Ketua JAPKEPDA, Juniardi [ist]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Hingga kini, sebanyak 11.459 warga miskin di Kabupaten Majene yang merupakan pemegang kartu BPJS Kesehatan kategori penerima bantuan iuran (PBI) Pemprov Sulbar tak lagi dapat menggunakan kartu BPJS-nya untuk berobat.
Kondisi ini terjadi sejak awal tahun 2021 akibat berahirnya kerjasama Pemkab Majene dengan Pemprov Sulbar. Sayangnya, Pemkab Majene seolah lepas tangan terhadap masalah ini. Padahal Bupati A. Ahmad Syuckri dan Wakil Bupati Aris Munandar telah berjanji akan menyelesaikannya dalam waktu 30 hari.
Ketua Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemerintah Daerah (JAPKEPDA) Juniardi menyebut, kesehatan merupakan urusan wajib yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah, sebab merupakan satu dari enam urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang diamanatkan oleh Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Urusan kesehatan itu sama pentingnya dengan pendidikan. Kita harap Pemkab Majene bisa berpikir jernih dan memilah mana program yang kategori urusan wajib dan yang kategori pilihan," sebut Juniardi, Rabu (29/09/2021).
Ia menyebut bagi warga miskin, BPJS kesehatan berfungsi sebagai instrumen penting untuk menanggulangi risiko hilangnya pendapatan mereka ketika sakit. Jika sakit dan dirujuk ke rumah sakit, mereka harus menanggung biaya berobat, padahal sakit tidak bisa ditunda.
Juniardi menyebut, jika diasumsikan biaya iuran BPJS untuk kelas III hanya Rp 37.800 per orang, maka hingga akhir tahun kebutuhan anggaran untuk 11.459 orang warga majene hanya berkisar Rp433.150.200 per bulan, sehingga total dana yang dibutuhkan untuk tiga bulan kedepan yakni Oktober, November dan Desembar berkisar Rp1.299.450.600.
Anggaran tersebut lebih sedikit ketimbang biaya iklan Videotrone yang mencapai Rp 1,4 miliar per tiga bulan dan menguntungkan pihak swasta. Belum lagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diwajibkan mengalokasikan anggaran ratusan juta untuk beriklan di Videotrone.
Juniardi meminta DPRD Majene tidak ikut mempersoalkan data warga yang akan diakomodir dalam program tersebut, sebab Dinas Sosial sudah memiliki data yang riil. "Kasihan warga miskin, masa Pemkab Majrne lebih mementingkan pihak swasta ketimbang warganya sendiri," tegasnya.
Dikonfirmasi Kepala Dinas Sosial Muh. Jafar mengaku sudah melakukan verifikasi terhadap data pemegang kartu BPJS PBI yang dulunya ditanggung Pemprov Sulbar sebanyak 12.794 orang.
Kini jumlah tersebut menyusut 1.335 orang dan tinggal 11.459 orang. "Persoalan data sudah tidak masalah, kami bisa pastikan ini. Kami siap pertanggungjawabkan," tegasnya.
Jafar mengaku sudah berulangkali mengusulkan BPJS 11.459 orang tersebut dapat ditanggung Pemkab Majene. Namun pihak keuangan daerah terus beralasan ketersediaan anggaran yang tidak memungkinkan. "Kami sudah sering mengusulkan saat rapat dengan Bagian keuangan, tapi jawabannya tidak ada dana untuk itu," keluhnya. (Hr/Red)