-->

Hot News
Tutup Turnamen Piala Soeratin U-17, Wabup Buteng Harap Pemenang Bisa Jadi Generasi Emas
Sabtu, Agustus 30, 2025

By On Sabtu, Agustus 30, 2025

Pemenang Piala Soeratin Foto Bersama Wakil Bupati Buteng, Adam Basan


MASALEMBO.COM, BUTON TENGAH - Turnamen Sepak Bola Piala Soeratin U-17 Sulawesi Tenggara Tahun 2025 yang berlangsung di Kabupaten Buton Tengah resmi ditutup. Penutupan turnamen ini di pimpin oleh Wakil Bupati Buteng, Muhammad Adam Basan.

Ajang bergengsi yang berlangsung selama empat hari di Lapangan J. Wayong, Kecamatan Gu ini diikuti oleh tim sepak bola dari enam kabupaten/kota se-Sultra. Adanya turnamen ini sukses menyita perhatian masyarakat pecinta sepak bola baik dari masyarakat Buteng itu sendiri maupun dari luar wilayah Buton Tengah.

Dalam sambutannya Adam Basan menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, peserta, dan masyarakat yang telah mendukung jalannya turnamen sehingga berlangsung lancar dan aman. 

Mantan anggota DPRD Buteng ini juga memberikan motivasi kepada para pesepakbola muda agar terus mengasah kemampuan tanpa pantang menyerah sehingga bisa meraih prestasi yang tinggi sesuai dengan harapan yang diinginkan.

"Kami berharap para pemain yang tampil sebagai juara dapat membawa nama baik Sulawesi Tenggara di ajang nasional nanti. Semoga prestasi ini menjadi langkah awal lahirnya generasi emas sepak bola dari daerah kita," ujar Adam Basan, Jumat (29/8/2025).

Pemenang dari turnamen Soeratin U-17 2025 ini adalah PS Satria Wakumoro dari Kabupaten Muna setelah di partai puncak berhasil mengandaskan perlawanan dari tim PS Tiger Sultra dari Kota Kendari.

Penutupan turnamen turut dihadiri jajaran pemerintah daerah, unsur forkopimda, perwakilan PSSI Sulawesi Tenggara, perwakilan PSSI Sultra, sejumlah kepala OPD lingkup Pemkab Buton Tengah para kepala desa serta masyarakat.

Penulis : MAR

Bupati Azhari Kukuhkan Perpanjangan Masa Jabatan 13 Kepala Desa Periode 2025–2027
Sabtu, Agustus 30, 2025

By On Sabtu, Agustus 30, 2025


Pengukuhan Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa di Buton Tengah

MASALEMBO.COM, BUTON TENGAH – Pemerintah Kabupaten Buton Tengah resmi mengukuhkan perpanjangan masa jabatan kepala desa periode 2017–2023 untuk melanjutkan kepemimpinan pada periode 2025–2027.

Pengukuhan perpanjangan masa jabatan 13 kepala desa ini di pimpin langsung oleh Bupati Buteng, Dr Azhari dimana pengukuhan berlangsung di Aula Pancana, Lantai V Kantor Bupati, Jumat (29/8/2025).

Dr Azhari dalam kesempatannya mengatakan kepala desa merupakan pemimpin atau orang yang bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan dalam dalam satu desa. Oleh karenanya, Azhari mengingatkan agar kepala desa dalam mengeluarkan kebijakan agar selalu mengutamakan kepentingan masyarakatnya.

"Kepala wajib menjaga persatuan dan mengutamakan pembangunan desa yang berpihak kepada masyarakat umum. Kepala desa tidak boleh terjebak atau ikut dalam kepentingan politik menjelang pemilihan kepala desa kedepan," jelas Azhari.

Orang nomor satu di Buton Tengah ini mengingatkan kepada para kepala desa untuk fokus membangun desanya masing-masing dengan menjalankan visi dan misi pemerintah daerah.

"Jangan lagi terkotak-kotakan. Sekarang fokus membangun desa, pilkades masih dua tahun lagi. Jalankan visi dan misi pemerintah daerah agar setiap program desa berjalan efektif dan berdampak nyata bagi masyarakat,” katanya.

Dari total 17 desa yang seharusnya mendapat perpanjangan masa jabatan, empat kepala desa tidak ikut dikukuhkan karena mengundurkan diri untuk maju sebagai calon legislatif maupun telah lolos menjadi ASN. 

Keempat desa tersebut yakni Lalibo dan Watorumbe (Kecamatan Mawasangka Tengah), Batubanawa (Kecamatan Mawasangka Timur), serta Lakapera (Kecamatan Gu).


Sebagai solusinya, Pemerintah daerah akan menunjuk penjabat (pj) kepala desa untuk mengisi kekosongan pemimpin di desa-desa tersebut agar roda pemerintahan tetap berjalan.

Adapun 13 kepala desa yang dikukuhkan adalah:

1. Sahrul Asmi (Desa Lolibu)
2. Sahiruddin (Desa Kancebungi)
3. Yasman (Desa Kolowa)
4. Saharia (Desa Baruta Analalaki)
5. Nuzula (Desa Bungi)
6. La Daheru (Desa Oengkolaki)
7. H. Samsul Zinu (Desa Waara)
8. La Udi (Desa Bantea)
9. Mardin (Desa Langkomu)
10. Abidin (Desa Matara)
11. Irwan (Desa Matawine)
12. Muhammad Ridwan Ota Putra (Desa Baruta)
13. Laudin (Desa Wantopi)

Melalui pengukuhan ini, Pemkab Buton Tengah menegaskan komitmennya untuk memperkuat pembangunan desa berkelanjutan, menjaga stabilitas pemerintahan desa, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat realisasi program pembangunan daerah sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Buton Tengah.

Penulis : MAR

Mendagri Buka Rapimprov Kadin Sultra, Dukung Penuh Program Makanan Bergizi Gratis dan Aspal Buton
Sabtu, Agustus 30, 2025

By On Sabtu, Agustus 30, 2025



KENDARI, MASALEMBO.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian secara resmi membuka Rapat Pimpinan Provinsi (Rapimprov) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra) yang digelar di Kota Kendari. 

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri menyampaikan dukungan penuh terhadap dua program prioritas Kadin Sultra: Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) dan pemanfaatan aspal Buton.

Ketua Kadin Sultra, Anton Timbang, dalam laporannya menyampaikan bahwa Rapimprov ini diadakan untuk mengevaluasi perkembangan dunia usaha di Sultra dan menyusun program kerja ke depan.

 "Sejak dilantik pada Maret 2021, kami selalu melakukan ekspose tahunan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah dan masyarakat," ujarnya.

Ia menambahkan, ada dua program prioritas yang akan menjadi fokus utama Kadin Sultra, yaitu Program MBG dan investasi pemanfaatan aspal Buton. 

Menurutnya, Program MBG merupakan program kerakyatan yang sangat efektif dan akan menghidupi masyarakat. Program ini sejalan dengan program prioritas nasional Prabowo-Gibran.

Untuk menyukseskan program ini, Kadin Sultra telah menyiapkan 55 unit Sentra Pangan dan Gizi (SPPG) di seluruh Sultra, meskipun baru 35 unit yang diajukan. 

Setiap SPPG diperkirakan akan menyerap 50 tenaga kerja, sehingga berpotensi menciptakan ribuan lapangan kerja baru. Selain itu, program ini juga akan meningkatkan permintaan bahan pangan, yang akan menguntungkan petani, peternak, dan nelayan.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi Rapimprov yang diadakan oleh Kadin Sultra. Ia menilai kegiatan ini sangat penting untuk menyinergikan program Kadin dengan pemerintah daerah. 

Mendagri juga mendukung penuh Program MBG yang diinisiasi Kadin Sultra, karena program ini dapat menjadi solusi nyata dalam mengatasi masalah gizi dan kemiskinan.

"Pemerintah pusat sangat mendukung inisiatif seperti ini. Saya berharap Kadin Sultra dapat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyukseskan program-program yang telah dicanangkan," kata Mendagri.

Sementara itu, Ketua Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, yang juga hadir dalam acara tersebut, memberikan apresiasi atas terselenggaranya Rapimprov ini. 

Ia berharap Rapimprov ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara Kadin dengan pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian di Sulawesi Tenggara, khususnya dalam mendukung pemberdayaan UMKM.

Penulis : MAR

Menteri KKP Siap Dorong Investasi Rp200 Miliar di Sulawesi Barat
Kamis, Mei 08, 2025

By On Kamis, Mei 08, 2025


JAKARTA, MASALEMBO.COM — Kunjungan kerja Gubernur Sulawesi Barat DR. H. Suhardi Duka bersama seluruh bupati se-Sulbar ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membuahkan hasil konkret. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Ir. Sakti Wahyu Trenggono, bersama Wakil Menteri Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M., serta para Dirjen, memberikan respon langsung dan komprehensif atas aspirasi daerah. Rabu, 7 Mei 2025.

Menanggapi usulan revitalisasi tambak rakyat yang disampaikan Bupati Mamuju dan kepala daerah lainnya, Menteri Trenggono menyampaikan kesiapan KKP untuk memfasilitasi kerja sama investasi melalui Asian Development Bank (ADB).

"Kalau Sulbar sudah siapkan lahannya, kita bisa mulai dari 100 hektare tambak rakyat. Kalau serius dan terintegrasi, bahkan sampai Rp200 miliar investasi bisa digelontorkan,” ujar Menteri.

Selain ADB, peluang pendanaan melalui Japan International Cooperation Agency (JICA) juga terbuka untuk memperkuat sektor kelautan Sulbar yang memiliki garis pantai dan potensi perikanan yang sangat luas.

Terkait keluhan nelayan mengenai Vessel Monitoring System (VMS), Menteri Trenggono menegaskan bahwa sistem pengawasan ini seharusnya tidak membebani nelayan secara finansial.

"VMS adalah alat pemantau armada, bukan alat pungutan. Jika ada nelayan yang dipungut untuk VMS, segera laporkan. Itu tidak dibenarkan dan akan kami tindak," tegasnya.

Hadir dalam pertemuan ini jajaran lengkap pejabat eselon I KKP:
Dr. Tb. Haeru Rahayu, A.Pi., M.Sc. – Dirjen Perikanan Budidaya
Dr. Muhammad Zaini, M.Sc. – Dirjen Perikanan Tangkap
Dr. Ir. Victor Gustaaf Manoppo, M.M. – Dirjen Pengelolaan Ruang Laut (merangkap Wakil Menteri KKP)
Laksda TNI Adin Nurawaluddin, M.Han. – Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
Artati Widiarti, M.Sc. – Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan.

Pertemuan ini pun memperkuat sinyal bahwa laut akan menjadi pilar utama pertumbuhan ekonomi Sulbar di masa mendatang.

Gubernur Suhardi Duka menyampaikan terima kasih dan menyatakan kesiapan penuh daerah dalam mendukung ekosistem ekonomi biru. “Kami tidak hanya menyampaikan harapan, tapi juga kesiapan. Lahan tambak sudah ada, komitmen bupati se-Sulbar solid. Kami ingin bergerak bersama pusat,” tutupnya. (Rls)

Suhardi Duka Ingatkan Bahaya Stunting: Kemiskinan dan Kurang Edukasi Jadi Pemicu
Minggu, April 20, 2025

By On Minggu, April 20, 2025


Mamuju, Masalembo.com — Gubernur Sulawesi Barat, Suhardi Duka (SDK), menghadiri acara Halalbihalal di Masjid Darul Fauzan, Lingkungan Parung-Parung, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Minggu , 20 April 2025.
Kedatangan SDK disambut meriah alunan rebana dari anak-anak binaan pengurus masjid. 

Di hadapan warga, selain tentang silaturahmi, SDK bicara soal pentingnya memperhatikan tumbuh kembang anak agar terhindar dari stunting.

Hal pertama penyebab stunting kata SDK, adalah faktor kemiskinan. Karena ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan gizi.

Kemudian kata SDK penyebab lainnya adalah ketidaktahuan orang tua, meski secara finansial mampu. 

"Tidak tau memberikan makanan bergizi anaknya, sembarang diberikan, utamanya usia 0 sampai 2 tahun," ungkapnya.

SDK mengatakan, stunting harus ditangani serius karena berdampak panjang terhadap masa depan anak-anak.

"Stunting ini harus diatasi, karena kalau stunting anak-anak, otaknya kecil, kalau otaknya kecil, tidak mampu bersaing 20-30 tahun ke depan," ujarnya.

Olehnya itu, kedapan kata Suhardi Duka, ia akan melibatkan para ulama dan ustaz untuk membantu memberi pemahaman soal stunting kepada masyarakat.

SDK lalu mengenang masa kecilnya. Ia sempat bercerita bagaimana dulu memenuhi kebutuhan gizi secara sederhana.

"Dulu, sebelum memikul kelapa, kami makan dulu kelapa muda, kalau saat itu ada madu, kami campur," kisahnya. 

Cerita itu, sesungguhnya menggambarkan bahwa memenuhi gizi tidak harus mahal.

"Akhirnya, kita bisa cerdas, seandainya tidak cerdas apa mungkin bisa menjadi gubernur, itulah modal, modalnya SDK. Jadi Ketua DPRD kabupaten, jadi Bupati Mamuju, Anggota DPR RI dan Gubernur sekarang," ucapnya.

Di hadapan warga, SDK juga merespons laporan Lurah Binanga soal 7 kasus stunting di wilayah Lingkungan Soddo.

"Ibu lurah, 7 stunting di Lingkungan Soddo itu kalau diakibatkan kemiskinan orang tuanya, ada paket saya bantu dua juta, ada juga paketnya bantu gizi anak stunting," katanya.

Dikesempatan itu, SDK menyampaikan akan membantu untuk pembangunan masjid. "2026 bantuan provinsi Rp100 juta untuk pembangunan Masjid Darul Fauzan," ungkapnya. (Rls)

Bawaslu Majene Petakan TPS Rawan Pemilih, dari Disabilitas hingga Politik Uang
Jumat, November 22, 2024

By On Jumat, November 22, 2024

Yanti Rezki Amaliah (tengah) dan Komisioner Bawaslu Majene lainnya Edyatma Jawi dan Soyan Ali. (Foto: Irwan Fals)


MAJENE, MASALEMBO.COM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Majene melakukan pemetaan terhadap potensi Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan pada Pemilu serentak 2024. Hasilnya, terdapat 265 TPS yang tercatat memiliki pemilih disabilitas dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Kami melakukan pemetaan dengan delapan variabel utama yang mencakup 25 indikator kerawanan untuk mengantisipasi berbagai gangguan pada hari pemungutan suara," kata Kordiv Hukum, Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Majene, Yanti Rezki Amaliah.

Selain pemilih disabilitas, empat indikator TPS rawan lainnya yang dominan adalah 112 TPS memiliki pemilih yang tidak memenuhi syarat karena meninggal atau alih status menjadi TNI/Polri, 105 TPS terdapat pemilih pindahan (DPTb), 52 TPS mengalami kendala jaringan internet, dan 41 TPS memiliki penyelenggara Pemilu yang berdomisili di luar TPS tugasnya.

Bawaslu juga mencatat ada 18 TPS yang sulit dijangkau karena faktor geografis dan cuaca. Bahkan, ditemukan 8 TPS yang memiliki riwayat praktik politik uang pada pemilu sebelumnya.

Dalam mengantisipasi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Majene akan melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan, berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, melakukan sosialisasi, dan menyediakan posko pengaduan masyarakat.

"Pemetaan ini menjadi panduan bagi KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau Pemilu, media dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelancaran pemungutan suara," tegas Yanti.

Bawaslu juga akan memastikan pengawasan langsung terhadap ketersediaan logistik, proses pemungutan dan penghitungan suara, serta akurasi data pemilih di seluruh TPS. (Wan/har)

Nasabah Laporkan FIF Cabang Mamuju atas Dugaan Perampasan Motor dan Pemerasan
Kamis, November 07, 2024

By On Kamis, November 07, 2024

Kantor Lembaga Pembiayaan FIF Cabang Mamuju, Sulawesi Barat. (Awal S/masalembo.com)

MAMUJU, MASALEMBO.ID – Seorang ibu rumah tangga bernama Harni (37), warga Kelurahan Karema, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, melaporkan lembaga pembiayaan FIF (Federal International Finance) Cabang Mamuju ke Polresta Mamuju karena merasa dirugikan dan diperas.

Kejadian bermula saat angsuran motor matic Scoopy milik Harni jatuh tempo pada 21 Oktober 2024. Hingga saat itu, ia belum melakukan pembayaran angsuran ke-10 sebesar sekitar Rp1.080.000 yang telah berjalan selama satu tahun.

Namun, pada 28 Oktober 2024, petugas penagih (kolektor) dari lembaga pembiayaan tersebut mendatangi rumahnya dan melakukan perampasan motor.

"Pukul 9 pagi pihak pembiayaan datang ke rumah dan langsung menarik motor saya karena saya belum punya uang untuk membayar," ujar Harni pada Rabu (6/11/2024).

Harni melanjutkan bahwa sore harinya, ia mencoba menghubungi pihak pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Namun, pihak pembiayaan menyatakan bahwa pembayaran sudah tidak bisa dilakukan karena motor tersebut akan dijual seharga Rp18 juta.

"Sorenya saya telepon pihak pembiayaan karena saya ingin bayar angsuran yang tertunggak. Tapi mereka bilang sudah tidak bisa. Padahal, biasanya baru setelah tiga bulan menunggak motor baru ditarik. Ini baru satu minggu menunggak sudah ditarik," jelas Harni.

Harni menambahkan bahwa pada 5 November, ia mendatangi kantor FIF Cabang Mamuju dan bertemu langsung dengan pimpinan lembaga pembiayaan tersebut.

"Saya malah diminta membayar lebih dari Rp5 juta untuk bisa mengambil kembali motor itu. Saya tanyakan kenapa harus membayar sebesar itu, dan mereka beralasan saya harus membayar lima bulan angsuran (dari Oktober 2024 hingga Februari 2025)," ungkapnya.

Berita ini masih dalam pengembangan. (Al/har)