Ranperbup Bupati Majene Soal BPJS Ditolak Sejumlah Kades

On Monday, December 04, 2017

MASALEMBO.COM

Pertemuan Kades membahas Ranperbup Majene belum lama ini (Foto: dok masalembo.com)
MAJENE, MASALEMBO.COM- Rencana pengesahan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup) tentang penganggaran iuran BPJS Kesehatan oleh Pemerintah Desa menuai pro dan kontra.

Sejumlah Kepala Desa mendukung Ranperbup tersebut, tapi tak sedikit yang menolak karena dinilai bukan kewenangan desa.

Kepala Desa Lombong Kecamatan Malunda, Hamzah, misalnya, mengaku tidak mendukung kebijakan tersebut lantaran bukan tanggung jawab desa untuk mendanai iuran BPJS Kesehatan. "Ini kan BPJS, ini program nasional, bukan program desa, kenapa mau kami danai," kata Hamzah, Minggu (3/11) malam.

Hamzah berdalih, masih banyak program desa yang lebih prioritas dan perlu didanai oleh Pemerintah Desa.

"Kalau masalah kesehatan sudah pastilah prioritas. Kami mendukung pasti, buktinya setiap tahun Rp 50 juta kami alokasikan untuk kesehatan, tapi untuk bayar BPJS, saya kira ini lain ya," ucap Hamzah.

Hal senada dikatakan Kepala Desa Pamenggalan, Kecamatan Sendana, Syarifuddin. Ia mengaku merasa berat lantaran sebelumnya pihaknya telah meganggarkan 15 persen untuk kegiatan kesehatan di desanya.

"Kalau ini berlaku maka otomatis kami bukan 10 persen lagi, tapi 25 persen ADD untuk kesehatan," kata Syarifuddin via telpon, Senin (4/11).

Syarifuddin menjelaskan, selama ini pihaknya telah mendanai program-program kesehatan di desa, termasuk penggajian petugas medis di Pustu dan Polindes. "Kalau saya hitung-hitung sudah di atas 15 persen selama ini untuk kesehatan," ungkap Syarif.

Sementara, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Majene, Syamsul Manjurai mengatakan hal berbeda. Ia mengaku mendukung kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene tersebut. Pasalnya kata dia, anggaran minimal 10 persen yang diwacanakan dalam Ranperbup bukan semata-mata untuk iuran BPJS. 

"Jadi saya liat sebenarnya tidak ada yang kontra, rata-rata semua pro karena kebijakannya kan bukan semata-mata 10 persen untuk BPJS tapi untuk kesehatan," terang Syamsul.

Syamsul menjelaskan, bahwa Perbup minimal 10 persen ADD untuk alokasi kesehatan, bukan hanya untuk BPJS tapi untuk alokasi program kesehatan di desa. "Termasuk kader kesehatan, itu kan semua masuk. Dan rata-rata saya lihat teman-teman sudah mendekati 10 persen untuk penganggaran kesehatan, jadi tidak ada masalah sebenarnya," urai Syamsul.

Meski demikian Syamsul tak menafik jika masih ada beberapa desa yang belum menyatakan dukungan atas Ranperbup tersebut. "Kalau yang hadir dalam pertemuan beberapa hari lalu di ruang pola kamtor bupati Majene, semua rata-rata sepakat," terang Kades Awo, Kecamatan Tammero'do Sendana ini. (eg/har)

comments