Massa aksi Ketua dan Anggota BPD dan APDESI Majene di depan kantor bupati, Selasa (23/5/2023) pagi. [Foto: Sahrul/masalembo.com]
MAJENE, MASALEMBO.COM - Puluhan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Kepala Desa yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Desa (APDESI) Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, menggelar aksi unjuk rasa pada Selasa pagi (23/5/2023).
Aksi tersebut berlangsung di halaman kantor bupati Kabupaten Majene dengan tujuan menyampaikan tuntutan kepada Pemerintah Daerah Majene untuk serius melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tahun ini.
Dalam aksi tersebut perwakilan dari 43 desa yang akan melaksanakan Pilkades serentak sesuai Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 4 tahun 2023, menyuarakan komitmen mereka untuk mengikuti tahapan pemilihan dan membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa (PPKD) masing-masing. Mereka juga menyerahkan dokumen pernyataan kesediaan dalam menjalankan proses pilkades.
"Kami, ketua dan anggota BPD dari 43 desa yang akan melaksanakan Pilkades dengan tegas menyatakan kesiapan kami untuk melaksanakan pilkades sesuai tahapan yang telah ditetapkan. Kami juga siap membentuk PPKD dengan penuh keyakinan, kami menyerahkan dokumen pernyataan kesediaan," demikian pernyataan sikap yang disampaikan massa aksi dalam orasinya.
Dalam pernyataan sikap selanjutnya, massa aksi BPD dan APDESI Majene menyoroti Forum BPD yang dinilai tidak merefresentasi BPD se-Kabupaten Majene. Mereka (Forum BPD) yang getol mengkritik pelaksanaan pilkades di 43 disebut hanya mainan segelintir pihak yang tidak mewakili seluruh anggota BPD.
Pengunjuk rasa menegaskan bahwa tuduhan Forum BPD yang menyatakan bahwa 43 desa yang akan berpilkades tidak mampu melaksanakan atau membentuk PPKD adalah tidak benar, dan merupakan pembohongan publik.
"Kehadiran kami di sini adalah untuk menjawab pernyataan dari Ketua Forum BPD. Kami menegaskan dengan tegas bahwa kami mampu melaksanakan pilkades dan membentuk PPKD. Pernyataan yang menyudutkan kami adalah upaya memfitnah dan mengadu domba masyarakat," tegas salah seorang perwakilan anggota BPD.
Selain itu, dalam aksi damai ini, para peserta juga menyerahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang telah disiapkan oleh setiap desa untuk mendukung pelaksanaan Pilkades. Mereka ingin menegaskan bahwa di 43 desa tersebut tidak pernah ada permintaan untuk menunda pelaksanaan Pilkades tahun 2023.
"Aksi ini bertujuan untuk menepis isu bahwa ada BPD yang tidak setuju dengan pelaksanaan Pilkades di desa mereka," kata Sultan, seorang pengunjuk rasa yang diketahui adalah Kepala Desa Betteng, Kecamatan Pamboang.
Saat berita ini dirilis, para pengunjuk rasa sedang berdialog dengan pihak Pemda Majene. Mereka diterima oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Sudirman dan dihadiri anggota DPRD Majene Hasriadi, SH. (Fid/Ril)