Bupati Mateng H Aras Tammauni pimpin rapat koordinasi dan sosialisasi tentang rencana pembangunan jembatan ganda di ruang pola kantor bupati, Senin (9/9/2019). Foto: Yasin/Humas
MATENG, MASALEMBO.COM -- Wacana pembangunan jembatan ganda sebagai jalur penghubung Trans Sulawesi di Mateng, dibenturkan permasalahan lahan.
Mengapa tidak, jembatan yang rencana dibangun diatas Sungai Budong-Budong itu, membutuhkan lahan seluas 600 meter. Lahan tersebut akan membelah ke arah Selatan dan Utara, yang masing-masing 300 meter dari titik jembatan.
Perluasan lahan ini bakal merembes ke pemukiman penduduk disekitarnya. Hasil evaluasi lapangan tercatat sedikitnya 42 rumah warga yang bakal terkena dampak pembangunan.
"Itu sebabnya kami undang tokoh masyarakat bersama warga yang terkena dampak untuk bersama-sama mencari solusi terbaik," kata Bupati Mateng H Aras Tammauni dalam rapat koordinasi di ruang pola kantor bupati, Senin (9/9/2019).
Bupati berharap, masyarakat Mateng, khususnya yang terkena dampak, membantu pemerintah mengatasi masalah ini. Partisipasi dan kerjasama masyarakat sangatlah dibutuhkan demi kemajuan pembangunan daerah. Lagi pula kondisi jembatan saat ini tidak dapat diprediksi sampai kapan akan bertahan. Jika jembatan penghubung Mamuju-Palu itu roboh, kemampuan fiskal anggaran tidak akan sanggup membangun kembali.
Sebab itu Pemkab Mateng melaksanakan sosialisasi sekaligus membangun silaturrahmi dengan baik. Dengan harapan pelaksanaan pembangunan di daerah ini bisa berjalan mulus tanpa ada hambatan. Upaya yang diinginkan adalah meminimalisir dampak. Yaitu mengurangi kebutuhan lahan dari rencana 600 menjadi 200 meter pada kedua sisi.
"Jika usulan ini diterima maka penduduk yang terkena dampak akan berkurang," terang bupati.
Harapan senada juga disampaikan Wakil Bupati Mateng H Muh Amin Jasa. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan, sebab pembangunan jembatan ganda tidak menyiapkan ganti rugi lahan.
"Memang tidak disiapkan pos anggaran dari pusat. Anggaran sebanyak 45 miliar itu hanya untuk pembangunan fisik saja," katanya.
Itu sebab Pemkab Mateng mencoba menawarkan solusi ke pusat dengan cara mempersempit atau perpendek kebutuhan lahan. Jika usulan tersebut diterima maka warga yang terkena dampak akan berkurang.
"Sesuai rencana awal tercatat 42 rumah akan terkena dampak. Tapi kalau kebutuhan lahan bisa diperkecil maka rumah yang terkena dampak juga berkurang. Tapi ini masih sebatas rencana pengusulan ke pusat, mudah-mudahan dibolehkan," jelasnya.
Akan tetapi, lanjut Amin, jika pusat tetap bertahan dengan alasan teknis atau pertimbangan lain, tentu saja pemerintah daerah tetap mendukung.
Sosialisasi tersebut dihadiri Kepala Dinas PU beserta pimpinan OPD terkait. Tampak pula Pabung TNI Kodim 1418 Mamuju, Kapolsek Tobadak, tokoh masyarakat dan seluruh warga yang terkena dampak pembangunan jembatan. (jml/riz)