Gubernur ABM: Proses Pembuatan Surat Kapal Nelayan Memberatkan

Gubernur ABM hadiri festival nelayan di Kabupaten Polewali Mandar (Foto: Taufik/masalembo.com)

POLEWALI, MASALEMBO.COM -  Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar) Ali Baal Masdar (ABM) menilai proses pembuatan surat kapal nelayan saat ini cukup memberatkan. Olehnya itu, menurutnya cara tersebut perlu direformasi.

Prosedur pengurusan yang dimaksud, yakni mendaftar di daerah kemudian ke Makassar Sulawesi Selatan, kemudian kembali lagi ke daerah untuk selanjutnya dikirim ke kementerian.

"Saya hari ini menyurat ke Menteri Perhubungan dan saya tembusi Presiden. Saya ceritakan disitu begitu rumitnya (pengurusan surat kapal nelayan, red). Padahal ini nelayan saja. Hanya mau diketahui siapa pemilik dan ukurannya," ungkap ABM, pada festival malauyung pesta nelayan Polewali Mandar (Polman) 2018, di Desa Tangnga-tangnga, Kecamatan Tinambung, Kamis (15/3).

Ia juga menyampaikan kepada masyarakat nelayan yang hendak mengurus surat kapalnya bahwa semuanya telah gratis. 

"Jangan lagi ada bayar-bayar, tidak ada itu. Bahkan sampai ke Jakarta. Sampaikan kepada semua nelayan di Sulbar bahwa pengurusan kapal nelayan gratis," ujarnya. 

Bahkan, untuk lebih mempermudah masyarakat nelayan, Pemerintah Provinsi Sulbar telah menganggarkan sejumlah dana ke Dinas Perhubungan untuk mendata dan mendaftar kapal nelayan di Sulbar.

"Perhubungan jangan tinggal di kantormu. Jemput nelayan kasi formulir, terus bawa ke kantor hingga ke Makassar. Kasian nelayan kita kalau ketika melaut ditangkap Polairud karena tidak memiliki kelengkapan. Sudah ditangkap, diadili, diambil lagi ikannya. Aduh rugi nelayan kita kalau begitu," ucapnya dengan sedikit tersenyum. (tfk/har)