-->

Hot News

Kelola Pajak dan Retribusi, Komisi II DPRD Majene Sharing Pemkab Pangkep

By On Kamis, April 04, 2019

Kamis, April 04, 2019


MAJENE, MASALEMBO.COM - Untuk memaksimalkan tata kelola pajak dan retribusi, eksekutif dan legislatif Kabupaten Majene sharing ke Kabupaten Pangkep Sulawesi Selatan.

Di ruang rapat Wakil Bupati Pangkep, Senin 1 April, Komisi II DPRD Majene Bidang Perekonomian dan Pembangunan bersama sejumlah pihak eksekutif Pemkab Majene melakukan sharing informasi terkait pengelolaan pajak dan retribusi.


Dalam pertemuan itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) Pangkep Dr Ahmad menyebut, prinsip dasar membangun destinasi wisata bukan untuk wisatawan, tapi untuk masyarakat sebagai obyek jasa bagi wisatawan.


"Persoalan PAD yang menjadi locus, tidak semua di take dari Disparbud, tapi ada juga yang dipungut dari OPD lain. Kalau dari segi real, pendapatan Pangkep dari sektor retribusi dan pajak masih jauh dari yang diharapkan," kata Ahmad.

Ia mencontohkan, seperti di Desa Wisata Tompobulu berbasis masyarakat di wilayahnya yang dikelolah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Dentong, dengan jumlah pengunjung mencapai 20 ribu orang sejak 2018.


"Dari 20 ribu orang pengunjung ini, Pokdarwis bisa mendapatkan retribusi sebesar Rp110 juta pertahun dan semua masuk ke kas Desa Tompobulu," sebutnya.

Kesempatan sama, Ketua Komisi II DPRD Majene Marsuki Nurdin mengatakan, banyak informasi secara personal yang didapatkan terkait pajak dan retribusi di Kabupaten Pangkep sehingga pihaknya bersama eksekutif berguru ke Pemkab Pangkep."Kami sangat berterima kasih atas sambutan yang diberikan Pemkab Pangkep," ucapnya.


Sementara Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Majene Andi Beda Basharoe mengungkapkan, melihat kondisi kedua daerah, yakni Pangkep dan Majene sepertinya ada kemiripan karena memiliki daerah berada pada garis pantai.


Ia memaparkan, untuk pengelolaan pajak dan retribusi khusunya dari sektor pariwisata di Majene, setiap tahun mengalami kenaikan, yang terfokus pada wisata bahari, seperti wisata bahari Dato.


"Wisata bahari Dato ada sentuhan dari DAK Pariwisata karena Majene ditetapkan sebagai destinasi wisata di Sulbar. Begitu pula rencana induk pengembangan pariwisata di Majene, akan ada kerjasama dengan Univeraitas Trisakti Jakarta," ulasnya.

Hadir dalam pertemuan itu, anggota Komisi II DPRD Majene Djamaluddin Rachim, Jahsan dan Miharja, sejumlah eksekutif Pemkab Majene Asisten I Setda Majene Iskandar, Asisten III Setda Majene Asri Albar, Staf Ahli Bidang Kesra Zainal Arifin, Kabag Umum Setda Majene Hj Lies Herawati, Kabag Persidangan A Devianti Arna dan staf Bagian Humas Pemkab Majene.(Adv)

comments