JAKARTA, MASALEMBO.COM - Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat (Sekprov Sulbar) Muhammad Idris didampingi Inspektur Inspektorat Sulbar Muhammad Natsir, menghadiri Rapat Koordinasi dengan tema "Akselerasi Penguataan Akuntabilitas Kinerja, Reformasi Birokrasi, dan Zona Integritas pada Pemerintah Daerah Prioritas Tahun 2024", di Hotel Pullman Jakarta Central Park, Rabu, 21 Februari 2024.
Kegiatan tersebut diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan dibuka Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB Erwan Agus Purwanto.
Deputi Erwan Agus Purwanto dalam sambutannya menyampaikan beberapa hal yang dapat mendorong percepatan implementasi RB, SAKIP, dan ZI. Salah satunya dengan meningkatkan komitmen pimpinan daerah dan sekretaris daerah dalam mengawal implementasi RB, SAKIP, maupun ZI.
Selain itu, pemda diminta mendorong kolaborasi dan cross-cutting lintas unit kerja sehingga upaya yang dilakukan menjadi lebih holistik dan komprehensif.
Erwan menekankan, pentingnya peran aktif pimpinan menjadi kunci agar SAKIP, RB, dan ZI terlaksana secara berkesinambungan. Untuk itu, Kementerian PANRB mengajak para kepala daerah untuk dapat memastikan implementasi reformasi birokrasi berjalan secara konsisten di daerahnya masing-masing.
Menanggapi hal itu, Sekprov Sulbar Muhammad Idris menyatakan, Pemprov Sulbar akan terus berupaya meningkatkan implementasi RB dan SAKIP secara optimal.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten Deputi Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan Kemenko Polhukam Syaiful Garyadi, Plh. Sekretaris Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Muhammad Zamzani, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan I Akhmad Hasmy, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan II Budi Prawira, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan III Andi Rahadian dan diikuti perwakilan dari 145 pemerintah daerah prioritas. (Adv)