Warga segel kantor Desa Kabiraan, Kecamatan Ulumanda, Majene (Ist/Masalembo.com)
Puluhan massa aksi ini berasal dari empat dusun, yakni Tamerimbi, Kampung Baru, Tamerimbi Barat dan Tamerimbi Utara.
Massa aksi unjuk rasa menyampaikan orasi menyatakan penolakan atas kebijakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kepala Desa Kabiraan yang dinilai tidak tepat sasaran.
Massa aksi menyatakan, Pemerintah Desa Kabiraan keliru dan tidak profesional dalam merealisasikan program yang dikenal masyarakat dengan istilah bedah rumah itu. Bantuan tersebut dinilai tidak tepat sasaran.
"Banyak sekali kekeliruan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabiraan. Kami sudah kordinasi ke Dinas Perkim Kabupaten Majene lalu cocokkan dengan laporan warga. Banyak hal yang dilanggar Pemerintah Desa Kabiraan," kata Andra, Koordinator Aksi Unjuk Rasa.
Andra menuding, Pemerintah Desa Kabiraan dalam menetapkan penerima program BSPS tidak menggunakan indikator yang jelas. Bahkan, Kades dinilai sesuka hati menunjuk penerima program.
"Secara prosedur tidak benar, ada sembilan dusun di Desa Kabiraan, empat dusun jagankan sentuhan program informasi pun mereka tidak tahu," ujar Andra.
Andra mengungkap, berdasarkan hasil temuan dan laporan warga, justru ada penerima program BSPS dari pensiunan PNS yang sudah memiliki dua rumah. Selain itu, bendahara desa, ketua BPD, saudara dan kerabat kepala desa juga menerima.
Andra mengatakan, puluhan massa aksi yang menggelar demo hari ini di kantor Desa Kabiraan, adalah warga dari empat dusun yang merasa diperlakukan tidak adil. Mereka mendatangi kantor desa dan menyegel kantor Pemerintah Desa desa setempat.
Kepala Desa Kabiraan Paharuddin tidak berada di lokasi saat aksi unjuk rasa ini. Wartawan mencoba meminta konfirmsi menghubungi Kades Paharuddin melalui telepon, sayang panggilan telepon terlewatkan, yang bersangkutan belum memberikan jawaban. (red)