Ilustrasi [net/gie]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Forum Badan Permusyawarahan Desa (BPD) Kabupaten Majene mengajukan usulan kepada bupati untuk menunda pelaksanaan Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) yang seharusnya digelar dalam waktu dekat ini.
Menurut Munir, Ketua Forum BPD Majene, beberapa alasan diajukan untuk penundaan, di antaranya adalah waktu yang terlalu mepet karena Pilkades berdekatan dengan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Selain itu, Munir juga menyoroti anggaran APBD yang dinilai tidak mencukupi untuk membiayai Pilkades. Karenanya dengan melihat kondisi daerah saat ini Pilkades masih bisa diundur karena tidak terlalu prioritas untuk disegerahkan.
"Apa yang sudah ditetapkan, anggarannya Rp300 juta, kami anggap itu tidak mampu membiayai Pilkades tersebut," ujar Munir, Minggu (09/4/2023.
Menurutnya, anggaran sebesar Rp300 juta itu tidak cukup untuk mendanai Pilkades 43 desa di Majene. Maka dana tersebut lebih baik digunakan untuk kebutuhan Pemda yang lebih mendesak, seperti pembayaran tunjangan Kepala Desa dan gaji guru-guru honorer.
Munir mengatakan, jika Pilkades terus dipaksakan dengan anggaran yang tidak cukup, dia kuatir tidak tercapai pelaksanaan dan hasil yang maksimal secara demokratis.
"Kita kuatirkan ada hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, misalnya saja pihak keamanan tidak maksimal, pihak panitia di kabupaten tidak maksimal karena biaya operasionalnya yang tidak maksimal. Nah itu semua yang kami pikirkan selaku BPD yang membuat panitia pemilihan kepala desa, kan kalau ada apa-apa imbasnya juga kepada kami, karena kami yang bertanggung jawab dalam pembentukan panitia pelaksanaan Pilkades," ujar Munir.
Ketua BPD Desa Mekkatta Kecamatan Malunda itu menilai, tak ada masalah srius jika Pilkades ditunda, sebab jabatan Kepala Desa juga tidak ada yang dikurangi.
Soal pejabat yang sementara menjabat, boleh saja diperpanjang atau ada pergantian, hal itu kata Munir bukan masalah. Siapapun selama ada komitmen membangun di desa tetap sama, baik penjabat maupun kepala desa defenitif.
"Jadi intinya kalau memang dia mau menata pemerintah di desa ya dia akan bagus, apakah dia penjabat atau kepala desa defenitif tidak ada masalah, soal baik atau tidak itu kan tergantung pada orangnya," terang Munir. (Har/Red)