Pemprov Sulbar Vicon dengan Mendagri: Penanganan Covid-19 Perlu Kerjasama Pusat dan Daerah

Sekprov Sulbar, Muhammad Idris melakukan rapat bersama Bapak Mendagri di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulbar, Selasa, 7 April 2020. (Foto: Kominfo Sulbar)

MAMUJU, MASALEMBO.COM-  Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian menggelar rapat terkait kebutuhan daerah bidang perindustrian, perdagangan dan pangan dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan Covid-19, Selasa (7/4/2020). Rapat digelar dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Petanian Syahrul Yasin Limpo, Sekjen Kementerian KKP Antam Novambar, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, Menteri BUMN Erick Thohir, Kepala BKPM RI Bahlil Lahadalia, Ketua Kadin Indonesia Rosan P. Roeslani, Ketua Apindo Pusat Haryadi B. Sukamdani, Ketua HPMI Pusat Mardani H. Maming, dan Sekretaris Daerah Provinsi dan Bupati/Walikota se-Indonesia.

Rapat ini, digelar melalui Video Conference (VC). Untuk Pemprov Sulbar, rapat diikuti Sekprov Muhammad Idris, didampingi sejumlah Pimpinan OPD lingkup Pemprov Sulbar di ruang Oval Kantor Gubernur.

Melalui VC, Mendagri RI Tito Karnavian mengatakan, dalam penanganan Covid-19 perlu langkah mobilisasi nasional yaitu kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah. 

"Pemerintah pusat tentu tidak bisa bekerja sendiri, apalagi dengan sistem  otonomi daerah saat ini, dimana kewenangan kepala daerah cukup besar, sehingga dibutuhkan mobilisasi nasional dalam penanganan Covid-19 ini," kata Tito.

Untuk itu, Tito berharap, kepala daerah mengambil peran untuk menjaga wilayahnya masing-masing, dengan mencukupi kesediaan sarana dan prasarana kesehatan, memperkuat sistem kesehatan, mengantisipasi bila terjadi lonjakan dan membendung penyebaran Covid-19, dan yang terpenting adanya kesiapan pangan di daerah masing-masing.

Mendampingi Sekprov Sulbar antara lain, Kepala Disperindagkop, Amir Maricar Kepala Dinas Tenaga Kerja, Maddareski, Kepala Dinas Pertanian, Muhtar, Kepala Dinas Perkebunan, Abd. Waris. (Foto: Kominfo Sulbar)

Tito mengungkapkan, di tengah pandemi Covid-19, Indonesia bahkan seluruh dunia  dalam posisi dilematis antara menjaga kesehatan publik atau menjaga stabilitas ekonomi. 

Menurut Tito, dalam menghadapi kondisi seperti itu upaya yang tepat dilakukan adalah memilih keduanya, yakni menjaga kesehatan publik dan stabilitas ekonomi.

"Kita dan seluruh dunia juga dalam posisi dilematis, menjaga kesehatan pubik atau menjaga stabilitas ekonomi. Kalau kita mengutamakan kesehatan pubik, maka mungkin ekonomi akan dikorbankan, begitu juga sebaliknya. Untuk itu, strategi utamanya adalah kita berusaha mengutamakan  menjaga kesehatan pubik, namun juga menjaga agar ekonomi tidak jatuh terlalu dalam, sehingga masih memiliki daya tahan ekonomi untuk berperang melawan Covid-19 ini," pungkas Tito.

Ia menambahkan, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan dalam menangani pandemi Covid-19 di Indonesia, yakni pertama membendung penyebaran Covid-19 dengan melakukan bergagai upaya, seperti menjaga jarak (Physical Distancing), menghindari kerumunan (Social Distancing), wajib menggunakan masker dan pembatasan-pembatasan wilayah. 

Kemudian, kedua, strategi memperkuat kekebalan tubuh warga negara. Ketiga memperkuat kapasitas sistem kesehatan di masing-masing daerah. Keempat menyediakan saran dan prasarana dalam memerangi Covid-19, seperti dalam hal kesehatan dan pangan.  Kelima memperkuat jaring pengamanan sosial, termasuk Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). (Adventorial)