SPBUN Majene di kawasan pelabuhan TPI Majene. [Hafid/masalembo.com]
Sorotan ini, tidak hanya datang dari sejumlah masyarakat nelayan, namun sejumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Majene juga mulai angkat bicara.
"Penyegelan SPBUN Majene ini tidak perlu terjadi, ini sangat merugikan para nelayan yang sudah lama terlayani di SPBUN Pemda, karena tidak ada lagi tempat dekat membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) untuk kebutuhan melaut," tegas Budi Mansur Anggota Komisi 3 DPRD Majene, Rabu (15/12/2021).
Diungkapkan, selama SPBUN Majene beroperasi sangat memudahkan warga nelayan mendapatkan BBM. "Kalau SPBUN Pemda disegel, tentu masyarakat nelayan akan terhambat pergi melaut. Saya menduga, pihak ketiga ini pasti ada miskomunikasi antara Pemda Majene dengan investor setelah pergantian direksi BUMD Majene yang mengelola SPBU ini," ujarnya.
Diungkapkan, pergantian Direksi BUMD Majene memang hak Pemda, tapi segala kerjasama yang sudah terbangun tetap dapat berjalan. "Kecuali ada perubahan yang disepakati kedua bela pihak. Apalagi persoalan utang, tidak boleh Pemda lepas tangan kalau memang masih ada utang," ungkapnya.
Budi mengatakan, Pelaksana tugas Direktur BUMD Majene harus segera ambil alih persoalan. "Jangan korbankan masyarakat nelayan, hadirnya SPBUN ini, memang sangat penting karena BBM jenis solar khusus melayani para nelayan, tidak boleh melayani yang lain," paparnya.
Ia menyarankan, Pemda Majene harus mengkomunikasikan dengan investor terkait persoalan penyegelan SPBUN Majene. "Jangan ada komunikasi yang buntu. Kalau ada utang, bukan utangnya pak Budi Sulistyo mantan Direktur SPBUN Majene, tapi itu utang BUMD Majene, dan pelaksana tugas direktur yang harus menyelesaikan, dan jangan nelayan jadi korban," ungkap Legislator PKS Majene itu.
Terpisah, warga nelayan Desa Bonde Utara kecamatan Pamboang Nasarulah mengaku, sangat dirugikan atas penyegelan SPBUN Majene. "Bagi saya bukan persoalan dekat atau jauhnya membeli BBM, tapi harganya murah dibandingkan di SPBU antrean juga lama," akunya. (Fid/Red)