-->

Hot News
LaNyalla Dukung Himbauan Presiden Soal Kebijakan Tak Hambat Ekonomi Daerah
Sabtu, Februari 13, 2021

By On Sabtu, Februari 13, 2021

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti (putih)


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta kepala daerah hati-hati dalam membuat kebijakan untuk pemulihan ekonomi. Kebijakan Jokowi itu disampaikan saat Rapat Koordinasi dengan kepala daerah. Menurut LaNyalla, kebijakan tersebut positif, namun dalam kunjungan kerjanya ke daerah, masih banyak hambatan ekonomi di daerah. 

"Saya mendukung langkah presiden di tengah pandemi ini agar ekonomi dapat terus berjalan dengan positif," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (11/02/2021). 

“Tetapi dalam kunjungan kerja saya ke sejumlah daerah, masih banyak contoh kasus hambatan ekonomi di daerah. Ini yang harus menjadi perhatian serius eksekutif,” ungkapnya. 

LaNyalla menyebut masih ada hambatan ekonomi di daerah terkait monopoli, kartel, dan kebijakan unfair (tidak adil) kepala daerah terhadap pengusaha tertentu di daerah, yang diduga berkaitan dengan praktik “balas jasa” saat Pilkada kepada pemodal kepala daerah terpilih. “Ini kan ujungnya menghambat ekonomi, karena adanya praktik unfair yang dilakukan kepala daerah, yang begini-begini, presiden harus tahu,” ungkapnya.   

Padahal, lanjut mantan Ketua Umum Kadin Jawa Timur itu, pemerintah harus mendorong aktivitas perekonomian di daerah untuk menopang kinerja ekonomi nasional. Sebab, terhambatnya aktivitas ekonomi di daerah, sama dengan semakin terpuruknya aktivitas ekonomi nasional, dan konsekuensinya, terjadi kontraksi ekonomi lebih dalam lagi. 

Sebaliknya, alumnus Universitas Brawijaya Malang itu berharap aktivitas ekonomi terus digenjot untuk menekan laju inflasi. “Semua harus berjalan. Selain penanganan Covid-19 di wilayah masing-masing, perekonomian di daerah juga harus terus didorong bahkan ditingkatkan untuk menekan laju inflasi," kata LaNyalla.

Ia meminta kepada semua daerah mulai meningkatkan produktivitas ekonominya di berbagai sektor unggulan untuk membuat ketahanan dan kekuatan baru. "Jadi pasca-pandemi kita siap menghadapi kenormalan seperti biasa," tuturnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menggelar rapat koordinasi dengan Gubernur Sulawesi Selatan, Gubernur Jawa Timur, Gubernur Banten, Gubernur Sumatera Utara dan Gubernur Kalimantan Timur di Istana Negara Jakarta, Selasa (09/02/2021).

Selain penanganan Covid-19, pesan penting Presiden Jokowi, agar kiranya tidak mengeluarkan kebijakan yang dapat melemahkan kegiatan perekonomian di daerah, terutama kebijakan yang menghambat pelaku usaha untuk terus menggerakkan roda perekonomian di daerah melalui aktivitasnya. (*/red)

Pulihkan Ekonomi Warga Terdampar COVID-19, Kemensos Kembali Salurkan Bansos Tahap Kedua
Rabu, Februari 10, 2021

By On Rabu, Februari 10, 2021


JAKARTA, MASALEMBO.COM - Program Bansos regular disinkronisasikan dengan program pemulihan ekonomi nasional. Ini adalah salah satu upaya memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, termasuk masyarakat yang terdampak langsung atau tidak langsung akibat pandemi.

Tahun 2021 merupakan tahap kedua dan Kemensos, kembali berkonsolidasi dengan mitranya, agar penyaluran program perlindungan sosial ini tepat sasaran, tepat waktu, dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi program di 2020 lalu. Ada tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).


Untuk Bantuan Pangan Non Tunai atau disebut juga Bantuan Sembako, penerima manfaatnya ditargetkan menyentuh 18,8 juta keluarga penerima manfaat. Lalu BST ditargetkan menyentuh 10 juta keluarga penerima manfaat.

Di tahun 2021, Kemensos menganggarkan Rp45 Triliun untuk Bantuan Sembako, dan bekerjasama dengan Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia, disalurkan oleh PT. Pos.

Anggaran BST yang dikucurkan Kemensos mencapai Rp12 Triliun, penerimanya khusus bagi yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima Program Keluarga Harapan maupun Bantuan Sembako. BST disalurkan secara keseluruhan oleh PT Pos langsung ke keluarga penerima manfaat dari periode Januari-April 2021.

Selain itu, bantuan PKH dialokasikan Rp20 Triliun yang disalurkan per triwulan dan realisasinya sudah mencapai hampir 28% untuk periode triwulan pertama 2021 ini.

Sasaran ini penerima ini didasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang selalu diperbarui. Jadi sebagian besar penerima bantuan tahun ini akan sama dengan penerima bantuan tahun lalu.

Haris Husein, SVP Sales dan Marketing PT. Pos Indonesia menyatakan, sudah melakukan distribusi dengan tiga cara. Pertama disalurkan di kantor pos.

Lalu kantor pos menyalurkan ke lokasi yang banyak KPM-nya, dengan memanfaatkan balai desa, kantor kecematan, dan sekolah-sekolah. Baru yang ketiga mengantar langsung ke KPM khususnya bagi yang lanjut usia, sakit, dan penyandang disabilitas.

“Penyaluran ini bisa dipertanggungjawabkan oleh PT. Pos. Maaka dalam prosesnya kami memanfatkan aplikasi pos biro mobile. Dalam proses pertanggung jawabannya kami memberikan surat pemberitahuan kepada KPM, yang memuat informasi syarat, dan informasi bahwa tidak ada potongan di dalamnya. Dan proses verifikasi dilakukan memanfaatkan QR Code serta rencananya akan menggunakan teknologi pengenal wajah 2021 ini,” terang Haris Husein, dalam forum dialog FMB9 Kemenkominfo, Rabu, 3 Februari 2021.

Menyikapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB), PT. Pos juga tetap membatasi jumlah penerima dan melakukan penjadwalan supaya tidak terjadi penumpukan.

Sementara Bima Arya, Walikota Bogor juga membenarkan telah berkoodinasi untuk penyaluran bantuan ini.

“Betul di Kota Bogor kita terus berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan PT. Pos, agar kita pastikan masyarakat mematuhi protokol kesehatan,” pungkasnya. (Adv/Red)