-->
https://rajaview.id/l1zfvR2Icz3Zr9hvg4vbpSO76Foy6i8uVNn6HXHq

Hot News

Penanganan Covid-19, Bupati Majene Minta Tiap Desa Relokasi APBDesa

On Tuesday, April 14, 2020

MASALEMBO.COM

Fahmi Massiara (Ist)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Bupati Majene Fahmi Massiara meminta seluruh kepala desa se-Kabupaten Majene untuk merelokasi APBDesa. Hal ini disampaikan saat memimpin rapat koordinasi bersama kepala desa dan OPD terkait, Selasa (14/04/2020) di Ruang Pola Kantor Bupati Majene.

Rapat tersebut membahasa penanganan Covid-19 di tingkat pemerintahan desa, untuk tiga sektor yakni keuangan, sosial dan kesehatan.

Fahmi mengatakan, anjloknya penerimaan pendapatan negara akibat pandemi turut mempengaruhi dana transfer ke daerah. Sementara kebutuhan percepatan dan penanganan Covid-419 di Majene juga membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Untuk itu perlu merancang kebutuhan yang paling urgent.

Ia juga mengatakan Pemerintah Kabupaten Majene tidak akan mampu mengcover semua kebutuhan penanganan Covid-19 hingga ke desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan melakukan perubahan APBD desa masing-masing, demi penanganan Covid-19 secara terpadu.

"Masing-masing desa harus menganggarkan kebutuhan tim gugus di wilayahnya, dengan melakukan perubahan rancangan di APBDesa terkait Covid-19, seperti kebutuhan pengadaan masker, rapid test dan sarana isolasi mandiri," jelas Fahmi.

Kepala BKAD Majene Kasman Kabil menambahkan, sesuai instruksi Menteri Keuangan agar secepatnya tiap desa melakukan restrukturisasi di APBDesanya. Bahkan perubahan tersebut harus dilakukan secara 'radikal' dan fokus dalam penyelesaian pandemi Corona," ungkap Kasman.

Menurut Kasman, Pemerintah Pusat mengeluarkan keputusan untuk transfer ke daerah menurun, karena penerimaan sangat anjlok serta belanja juga disesuaikan. Ia merinci untuk bagi hasil ke daerah semula Rp117 Triliun menjadi Rp89 Triliun. Begitu juga yang terlihat untuk DAU, DAK dan DID. Untuk Dana Desa dari Rp.72 Triliun menjadi Rp.71 Triliun. 

Sementara itu, Kadis PMD Andi Amriana Chaerani mengatakan, untuk pelaksanaan isolasi mandiri menjadi tanggung jawab dari pemerintah desa.

Pemkab Majene hanya menyediakan 40 unit kamar di LPMP untuk isolasi mandiri. Itupun hanya tiga hari, jika statusnya lebih baik maka akan segera dialihkan ke pemerintah desa terkait.

Ia juga mengingatkan agar kades dan warga untuk tidak gelisah, karena yang dikarantina bukanlah status PDP.

"Mohon kerja sama kabupaten akan kewalahan," tutur Amriana

Kepala Dinas Kesehatan dr. Rakhmat Malik meminta agar pihak pemerintah desa aktif melakukan pencatatan kepada warga pendatang. Khususnya yang baru masuk baik itu mahasiswa dan para perantau yang pulang kampung jelang Ramadhan dan seterusnya.

"Pihak desa harus tahu berapa warga yang keluar dan pulang, seperti mahasiswa, perantau, nelayan yang masuk di daerah kita," jelas Rakhmat. 

Rapat koordinasi ini dibagi dalam dua sesi dengan pertimbangan sosial distancing. Sesi pertama untuk desa se Kecamatan Banggae, Banggae Timur, Sendana dan Tammerodo.

Sesi kedua pada pukul 13.30 Wita dengan
peserta, se- Kecamatan Pamboang, Tubo, Ulumanda dan Malunda. (Cr1/har)

comments