 |
Tampak Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sulbar Lukman Umar dan Komisioner KPU Sulbar Farhanuddin saat Dialog Kepemiluan digelar Pemuda Muhammadiyah Majene. (Egi/Masalembo.com)
MAJENE, MASALEMBO.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Barat tengah menyusun Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) Pilkada serentak 2020. Salah satu persoalan yang masuk list yang mempengaruhi IKP adalah netralitas penyelenggara Pilkada.
Ketua Bawaslu Sulbar Sulfan Sulo mengatakan, penyelenggara Pilkada khususnya di tingkat bawah sangatlah rentan disusupi kepentingan politik, apalagi kontestan dalam Pilkada bersentuhan langsung dengan kalangan masyarakat bawah.
"Potensi yang ketiga adalah persoalan netralitas. Kalau teman-teman di tingkat penyelenggara kabupaten, di tingkat penyelenggara provinsi saya yakin betul (netral). Tapi bagaimana dengan yang di tingkat bawah ini. Apalagi honornya kecil," ucap Sulfan pada Dialog Kepemiluan dengan tema Mengawal Integritas Pilkada 2020 di cafe goodwill Majene, Jumat (17/1/2020) malam
Sulfan mengingatkan, para penyelenggara Pilkada adhoc di tingkat kecamatan, desa hingga PPS, agar direkrut secara selektif, sehingga netralitas mereka benar-benar bisa dijaga selama proses tahapan Pilkada.
"Sekarang honor penyelenggara (PPK) berapa, sekitar 2 jutaan ya, bagaimana kalau ada kandidat yang datang membawakan lebih, belum lagi konflik-konflik kepentingan di tingkat bawah, ada hubungan kekeluargaan, hubungan pertemanan, dan lain-lain, semua ini sangat bisa mempengaruhi netralitas penyelenggara," terang Sulfan.
Sulfan menegaskan, selain penyelenggara dituntut bersikap netral ia juga harus terlihat netral. "Jadi meski memang netral tapi bagaimana jika tiap saat terlihat nongkrong di warung kopi sama kandidat, sama tim sukses dan lainnya, tidak bisa," ucap Sulfan.
Selain netralitas penyelenggara, Ketua Bawaslu Sulfan Sulo juga menguraikan persoalan komponen indeks kerawanan Pilkada lainnya. Diantaranya angka partisipasi pemilu dan sifat kontestasi di Pilkada. Sulfan menilai keberhasilan suatu Pemilu atau Pilkada apabila tingkat partisipsi pemilihnya tinggi. Sementara jika terjadi kontestasi yang keras maka potensi kerawanan juga semakin besar. (har/red)