

Warga Lapas Polrwali ikuti perekaman KTP el (Asrianto/masalembo.com)

POLEWALI, MASALEMBO.COM - Jelang pemilu 2019 puluhan warga binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II B Kabupaten Polewali Mandar melakukan perekaman KTP elektronik (KTP eL). Perekaman di aula Lapas Polman, Jumat (18/1/2019).

Sebanyak 50 warga binaan melakukan perekaman yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat.

Menurut Kepala Lapas, Haryoto, perekaman ini secara serentak di seluruh Lapas di Indonesia. Perekaman sesuai arahan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.
"Perekaman berlangsung selama tiga hari, yakni tanggal 17 sampai 19 Januari. Tujuannya agar warga binaan dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilu mendatang," kata Haryoto.

Awalnya, hanya 35 orang warga binaan yang akan melakukan perekaman. Namun setelah koordinasi pihak Disdukcapil, maka jumlahnya bertambah menjadi 50 orang. Bertambahnya jumlah warga binaan yang ikut perekaman karena koordinasi Disdukcapil Kabupaten Polewali Mandar dengan Capil Pusat.

"Informasi awal dari Capil Polewali, bahwa yang akan dilakukan perekaman KTP-el adalah  penghuni yang merupakan penduduk Polman, namun karena banyaknya data penghuni yang merupakan penduduk luar dari Polewali, sehingga pihak Capil Polewali melakukan koordinasi dengan Capil pusat," terang Haryoto.

Pihak Capil Polewali Mandar mendapatkan informasi bahwa dapat dilakukan rekam cetak KTP-el dengan mengakses data di seluruh Indonesia. Sehingga, KTP-el  penghuni yang merupakan penduduk luar Kabupaten Polewali dapat direkam cetak.
Diketahui, Lapas Kelas II B Polman saat ini dihuni 300 warga binaan. 104 orang diantarnya terdaftar dalam DPT.

Kepala Disdukcapil Polman, Nasir Adam mengatakan, perekaman ini dilakukan setelah menindaklanjuti surat dari Lapas untuk mengajukan perekaman e KTP.

"Sebelumnya, pihak lapas telah menyurat kepada kami, makanya kami tindak lanjuti," tambahnya.

Data Disdukcapil Polman, saat ini, masih ada sekitar 53.019 orang yang belum melakukan perekaman KTP-el. Mereka tersebar di 16 Kecamatan. Diantaranya Kecamatan Tinambung 1.331, Campalagian 12.535, Wonomulyo 4.813, Polewali 6.216, Tutar 592, Binuang 5.003, Tapango 2.512, Mapilli 4.570, Matangnga 475, Luyo 4.119, Limboro 1.565, Balanipa 3.054, Anreapi 316, Matakali 3.673, Alu 2.274 dan Kecamatan Bulo 1.155. Sementara, jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Polman untuk pemilu 2019 mendatang, sebanyak 303.864 jiwa. Dari jumlah DPT tersebut, warga yang telah melakukan perekaman sebanyak 310.417 jiwa atau 85,7 persen.

"Sisanya masih ada sekitar 50.325 jiwa atau 14 persen. Nah, ini yang kami terus genjot, semoga bisa rampung sebelum Pemilu 2019," pungkasnya. (ant/har)