-->

Hot News

Menutup Safari Ramadan di Polman, Pj Gubernur Ziarah ke Makam Imam Lapeo

By On Selasa, Maret 26, 2024

Selasa, Maret 26, 2024

Pj Gubernur Sulbar Zudan Arif Fakrulloh saat melakukan ziarah di makam Imam Lapeo di Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar. [Foto Kominfo Sulbar]


POLEWALI, MASALEMBO.COM - Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh bersama Ketua TP-PKK Ny Ninuk Triyanti Zudan, Sekprov Muhammad Idris serta sejumlah pimpinan OPD menyempatkan ziarah ke makam ulama besar di tanah Mandar, KH Muhammad Thahir atau Imam Lapeo. Makan Imam Lepeo terletak di Jl Poros Trans Sulawesi di Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polman.

Jubir Pemprov Sulbar Mustari Mula menyampaikan, ziarah ke Makam Imam Lapeo ini merupakan agenda penutup Safari ramadan yang dilaksanakan di Kabupaten Polman mulai 24 hingga 25 Maret 2024. 

"Ini merupakan agenda penutup rangkaian safari ramadan ke di Polman, kemudian lanjut ke Kabupaten Majene," ucap Mustari, Senin (25/03/2024).

Salah satu agenda Safari Ramadan di Polman, yakni meninjau produksi pabrik beras UD Nurmadina sebagai salah satu suplayer produk beras di Sulbar. Pemprov hadir memastikan kesiapan stok beras jelang hari raya Idul Fitri. Selanjutnya kunjungan ke agrowisata Kebun Raya Bulo dan peninjauan kondisi jalan di pelosok Desa Lilli, Kecamatan Matangnga, Polman. 

Pj Gubernur dan rombongan juga mengikuti pelaksanaan buka puasa bersama di Rujab Bupati Polman dan Safari Ramadan di Masjid Syuhada Polman, dirangkaikan penyerahan bantuan hibah untuk rumah ibadah, Ponpes dan TPA.  

Keesokan harinya, 25 Maret, Pj Gubernur berkunjung ke titik pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang dilaksanakan Pemkab Polman kolaborasi suplayer, Bapenas, Perum Bulog dan Bank Sulselbar. Kemudian lanjut agenda Musrenbang Kabupaten Polman di Aula Kantor Bupati Polman, kemudian rombongan menuju Kabupaten Majene dan menyempatkan sholat dzuhur di Masjid Imam Lapeo serta ziarah makam Imam Lapeo. 

"Safari Ramadan ini esensinya adalah membangun silaturahmi antara Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan masyarakat, serta sinkronisasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025," tutup Mustari. (Ril/wal)

comments