Instalasi gawat darurat RSUD Mamasa tampak sepih dari perawat tenaga kontrak yang mogok kerja. (Frendy Cristian/masalembo.com)
MAMASA, MASALEMBO.COM Sejumlah perawat tenaga kontrak di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kondosapata, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, kompak tak masuk berkerja sejak Senin (28/10/2019). Alasannya gaji atau honor mereka untuk triwulan terakhir tidak dibayarkan.
Salah satu tenaga kontrak menyebut, gaji mereka untuk bulan Juli, Agustus dan September belum juga dibayarkan hingga saat ini. Mereka tak mau bekerja sebelum gaji dibayarkan.
“Seharusnya gaji kami dibayarkan paling lambat minggu ke 2 Agustus namun sampai saat ini belum,”ungkap tenaga kontrak itu tak ingin disebut namanya.
Selain persoalan gaji, mereka juga memintah pihak rumah sakit agar melengkapi Alat Pelindung Diri (APD) bagi tenaga medis saat melakukan pelayanan. Serta, minta agar SK tenaga kontrak untuk tahun aggaran 2019 segera diterbitkan.
Mogok kerja perawat ini mengakibatkan pelayanan sempat terlambat. Tenaga medis yang jumlahnya berkurang tak sebanding dengan jumlah pasien yang hanya dilayani tenaga medis PNS.
Aruan Pitu, salah satu keluarga pasien mengaku, keluarganya sempat lambat diperiksa. "Kita berharap agar pelayanan kepada pasien tetap berjalan di rumah sakit ini,” harapnya.
Direktur Rumah Sakit, Adriana Randabunga yang dikonfirmasi sejumlah awak media membenarkan jika saat ini sejumlah tenaga kontrak tidak masuk kerja. Hal itu terkait gaji mereka yang lambat dibayarakan.
“Gaji mereka untuk triwulan terkahir ini memang belum dibayarkan seharusnya paling lambat minggu kedua, namun karena terkendala pada anggaran perubahan," kata Adriana.
Adriana menjelaskan, DPA anggaran perubahan Pemerintah Daerah (Pemda) Mamasa belum terbit sehingga hal itu menjadi kendala pencairan gaji untuk tenaga kontrak.
Pihaknya mengaku keterlambatan pembayaran gaji tenaga kontrak sudah disampaikan sebelumnya. Ia berjanji dalam bulan ini gaji untuk tenaga kontrak medis yang bekerja di RSUD Kondospata segera dibayarkan paling lambat tanggal 31 Oktober 2019.
Terkait tuntutan lain, seperti alat pelindung diri (APD) Direktur mengaku kesulitan. Namun pihaknya tetap berupaya sambil menunggu anggaran dari BPJS yang saat ini juga sementara berproses. (har/red)