Bupati Majene H Fahmi Massiara saat membuka Musrenbang di Kecamatan Malunda (Foto: Hendra/Humas Pemkab Majene)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene H. Fahmi Massiara menyebut optimalisasi penggunaan dana kecamatan senilai Rp 1 miliar belum dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diungkap Fahmi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan di Malunda, Rabu (6/2/2019).
Menurut Fahmi, kurang maksimalnya optimalisasi dana kecamatan, disebkan karena kurangnya sinergitas antara Pemerintah Kecamatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan yang juga mengelola dana desa dan dana kelurahan di waktu bersamaan.
"Hasil evaluasi, program satu miliar satu kecamatan belum dimanfaatkan secara maksimal untuk menyelesaikan permasalahan di wilayah kecamatan. Hal tersebut karena desa masih menerima alokasi dana desa serta kelurahan yang menerima dana kelurahan. Maka kami menghimbau agar kecamatan manfaatkan betul-betul dan sebaik-baiknya dana itu untuk menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan masyarakat," harap Fahmi.
Bupati Fahmi Massiara menyalami para pimpinan OPD (Foto: Hendra/Humas Pemkab Majene)
Bupati meminta, agar tidak ada ego sektoral antar desa, kelurahan dan kecamatan. Namun, mereka memiliki visi yang sama dan sinergi yang baik untuk masing-masing bekerja semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat.
"Hilangkan ego sektoral dan kewilayahan masing-masing desa dan kelurahan. Musyawarahlah untuk menghasilkan program dan kegiatan yang lebih produktif di wilayah kecamatan," pinta Fahmi
Bupati Fahmi juga berharap, di pertemuan Musrenbang ini, tercapai sebuah penyatuan langkah antara unsur eksekutif dan legislatif, sehingga proses pembangunan yang sama-sama dilaksanakan betul-betul dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan menyeluruh.
Dikatakan bahwa, Musrenbang adalah langkah awal dalam proses perencanaan pembangunan. Ini merupakan salah satu kesempatan untuk benar-benar menerapkan prinsip pendekatan perencanaan "bottom up", dimana penyusunan program pembangunan daerah bersumber dari masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraannya.
Pimpinan OPD Majene ikuti Musrenbang Tingkat Kecamatan di Malunda (Foto: Hendra/Humas Pemkab Majene)
Mantan Camat Banggae Timur ini menegaskan, Musrenbang kali ini akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan produktivitas pengelolaan sumber daya alam (SDA) yang berkualitas untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun prioritas Kabupaten Majene di tahun 2020 jelas Fahmi, difokuskan pada optimalisasi dari serangkaian kegiatan tindak lanjut hasil pelaksanaan pembangunan daerah dalam hal pemanfaatan potensi daerah dan peningkatan hasil produksi pada sektor hulu yang telah diintervensi oleh pemerintah Kabupaten Majene yang menjadi fokus pembangunan pada tahun 2016 sampai tahun 2019.
"Pada 2020 mendatang program pembangunan daerah diarahkan kepada optimalisasi peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang ditindaklanjuti melalui peningkatan sistem pelatihan dan pendidikan seluruh ASN," ucap Ketua MPC Pemuda Pancasila Majene ini.
Selain itu, lanjutnya, penataan sistem birokrasi melalui promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi dan kapabilitas, peningkatan kualitas SDM aparatur, penciptaan petani dan nelayan dan tambak yang unggul dan mandiri serta berwirausaha, peningkatan kualitas pendidikan dan derajat kesehatan secara konsisten juga akan terus digenjot melalui pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimum), peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan serta mempertahankan predikat universal health coverage (UHC) dari basis data yang akurat.
Untuk diketahui, dana Rp 1 miliar satu kecamatan adalah program bupati Majene Fahmi Massiara sebagai wujud realisasi visi-misi MP3 (Majene Profesional, Produktif dan Proaktif). Tahun ini merupakan yang ketiga implementasi program tersebut.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Majene Kasman Kabil mengatakan, dana Rp 1 miliar ini sudah terealisasi sejak 2018, kemudian tahun 2019 hingga 2020 mendatang akan terus berlanjut. Program ini adalah kebijakan bupati, di luar dana desa dan dana kelurahan. Tujuan utama program ini, adalah menjawab polemik Musrenbang. Jika selama ini Musrenbang sering disebut tidak mengcover perencanaan di kecamatan dan desa, maka dengan dana Rp 1 miliar per kecamatan itu diharapkan menjawab polemik tersebug dengan menurunkan dana ke kecamatan.
"Kan selama ini kan terkadang orang sinis terhadap hasil Musrenbang, katanya hasil Musrenbang tidak seberapa yang masuk APBD, nah dengan kebijakan itu sudah pasti ada yang masuk dari hasil Musrenbang kecamatan itu," pungkas Kasman. (adv/red)