.jpeg.jpg)
Ilustrasi mobil ambulans. [jabarnews.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Akibat belum melakukan pembayaran pengaaan mobil ambulans Puskesmas, Pemerintah Daerah (Pemda) Majene mendapat tagihan dari sebuah perusahaan pihak ketiga yang beralamat di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
Dalam sebuah surat yang beredar di whatsApp, perusahaan bernama CV Kana Surya Darma asal Semarang meminta informasi kejelasan pembayaran mobil ambulans yang dialamatkan kepada Bupati Kabupaten Majene.
"Kami selaku pelaksana pekerjaan pengadaan ambulans Puskesmas di Dinas Kesehatan Kabupaten Majene sesuai dengan surat perjanjian/kontrak Nomor: 55/KONT/DK-DAK/VI/2022 tanggal 10 Juni 2022," demikian keterangan dalam surat tersebut, dilihat awak masalembo.com, Rabu (4/1/2022) malam.
Dalam surat itu tertulis nilai kontak pengadaan mobil ambulans Puskesmas di Dinas Kesehatan Majene senilai Rp493.905.600. Pihak CV Karya Surya Perkasa meminta informasi pembayaran atas pekerjaan itu.
"Mobil ambulans telah kami kirim sejak tanggal 01 Oktober 2022 dan sudah dilakukan serah terima barang pada 03 Oktober akan tetapi sampai dengan akhir Desember 2022 ini kami belum menerima pembayaran," demikian tertulis dalam surat yang ditanda tangani Direktur II CV Karya Surya Perkasa Ir Iskak Budisiswanto.
Surat dari CV Kana Surya Perkasa yang dikirimkan kepada Bupati Kabupaten Majene. [Ist/WAG]
Kepala Dinas Kesehatan Pemda Majene dr Rahmat Malik membenarkan surat dari pihak ketiga itu. Menurut Rahmat, pengadaan mobil ambulans Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam surat tersebut merupakan program Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum terbayarkan hingga akhir Desember 2022.
"Iye, itu dana DAU," singkat mantan Direktur RSUD Majene itu, Rabu malam.
Sementara, Ketua DPRD Majene Salmawati Djamado mengaku mendapat tembusan surat tagihan itu. Namun sifatnya hanya pemberitahuan kepada institusi dewan.
"Iya ditembusi saya dek. Jadi saya teruskan ke wakil ketua karena saya masih umrah," ujar Salma dari tanah suci Mekah via pesan elektronik whatsApp.
Seperti jamak diketahui, Pemda Majene mengalami defisit keuangan di akhir 2022. Pada 30 Desember lalu puluhan orang rekanan dan bendahara dinas mendatangi kantor kas daerah di Bank Sulselbar Cabang Majene. Mereka mempertanyakan pembayaran atau pencairan dana atas SP2D mereka. Sayangnya, Penanggungjawab Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Majene Apdaluddin mengatakan, ratusan SP2D terpaksa tak dapat dibayarkan karena kas daerah telah habis.
“Saya minta maaf karena saya tidak bisa mengawal keuangan daerah dengan baik. Saldo kas sekarang sudah habis,” kata Apdaluddin sebagaimana dikutip mamujupos.com, Sabtu (31/12/2022)
Jadi Hutang Pemda
Terkait tak dibayarkannya sejumlah program di tahun 2022, itu akan menjadi utang Pemda Majene. Hal demikian ditegaskan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Kasman Kabil.
Kasman menjelaskan, untuk melakukan pembayaran kegiatan yang sudah dilaksanakan di setiap OPD, nanti setelah selesai direview oleh nspektorat Pemda Majene dengan melakukan pemeriksaan di lapangan.
“Jadi teknisnya begini, setelah ada data dari masing-masing OPD, kita akan mengajukan ke Inspektorat untuk melakukan review dan melakukan pemeriksaan yang riil di lapangan, apakah benar terutang atau tidak, karena ya harus dipastikan dulu apakah benar jadi utang,” jelasnya.
Kasman mengakui target pendapatan asli daerah (PAD) kabupaten Majene tahun 2022 tak capai target, sehingga mengakibatkan anggaran defisit. Selain kurangnya PAD, transfer Dana Alokasi Umum (DAU) juga dilakukan Pemerintah Pusat secara bertahap sehingga masih ada yang belum masuk Kasda. (Hr/Red)