 |
| Anggota Komisi Kejaksaan RI, Ferdinand T Andi Lolo (Foto: Kedi Liston Parangka) |
Hal itu dilontarkan Anggota Komisi Kejaksaan RI, Ferdinand T Andi Lolo usai memberikan materi pencegahan koruspi di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa.
"Itulah pentingnya ada aplikasi tersebut. Dengan adanya sistem yang baik, akan menjamin transparansi dan akuntabilitas," ungkap Ferdinand kepada sejumlah awak media, Rabu (15/11).
Ia menuturkan, dengan wilayah Mamasa yang kecil namun dijadikan tempat proyek percontohan nasional oleh BPK, menandakan aparat pemerintahan Mamasa mampu melaksanakan dengan baik sistem tersebut. Apalagi skalanya bukan lagi lokal Sulbar tapi bertaraf nasional.
"Kami mendorong ke pak bupati agar menduplikasikan sistem itu ke sistem yang lain di pemerintahan ditambah pengawalan sehingga Sistem tersebut bukan hanya diketahui desa bersangkutan, tapi seluruh desa yang ada bisa melihat itu bahkan aparat penegak hukum juga bisa tahu," tuturnya.
Ia bahkan meminta keterlibatan dan peran media sangat besar dalam mengawal program tersebut.
"Tolong pak bupati dibuka ruang bagi peran media karena media ini menjadi salah satu fakfor yang akan mendukung program tersebut," pintanya.
Ferdinand menambahkan, jika sistem yang dibuat sudah transparan dan akuntabel tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan.
Sementara itu, Bupati Mamasa H. Ramlan Badawi menyampaikan bahwa, sistem demikian meminimalisir kecurangan anggaran karena dana yang diterima pemerintah desa langsung masuk ke rekening milik desa.
"Program apapun di desa akan masuk ke aplikasi itu, kalau ada belanja diluar program maka akan ditolak otomatis oleh aplikasi," katanya.
Ia berharap, agar mental dan keimanan aparat desa terus dijaga sehingga sistem baik tersebut tidak disalahgunakan.
Ramlan menambahkan, kedepan dirinya akan mendorong pembuatan sistem aplikasi demikian pada semua anggaran APBD agar terhindar dari kesalahan pengelolaan keuangan.
Sebelumnya, Bupati Mamasa saat menyampaikan sambutan dalam kegiatan pencegahan korupsi di lingkup pemerintahannya, bahwa aplikasi telah menjadi contoh nasional dalam pengelolaan keuangan desa dan sudah banyak daerah yang datang study banding terkait penggunaan aplikasi itu. (klp/tfk)