Kantor Bupati Majene [ist/net]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Jaringan Pemerhati Kebijakan Pemetintah Daerah (JAPKEPDA) menyebut pengelolaan pemerintahan di Kabupaten Majene makin carut marut.
Tudingan ini muncul usai makin banyaknya sorotan pasca sejumlah kebijakan yang diterapkan Bupati Majene.
Mulai dari mutasi ASN yang disinyalir melanggar regulasi, pemotongan dan lambatnya pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) ASN, hingga bus sekolah yang tak kunjung dioprasikan.
Ketua JAPKEPDA Juniardi menyebut, seluruh ASN eselon III yang dimutasi akhir Januari lalu belum juga mendapatkan surat keputusan (SK) dari Bupati Majene.
Kondisi ini menyebabkan pejabat yang baru dilantik belum dapat menerima gaji dan tunjangan sesuai jabatan yang diduduki lantaran aprah gaji masih merujuk pada pejabat lama.
"Kondisi ini baru terjadi di periode pemerintahan saat ini. Harusnya, usai pelantikan SK pejabat baru langsung diserahkan kepada yang bersangkutan," sebut Jun, sapaan akrab Juniardi, Sabtu (26/2/2022).
Dampak dari lambatnya penerbitan SK tersebut berimbas pada masih dibayarkannya gaji dan tunjangan pejabat lama walaupun saat ini bukan mereka lagi yang menjalankan tugas.
Selain itu, proses mutasi pada, 31 Januari 2022 lalu turut menuai sorotan dari sejumlah kalangan, khususnya pimpinan DPRD Kabupaten Majene dan fraksi partai Golkar yang kini menyuarakan hak interplasi.
Upaya tersebut merupakan bentuk ketidak setujuan DPRD Majene atas pengangkatan dokter paru menjadi direktur RSUD Majene.
Pengangkatan dokter ahli paru menjadi Direktur RSUD Majene menjadi bukti Pemda tidak komitmen pada perbaikan pelayanan publik di sektor kesehatan.
Bupati Majene dinilai belum maksimal memikirkan peningkatan pelayanan publik di sektor kesehatan, hal itu terlihat dari kebijakan AST yang menjadikan dokter ahli paru satu-satunya sebagai direktur RSUD.
Hal tersebut juga bisa menghambat proses pelayanan pasien apalagi di tengah pandemi COVID-19 dimana dokter paru sangat diharap perannya.
Selain itu, sedikitnya 4.440 orang ASN di Majene mengeluh karena TPP mereka belum juga dibayarkan empat bulan terakhir, yakni sejak November 2021 hingga Februari 2022.
"Kasihan ASN, mereka juga punya keluarga dan memiliki banyak kebutuhan. Harusnya TPP mereka segera dibayarkan. Bagaimana mau jadi Majene unggul, mandiri dan religius, kalau kerjanya tidak beres," kata Jun.
Pemkab Majene tahun ini sudah memangkas anggaran TPP yang awalnya Rp.41 miliar, kini tersisa hanya Rp.31 miliar. Kondisi ini dipastikan bakal berpengaruh pada besaran TPP masing-masing ASN.
Sayangnya, bukan hanya besaran TPP yang akan berkurang, mekanisme pembayarannya juga ikut molor hingga beberapa bulan.
Juniardi juga menyinggung soal bus sekolah yang hingga kini belum dioperasionalkan, padahal seluruh sekolah telah melaksanakan pembelajaran tata muka.
Alasan yang menyebut cek fisik kendaraan sangat tidak masuk akal, sebab beberapa bus sekolah masih relatif baru.
Terahir kali Pemkab Majene melaksanakan pengadaan bus sekolah melalui APBDP 2019 di masa pemerintahan Fahmi-Lukman.
Anggaran pengadaan bus sekolah ketika itu mencapai Rp.2,7 miliar. Sementara di pemerintahan AST-Aris hingga kini belum pernah sekalipun melakukan pengadaan bus sekolah.
"Justeru saya dengar Pemda Majene saat ini mau melakukan brending dan launching terhadap bus sekolah. Padahal, bus itu hasil karya pemimpin sebelumnya. Jangan maki lebai pak bupati, natauji orang kalau bukan kau yang adakan itu bus sekolah," pungkasnya.
Sejak masa pemerintahan Muhammad Darwis-Kalma Katta periode 2001-2006, Kalma Katta-Itol Syaiful Tonra periode 2006-2011, dan Kalma Katta-Fahmi Massiara periode 2011-2016, serta Fahmi Massiara-Lukman periode 2016-2021, semuanya menganggarkan pengadaan Bus sekolah secara bertahap. (Rls/Red)