-->

Hot News

HMI Cabang Manakarra Nilai Dinas PUPR Sulbar Lalai Awasi Dana PEN

On Selasa, Oktober 18, 2022

MASALEMBO.COM


MAMUJU, MASALEMBO.COM - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manakarra melakukan aksi demo dugaan penyelewengan dana Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN),  Senin, 17 Oktober 2022.

Aksi demo tersebut diterima oleh Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sulbar, Saffaran di Kantor Gubernur Sulawesi Barat (Sulbar). 

Kabid Bina Marga Dinas PUPR Sulbar, Saffaran mengatakan, terdapat beberapa tuntutan dari mahasiswa HMI Cabang Manakarra yaitu, capaian PEN pada  pembangunan dan percepatan Jalan Salutambung-Urekang dan gravity retaining wall (penahan tanah) Jalan Martadinata Mamuju yang dinilai belum efisien.

"Kami sudah jelaskan bahwa anggaran pembangunan jalan Salutambung ini mencapai Rp.19 miliar, namun kontraktor pelaksana pertama tidak bisa menyelesaikan sesuai target pada kontrak, maka dari itu kerjasama diputuskan dan segera melakukan penunjukan pemenang tender dari pihak kontraktor baru yang mengelola dana sebesar Rp.13 miliar dan capaian pekerjaan saat ini sudah 85 persen," tutur Saffaran

Terkait kualitas dan mutu granise pada Jalan Martadinata Kabupaten Mamuju, lanjut Saffaran, saat ini telah dilakukan perbaikan. Begitupun jalan yang rusak dikarenakan banjir, namun berdasarkan update informasi pihak pelaksana segera akan memperbaiki.

Ia menambahkan, tujuan aksi demo dari mahasiswa HMI Cabang Manakarra dalam rangka mengingatkan pengawasan kepada pihak PUPR Sulbar untuk lebih ditingkatkan, baik dari pihak konsultan maupun para  kontraktor.

Sementara, Ketua HMI Cabang Manakarra, Ansar menyampaikan, terdapat beberapa titik pembangunan dari dana PEN yang dinilai sebuah kelalaian dari pihak Dinas PUPR Sulbar, perusahaan kontraktor maupun stakeholder terkait.

Menurutnya, terdapat beberapa hal yang kurang berkualitas pada proses pelaksanaan pembangunan dari dana PEN tersebut, sehingga hal itu dinilai merugikan masyarakat Sulbar.

"Harapan kita, seharusnya pemerintah yang lebih proaktif mengawal dalam hal persoalan konstruksi pembangunan khususnya di Sulbar, utamanya tentang pengolahan dana PEN," tandasnya. (Ril/Hr)

comments