Juru Bicara Fraksi Solidaritas Golkar Indonesia, Rahmatullah saat membacakan tanggapan atas RAPBD 2022 [ist/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Pemerintah Kabupaten Majene telah menyerahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2022 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene, Selasa (28/9) malam. Penyerahan draf RAPBD dilaksanakan dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Majene.
Tiga fraksi di DPRD Majene kemudian memberikan saran dan tanggapan. Masing-masing Fraksi Solidaritas Golkar Indonesia, Fraksi Demokrat Amanah dan Fraksi Assamalewuang.
Tanggapan Fraksi Solidaritas Golkar Indonesia disampaikan oleh anggota DPRD Majene Rahmatullah. Ia menyampaikan, perencaan APBD merupakan perwujudan keseluruhan aktivitas dari kegiatan pemerintah yang menuntut adanya partisipasi.
Menurutnya, APBD merupakan instrumen yang akan menjadi terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Anggota DPRD itu mengatakan, ada enam hal yang kiranya dapat menjadi perhatian Pemda terkait penyusunan APBD tahun anggaran 2022.
Penandatanganan berita acara penyerahan RAPBD Majene 2022 oleh bupati Andi Syukri dan Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado disaksikan wakil bupati Arismunandar [ist/masalembo.com]
Pertama kata Rahmatullah, memberikan stimulus untuk mendukung reformasi struktural guna memulihkan ekonomi dan meningkatkan produktivitas daya sains daerah. Kedua, mengubah budaya kerja serta fokus pada budaya kerja baru seperti melaksanakan kerja digital dalam pemerintahan dan mengurangi belanja yang tidak efesien dalam belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas yang digunakan operasional kantor serta belanja aparatur sehingga dapat dialihkan kepada belanja yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Ketiga, penyusunan program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran APBD tahun anggaran 2022 dilakukan secara efesien, efektif, tidak bersifat rutinitas, tidak monoton dan tetap antisipatif, responsif serta fleksibel dalam menghadapi dinamika perekonomian. Keempat, Pemda agar meningkatkan iklim investasi dan berusaha di daerah, serta pengembangan ekspor untuk meningkatkan pendapatan asli daerah baik pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan pelayanan daerah yang dipisahkan dan PAD lainnya yang sah.
Selanjutnya, menerapkan kebijakan umum transfer ke daerah dan dana desa 2022 dan tranfer umum untuk peningkatan kualitas infrastruktur publik, pemilihan ekonomi, pembangunan sumber daya manusia dan penambahan belanja kesehatan prioritas serta memprioritaskan penggunaan dana desa diantaranya program perlindungan sosial dan penanganan Covid-19 serta pendukung sektor-sektor publik.
Terakhir kata Rahmatullah, mengantisipasi keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, akibat pandemi Covid-19 atau belanja lainnya yang tidak bisa diprediksi.
Menurut Rahmatullah, pembahasan tahap satu terhadap Ranperda APBD 2022 fraksi Solidaritas Golkar Indonesia melakukan pesersetujuan untuk dilakukan pembahasan pada tahap selanjutnya.
Ia pun minta kepada pemerintah daerah bersama jajarannya agar melakukan optimalisasi serta formulasi tata kelola pada setiap objek potensi PAD yang ada sebagai upaya peningkatan PAD dan fungsi daerah tahun anggaran 2022.
Para pimpinan OPD yang hadir di penyerahan RAPBD Majene 2022, Selasa (28/9/2021) malam.[ist/masalembo.com]
Rahmatullah juga menyampaikan, dalam situasi pandemi Covid-19 pemerintah daerah diharapkan melakukan upaya-upaya maksimal dalam penanggulangan Covid-19 dengan dukungan anggaran penuh dan sesegera mungkin melakukan evaluasi terhadap kerja-kerja tim satgas Covid-19.
“Pemerintah daerah juga diharapkan melakukan fokus perhatian terhadap pengalokasian anggaran untuk pemberian biasiswa bagi siswa dan mahasiswa berprestasi oleh keluarga tidak mampu serta anggaran operasional untuk rumah singgah yang ada di Kota Makassar,” jelas Rahmatullah.
Ia menambahkan, pembangunan infrastruktur, pengalokasian anggaran untuk pembangunan sekolah Puskesmas dan fasilitas kesehatan lain dan sarana ibadah yang terdampak gempa bumi di Kecamatan Malunda dan Ulumanda.
Menjamin tersedianya alokasi anggaran, jaminan kesehatan bagi warga kabupaten Majene yang terdapat sebagai peserta penerima bantuan iuran (PBI) tahun anggaran 2022. Serta meminta kepada Pemda agar dapat melakukan perencanaan dan pengalokasian anggaran program jaminan persalinan (Janpersal) tahun anggaran 2022 untuk cermat dan efisien dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran sehingga tidak terjadi pengurangan anggaran seperti yang terjadi pada tahun 2021.
“Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan fraksi Solidaritas Golkar Indonesia memandang bahwa penting kiranya menjadi komitmen bersama dalam rangka mewujudkan reformasi, birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dengan harapan ke depan semakin profesionalnya pelayanan,” tutup Rahmatullah. (Adv/Red)