-->
https://rajaview.id/l1zfvR2Icz3Zr9hvg4vbpSO76Foy6i8uVNn6HXHq

Hot News

Pimpin Golkar Sulbar, Pohon Dinasti Politik Aras Tammauni Makin Subur

On Sunday, July 19, 2020

MASALEMBO.COM

Tampak Ketua DPD Golkar Sulbar terpilih Aras Tammauni di sela Musda III Partai Golkar, Sabtu, 18 Juli 2020 di Ball Room Hotel d'Maleo Mamuju. (Istimewa/masalembo.com)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Secara aklamasi bupati Mamuju Tengah Aras Tammauni terpilih jadi Ketua DPD Partai Golkar Sulawesi Barat, Sabtu (18/7/2020). Aras terpilih melalui Musyawarah Daerah (Musda) III partai beringin yang digelar di Ball Room Hotel d'Maleo Mamuju, Sabtu malam.

Meski sebelumnya beredar kabar bahwa bupati Polewali Mandar Andi Ibrahim Masdar juga bakal maju dalam bursa pemilihan ketua DPD Golkar Sulbar ini, namun akhirnya Ibrahim mengakui tak mengambil formulir justru ia menyokong Aras untuk mengemudi partai besutan Airlangga Hartanto itu.

Dengan demikian, jalan Aras menduduki kursi Ketua DPD Golkar Sulbar berjalan mulus. Aklamasi.

Di forum Musda, Aras yang tampil memukau menyampaikan pidato singkat. Ia berjanji akan mengembalikkan kejayaan Golkar di Sulawesi Barat. Seperti diketahui Golkar pernah satu dekade menguasai Sulbar. Ketika itu dibawa kendali mantan gubernur pertama pilihan rakyat, Anwar Adnan Saleh.

"Insya Allah partai Golkar akan jaya di Sulawesi Barat," ujar Aras Tammauni di podium.

Di hadapan Erwin Aksa; perwakilan DPP Golkar, para pengurus teras Golkar Sulbar dan pengurus DPD Golkar kabupaten Se-Sulawesi Barat, Aras dengan lantang berjanji akan mundur jika tak mampu mengembalikkan kejayaan Golkar. "Kalau ini tidak terjadi Pak, sebelum disuruh mundur saya akan mundur," ujarnya disambut gemuruh tepuk tangan peserta Musda.

Bupati Mateng yang mantan kader Partai Demokrat itu mengaku, Golkar bukan partai asing baginya, justru ia 'pulang kampung' atau kembali ke Golkar. Aras menyebut, sebelum di partai lain ia adalah pentolan partai Golkar yang pernah eksis di masanya.

Aras juga sempat menyinggung Pilgub Sulawesi Barat 2024. Ia berceloteh bahwa ketua Golkar Sulbar yang tak lain adalah dirinya bakal maju di Pilgub Sulbar. "Golkar ini akan jaya di Sulbar, apalagi saya tadi sempat dengar bahwa ketua Golkar ini akan maju di Pilgub," ujarnya yang lagi-lagi disambut gemuruh tepuk tangan.

Kokohkan Dinasti

Kehadiran Aras di tampuk kepemimpinan Golkar Sulbar sekaligus makin menguatkan klan Tammauni di jagat politik di provinsi ke-33 RI ini. Bukan tak mungkin, putra-putri Aras yang saat ini mengisi parlemen daerah hingga pusat juga bakal pindah bernaung di bawah beringin. Apalagi konon hal itu jadi salah satu point yang diajukan ke DPP Golkar sehingga diskresi turun untuk memuluskan langkah mantan politisi Demokrat itu duduki kursi pimpinan Golkar Sulbar. 

Sederet nama putra-putri penguasa bumi Lalla Tassisara ini yakni Arwan Aras; anggota DPR RI dapil Sulbar yang saat ini mengenakan jas PDI Perjuangan, kemudian Amalia Fitri Aras; anggota DPRD Sulbar dari partai Demokrat, Arsal Aras; ketua DPRD Mateng yang juga partai Demokrat, serta Nirmalasari Aras; anggota DPRD Mateng yang juga masih kader Demokrat. 

Sebelum masuk Golkar, Aras Tammauni memang membangun dinasti politik lewat partai Demokrat pimpinan Suhardi Duka (SDK). Praktis, Aras mulai melebarkan pengaruh klan Tammauni ke partai lain pada pileg 2019 dengan 'menitipkan' Arwan Aras di PDI Perjuangan sebagai caleg dan akhirnya gol masuk senayan. Aras yang sebelumnya hanya berkutat di Mamuju Tengah kini melepaskan diri dari Demokrat dan bayangan SDK guna meraih golden tiket menuju Pilgub Sulbar 2024 dengan menggenggam partai besar Golkar. Bisa diprediksi, dinasti politik Aras Tammauni akan kian subur di bawah pohon beringin. 

Pengamat politik Maenunis Amin mengatakan, mantan Ketua DPRD Sulbar itu secara konstan mampu menunjukkan performa politik sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. "Kalau skala lokal, AT (Aras Tammauni) ibarat ikan besar yang memang bukan tempatnya lagi berenang di kolam seperti Mateng. AT sudah harus berimigrasi ke aliran lebih luas skala regional Sulbar," kata Maenunis.

Direktur Logos Politka ini mengatakan, setidaknya sudah dua case yang mempertegas kemampuan Aras untuk perpolitikan skala Sulbar. Pertama, mengalahkan Agus Ambo Djiwa dan Andi Ibrahim Masdar pada Pileg 2017. Kedua, menundukkan Ali Baal Masdar dan Andi Ibrahim Masdar dalam perebutan ketua DPD I Golkar Sulbar.

"Jika kursi DPD I Golkar adalah golden ticket menuju Pilgub Sulbar, maka AT sudah membuktikan diri bahwa Ia sangat layak mendapatkannya," ucap Maenunis, Minggu (19/7/2020).

Dinasti Politik Ancam Kesuburan Demokrasi

Sayangnya, meski secara undang-undang diperbolehkan, dinasti politik seperti yang dibangun Aras Tammauni rupanya lebih banyak berdampak negatif dari pada sisi positifnya, jika terus dijalankan para penguasa di negeri ini. 

Kordinator Jaringan Pendidikan Pemilu untuk Rakyat (JPPR) Wilayah Sulbar Firdaus Abdullah mengatakan, akibat dinasti politik banyak pemimpin daerah menjadi politisi yang mempunyai pengaruh besar. Sehingga semua keluarga, termasuk anak dan istri, berbondong-bondong terlibat dalam sistem pemerintahan.

"Dampak dinasti politik sangat berpengaruh terhadap kualitas demokrasi, hal ini dikhawatirkan jika dinasti politik diberikan psikologi masyarakat akan jenuh dan bosan terhadap praktik dinasti politik terutama dalam pengusulan calon kepala daerah dan menjalarnya jaringan keluarga di birokrasi pemerintahan sehingga potensi politisasi aparatur pemerintahan," ujar Firdaus.

Sementara itu, Dosen ilmu politik Fisipol Universitas Gadjah Mada (UGM) Ari Dwipayana berpendapat, dinasti politik hanya melanggengkan kekuasaan bagi segelintir orang. Karena partai politik lebih mengutamakan popularitas dan kekayaan, ketimbang kader partai yang memiliki kapabilitas.
“Pertama menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai, sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan,” kata Ari seperti dikutip idntimes.

Selain itu, Ari menyebut dinasti politik tidak memberi ruang kepada orang lain yang lebih kompeten untuk bergabung ke dalam partai atau pemerintahan. "Dinasti politik tidak cocok diterapkan di Indonesia karena bukan negara kerajaan," pungkasnya. (*)

Laporan: Tim Masalembo.com
Editor: Harmegi Amin


comments