Ada Pintu Warga Asing Masuk Sulbar, Wagub Minta Waspadai Virus Corona

On Thursday, February 20, 2020

MASALEMBO.COM

Wakil Gubernur Enny Anggraeni Anwar dan Sekprov Muhammad Idris DP di forum rapat Forkopimda Sulbar. (Foto: Dinas Kominfo Sulbar)


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Wakil Gubernur Sulawesi Barat Enny Anggraeni Anwar meminta semua pihak mewaspadai potensi masuknya virus corona di daerah ini. Pasalnya, terdapat pintu masuknya warga asing di Sulawesi Barat. Salah satunya, yakni pelabuhan Belangbelang di Kabupaten Mamuju.

"Kiranya seluruh unsur pimpinan terkait dapat bersatu padu dalam menghadapi permasalahan serius tersebut. Pasalnya terdapat beberapa data bahwa Sulbar memiliki beberapa pintu masuk bagi warga asing. Salah satunya kantor PLTS yang ada di Belangbelang Kabupaten Mamuju," ucap Enny saat rapat kerja jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Rabu (19/2/2020).

Wagub Enny mengatakan, perlu dilakukan antisipasi tingkat tinggi demi pencegahan penyebaran virus mematikan itu, dikarenakan ada sejumlah masyarakat Sulbar yang melakukan aktifitas di negeri China. 

"Ada yang sudah dikembalikan di Sulbar dan semuanya alhamdulillah negatif terjangkit virus itu," ucapnya.

Wagub Enny hadir di rapat kerja Forkopimda yang dibuka Gubernur Ali Baal Masdar. Hadir pula Sekda Provinsi Muhammad Idris DP. 

Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) itu berlangsung di ruang pola lantai IV Kantor Gubernur Sulbar Jl Abdul Malik Pattana Endeng, Rangas, Mamuju.


Gubernur Ali Baal Masdar dalam sambutannya menyampaikan, terdapat lima isu strategis yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah daerah beserta unsur-unsur pimpinan terkait. Antara lain, persiapan pelaksanaan Pilkada serentak di empat kabupaten yaitu Majene, Mamuju, Mamuju Tengah dan Pasangkayu. Isu lainnya yakni antisipasi masuknya virus corona di Sulbar, rancangan Undang-Undang Omnibuslaw yang mengatur regulasi ketenagakerjaan, kemudian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Sulbar yang meliputi aspek kebebasan sipil, hak-hak politik dan institusi demokrasi serta standardisasi. Yang terakhir, adalah sistem penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dinilai masih berstandar tinggi serta berakibat pada minimnya sumber daya manusia di Provinsi Sulbar yang dapat terjaring.

"Dibutuhkan masukan dan saran dari para anggota Forkopimda dan pemangku kepentingan terkait yang sesuai dengan tugas dan kewenangannya masing-masing dalam menjaga stabilitas kondisi wilayah Sulbar. Ini sangat penting melakukan langkah-langkah antisipasi terkait isu strategis dan pelaksanaan agenda nasional yang akan dilaksanakan di Sulbar," kata gubernur Ali Baal Masdar.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulbar Siti Suraidah Suhardi mengemukakan, terkait hasil dari rapat Forkopimda tersebut merupakan salah satu penentu kebijakan-kebijakan yang ada di DPRD kedepan. Maka dari itu dibutuhkan koordinasi yang baik dalam membangun koneksi antara satu dengan yang lain sehingga dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik bagi warga Sulawesi Barat.

"Saya berharap apa yang telah dibahas dan disepakati dapat menjadi program serta dapat terus disinkronkan di DPRD," ucap Suraidah.

Sekretaris Daerah Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyampaikan, rapat tersebut merupakan agenda Forum koordinasi pimpinan yang pertama kali dilakukan diawal tahun 2020. Meski dinilai agak terlambat karena telah memasuki bulan kedua agenda itu perlu dilakukan mengingat segala bentuk perkembangan daerah berada di tangan seluruh stakeholder pimpinan terkait selaku penentu kebijakan yang diamanah bagi warga masyarakat khususnya di Pemprov Sulbar.

"Kegiatan ini merupakan agenda awal di tahun 2020 sekaligus ajang silaturrahmi bagi para unsur pimpinan-pimpinan yang baru. Maka dari itu pastilah spirit kerja kita semua bisa membawa Sulbar menjadi daerah yang maju sejajar dengan detah-daerah lainnya, " beber Idris. (*)

Adventorial



comments