Oleh: Evi Arianti, SST
(Statistisi Ahli BPS Kabupaten Mamasa)
KABUPATEN Mamasa terus berkembang. Begitu banyak infrastruktur serta bangunan baru yang bermunculan sehingga mengubah wajah lama kabupaten yang di tahun 2021 ini berumur 19 tahun. Mungkin pembaca pernah terlintas untuk membandingkan, apakah biaya untuk membuat bangunan di Mamasa lebih murah atau lebih mahal dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat?
Tingkat kemahalan konstruksi satu bangunan di suatu kabupaten/kota dibandingkan dengan kota acuan bisa dicermati pada indikator yaitu Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK). IKK digunakan sebagai pendekatan (proxy) dalam mengukur tingkat kesulitan geografis suatu daerah. Artinya, semakin sulit letak geografis suatu daerah maka semakin tinggi pula tingkat harga di daerah tersebut. IKK yang tinggi menggambarkan buruknya kondisi infrastrukur di suatu daerah. Infrastruktur yang buruk mengakibatkan aksebilitas daerah tersebut sangat sulit sehingga mobilitasi menjadi rendah dan berdampak pada kegiatan ekonomi suatu daerah. Jika kegiatan ekonomi di suatu wilayah terganggu, hal ini akan menjadi faktor penghambat proses pembangunan manusia di suatu daerah tersebut.
Pada tahun 2021, IKK kabupaten Mamasa sebesar 108,60. Ini merupakan IKK tertinggi bila dibandingkan dengan IKK seluruh kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dan jasa di suatu wilayah. Selain sisi permintaan dan penawaran, juga terdapat faktor lain seperti jumlah pedagang besar di suatu daerah, kondisi jalan yang mempengaruhi jalur distribusi dan juga jarak ke tempat asal barang.
Informasi ini tentu sangat berguna bagi pemerintah daerah dalam hal perencanaan pembangunan sarana dan prasarana fisik bagi usaha sektor perdagangan bahan kontruksi serta bagi para pelaku usaha sektor kontruksi di Kabupaten Mamasa.
Di paragraf awal disebutkan bahwa IKK dihitung dengan menggunakan kota acuan. Di Jawa Tengah, kota yang digunakan sebagai acuan adalah Kota Semarang, berbeda dengan kota acauan IKK sebelumnya yaitu Kota Surabaya dan Kota Samarinda.
Badan Pusat Statistik (BPS) dalam memilih kota acuan didasarkan pada wilayah yang memiliki indeks mendekati indeks rata-rata nasional dengan mempertimbangkan kelengkapan sumber data. Perlu diketahui bahwa angka IKK merupakan jenis indeks spasial yang menunjukan perbandingan antara dua atau beberapa wilayah dalam satu kurun waktu. Sehingga indikator ini tidak dapat membandingkan antara dua atau beberapa kurun waktu.
Penghitungan IKK tahun 2021 menggunakan data harga komoditas kontruksi, sewa alat berat dan upah jasa kontruksi yang dikumpulkan dalam 4 periode pencacahan yaitu harga di triwulan III dan IV tahun 2020 serta triwulan I dan II Tahun 2021. Hal ini dikarenakan periode tersebut mencakup masa perencanaan dan pembangunan suatu proyek kontruksi. IKK secara tidak langsung bisa digunakan untuk menggambarkan perbandingan tingkat kemahalan kontruksi antar wilayah karena metodologinya menghasikan agregat dari disparitas harga yang terjadi antar wilayah. Agregat perbedaan itulah yang kemudian membentuk perbedaan tingkat kemahalan antar wilayah.
Secara kasat mata, harga yang tinggi pada suatu komoditas tidak otomatis menyebabkan IKK tinggi, karena selain harga yang tercatat adalah harga agregat, juga terdapat unsur lain yang masuk dalam penghitungan IKK seperti diagram timbang umum kontruksi masing-masing Kabupaten/Kota yang merupakan cerminan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk membiayai bebagai proyek prasarana fisik dan masing-masing Kabupaten/Kota.
Sesuai dengan manfaatnya yaitu sebagai salah satu indikator terkait pembangunan fisik, IKK menjadi salah satu komponen utama yang digunakan untuk penghitiungan Dana Alokasi Umum (DAU). Kebijakan otonomi daerah yang diundangkan pada tahun 2000 diarahkan untuk mendorong percepatan dan pemeratan pembangunan di semua daerah. Dengan penerapan kebijakan ini diharapkan tujuan nasional yakni meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan lain otonomi daerah adalah pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga ketimpangan antar daerah dapat teratasi.
Dalam era otonomi daerah, pemerintah daerah diberi hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerahnya. Hal ini karena pemda dianggap lebih tahu permasalahan dan kebijakan yang tepat di daerahnya dibandingkan pemerintah pusat. Oleh karena itu, pemberian otonomi yang seluas-luasnya atau desentralisasi kepada daerah merupakan kesempatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan di daerah.
Pembangunan terdesentralisasi yang telah diterapkan selama ini membutuhkan suatu indikator guna pertimbangan keuangan daerah otonomi. Salah satu dana pertimbangan tersebut adalah Dana Alokasi Umum (DAU). DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan UU No. 33 Tahun 2004 pasal 1 ayat 21. DAU merupakan instrumen transfer yang dimaksudkan untuk meminimumkan ketimpangan fiskal antar daerah, sekaligus memeratakan kemampuan antar daeah. Indeks Kemahalan Kontruksi (IKK) menjadi komponen penting dalam perumusan DAU, disamping jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), luas wilayah, dan Angka Produk Domestik Bruto (PDRB) perkapita. (*)