.JPG.jpg)
Sekretaris Daerah (Sekda) Majene Ardiansyah, S. STP. [Dok/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Majene yang juga merupakan Sekretaris Daerah Ardiansyah membantah besar nilai defisit keuangan Pemda tahun 2022 mencapai angka Rp53 miliar lebih. Hal demikian dikatakan Ardiansyah saat menerima massa aksi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Senin (2/1/2022).
"Defisit ini mohon maaf saya mencari tahu darimana angka yang dihasilkan, ternyata saya dapat info angkanya adalah APBD 2023 yang diposting pada saat pembahasan. Itu kan belum finalisasi," ujar Ardiansyah saat menjawab pertanyaan mahasiswa HMI di Ruang Pola Kantor Bupati Majene, Senin sore.
Angka Rp53 miliar lebih itu kata Sekda Ardiansyah, ada yang membuat seolah-olah defisit anggaran pada tahun 2022 padahal itu muncul saat pembahasan APBD 2023.
"Tolong dipahami bahwa ketika APBD disusun, tidak ada namanya defisit. Nah saat APBD 2022 disusun itu saya baru bergabung satu bulan, kondisi APBD balance (seimbang), tidak ada defisit," ungkapnya.
Suasana saat dialog antara mahasiswa HMI dengan Sekda Majene Ardiansyah yang juga dihadiri Wakil Bupati Arismunandar, Senin (2/1/2022). [egi/masalembo.com]
Meski demikian, mantan Sekda Mamasa ini mengakui dalam perjalanannya program APBD Majene memang banyak mengalami perubahan. Hal itu disebabkan keinginan untuk mewujudkan program visi misi bupati dan wakil bupati.
"Banyak dikontaktualkan karena ingin mengejar visi-misi itu," ujarnya.
Sekda juga mengakui Pemda Majene memang belum maksimal dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ia mengatakan PAD Majene tidak sebanding dengan banyaknya program visi-misi bupati dan wakil bupati yang harus diwujudkan.
"Kita harus akui kekuatan untuk meningkatkan PAD ini ternyata tidak sebanding kemampuan kita untuk mengejar visi-misi. Apa penyebabnya salah satunya kalau kita mau menarik PAD harus ada Perdanya," Ardiansyah.
Menurut alumni STPDN itu, salah satu kendala meningkatkan PAD adalah tidak tersedianya alas hukum untuk melakukan pungutan. "Misalnya ini sarang burung walet, untung kita didukung DPRD untuk membuat Perda-nya sehingga nanti akan ada retribusi," ungkapnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kasman Kabil mengungkap, defisit keuangan di Pemda Majene tahun 2022 faktanya memang ada. Namun pihaknya belum bisa menyebutkan berapa nilai kekurangan dana Pemda Majene 2022 itu sebab belum dilakukan perhitungan.
"Untuk hari ini kami belum bisa jawab karena kami harus rekom dulu data-data di Kasda yang kemarin tidak terbayar," ujar Kasman kepada awak media, Senin (2/1/2022)
"Kami mau petakan dulu berapa nilainya baru kami bisa sampaikan. Jangan sampaikan kami sampaikan tapi tidak ril," lanjutnya.
Kasman menyebut terjadinya defisit keuangan Pemda Majene disebabkan beberapa faktor. Diantaanya penurunan kapasitas keuangan nasional sejak tiga tahun terakhir kemudian capaian PAD Pemda yang tidak mencapai target.
"Target PAD kalau tidak salah Rp136 miliar kurang lebih. Realisasi di angka 80 miliar atau hanya 60 persen," ungkap Kasman.
Selain PAD lanjut Kasman, DBH Provinsi juga masih ada yang belum masuk satu triwulan. Bahkan, DAU dari pusat juga masih ada yang belum ditransfer. (Har/Red)