Juru bicara Fraksi Demokrat Amanah, Jasman saat membacakan pandangan atas RAPBD 2022. [ist/Red]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Fraksi Demokrat Amanah yang merupakan gabungan Partai Demokrat dan PAN menyampaikan tanggapan atas Rancangan Perda (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2022 yang disampaikan juru bicaranya Jasman.
Dalam rapat paripurna itu, Jasman menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah yang tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Suasana Paripurna Penyerahan RAPBD Majene 2022, Selasa (28/9) malam di gedung DPRD Majene. [ist/Red]
Menurut Jasman, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022 harus didasarkan pada prinsip, pertama APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan rumusan pemerintah dan menjadikan kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah.
Kedua, APBD tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
Ketiga kata Jasman, substansi APBD berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS program atau kegiatan yang dianggarkan harus sinkron dengan kebijakan umum.
Keriga lanjut Jasman, APBD seharusnya disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan terhadap peraturan perundang-undangan.
Ia pun berharap, agar Pemda dapat mewujudkan penganggaran yang tepat guna dan tepat sasaran dan kemampuan keuangan yang rendah.
Jasman menyarankan, ada usaha terhadap efesiensi dan penghematan anggaran dengan melaksanakan kegiatan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan serta pembangunan pemasyarakatan yang berdasarkan pada tingkat urgensi kegiatan dengan mengikuti skala prioritas.
Fraksi Demokrat Amanah juga mengharapkan ke depannya Pemda dapat terus meningkatkan target PAD dan mendongkrak pendapatan daerah dengan melihat sektor- sektor ekonomi mana yang masuk dalam potensi ditingkatkan.
Jasman menyampaikan, fraksi Demokrat Amanah menyarankan Bupati dan Wakil Bupati bahwa dalam setiap organisasi apapun tidak terkecuali organisasi pemerintahan sangat penting diperhatikan dalam ketepatan penempatan SDM.
“Kami dari fraksi Demokrat Amanah juga menyetujui pembahasan Ranperda tentang APBD 2022 untuk dibahas lebih lanjut sesuai dengan undang-undang peraturan yang berlaku,” ungkap Jasman.
Sementara itu, Fraksi Mammesa yang merupakan gabungan enam partai politik dalam pemandangan umum yang disampaikan oleh politisi PKS, Budi Mansur, menyampaikan beberapa hal diantaranya pemerintah harus bekerja ekstra khususnya dalam peningkatan PAD karena kondisi pandemi Covid-19 belum selesai hingga saat ini. Semua aspek harus jelas, efektif dan dimaksimalkan dengan baik secara menyeluruh dan Pemda juga wajib terus berupaya mengoptimalkan serta membangkitkan sumber-sumber pendapatan serta melakukan pengawasan terhadap objek pajak.
Juru Bicara Fraksi Assamalewuang Budi Mansur, membacakan pandangan fraksi atas RAPBD Majene 2022. [Ist/Red]
Kedua kata Budi Mansur, pemenuhan kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas dibanding belanja memenuhi kebutuhan birokrasi.
Budi juga menegaskan, jika ada 12.794 penduduk Majene sejak Januari terputus BPJS-nya dan tidak sempat dianggarkan di APBD perubahan dan hal itu harus menjadi perhatian utama.
"Karena pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dasar terhadap masyarakatnya," ujarnya. (Adv/Red)