Adi Ahsan (kiri) saat menggelar jumpa pers di salah satu cafe di Majene, Senin 4 November 2023 malam. [Foto: Ilham Malasang]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat resmi menolak pengesahan Ranperda APBD 2024. Buntutnya Pemda Majene harus menerbitkan Peraturan Daerah (Perkada) sebagai pengganti Perda APBD 2024 atas izin atau rekomendasi dari Gubernur Sulbar.
Meski Ranperda APBD 2024 Pemda Majene akhirnya ditolak, namun ternyata DPRD Majene telah melakukan pembahasan terhadap RAPBD tersebut. Pembahasan dimulai sejak 11 November lalu. Bahkan ada cerita menggelitik dimana para anggota Banggar DPRD Majene melakukan pembahasan berhari-hari meski tanpa konsumsi alias makan minum.
Cerita unik ini diungkap Wakil Ketua DPRD Majene Adi Ahsan saat menggelar jumpa pers di salah satu cafe di Majene, Senin (4/12/2023) malam.
"Kita membahas mulai tanggal 11, itu tanpa konsumsi sampai tanggal 24, tapi teman-teman di Badan Anggaran no problem, tidak ada persoalan," ungkap Adi Ahsan yang menyoroti krisis keuangan yang melanda gedung parlemen daerah kota pendididikan (baca: Majene).
"Nanti tanggal 24 itu saya marah, saya bilang kalian ini betul-betul tidak punya urat malu, coba bayangkan ini kita di DPRD mulai dari tanggal 11 kita melakukan pembahasan, kurang lebih 27 hari dengan 38 pertemuan tidak ada konsumsi," sambung Adi Ahsan.
"Dia bilang anu pak, direfocusing, saya bilang jangan kau refocusing yang sepert ini."
Adi Ahsan mengaku geram bahkan sempat berseloroh mengajak anggota dewan seperti taman kanak-kanak membawa bekal masing-masing bila pergi rapat di gedung dewan.
Adi juga menyebut beruntung ada beberapa staf dan pihak dinas yang dengan suka rela menyumbangkan konsumsi saat rapat bersama OPD dengan pihak Banggar. Kejadian ini menjadi hal yang tidak wajar dan baru kali ini dialami dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Majene.
Sekretaris DPRD Majene Mattalundru yang dikonfirmasi terpisah mengatakan, memang beberapa bulan terakhir tak ada anggaran makan-minum di DPRD Kabupaten Majene. Kejadian ini pasca refocusing yang berakibat pemangkasan anggaran DPRD Majene.
"Iya mau diapa kita saling memaklumi saja, memang kita maklumi sekarang, begitulah, saya juga tidak pernah mencampuri masalah keuangan, itu tergantung dari sana (pihak anggaran)," kata Mattalundru.
Mattalundru menjelaskan, ketidaktersediaan anggaran makan-minum di DPRD Majene mulai sejak refocusing dan sebab tidak adanya APBD perubahan 2023.
"Jadi kita tidak tahu ini sampai kapan, apalagi APBD tidak jadi lagi (pengesahan), kita ndak tahu ini," ujar Mattalundru via sambungan WhatsApp. (Har/Red)