-->

Keturunan Aradjang Toa H. Andi Mattulada Keberatan Ada Pihak Klaim Kerajaan Binuang

On Sabtu, Februari 26, 2022

MASALEMBO.COM

Dokumentasi keluarga besar raja Binuang Aradjang Toa H. Andi Mattulada. [Dok: Irfan A. Palalloi]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Keluarga besar keturunan Kerajaan Binuang terakhir Aradjang Toa H. Andi Mattulada menyampaikan keberatan atas adanya klaim yang tiba-tiba muncul mengaku sebagai raja.

Hal itu disampaikan Juru Bicara Keluarga Besar Aradjang Binuang Irfan A. Palalloi bin Andi Palalloi bin Andi Pabettai bin Andi Mattulada melalui rilisnya yang diterima masalembo.com, Sabtu 26 Februari 2022.

"Di era keterbukaan sah-sah saja memproklamirkan diri jadi “raja” sehingga mempopulerkan istilah paduka yang mulia, tujuannya untuk membudayakan aset kearifan lokal yang ada di Indonesia, khususnya Polewali Mandar. Masalahnya yang diklaim ini Kerajaan Binuang salah satu kerajaan di jazirah Mandar yang masuk dalam Pitu Babaqna Binanga, dan yang berkuasa di kerajaaan atau Aradjang Binuang terakhir sesuai dokumen yang ada dan tidak terbantahkan diperintah oleh Aradjang Toa H. Andi Mattulada," kata Irfan A. Palalloi dalam keterangan tertulisnya.

Irfan menjelaskan Aradjang Toa H. Andi Mattulada adalah raja terakhir kerajaan Binuang, sesuai dokumen lontara yang memimpin sejak 22 Agustus 1928. Dokumen itu diperkuat keputusan gubernur Jenderal Hindia Belanda Wilayah Sulawesi No 42-1 tanggal 14 Februari 1931 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 januari 1952 yang sejak itu berhenti karena tak lagi ada kerajaan dan menyatu kedalam sistem pemerintahan NKRI.

"Tentu hal ini mengusik perasaan keluarga besar keturunan Aradjang Toa H. Andi Mattulada, kok tiba-tiba ada klaim mengatasnamakan kerajaan Binuang," kata Irfan A. Palalloi.

Irfan menyatakan bahwa keluarga besar keturunan Aradjang TOA H. Andi Mattulada sudah mengetahui hal tersebut, dan sudah dibahas pada saat silaturahim keluarga besar belum lama ini, bahkan respon keras diberikan oleh sebagian besar keluarga karena ternyata hal ini sudah kedua kalinya dilakukan oleh pihak yang mengklaim bahkan melantik dirinya sebagai raja Binuang. 

Menurut Irfan, tindakan klaim Kerajaan Binuang itu, sesuatu yang di luar nalar kewarasan. Ia sangat menyayangkan di tengah upaya menggali nilai-nilai kearifan lokal untuk membangun karakter penerus, malah ad oknum-oknum tertentu menyajikan perilaku tak berbudaya, tidak menghargai spirit Aradjang Binuang, dan tidak memandang keluarga besar keturunan langsung H Andi Mattulada yang sampai saat ini masih ada dan sangat banyak.

"Kami keluarga besar keturunan Aradjang Binuang terakhir sangat terbuka bagi siapa saja yang akan menjalankan kegiatan kebudayaan namun lakukan dengan benar dan junjung tinggi nilai-nilai malaqbiq nenek-nenek kita. Jangan datang alasan silaturahim namun punya itikad jelek dan melenceng di belakangnya. Harapannya hentikan segala bentuk pernyataan-pernyataan yang berpotensi memutus tali silaturahim," pungkas Irfan.

Berikut pernyataan sikap keluarga besar keturunan Aradjang Binuang terakhir Alm. H. Andi Mattulada untuk diketahui publik:

1. Kegiatan atau pernyataan/ deklarasi/pelantikan yang mengatasnamakan Kerajaan Binuang tanpa persetujuan/sepengetahuan keluarga besar keturunan kerajaan Binuang adalah tindakan yang tidak menjunjung nilai-nilai adat, adab, kesopanan, serta martabat keluarga besar Aradjang Binuang. 

2. Kegiatan sebagaimana yang dimaksud pada bagian pertama kami nyatakan tidak sah dan keberatan akan kegiatan-kegiatan tersebut.

3. Meminta pihak-pihak yang berafiliasi, mendukung, serta lembaga maupun instansi pemerintahan memberhentikan kegiatan-kegiatan tersebut.

4. Keluarga besar keturunan kerajaan Binuang terakhir (Aradjang Binuang) H. Andi Mattula tidak bertanggung jawab atas dampak hukum, atau terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan, atau melanggar perundang-undangan.

"Pernyataan sikap dan keberatan Keluarga besar keturunan Aradjang Binuang terakhir, juga sudah disampaikan Kepada Bupati Polewali Mandar, Gubernur Sulawesi Barat, unsur Forkopimda, serta berkoordinasi dengan Forum Kerajaan dan Kelembagaan Adat Se-Sulawesi," tegas Irfan. (Rls/Red)
 

 

 
 

comments