Ada PNS di Daftar Nama Penerima BLT di Majene, Kok Bisa?

On Monday, May 11, 2020

MASALEMBO.COM

Ilustrasi (inet)

MAJENE, MASALEMBO.COM - Pegawai Negeri Sipil (PNS) sejatinya tak lagi menerima bantuan langsung tunai (BLT) bagi masyarakat terdampak Covid-19. Namun faktanya di daftar penerima bantuan sosial itu di Kabupaten Majene masih ditemukan nama aparat PNS.

Hal itu terungkap dalam proses pengawasan penyaluran bantuan dana sosial BLT oleh DPRD Kabupaten Majene. Anggota dewan Majene H Parman mengatakan, dirinya telah menemukan masih ada aparat PNS tercatat dalam daftar penerima bantuan sosial.

"Saya temukan di desa Tubo, ada PNS di dalam daftar," ujar Parman, Senin (11/5/2020).

"Tapi saya tidak tahu apa dia ini dipanggil juga ke pos (untuk terima BLT) itu atau bagaimana, yang pasti ada PNS dan kalau memang begitu terima maka harus dikasih kembali," tegas H Parman.

Parman mengatakan, selain ditemukan adanya PNS, sejumlah nama penerima bantuan langsung tunai dari pusat juga terdata di daerah. "Kita sudah cek satu persatu, ada yang istrinya dapat di kabupaten sedang suaminya dapat di desa, artinya itu dobol, jadi harus kita sikapi itu," ujar anggota Komisi III DPRD Majene dari PDI Perjuangan ini.

Parman mengatakan ada sekitar 18 KK warga Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana yang memiliki nama ganda di daftar penerima BLT. Ia mengatakan, pastinya hal tersebut akan disampaikan ke Dinas Sosial dan pimpinan DPRD Majene.

"Saat ini kita masih di lapangan karena kita punya surat tugas pengawasan, iya kita di lapangan dulu tapi pasti kita sikapi," ujar politisi dapil II Majene ini melalui telepon.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Muhammad Djafar yang dihubungi terpisah tak menapik adanya PNS dan data ganta penerima bantuan langsung tunai yang ditemukan DPRD. Namun ia memastikan akan melakukan perbaikan data itu secepatnya. "Namanya manusia biasa pak tentu ada keliru, tapi dia tetap tidak akan dibayarkan," ujarnya Djafar.

Kadinsos mengatakan, pada penyaluran BLT berikutnya pada pembayaran kedua, pihaknya akan melakukan perbaikan data seakurat mungkin. "Ini kemarin pak, kami hanya dikasih waktu tiga hari untuk verifikasi sebanyak 10 ribu KK di Majene, sebagai manusia biasa ya wajar kita ada kekeliruan," tuturnya. (*)

Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi Amin

comments