Surakhmat [Facebook/Surakhmat Haqqani]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Polemik sejak Bupati Majene membentuk Tim Bupati Percepatan Pembangunan Daerah (TBUP3D) Kabupaten Majene terus menuai sorotan.
Sorotan terhadap TBUP3D yang dibentuk Bupati Majene beberapa bulan lalu dinilai tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan regulasi yang ada.
Hal ini diungkapkan salah seorang ketua lembaga advokasi Sulawesi Barat JAPKEPDA Juniardi tentang kegiatan anggaran perjalanan dinas dari TBUP3D Kabupaten Majene
Juniardi mengungkapkan anggaran untuk biaya perjalanan dinas TBUP3D bertentangan dengan peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 di media.
Baca: JAPKEPDA Minta BPK Audit Khusus Biaya Perjalanan Dinas TBUP3D
Bahkan, Jun sapaan akrabnya, meminta BPK untuk mengaudit khusus biaya yang di gelontorkan pemerintah daerah untuk biaya Perjalanan Dinas TBUP3D tersebut.
Mengetahui tentang sorotan kepada TBUP3D, Salah seorang anggota TBUP3D Surakhmat langsung menanggapi.
Menurutnya, sesuatu yang wajar ketika masyarakat berkomentar terhadap tim yang dibentuk oleh Bupati karena masing - masing memiliki hak.
"Tidak masalah ji, publik juga berhak memintaa informasi melakukan tindaklanjut karena BPJ juga nanti akan ada pemeriksaan." Katanya saat di hubungi media sebelas.id
Sesungguhnya, Lanjut Surakhmat, biar juga tidak diminta, BPK juga akan melakukan pemeriksaan di instansi pemerintah daerah termasuk Kabupaten Majene termasuk salah satunya anggaran perjalanan dinas TBUP3D.
"Pasti diperiksa semua itu (BPK), lagian itu hanya sebagian kecil dari anggaran pemda Majene". Tegasnya
"Karena masyarakat tidak bisa juga di halangi - halangi, apa juga yang mau di halangi, karena tidak ada ji hal yang bagaimana sekali karena normal ji," tutupnya. (Rls/Red)